Ir. Soekarno

Dr. Mohammad Hatta

Dr. Soepomo

Muhammad Yamin

1 Juni 1945

17 Agustus 1945

18 Agustus 1945

22 Juni 1945

Negara demokrasi

Negara republik

Negara kesatuan

Negara hukum

1998

1999

2000

2001

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 31

Pasal 33

Pembukaan, 16 bab, dan 37 pasal

Pembukaan, 21 bab, dan 73 pasal

Pembukaan, 16 bab, dan 71 pasal

Pembukaan, 21 bab, dan 194 pasal

Pasal 28A-28J

Pasal 29-30

Pasal 31-33

Pasal 34-36

Hak warga negara

Kekuasaan kehakiman

Pemerintahan daerah

Keuangan negara

Membela negara

Menjaga lingkungan

Mendapat pendidikan

Mendapat perlindungan hukum

Pancasila sebagai dasar filosofis, UUD 1945 sebagai konstitusi

Pancasila mengatur hukum, UUD 1945 mengatur ekonomi

Pancasila adalah bagian dari UUD 1945

UUD 1945 adalah dasar filosofis Pancasila

Pasal 1 Ayat 2

Pasal 27 Ayat 1

Pasal 29 Ayat 1

Pasal 33 Ayat 3

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Pancasila sebagai pelaksana hukum, UUD 1945 sebagai panduan hidup

Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 sebagai pedoman operasional

Pancasila hanya mengatur kehidupan politik, UUD 1945 mengatur semua aspek

Pancasila adalah penafsiran konstitusi

Pengelolaan uang beredar

Pendapatan dan pengeluaran negara

Stabilitas nilai tukar

Neraca perdagangan

Suku bunga

Pajak dan belanja pemerintah

Kurs mata uang

Investasi asing

Kementerian Keuangan

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Bank Indonesia

Presiden

Mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga

Mengelola anggaran belanja pemerintah

Menentukan tarif pajak

Membatasi perdagangan internasional

Mengurangi pengeluaran pemerintah dan menaikkan pajak

Meningkatkan belanja pemerintah dan menurunkan pajak

Membatasi pengeluaran pemerintah daerah

Menurunkan suku bunga kredit

Membayar gaji pegawai negeri

Membiayai pembangunan infrastruktur

Membayar utang luar negeri

Membiayai subsidi masyarakat

UU Keuangan Negara

Peraturan Presiden

Keputusan Menteri Keuangan

Peraturan Bank Indonesia

Menambah pendapatan negara

Menstabilkan nilai mata uang dan inflasi

Mengatur neraca perdagangan

Membatasi pengeluaran pemerintah

Pajak

Suku bunga

Belanja modal

Pengelolaan utang

Menurunkan suku bunga dan menambah uang beredar

Meningkatkan suku bunga dan mengurangi uang beredar

Meningkatkan belanja pemerintah

Menurunkan pajak masyarakat

Membayar utang luar negeri

Mengatur stabilitas nilai tukar mata uang

Membiayai belanja infrastruktur

Memberikan subsidi kepada masyarakat

Stabilitas inflasi dan jumlah uang beredar

Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan

Menurunnya suku bunga kredit

Bertambahnya cadangan devisa

Subsidi harga kebutuhan pokok

Penyesuaian tarif pajak progresif

Pengetatan kebijakan moneter

Meningkatkan suku bunga kredit

Kebijakan fiskal ekspansif

Kebijakan moneter kontraktif

Peningkatan belanja pemerintah

Penurunan tarif pajak

Belanja modal

Belanja operasional

Belanja transfer daerah

Belanja sosial

Peningkatan pajak investasi

Penurunan suku bunga kredit

Pembatasan investasi asing

Meningkatkan tarif impor

Moneter

Fiskal

Perdagangan internasional

Regional

Transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik

Tanggung jawab atas hasil yang dicapai sesuai dengan kewenangan

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan

Keadilan dalam pelayanan publik

Pemerintahan Desa

Pengelolaan Keuangan Negara

Pemerintahan Daerah

Pelayanan Publik

Efisiensi, akuntabilitas, dan partisipasi

Akuntabilitas, transparansi, dan akurat

Efisiensi, efektivitas, dan partisipasi

Transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas

Mengurangi ketergantungan pada satu sektor ekonomi

Memusatkan pembangunan pada sektor tertentu

Meningkatkan impor barang mewah

Menghilangkan pasar domestik

Mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas

Menstabilkan nilai tukar mata uang nasional

Meningkatkan ekspor dengan mengandalkan satu komoditas utama

Menurunkan pengeluaran sektor publik

Meningkatnya daya saing produk dalam negeri di pasar global

Penurunan harga barang impor yang lebih kompetitif

Terhambatnya aliran investasi asing langsung (FDI)

Kenaikan daya beli masyarakat terhadap barang impor

Wakil kepala daerah dapat langsung menggantikan

Pemerintah pusat akan menunjuk pejabat sementara

Gubernur atau bupati/walikota lain dapat menggantikan

Jabatan kepala daerah akan otomatis dibekukan hingga pemilihan berikutnya

Proses audit tahunan yang dilakukan oleh DPRD

Persetujuan dari Menteri Keuangan

Proses evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat

Rencana pembangunan jangka panjang yang disetujui oleh DPRD

Rencana kerja anggaran tahunan

Peraturan daerah tentang pajak daerah

Laporan tahunan yang diaudit oleh BPK

Anggaran pengeluaran sektor publik untuk pembangunan

Kewenangan yang diatur oleh daerah sesuai kebutuhan spesifik

Kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat namun dilaksanakan oleh instansi pemerintah daerah

Kewenangan yang secara langsung berkaitan dengan kebijakan luar negeri

Kewenangan yang hanya berlaku untuk wilayah-wilayah perbatasan

Dilaksanakan oleh pemerintah pusat

Diserahkan kepada provinsi untuk dilaksanakan

Diberikan kepada pihak swasta

Diabaikan karena kewenangannya tidak dapat dialihkan

Kepala Daerah

DPRD

Menteri Keuangan

Gubernur

Menyusun anggaran belanja negara yang berhubungan dengan daerah

Menyusun kebijakan yang dapat menanggulangi masalah kemiskinan

Menyusun dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan pembinaan desa

Mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan masyarakat desa

Diberikan hak untuk kembali beroperasi setelah 6 bulan

Menyelesaikan masalah internal yang menjadi alasan pembubaran

Mengembalikan seluruh asetnya kepada pemerintah

Tidak dapat didirikan kembali oleh individu yang sama

Persetujuan langsung dari DPR

Keputusan Presiden yang bersifat sementara

Penyertaan dalam anggaran perubahan berikutnya

Pengesahan oleh Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara

Tidak lebih dari 2% dari PDB

Tidak lebih dari 3% dari PDB

Tidak ada batasan tertentu selama mendapat persetujuan DPR

Maksimal 1% dari total pendapatan negara

Penekanan pada perencanaan pembangunan jangka panjang

Peningkatan kewenangan DPR dalam pengelolaan keuangan

Penambahan batas waktu penyampaian laporan keuangan

Penyesuaian definisi keuangan negara dan ruang lingkupnya

Digunakan untuk membayar hutang lama terlebih dahulu

Dialokasikan hanya untuk sektor infrastruktur

Dicatat sebagai bagian dari pembiayaan anggaran

Dikelola oleh pemerintah daerah untuk efisiensi

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Badan Pemeriksa Keuangan

DPR dan DPD secara langsung

Komisi Pemberantasan Korupsi