wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Rakor Dengan Panwaslu Kecaman dan Panwaslu Kel/Desa

Total questions: 40

Worksheet time: 20mins

Name
Class
Date
1.

Masa tenang dalam pemilihan dimulai berapa hari sebelum hari pemungutan suara?

a)

1 hari

b)

2 hari

c)

3 hari

d)

5 hari

2.

Tugas pengawas pemilu selama masa tenang meliputi hal berikut, kecuali:

a)

Mengawasi potensi politik uang

b)

Melarang pemasangan atribut kampanye baru

c)

Menyita dokumen resmi pemilih

d)

Menindaklanjuti pelanggaran terkait kampanye

3.

Apa bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi di masa tenang?

a)

Politik uang

b)

Pemalsuan suara

c)

Manipulasi data pemilih

d)

Perusakan logistik pemilu

4.

Siapa saja yang diperbolehkan masuk ke area TPS selama pemungutan suara berlangsung?

a)

Semua warga setempat

b)

Pemilih, petugas, saksi, dan pengawas pemilu

c)

Pendukung pasangan calon

d)

Wartawan tanpa izin

5.

Surat suara dinyatakan sah apabila:

a)

Dicoblos di mana saja di surat suara

b)

Dicoblos lebih dari satu pasangan calon

c)

Dicoblos di salah satu kotak pasangan calon

d)

Tidak dicoblos sama sekali

6.

Apa tindakan pertama yang dilakukan jika terjadi gangguan keamanan saat penghitungan suara?

a)

Menghentikan proses penghitungan

b)

Meminta bantuan aparat keamanan

c)

Membawa kotak suara ke lokasi aman

d)

Melaporkan ke Bawaslu kabupaten/kota

7.

Apa yang harus dilakukan pengawas jika kotak suara hilang dalam perjalanan ke PPK?

a)

Membuat laporan tertulis dan melaporkan ke Bawaslu kabupaten/kota

b)

Menggantinya dengan kotak suara cadangan

c)

Menunda proses rekapitulasi

d)

Menghentikan seluruh proses pemilihan di wilayah tersebut

8.

Rekapitulasi suara di tingkat kecamatan dilakukan oleh:

a)

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

b)

Panwaslu Kecamatan

c)

KPU kabupaten/kota

d)

Saksi pasangan calon

9.

Jika terdapat saksi yang melakukan intimidasi terhadap petugas TPS, pengawas harus:

a)

Meminta saksi meninggalkan TPS

b)

Melaporkan ke aparat keamanan

c)

Mencatat kejadian dan melaporkan ke Bawaslu

d)

Semua jawaban benar

10.

Pengawas harus memastikan pemilih disabilitas mendapatkan haknya sesuai prinsip:

a)

Efisiensi

b)

Kerahasiaan

c)

Kesetaraan dan aksesibilitas

d)

Keterbukaan

11.

Politik uang yang dilakukan di area TPS termasuk pelanggaran:

a)

Administratif

b)

Pidana Pemilihan

c)

Etika

d)

Disiplin

12.

Dalam situasi apa pun, pengawas dilarang melakukan hal berikut:

a)

Berpihak kepada salah satu pasangan calon

b)

Membantu KPPS dalam tugas teknis

c)

Melibatkan diri dalam kampanye

d)

Semua jawaban benar

13.

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan adalah?

a)

Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan

b)

pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota

c)

pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan.

d)

Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undang lainnya

14.

Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah?

a)

Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

b)

pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota

c)

pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan.

d)

Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undang lainnya

15.

Tindak Pidana Pemilihan adalah?

a)

Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan

b)

pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota

c)

pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan

d)

Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undang lainnya

16.

Penanganan dugaan pelanggaran oleh Panwaslu Kelurahan/Desa dilakukan dengan meneruskan kepada?

a)

Panwaslu Kecamatan

b)

PPS

c)

Bawaslu Kab/kota

d)

Bawaslu Provinsi

17.

Penanganan dugaan pelanggaran oleh Pengawas TPS dilakukan dengan meneruskan kepada Panwaslu Kecamatan melalui ?

a)

KPPS

b)

PPS

c)

Panwaslu Kelurahan/Desa

d)

Panwaslu Kecamatan

18.

Penanganan pelanggaran Pemilihan dilaksanakan berdasarkan?

a)

Laporan

b)

Temuan dan Laporan

c)

Temuan

d)

Jawaban A,B,C Benar

19.

Berapa jumlah komisioner Bawaslu Kabupaten Balangan?

a)

3

b)

4

c)

5

d)

2

20.

Apa kepanjangan dari Bawaslu?

a)

Badan Wawasan Politik

b)

Badan Pengawas Pemilihan Umum

c)

Badan Pemilu Nasional

d)

Badan Pemantau Pemilu

21.

Bawaslu Kabupaten Balangan berada di bawah koordinasi?

a)

Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan

b)

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

c)

Kementerian Dalam Negeri

d)

Pemerintah Kabupaten Balangan

22.

Apa tugas utama Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (PKD)?

a)

Mengawasi penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa

b)

Menetapkan hasil Pemilu di kelurahan/desa

c)

Mengatur jadwal kampanye di kabupaten

d)

Melaporkan hasil pemungutan suara

23.

PKD bertugas di bawah koordinasi langsung dengan?

a)

Bawaslu Kabupaten

b)

Panwaslu Kecamatan

c)

Bawaslu Provinsi

d)

PPS

24.

Berapa jumlah anggota PKD di setiap kelurahan atau desa?

a)

Satu orang

b)

Dua orang

c)

Lima orang

d)

Sepuluh orang

25.

Salah satu kewenangan PKD adalah

a)

Mengawasi distribusi logistik Pemilu di kelurahan/desa

b)

Menetapkan calon kepala desa

c)

Menentukan jumlah tempat pemungutan suara (TPS)

d)

Menyusun daftar pemilih tetap

26.

PKD berwenang melaporkan pelanggaran Pemilu kepada

a)

Panwaslu Kecamatan

b)

KPU Kabupaten

c)

DPRD Desa

d)

Polsek setempat

27.

Salah satu bentuk pelanggaran Pemilu yang diawasi PKD adalah

a)

Politik uang di tingkat kelurahan/desa

b)

Penetapan calon legislatif

c)

Penyusunan anggaran Pemilihan

d)

Pencetakan surat suara

28.

Siapa yang mengangkat dan melantik PKD?

a)

Ketua Panwaslu Kecamatan

b)

Kepala Desa

c)

Ketua KPU Kabupaten

d)

DPRD Kecamatan

29.

Dalam masa kampanye, PKD memiliki tugas untuk

a)

Mengawasi pelaksanaan kampanye di kelurahan/desa

b)

Mengatur jadwal kampanye

c)

Menentukan lokasi kampanye

d)

Melakukan kampanye untuk salah satu kandidat

30.

PKD berwenang mengawasi pemungutan suara di

a)

Semua TPS di kelurahan/desa tugasnya

b)

Seluruh TPS di kabupaten

c)

Hanya TPS utama di kecamatan

d)

TPS yang ditentukan oleh KPU Kabupaten

31.

Apabila PKD menemukan dugaan pelanggaran, langkah pertama yang dilakukan adalah

a)

Melaporkannya ke Panwaslu Kecamatan

b)

Melakukan penangkapan terhadap pelanggar

c)

Melaporkan langsung ke Bawaslu RI

d)

Membuat keputusan atas pelanggaran tersebut

32.

Untuk menjaga integritas, PKD harus menghindari…

a)

Hubungan yang terlalu dekat dengan Pasangan Calon atau Tim Pasangan Calon Peserta Pemilihan

b)

Pengawasan terhadap pelanggaran Pemilihan

c)

Pelaporan pelanggaran yang ditemukan

d)

Berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan

33.

PKD yang melaporkan pelanggaran tanpa bukti dapat dianggap…

a)

Tidak profesional dan tidak berintegritas

b)

Menjunjung tinggi integritas

c)

Menegakkan keadilan dengan benar

d)

Menghindari masalah

34.

PKD dianggap memiliki integritas jika ia…

a)

Menjalankan tugasnya dengan jujur, adil, dan sesuai aturan

b)

Memihak kepada kandidat yang memiliki peluang besar menang

c)

Tidak melaporkan pelanggaran karena takut konsekuensi

d)

Mengabaikan tugasnya demi hubungan baik dengan masyarakat

35.

Apa langkah pertama yang harus dilakukan PKD jika menghadapi tekanan dari pihak tertentu?

a)

Melaporkan tekanan tersebut kepada Panwaslu Kecamatan

b)

Mengikuti tekanan untuk menghindari konflik

c)

Mengabaikan aturan Perundang-undangan

d)

Memberhentikan tugasnya sementara

36.

PKD yang menerima hadiah dari peserta Pemilihan melanggar prinsip integritas karena…

a)

Menunjukkan keberpihakan dan mengorbankan netralitas

b)

Membantu kandidat mendapatkan dukungan

c)

Mempercepat proses pelaksanaan Pemilihan

d)

Meningkatkan hubungan dengan peserta Pemilihan

37.

Apa yang dimaksud dengan integritas dalam konteks tugas PKD?

a)

Menjaga netralitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilihan

b)

Mendukung kandidat yang diyakini lebih baik

c)

Menyesuaikan kebijakan berdasarkan tekanan masyarakat

d)

Mengutamakan keuntungan pribadi dalam tugas

38.

Integritas PKD dapat dinilai dari sikapnya yang…

a)

Teguh mematuhi aturan tanpa pandang bulu

b)

Hanya mengikuti arahan kepala desa

c)

Berpihak pada mayoritas masyarakat

d)

Menghindari tugas berat selama Pemilihan

39.

Apa dampak integritas rendah pada kinerja PKD?

a)

Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap proses Pemilihan

b)

Terciptanya Pemilihan yang adil dan transparan

c)

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan

d)

Semua laporan pelanggaran akan lebih akurat

40.

PKD yang berintegritas tidak akan…

a)

Menerima suap untuk mengabaikan pelanggaran Pemilihan

b)

Melaporkan pelanggaran yang ditemukan di lapangan

c)

Menyampaikan rekomendasi kepada Panwaslu Kecamatan

d)

Mengikuti prosedur kerja yang telah ditetapkan