Konstitusi tidak tertulis ialah nilai-nilai dan norma hukum tata negara yang dianggap ideal, tapi tidak terdokumentasi dalam naskah atau dokumen tertentu. Meski demikian, konsepnya selaras dengan konstitusi tertulis di dokumen resmi. Dalam ilmu hukum tata negara, konstitusi tidak tertulis juga sering disebut dengan istilah ….

Dalam penyusunan regulasi kita dikenalkan oleh konsep heirarki. Hierarki Peraturan dan Perundang – Undangan di Indonesia dapat kita lihat pada …..

Indonesia adalah negara hukum, maka dari itu untuk apa – apa saja yang boleh, harus dan dilarang akan diatur dalam sebuah aturan yang bisa juga disebut sebagai regulasi. Berikut merupakan sebuah kegiatan yang diperbolehkan berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia ialah …

Indonesia adalah negara hukum, maka dari itu untuk apa – apa saja yang boleh, harus dan dilarang akan diatur dalam sebuah aturan yang bisa juga disebut sebagai regulasi. Berikut merupakan sebuah kegiatan yang diwajibkan berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia ialah …

Indonesia adalah negara hukum, maka dari itu untuk apa – apa saja yang boleh, harus dan dilarang akan diatur dalam sebuah aturan yang bisa juga disebut sebagai regulasi. Berikut merupakan sebuah kegiatan yang dilarang berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia ialah …

Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia awalnya 10%. Berdasarkan UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) Pasal 7 ayat (1) Tahun 2021, mengkonfirmasi Pajak PPN sebesar 11% per 1 April 2022 dan tarif PPN naik menjadi 12% per 1 Januari 2025 mendatang. Contoh kasus di atas ialah penerapan prinsip hubungan antarregulasi yang disebut ….

Didalam Peraturan Daerah Tingkat Provinsi / Kota hanya mengatur mengenai otonomi daerah dan menjembatani aturan lainnya berdasarkan arahan pusat. Setidaknya ada 4 hal yang tidak dapat diatur secara otonom oleh Pemerintah Tingkat Provinsi / Kota, seperti halnya : Agama, Mata Uang, Militer dan Hubungan Internasional. Hal ini dikarekanakn 4 unsur tersebut sudah diatur oleh peraturan yangt lebih tinggi daripada Peraturan Daerah Tingkat Provinsi / Kota. Contoh kasus di atas ialah penerapan prinsip hubungan antarregulasi yang disebut ….

Di dalam pasal 9 Undang – Undang No. 12 Tahun 2006 mengatur tentang persyaratan menjadi WNI (Warga Negara Indonesia). Salah satu persyaratannya ialah sudah berdomisili di wilayah Indonesia paling singkat 5 tahun berturut – turut atau paling lama 10 tahun tidak berturut – turut. Akan tetapi persyaratan ini dapat dilewati apabila seseorang yang akan menjadi WNI merupakan warga diaspora atau orang Indonesia yang lahir dan besar di negara lain. Contoh kasus di atas ialah penerapan prinsip hubungan antarregulasi yang disebut ….

Yang dimaksud Lex Specialis derogate Legi Generali ialah ….

Berikut ialah tujuan utama negara Indonesia yang tertuang pada Pembukaan Undang – Undang Dasar Tahun 1945, kecuali ….

Dalam menjalankan tujuan “Melindungi segenap bangsa Indonesoa dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Negara Kesatuan Republik Indonesia membuat institusi untuk menjaga Pertahanan dan Keamanan. Nama institusi tersebut ialah ….

Dalam menjalankan tujuan negara yaitu “Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Negara Indonesia membentuk sebuah asosiasi atau blok untuk menghindari perseteruan perang dingin antara Amerika Serikat dan Rusia. Nama Asosiasi ini ialah ….

UUD RIS diterapkan di Indonesia pada periode ….

UUDS diterapkan di Indonesia pada periode ….

Kembalinya Konstitusi yaitu Undang – Undang Dasar 1945 di Indonesia pada periode ….

Norma dan Regulasi juga merupakan kesepakatan Masyarakat untuk menjalani hal – hal berikut, kecuali ….

Berikut ini ialah unsur - unsur musyawarah, kecuali ….

Rumus ambang batas kuorum ialah ….

Berikut yang bukan termasuk sebagai Civitas Akademika dalam pembuatan regulasi atau tata tertib ialah ….