WorksheetsASESMEN SUMATIF AKHIR X
Total questions: 40
Worksheet time: 40mins
Siapa tokoh yang mengusulkan konsep "Pancasila" pertama kali dalam sidang BPUPKI?
Ir. Soekarno
Moh. Hatta
Ki Hajar Dewantara
Dr. Soepomo
Moh. Yamin
Dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyebutkan lima dasar negara. Salah satunya adalah:
Kebangsaan Indonesia
Hak Asasi Manusia
Demokrasi langsung
Kesejahteraan ekonomi
Ketuhanan yang eksklusif
Para pendiri negara sepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara karena:
Cocok dengan ideologi dunia
Menyatukan keberagaman bangsa
Usulan dari negara asing
Permintaan mayoritas agama tertentu
Tidak ada pilihan lain
Salah satu tugas BPUPKI adalah:
Menentukan wilayah negara
Menyusun dasar negara
Melaksanakan pemilu
Menyusun anggaran negara
Memilih presiden pertama
Dalam sejarahnya, Pancasila telah mengalami beberapa tantangan. Salah satu upaya mempertahankannya adalah:
Menghapus salah satu sila
Melakukan amandemen pada semua sila
Melarang ideologi lain berkembang
Menegakkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten
Mengutamakan satu kelompok tertentu
Pancasila sebagai dasar negara berarti:
Sebagai pedoman hidup individu
Sebagai landasan penyelenggaraan negara
Sebagai kitab hukum utama
Sebagai dokumen rahasia negara
Sebagai pengatur hubungan internasional
Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup adalah:
Mengatur tatanan hukum internasional
Menjadi pedoman hidup bagi bangsa Indonesia
Menetapkan hukum pidana
Mengatur sistem politik
Sebagai standar pendidikan
Sebagai ideologi terbuka, Pancasila berarti:
Mudah diganti dengan ideologi lain
Bersifat kaku dan tidak dapat berubah
Menerima pengaruh positif dari luar tanpa kehilangan jati diri
Tidak relevan dengan perkembangan zaman
Menolak budaya asing sepenuhnya
Contoh penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari adalah:
Menghormati perbedaan agama
Berbuat adil terhadap sesama
Ikut serta dalam pemilu
Menciptakan lingkungan bersih
Mematuhi aturan lalu lintas
Perilaku yang bertentangan dengan sila ke-3 (Persatuan Indonesia) adalah:
Menghormati suku lain
Menyebarkan ujaran kebencian
Bekerja sama dalam gotong royong
Membela negara dari ancaman luar
Mengikuti upacara bendera
Bagaimana cara mengatasi perilaku korupsi agar sesuai dengan nilai Pancasila?
Memberikan hukuman seberat-beratnya
Mengedukasi pentingnya kejujuran dan tanggung jawab
Membiarkan pelaku dengan sanksi sosial
Meningkatkan pe
Perilaku yang bertentangan dengan sila ke-5 (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) adalah:
Membayar pajak tepat waktu
Membagikan bantuan secara adil
Mendiskriminasi kelompok tertentu
Melaksanakan musyawarah
Memberikan hak kepada semua orang
Jika terjadi konflik antar kelompok di masyarakat, pendekatan yang sesuai dengan nilai Pancasila adalah:
Mengutamakan musyawarah dan mufakat
Membiarkan konflik berlangsung agar selesai sendiri
Melibatkan pihak asing untuk menyelesaikan
Memihak salah satu kelompok
Melakukan tindakan represif
Solusi untuk menangani intoleransi agama dalam masyarakat adalah:
Meningkatkan toleransi dan saling menghormati
Memaksakan agama mayoritas kepada minoritas
Menutup semua rumah ibadah
Melarang perayaan keagamaan tertentu
Mengabaikan permasalahan
Bagaimana solusi menghadapi tantangan globalisasi yang dapat merusak nilai-nilai Pancasila?
Menolak semua budaya asing
Meningkatkan pendidikan moral Pancasila
Menghapus kurikulum tentang budaya tradisional
Mengadopsi budaya asing sepenuhnya
Membatasi informasi di internet
Upaya menjaga keberagaman Indonesia agar sesuai dengan sila pertama adalah:
Melarang agama tertentu
Mengutamakan satu agama
Membina kerukunan antar umat beragama
Menolak keberadaan agama lain
Menerapkan hukum agama secara tegas
Cara mencegah perilaku intoleran di sekolah adalah:
Memberikan hukuman fisik
Menanamkan nilai toleransi sejak dini
Mengutamakan siswa dari kelompok tertentu
Melarang pertemanan lintas agama
Membiarkan perbedaan berkembang sendiri
Dalam sistem demokrasi, cara menjaga agar sesuai dengan nilai Pancasila adalah:
Menang dengan segala cara dalam pemilu
Melibatkan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan
Membiarkan elit politik memutuskan sendiri
Menolak kritik dari masyarakat
Menekan kelompok minoritas
Menghormati hak asasi manusia sesuai dengan nilai Pancasila dapat diwujudkan dengan:
Mengutamakan kepentingan pribadi
Membatasi kebebasan berekspresi
Menjamin kebebasan beragama dan berpendapat
Mengabaikan pendapat minoritas
Menyamaratakan semua agama tanpa toleransi
Salah satu contoh perilaku taat hukum dalam kehidupan sehari-hari adalah:
Melanggar lampu lalu lintas saat terburu-buru
Membayar pajak tepat waktu
Menyebarkan berita palsu di media sosial
Melakukan demonstrasi tanpa izin
Mengabaikan aturan kebersihan lingkungan
Perilaku yang sesuai dengan norma hukum adalah:
Menggunakan hak pilih dalam pemilu
Menghindari pembayaran pajak
Menjual barang tanpa izin
Merusak fasilitas umum
Menolak aturan yang tidak disukai
Apa yang harus dilakukan jika menemukan pelanggaran hukum di masyarakat?
Membiarkan saja
Melaporkan kepada pihak berwenang
Ikut melakukan pelanggaran serupa
Menegur pelaku dengan cara kekerasan
Menyelesaikannya secara sepih
Apa pelanggaran hukum di masyarakat?
Membiarkan saja
Melaporkan kepada pihak berwenang
Ikut melakukan pelanggaran serupa
Menegur pelaku dengan cara kekerasan
Menyelesaikannya secara sepihak
Berikut ini adalah contoh pelanggaran hukum di bidang ekonomi:
Mendirikan koperasi sesuai aturan
Membeli barang impor tanpa membayar bea cukai
Membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan
Membuka usaha dengan izin resmi
Menggunakan produk lokal
Penerapan perilaku taat hukum di lingkungan sekolah dapat diwujudkan melalui:
Datang terlambat ke kelas
Membolos saat jam pelajaran
Membuang sampah pada tempatnya
Tidak memakai seragam yang sesuai aturan
Mengabaikan tugas piket kelas
Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945 berada di:
Posisi kedua setelah Undang-Undang
Posisi pertama sebagai dasar hukum tertinggi
Posisi terakhir setelah Peraturan Presiden
Posisi ketiga setelah Peraturan Pemerintah
Posisi sejajar dengan Undang-Undang
Di bawah Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum tertinggi adalah:
Peraturan Daerah
Peraturan Presiden
Undang-Undang
Keputusan Menteri
Peraturan Menteri
Apa fungsi utama dari Peraturan Pemerintah dalam tata urutan peraturan perundang-undangan?
Mengatur urusan pemerintahan daerah
Memberikan penjelasan teknis atas Undang-Undang
Menetapkan kebijakan kementerian
Mengatur hubungan antar provinsi
Menetapkan keputusan presiden
Peraturan yang hanya berlaku di wilayah tertentu dan disusun oleh pemerintah daerah adalah:
Peraturan Pemerintah
Peraturan Daerah
Peraturan Presiden
Keputusan Menteri
Undang-Undang
Tata urutan peraturan perundang-undangan diatur dalam:
UUD 1945
UU No. 12 Tahun 2011
Keputusan Presiden
UU Otonomi Daerah
UU Pemerintah Daerah
Jika ada peraturan yang bertentangan dengan UUD 1945, maka:
Peraturan tersebut tetap berlaku
Peraturan tersebut dapat dibatalkan
UUD 1945 harus diubah
Presiden menentukan keputusan akhir
Peraturan tersebut ditunda
Siapa yang berwenang menguji kesesuaian Undang-Undang terhadap UUD 1945?
Presiden
DPR
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
Menteri Hukum dan HAM
Peraturan Presiden dapat dibuat untuk melaksanakan:
Undang-Undang Dasar 1945
Peraturan Daerah
Keputusan Menteri
Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah
Peraturan Kepala Daerah
Jika suatu Peraturan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang, maka yang berwenang membatalkannya adalah:
Mahkamah Agung
Presiden
Menteri Dalam Negeri
DPR
Kepala Daerah
Suatu peraturan baru harus didasarkan pada:
Keputusan presiden
Peraturan yang lebih tinggi dalam tata urutan
Keputusan pemerintah daerah
Kepentingan masyarakat tertentu
Pertimbangan politik semata
Salah satu cara menerapkan perilaku taat hukum adalah:
Mengabaikan aturan yang dianggap tidak adil
Mematuhi peraturan meskipun merugikan diri sendiri
Menyusun peraturan tanpa melibatkan masyarakat
Melaporkan pelanggaran hukum ke media sosial
Menyelesaikan perselisihan
Siapa yang memiliki kewenangan untuk membuat Undang-Undang?
Presiden dan DPR
DPRD dan Kepala Daerah
Mahkamah Agung
Menteri Hukum dan HAM
Presiden secara mandiri
Dalam hal Undang-Undang Dasar 1945 memerlukan penyesuaian, lembaga yang berwenang untuk melakukan perubahan adalah:
DPR
MPR
Presiden
Mahkamah Konstitusi
Menteri Hukum dan HAM
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dapat diterbitkan oleh Presiden dalam kondisi:
Darurat
Normal
Pemilu
Tidak ada DPR
Dalam konflik internasional
Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri memiliki kedudukan:
Di atas Undang-Undang
Di bawah Peraturan Presiden
Setara dengan Peraturan Pemerintah
Di atas Peraturan Daerah
Sejajar dengan Peraturan Presiden
