Undang-Undang Dasar 1945

Tap MPR Nomor II/MPR/1978

Tap MPR Nomor X/MPR/1966

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Menghapus nilai-nilai ideologi lain selain Pancasila

Memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila

Menegakkan hukum berdasarkan prinsip globalisasi

Meningkatkan kualitas pendidikan formal

Pancasila tidak lagi menjadi dasar negara

Penerapan asas tunggal dihapuskan

Pancasila digantikan dengan ideologi baru

Pancasila hanya diterapkan dalam bidang ekonomi

Penghapusan sistem pemerintahan desentralisasi

Perkembangan teknologi yang membawa nilai asing

Kurangnya jumlah penduduk usia produktif

Hilangnya keberagaman budaya di Indonesia

Penegakan hukum yang adil dan demokratis

Penerapan asas tunggal dalam organisasi politik

Sentralisasi kekuasaan pemerintah

Pemberlakuan hukum militer secara menyeluruh

Pancasila hanya digunakan sebagai alat propaganda politik

Pancasila tidak diakui sebagai dasar negara

Nilai-nilai Pancasila diterapkan tanpa batas

Tidak ada program untuk mengajarkan Pancasila

Melakukan tindakan diskriminasi terhadap kelompok tertentu

Menghormati perbedaan budaya dan kepercayaan

Meningkatkan kompetisi tidak sehat dalam masyarakat

Mengabaikan nilai-nilai tradisional dalam kehidupan

Membantu tetangga yang membutuhkan bantuan ekonomi

Mengutamakan persatuan dalam menghadapi konflik sosial

Menyelesaikan masalah melalui musyawarah mufakat

Menjaga kebersihan lingkungan bersama-sama

Mengakomodasi pengaruh budaya asing sepenuhnya

Menyesuaikan nilai-nilai dasar dengan perkembangan zaman

Menolak semua bentuk perubahan yang bertentangan dengan tradisi

Menutup diri dari pengaruh ideologi lain

Pancasila tidak lagi menjadi dasar negara

Penerapan asas tunggal dihapuskan

Pancasila digantikan dengan ideologi baru

Pancasila hanya diterapkan dalam bidang ekonomi

Penghapusan sistem pemerintahan desentralisasi

Perkembangan teknologi yang membawa nilai asing

Kurangnya jumlah penduduk usia produktif

Hilangnya keberagaman budaya di Indonesia

Penegakan hukum yang adil dan demokratis

Penerapan asas tunggal dalam organisasi politik

Sentralisasi kekuasaan pemerintah

Pemberlakuan hukum militer secara menyeluruh

Melakukan tindakan diskriminasi terhadap kelompok tertentu

Menghormati perbedaan budaya dan kepercayaan

Meningkatkan kompetisi tidak sehat dalam masyarakat

Mengabaikan nilai-nilai tradisional dalam kehidupan

Membantu tetangga yang membutuhkan bantuan ekonomi

Mengutamakan persatuan dalam menghadapi konflik sosial

Menyelesaikan masalah melalui musyawarah mufakat

Menjaga kebersihan lingkungan bersama-sama

Mengakomodasi pengaruh budaya asing sepenuhnya

Menyesuaikan nilai-nilai dasar dengan perkembangan zaman

Menolak semua bentuk perubahan yang bertentangan dengan tradisi

Menutup diri dari pengaruh ideologi lain

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang (UU)

Peraturan Pemerintah (PP)

Keputusan Presiden

Membatasi kebebasan masyarakat dalam berpendapat

Menjamin ketertiban dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Mengutamakan kepentingan kelompok tertentu dalam pemerintahan

Menyediakan keuntungan ekonomi bagi pemerintah

Presiden dan Mahkamah Konstitusi

DPR dan Presiden

MPR dan DPR

Pemerintah Daerah dan DPRD

Keputusan Presiden

Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Menteri

Peraturan Daerah

Mahkamah Agung

DPR

MPR

Presiden

Pemerintah Daerah dan DPRD

Presiden dan DPR

Mahkamah Konstitusi

DPRD dan MPR

Menuntut pemerintahan yang demokratis

Mendirikan negara komunis di Indonesia

Mengganti Pancasila dengan liberalisme

Memperkuat ekonomi nasional

Menegakkan kemerdekaan Maluku dari Indonesia

Membentuk negara Islam di Indonesia

Mengganti presiden

Mendirikan republik baru di Sulawesi

Membentuk aliansi militer

Mengadakan operasi militer dan negosiasi damai

Mengabaikan gerakan tersebut

Memberikan bantuan ekonomi

Keinginan untuk membangun kerjasama internasional

Gerakan untuk memisahkan diri dari negara kesatuan

Upaya menegakkan hukum

Mengubah sistem ekonomi

Ketidakpuasan masyarakat lokal

Pengaruh ideologi asing

Perbedaan pendapatan

Ketidakstabilan ekonomi dalam negeri

Sistem ekonomi terbuka

Persatuan dan stabilitas nasional

Kebebasan pers

Hak asasi manusia

Kurangnya pembangunan infrastruktur

Penekanan kebebasan politik

Keterbukaan ekonomi yang tinggi

Penambahan hak-hak perempuan

Penguatan sistem demokrasi

Penurunan tingkat pendidikan

Peningkatan korupsi

Penghapusan undang-undang

Mengabaikan perubahan sosial

Mengembangkan pendidikan moral Pancasila

Meminimalkan peran masyarakat

Menutup diri dari globalisasi

Menerima perbedaan pendapat

Mengabaikan aturan hukum

Mengkritik pemerintah secara tidak terbatas

Melakukan demonstrasi dengan kekerasan

Aturan yang dibuat oleh lembaga pendidikan

Aturan hukum tertulis yang mengikat secara umum

Aturan hukum yang hanya mengikat pemerintah

Aturan yang bersifat sementara

Menciptakan keseragaman sosial

Menjamin keadilan dan ketertiban

Memberikan kekuasaan lebih kepada pemerintah

Membatasi hak rakyat

Mengurangi peraturan yang tidak perlu

Menjaga keteraturan hukum nasional

Memudahkan pelanggaran hukum

Meningkatkan jumlah undang-undang

Mengurangi peraturan pemerintah

Memastikan kesesuaian hukum dalam sistem nasional

Mempercepat proses legislasi

Memperkuat peran DPR

UUD 1945, UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah

UU, UUD 1945, Peraturan Daerah, Peraturan Presiden

Peraturan Daerah, Peraturan Presiden, UU, UUD 1945

Peraturan Presiden, UU, UUD 1945, Peraturan Daerah

Peraturan tertinggi dalam negara

Peraturan terendah

Peraturan tambahan

Peraturan opsional

Undang-Undang melengkapi dan menjabarkan UUD

UUD hanya berlaku sementara

UUD mengesampingkan Undang-Undang

UUD menggantikan Undang-Undang

Peraturan yang dibuat oleh menteri

Peraturan yang menjabarkan Undang-Undang

Peraturan yang berlaku sementara

Peraturan yang mengatur internasional

Sebagai penjabaran langsung dari UUD

Mengatur hal-hal teknis pemerintahan

Menetapkan anggaran negara

Mengatur perjanjian internasional

Mengatur wilayah khusus

Mengatur seluruh daerah di Indonesia

Berlaku secara internasional

Dibuat oleh pemerintah pusat

Evaluasi oleh DPR

Penyusunan oleh badan eksekutif

Pembahasan di tingkat daerah

Persetujuan rakyat

Adanya kebutuhan hukum segera

Perlunya perubahan kebijakan jangka panjang

Permintaan daerah tertentu

Kebutuhan ekonomi khusus

Pemerintah pusat dan DPRD

Pemerintah pusat

Pengadilan

Lembaga internasional

Mempercepat pembentukan peraturan

Menciptakan aturan yang sesuai dengan kebutuhan daerah

Menghilangkan semua perbedaan

Mengabaikan nilai lokal

Kurangnya sosialisasi

Terlalu sedikitnya aturan

Terlalu cepatnya pelaksanaan

Banyaknya persetujuan internasional

Mematuhi aturan lalu lintas

Mengabaikan peraturan lingkungan

Menolak aturan pajak

Membuat aturan sendiri

Menjaga ketertiban dan keadilan

Menambah kekayaan pribadi

Menciptakan perpecahan

Menyulitkan kehidupan masyarakat

Memberi masukan melalui mekanisme demokrasi

Menolak semua peraturan

Mengabaikan proses pembuatan peraturan

Membuat aturan sendiri

Memastikan masyarakat memahami dan mematuhi peraturan

Menambah jumlah peraturan yang dibuat pemerintah

Membatasi partisipasi masyarakat dalam peraturan

Mengurangi keterlibatan masyarakat dalam hukum