wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

UH Bab 3 Tata Negara dan Pemerintahan (kls 8/1)

Total questions: 50

Worksheet time: 50mins

Name
Class
Date
1.

Lembaga penyelenggara negara di Indonesia dibagi menjadi berapa bagian? 

a)

dua

b)

tiga

c)

empat

d)

lima

2.

Sistem pemerintahan yang diterapkan Indonesia adalah



a)

Monarki absolut 

b)

Sistem parlementer

c)

Presidensil konstitusional 

d)

Oligarki

3.

Urusan pemerintahan daerah di Indonesia terdiri dari



a)

Urusan pemerintahan konkuren, wajib, dan pilihan

b)

Urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan wajib

c)

Urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum

d)

Urusan pemerintahan absolut, wajib, dan umum

4.

Apa yang dimaksud dengan urusan pemerintahan absolut?


a)

Urusan yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat

b)

Urusan yang dikelola bersama antara pusat dan daerah

c)

Urusan yang tidak memiliki batasan jelas

d)

Urusan yang hanya diatur oleh daerah

5.

Daerah istimewa di Indonesia memiliki sejarah berasal dari




a)

Daerah otonom yang baru dibentuk 

b)

Daerah Swapraja pada masa penjajahan

c)

Daerah yang pernah dijajah oleh negara lain 

d)

Daerah yang tidak memiliki pengaruh sejarah

6.

Dalam konteks sistem presidensil, kepala negara di Indonesia adalah



a)

Perdana menteri

b)

Presiden

c)

Raja/Ratu

d)

Gubernur

7.

Yang tidak termasuk dalam urusan pemerintahan di Indonesia adalah


a)

Urusan pemerintahan absolut

b)

Urusan pemerintahan konkuren

c)

Urusan pemerintahan umum

d)

Urusan pemerintahan eksekutif

8.

Apa fungsi utama dari lembaga legislatif di Indonesia? 



a)

Menjalankan negara

b)

Mengawasi pelaksanaan undang-undang

c)

Membuat dan mengesahkan undang-undang

d)

Mengadili pelanggaran undang-undang

9.

Mengapa daerah istimewa tetap eksis setelah Indonesia merdeka? 



a)

Mereka mendapatkan dukungan asing 

b)

Karena warisan sejarah yang kuat 

c)

Karena adanya konflik internal

d)

Karena penetapan undang-undang baru

10.

Apa yang menjadi karakteristik dari sistem presidensil konstitusional? 


a)

Pemisahan yang jelas antara kekuasaan legislatif dan eksekutif

b)

Kekuasaan eksekutif yang tidak terbatas

c)

Dominasi legislatif atas eksekutif 

d)

Keterikatan antara pemerintahan pusat dan daerah

11.

Apa yang dimaksud peraturan pemerintah pengganti Undang-undang?

a)

Pengawasan Undang-Undang melalui mekanisme judicial review, sedangkan Perpu pengawasannya melalui mekanisme political review

b)

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa

c)

ditetapkan oleh DPR untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya

d)

Undang-Undang yang dibentuk dalam keadaan yang normal (tidak sedang terjadi apa-apa)

12.

Apa yang dimaksud dengan DPR

a)

DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undangan

b)

anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemlihan presiden

c)

salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

d)

Dewan Perwakilan Rasa Republik Indonesia (DPR-RI)

13.

Undang-undang dasar negara kesatuan republik Indonesia disusun oleh…

a)

PPKI

b)

MPR

c)

DPR

d)

BPUPK

14.

Undang-undang dasar negara kesatuan republik Indonesia disahkan oleh…

a)

MPR

b)

DPR

c)

BPUPK

d)

PPKI

15.

Berapa kali undang-undang negara republik Indonesia telah diamandemen?

a)

8

b)

5

c)

4

d)

3

16.

Sesuai amanat pasal 3 ayat (1) maka MPR berhak untuk

a)

Menetapkan dan menghapus UUD

b)

Mengubah dan menghapus UUD

c)

Mengubah dan menetapkan UUD

d)

Membuat dan mengubah UUD

17.

Contoh peran serta siswa dalam mematuhi peraturan perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah yaitu ....

a)

menaati tata tertib siswa

b)

suka mengalah dalam pergaulan

c)

melaksanakan semua perintah guru

d)

melaksanakan piket setiap hari

18.

Arti penting peraturan perundang-undangan bagi warga negara adalah ....

a)

melindungi orang-orang yang berbuat kejahat

b)

meringankan tugas polisi

c)

menghilangkan penyakit masyarakat

d)

memberikan rasa keadilan bagi warga negara

19.

Perda Provinsi dibentuk oleh ....

a)

DPRD bersama gubernur

b)

DPD bersama bupati

c)

DPRD bersama walikota

d)

DPR bersama gubenur

20.

UUD NKRI 1945 diubah dan disahkan oleh ...

a)

PPKI

b)

BPUPK

c)

MPR

d)

DPR

21.

Lembaga negara yang bertugas membuat perundang-undangan adalah ....

a)

Eksekutif

b)

Legislatif

c)

Yudikatif

d)

Federatif

22.

Tiga lembaga penyelenggara negara di Indonesia adalah . . .

a)

Legislatif, Eksekutif, dan federatif

b)

Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif

c)

Legislatif, Federatif, dan Yudikatif

d)

Yudikatif, Eksekutif, dan Federatif

23.

Susunan pemerintah daerah otonom menurut Undang-undang nomor 22 tahun 1999 terdiri dari..

a)

Kepala Daerah dan DPRD

b)

Kepala Derah, DPRD dan Badan Eksekutif Derah

c)

Kepala Derah dan dinas-dinas

d)

Kepala Deerah dan Tripida/Muspida

24.

Peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam hal ihwal kegentingan memaksa adalah...

a)

UU

b)

PP

c)

Perpu

d)

Kepres

25.

Menurut UUD 1945 Amandemen, Indonesia menganut sistem pemerintahan . . .

a)

Perlementer

b)

Presidensiel

c)

Desentralisasi

d)

Sentralisasi

26.

Menurut UUD 1945 Amandemen, salah satu tugas MPR, kecuali...

a)

Meminta Pertanggung-jawaban Presiden sebagai mandataris

b)

Mengubah dan menetapkan UUD 1945

c)

Mengangkat dan memberhentikan Presiden

d)

Menetapkan GBHN

27.

Kekuasaan Presiden selaku Kepala negara adalah kecuali. . .

a)

Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, AU

b)

Menyatakan negara dalam keadaan bahaya

c)

Memberikan Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi

d)

Mengajukan RUU kepada DPR

28.

Yang bukan merupakan kekuasaan Presiden selaku Kepala Pemerintahan adalah . . .

a)

Memberikan Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi

b)

Mengajukan RUU kepada DPR

c)

Menetapkan PP

d)

Membuat UU bersama DPR

29.

MPR dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden sebelum masa jabatannya dengan persetujuan...

a)

DPR

b)

DPD

c)

Presiden

d)

MK

30.

Menurut undang-undang nomor 22 tahun 1999 diantara kewenangan pemerintah pusat yang tidak diotonomikan adalah kecuali ....

a)

Pertahanan

b)

Pendidikan

c)

Moneter

d)

Yustisi

31.

Nama kabinet masa pemerintahan Prabowo-Gibran adalah...

a)

Kabinet gotong royong

b)

Kabinet Indonesia bersatu

c)

Kabinet Reformasi

d)

Kabinet Merah Putih

32.

Fungsi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kecuali . . .

a)

Menetapkan Undang-Undang Dasar

b)

Menetapkan Undang-Undang

c)

Menetapkan Anggaran Negara

d)

Pengawasan terhadap pemerintah

33.

Bagaimana mekanisme pemilihan presiden di Indonesia?

a)

Pemilihan oleh menteri-menteri kabinet

b)

Pemilihan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

c)

Pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat

d)

Pemilihan langsung oleh rakyat

34.

Apa fungsi Mahkamah Konstitusi (MK)?

a)

Menetapkan Undang-Undang

b)

Memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum

c)

Memberikan grasi kepada narapidana

d)

Membuat Undang-Undang

35.

Lembaga negara yang berwenang membuat undang-undang untuk menjalankan negara adalah

a)

Lembaga Legislatif

b)

Lembaga Eksekutif

c)

Lembaga Yudikatif

d)

Lembaga Pemerintah

36.

Lembaga negara yang memegang kekuasaan untuk menjalankan negara berdasarkan undang-undang adalah . . .

a)

DPR

b)

MPR

c)

MK

d)

Presiden

37.

Lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang . . .

a)

berwenang membuat undang-undang

b)

menjalankan negara berdasarkan undang-undang

c)

mengadili pelanggaran terhadap undang-undang dalam menjalankan negara

d)

Memberikan grasi, rehabilitasi, abolisi dan amnesti

38.

Berdasarkan pasal 14 ayat 1 UUD 1945 Presiden dalam memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan . . .

a)

MA

b)

MK

c)

DPR

d)

MPR

39.

Berdasarkan pasal 14 ayat 2 UUD 1945 Presiden dalam memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan . . .

a)

MA

b)

MK

c)

DPR

d)

MPR

40.

Yang termasuk hak prerogatif presiden adalah, kecuali . . .

a)

Memberikan grasi,rehabilitasi, amnesti dan abolisi

b)

Mengangkat dan memberhentikan menteri

c)

Mengangkat duta besar

d)

Menetapkan Undang-undang

41.

Apabila ada produk legislatif yang dipersoalkan konsistensinya dengan UUD karena didominasi oleh keinginan politik dari pemerintah maka ada upaya hukum yang disebut dengan . . .

a)

Konsensus

b)

Amandemen

c)

Pra peradilan

d)

Judicial review

42.

Pada sistem presidensil, presiden berfungsi sebagai . . .

a)

Kepala Negara

b)

Kepala Pemerintahan

c)

Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan

d)

Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan

43.

Pada umumnya sistem Pemerintahan yang berlaku di dunia pada saat ini adalah . . .

a)

sistem Pemerintahan absolut dan monarki

b)

sistem Pemerintahan Presidensiall dan Parlementer

c)

sistem Pemerintahan Parlementer dan kerajaan

d)

sistem Pemerintahan Presidensial dan Monarki

44.

Sistem Pemerintahan di Indonesia pada masa RIS adalah . . .

a)

Presidensial

b)

Serikat

c)

Parlementer

d)

Republik

45.

Presiden/raja/ratu berfungsi sebagai kepala negara, sementara perdana menteri berfungsi sebagai kepala pemerintahan. Perdana menteri memimpin para menteri dalam menjalankan tugas pemerintahan. Perdana menteri dan kebinetnya bertanggung jawab kepada parlemen, merupakan sistem pemerintahan dari . . .

a)

Monarki

b)

Republik

c)

Parlementer

d)

Presidensial

46.

Presiden dibantu oleh sejumlah menteri yang diangkat oleh presiden. Para menteri bertanggung jawab kepada presiden, namun presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, merupakan sistem pemerintahan . . .

a)

Presidensial

b)

Parlementer

c)

Republik

d)

Monarki

47.

Yang memegang kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan sebagai kepala pemerintahan dalam sistem parlementer adalah . . .

a)

Presiden

b)

Perdana menteri

c)

Raja/Ratu

d)

Parlemen

48.

Penyerahan wewenang pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah . . .

a)

Desentralisasi

b)

Sentralisasi

c)

Otonomi daerah

d)

Asas tugas pembantuan

49.

Wilayah yang menyandang status Daerah Istimewa Di Indonesia adalah . . .

a)

Provinsi Nangro Aceh Darussalam dan Provinsi Jakarta

b)

Provinsi Yogyakarta dan Provinsi Jakarta

c)

Provinsi Jakarta dan Provinsi Papua

d)

Provinsi Nangro Aceh Darussalam dan Provinsi Yogyakarta

50.

Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila adalah salah satu contoh urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas dari . . .

a)

Pemerintah pusat

b)

Pemerintah daerah

c)

Presiden sebagai kepala pemerintahan

d)

Presiden sebagai kepala negara

Similar Resources on Wayground

IPS 8

50 questions

IPS 8

quiz

Worksheet

•

8th Grade

tugas LiCo 3

45 questions

tugas LiCo 3

quiz

Worksheet

•

7th - 8th Grade

keunggulan dan keterbatasan antarruang pengaruhnya terhadap kegi

50 questions

keunggulan dan keterbatasan antarruang pengaruhnya terhadap kegi

quiz

Worksheet

•

8th Grade

Prakarya 8

50 questions

Prakarya 8

quiz

Worksheet

•

8th Grade

I - DISINTEGRASI BANGSA (SEJIND XII)

50 questions

I - DISINTEGRASI BANGSA (SEJIND XII)

quiz

Worksheet

•

KG - 12th Grade

Perlawanan terhadap kolonialisme

50 questions

Perlawanan terhadap kolonialisme

quiz

Worksheet

•

8th Grade

UJIAN SEKOLAH IPS SMP 2021

45 questions

UJIAN SEKOLAH IPS SMP 2021

quiz

Worksheet

•

7th - 9th Grade

tugas LiCo 2

45 questions

tugas LiCo 2

quiz

Worksheet

•

7th - 9th Grade