wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Sekretariat DPRD 2

Total questions: 90

Worksheet time: 45mins

Name
Class
Date
1.

Alat yang dibentuk oleh DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya disebut...

a)

Peraturan Tata Tertib DPRD

b)

Badan Kehormatan DPRD

c)

Panitia Angket DPRD

d)

Alat Kelengkapan DPRD

2.

Yang bukan merupakan Alat Kelengkapan DPRD adalah....

a)

Pimpinan DPRD

b)

Sekretaris DPRD

c)

Badan Musyawarah

d)

Panitia Khusus

3.

Alat kelengkapan yang dibentuk oleh Pimpinan DPRD untuk menangani bidang   tugas umum tertentu

a)

Badan Musyawarah

b)

Badan Kehormatan

c)

Fraksi

d)

Komisi

4.

Guna membahas masalah-masalah tertentu yang berkembang di masyarakat atau timbulnya kondisi darurat yang perlu mendapat perhatian pemerintah, DPRD dapat membentuk...

a)

Panitia Anggaran

b)

Panitia Interplasi

c)

Panitia Angket

d)

Panitia Khusus

5.

Alat kelengkapan DPRD yang bertugas menegakkan kode etik dan menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD

a)

Badan Musyawarah

b)

Badan Anggaran

c)

Badan Kehormatan

d)

Rapat Paripurna

6.

Pembahasan KUA- PPAS Pemerintahan Daerah merupakan kewenangan,....

a)

Pimpinan DPRD

b)

Badan Musyawarah

DPRD

c)

Badan Anggaran

DPRD

d)

Bapemperda DPRD

7.

Pansus (Panitia Khusus) adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat

a)

Tetap

b)

Tidak Tetap

c)

Permanen

d)

Optional/Pilihan

8.

Masa kerja PANSUS untuk masalah yang tidak berkaitan dengan PERDA adalah selama

a)

3 Bulan

b)

6 Bulan

c)

1 tahun

d)

2 Tahun

9.

APBD adalah rancangan keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah atas persetujuan

a)

Bupati/Walikota

b)

Gubernur

c)

DPRD

d)

Menteri Dalam Negeri

10.

Jumlah anggota BAMUS di DPRD adalah sebanyak....

a)

Maksimal 1/2 Anggota DPRD

b)

Maksimal 3/4 Anggota DPRD

c)

Paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak

d)

3 orang, untuk anggota DPRD kurang dari 34 orang

11.

UU yang mengatur tentang PEMERINTAHAN DAERAH adalah

a)

UU No 25 Tahun 2009

b)

UU No 23 Tahun 2014

c)

UU No 17 Tahun 2014

d)

UU No 5 Tahun 2014

12.

PP yang mengatur tentang PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA adalah

a)

PP No 12 Tahun 2017

b)

PP No 12 Tahun 2018

c)

PP No 11 Tahun 2017

d)

PP No 2 Tahun 2018

13.

Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah

a)

Ketua DPRD dan Gubernur

b)

Gubernur dan Wakil Gubernur

c)

DPRD dan Kepala Daerah

d)

Gubernur dan Perangkat Daerah

14.

. Dibawah ini adalah alat alat kelengkapan DPRD kecuali

a)

Badan Anggaran

b)

Fraksi

c)

Komisi

d)

Badan Kehormatan

15.

RKPD adalah singkatan dari

a)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

b)

Rencana Koordinasi Perangkat Daerah

c)

Rencana Kelompok Pokir Daerah

d)

Rencana Kerja Pokir Daerah

16.

Dalam setahun Pimpinan dan anggauta DPRD melaksanakan reses sebanyak

a)

1 kali

b)

2 kali

c)

3 kali

d)

4 kali

17.

Alat kelengkapan DPRD yang mempunyai tugas dan wewenang memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Kepala Daerah tentang nencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan adalah

a)

Badan Musyawarah

b)

Badan Kehormatan

c)

Badan Anggaran

d)

Pansus

18.

kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat, adalah pengertian dari

a)

Urusan Kekuasaan

b)

Urusan Pemerintah Daerah

c)

Urusan Pemerintahan

d)

Urusan Pusat dan daerah

19.

Pernyataan dibawah ini adalah klasifikasi Urusan Pemerintahan kecuali

a)

Urusan Pemerintahan Absolut

b)

Urusan Pemerintahan Daerah

c)

Urusan Pemerintahan Umum

d)

Urusan Pemerintahan Konkuren

20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH adalah

a)

Permendagri Nomor 33 Tahun 2019

b)

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

c)

Permendagri Nomor 108 Tahun 2017

d)

Permendagri Nomor 85 Tahun 2017

21.

  • Pimpinan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali:

a)

  • A. Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran

b)

  • B. Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Badan Kehormatan

c)

  • C. Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Komisi

d)

  • D. Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Bapemperda

22.

  • Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD. Apa yang terjadi jika Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya?

a)

  • A. Masa jabatannya dihitung ulang

b)

  • B. Jabatannya diambil alih oleh Pimpinan Sementara

c)

  • C. Jabatannya diambil alih oleh Pimpinan Partai Politik

d)

  • D. Jabatannya diambil alih oleh Anggota DPRD lainnya

23.

  • Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Berikut adalah keanggotaan Badan Musyawarah:

a)

  • A. Terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak 1/2 (setengah) dari jumlah anggota DPRD

b)

  • B. Terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD

c)

  • C. Terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD

d)

  • D. Terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota DPRD

24.

  • Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, komisi, Badan Anggaran, dan fraksi. Apa yang tidak termasuk dalam susunan keanggotaan Badan Musyawarah?

a)

  • A. Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota

b)

  • B. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota

c)

  • C. Anggota Fraksi karena jabatannya adalah anggota Badan Musyawarah

d)

  • D. Pimpinan Partai Politik karena jabatannya adalah anggota Badan Musyawarah

25.

  • Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Berikut adalah tugas utama Komisi:

a)

  • A. Menyusun program pembentukan peraturan daerah

b)

  • B. Mengkoordinasikan kegiatan administratif DPRD

c)

  • C. Menyampaikan pendapat fraksi dalam rapat paripurna

d)

  • D. Membantu Pimpinan DPRD dalam menjalankan tugas

26.

  • Alat kelengkapan lain DPRD berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap. Apa yang termasuk dalam alat kelengkapan lain ini?

a)

  • A. Pansus, Panja, dan Tim Kerja

b)

  • B. Pansus, Panja, dan Badan Anggaran

c)

  • C. Pansus, Panja, dan Badan Kehormatan

d)

  • D. Pansus, Panja, dan Bapemperda

27.

  • Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antarkomisi. Apa yang tidak termasuk dalam proses penetapan keanggotaan komisi?

a)

  • A. Usulan dari fraksi

b)

  • B. Pertimbangan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota

c)

  • C. Musyawarah mufakat

d)

  • D. Pengangkatan oleh Pimpinan DPRD

28.

Berikut ini yang BUKAN merupakan alat kelengkapan DPRK adalah......

a)

Pimpinan DPRD

b)

Komisi

c)

Fraksi

d)

Banggar

29.

Memfasilitasi terbentuknya FRAKSI adalah salah satu tugas dari.......

a)

Pimpinan DPRK

b)

Badan Legislasi

c)

Pimpinan Sementara DPRK

d)

Badan Musyawarah

30.

Berikut ini yang BUKAN merupakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD adalah...........

a)

Menetapkan Pembagian Tugas Antara Ketua Dan Wakil Ketua

b)

Memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk pengambilan keputusan

c)

Menyusun RenJa Pimpinan DPRD

d)

merekomendasikan pembentukan panitia

     khusus

31.

Berikut ini yang BUKAN merupakan tugas dan wewenang Badan Musyawarah adalah..........

a)

mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;

b)

Menyampaikan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD Dalam Rapat Paripurna

c)

menetapkan agenda DPRD untuk I thn masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian RanPerda

d)

merekomendasikan pembentukan panitia

     khusus

32.

Berdasarkan usulan fraksi, perpindahan Anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat.....

a)

2 (dua) tahun 6 (enam) bulan

b)

1 (dua) tahun 6 (enam) bulan

c)

2 (dua) tahun 5 (enam) bulan

d)

2 (dua) tahun

33.

Komisi dibentuk DPRD Kabupaten/Kota  yang  beranggotakan 20 sd  35  sebanyak.........

a)

4 Komisi

b)

3 Komisi

c)

2 Komisi

d)

5 Komisi

34.

Berikut ini adalah tugas dan wewenang Komisi, KECUALI:

a)

memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

b)

melakukan pembahasan rancangan Perda

c)

melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi

d)

menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD

35.

"memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda" adalah salah satu wewenang dari........

a)

Pimpinan DPRK

b)

Badan Musyawarah

c)

Badan Legislasi/Bapemperda

d)

Pansus

36.

Berikut ini yang BUKAN merupakan tugas dan wewenang Badan Anggaran adalah........

a)

memberikan saran dan pendapat kepada KDH dalam mempersiapkan ranc. APBD sebelum peraturan KDH tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan

b)

Melakukan Konsultasi terkait Pembahasan R-KUA & PPAS

c)

memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah

d)

Memberikan Saran kepada KDH dalam mempersiapkan Ranperda APBD, Ranperda APBDP, & Ranperda Pertanggungjawaban APBD

37.

Apa saja tanggung jawab DPRD dalam pengawasan anggaran?

a)

Tanggung jawab DPRD dalam pengawasan anggaran meliputi pengawasan pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja anggaran, dan memberikan rekomendasi.

b)

Menetapkan pajak daerah

c)

Mengelola dana bantuan sosial

d)

Menyusun anggaran tahunan

38.

Apa saja fungsi dari DPRD di tingkat provinsi?

a)

Menetapkan pajak nasional

b)

Fungsi DPRD di tingkat provinsi meliputi pembuatan peraturan daerah, pengawasan pelaksanaan peraturan, penyusunan anggaran, penampungan aspirasi masyarakat, dan pengawasan kinerja eksekutif.

c)

Mengelola perusahaan milik daerah

d)

Membuat kebijakan luar negeri

39.

Sebutkan dua peran penting dari DPRD dalam pembuatan peraturan daerah!

a)

Mengawasi kegiatan pemerintah pusat.

b)

Menetapkan kebijakan nasional.

c)

1. Mengusulkan rancangan peraturan daerah. 2. Mengawasi pelaksanaan peraturan daerah.

d)

Menyusun anggaran daerah.

40.

Hal-hal yang berhubungan dengan keharusan manusia untuk melakukan sesuatu disebut ....

a)

Kewajiban

b)

Tuntutan

c)

Hak

d)

Semua jawaban benar

41.

Hak untuk meminta keterangan kepada Bupati/Walikota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah Hak....

a)

Angket

b)

Interpelasi

c)

Hak Menyampaikan Pendapat

d)

Hak Imunitas

42.

Pelaksanaan Hak Angket yang diusulkan kepada Pimpinan DPRD akan dibawa ke Rapat Paripurna dengan syarat :

a)

Dihadiri oleh paling sedikit 1/2 Anggota DPRD

b)

Dihadiri oleh paling sedikit 1/4 Anggota DPRD

c)

Dihadiri oleh paling sedikit 3/4 Anggota DPRD

d)

Dihadiri oleh seluruh Anggota DPRD

43.

Hak Keuangan dan Administratif Anggota DPRD terdiri dari Unsur :

a)

Penghasilan

b)

Kesejahteraan

c)

Belanja Penunjang Kegiatan

d)

Semua jawaban benar

44.

Hak Anggota DPRD untuk menyatakan pendapat secara lisan maupun tertulis dalam persidangan maupun di luar persidangan terkait hak dan kewajibannya tanpa boleh dituntut di muka pengadilan dikenal sebagai....

a)

Hak Protokoler

b)

Hak Mengikuti Orientasi

c)

Hak Imunitas

d)

Semua jawaban salah

45.

Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja berkala merupakan ......

a)

Hak Anggota DPRD Kab/Kota

b)

Kewajiban Anggota DPRD Kab/Kota

c)

Kelaziman yang harus dilakukan Anggota DPRD Kab/Kota

d)

Semua jawaban benar

46.

Berikut ini adalah kewajiban Anggota DPRD Kab/Kota ....

a)

Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan UUD 1945

b)

Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat

c)

Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara

d)

Semua jawaban benar

47.

Hal-hal yang berhubungan dengan keharusan manusia untuk melakukan sesuatu disebut ....

a)

Kewajiban

b)

Tuntutan

c)

Hak

d)

Semua jawaban benar

48.

Hak dan Kewajiban DPRD dan Anggota DPRD tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada :

a)

Pasal 159

b)

Pasal 160

c)

Pasal 161

d)

Semua jawaban benar

49.

Hak untuk meminta keterangan kepada Bupati/Walikota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah Hak....

a)

Angket

b)

Interpelasi

c)

Hak Menyampaikan Pendapat

d)

Hak Imunitas

50.

Pelaksanaan Hak Angket yang diusulkan kepada Pimpinan DPRD akan dibawa ke Rapat Paripurna dengan syarat :

a)

Dihadiri oleh paling sedikit 1/2 Anggota DPRD

b)

Dihadiri oleh paling sedikit 1/4 Anggota DPRD

c)

Dihadiri oleh paling sedikit 3/4 Anggota DPRD

d)

Dihadiri oleh seluruh Anggota DPRD

51.

Hak Keuangan dan Administratif Anggota DPRD terdiri dari Unsur :

a)

Penghasilan

b)

Kesejahteraan

c)

Belanja Penunjang Kegiatan

d)

Semua jawaban benar

52.

Hak Anggota DPRD untuk menyatakan pendapat secara lisan maupun tertulis dalam persidangan maupun di luar persidangan terkait hak dan kewajibannya tanpa boleh dituntut di muka pengadilan dikenal sebagai....

a)

Hak Protokoler

b)

Hak Mengikuti Orientasi

c)

Hak Imunitas

d)

Semua jawaban salah

53.

Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja berkala merupakan ......

a)

Hak Anggota DPRD Kab/Kota

b)

Kewajiban Anggota DPRD Kab/Kota

c)

Kelaziman yang harus dilakukan Anggota DPRD Kab/Kota

d)

Semua jawaban benar

54.

Berikut ini adalah kewajiban Anggota DPRD Kab/Kota ....

a)

Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan UUD 1945

b)

Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat

c)

Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara

d)

Semua jawaban benar

55.

Di bawah ini adalah fungsi-fungsi DPRD, kecuali...........

a)

Pembentukan Perda

b)

Anggaran

c)

Penetapan

d)

Pengawasan

56.

Berikut ini adalah pelaksanaan fungsi Pembentukan Perda, kecuali.....

a)

Mengajukan Usul Raperda

b)

Menyusun Program Pembentukan Perda Bersama KDH

c)

Mengawasi Pemberlakuan Perda

d)

Membahas Perda Bersama KDH

57.

Berikut ini yang BUKAN merupakan pelaksanaan fungsi anggaran DPRD adalah.........

a)

•membahas rancangan Perda tentang APBD

b)

membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan RKPD

c)

membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD

d)

Membahas rancangan Perda tentang PAD

58.

Berikut ini adalah pelaksanaan fungsi Pengawasan oleh DPRD, KECUALI......................

a)

•pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah

b)

•pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

c)

Pelaksanaan penggunaan anggaran Pemda

d)

•pelaksanaan Perda dan peraturan Kepala Daerah

59.

Terkait perencanaan Daerah, istilah KUA adalah singkatan dari.....

a)

Kantor Urusan Agama

b)

Kebijakan Umum Anggaran

c)

Ketentuan Umum Anggaran

d)

Kriteria Utama Anggaran

60.

PPAS sendiri adalah singkatan dari................

a)

Prioritas Perencanaan Anggaran Sementara

b)

Prioritas Primer Anggaran Sementara

c)

Prioritas Plafon Anggaran Sementara

d)

Prioritas Penetapan Anggaran Sementara

61.

Berikut ini adalah tugas dan wewenang DPRD, kecuali......

a)

Membentuk Perda bersama Kepala Daerah

b)

Membahas dan memberikan persetujuan Ranperda ttg APBD yg diajukan Kepala Daerah

c)

Melaksanakan sebagian program dan kegiatan sesuai Perda

d)

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD

62.

Mekanisme pembentukan Perda dari pihak DPRD bisa berasal dari......., kecuali:

a)

Bapemperda

b)

Fraksi

c)

Komisi

d)

Gabungan Komisi

63.

Naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Definisi di atas adalah definisi dari....................

a)

Semua salah

b)

Naskah Laporan Kepala Daerah

c)

Naskah Sidang

d)

Naskah Akademik

64.

UU yang mengatur tentang PEMERINTAHAN DAERAH adalah

a)

UU No 25 Tahun 2009

b)

UU No 23 Tahun 2014

c)

UU No 17 Tahun 2014

d)

UU No 5 Tahun 2014

65.

Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah

a)

Ketua DPRD dan Gubernur

b)

Gubernur dan Wakil Gubernur

c)

DPRD dan Kepala Daerah

d)

Gubernur dan Perangkat Daerah

66.

. Dibawah ini adalah alat alat kelengkapan DPRD kecuali

a)

Badan Anggaran

b)

Fraksi

c)

Komisi

d)

Badan Kehormatan

67.

RKPD adalah singkatan dari

a)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

b)

Rencana Koordinasi Perangkat Daerah

c)

Rencana Kelompok Pokir Daerah

d)

Rencana Kerja Pokir Daerah

68.

Dalam setahun Pimpinan dan anggauta DPRD melaksanakan reses sebanyak

a)

1 kali

b)

2 kali

c)

3 kali

d)

4 kali

69.

Alat kelengkapan DPRD yang mempunyai tugas dan wewenang memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Kepala Daerah tentang nencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan adalah

a)

Badan Musyawarah

b)

Badan Kehormatan

c)

Badan Anggaran

d)

Pansus

70.

kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat, adalah pengertian dari

a)

Urusan Kekuasaan

b)

Urusan Pemerintah Daerah

c)

Urusan Pemerintahan

d)

Urusan Pusat dan daerah

71.

Pernyataan dibawah ini adalah klasifikasi Urusan Pemerintahan kecuali

a)

Urusan Pemerintahan Absolut

b)

Urusan Pemerintahan Daerah

c)

Urusan Pemerintahan Umum

d)

Urusan Pemerintahan Konkuren

72.

Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH adalah

a)

Permendagri Nomor 33 Tahun 2019

b)

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

c)

Permendagri Nomor 108 Tahun 2017

d)

Permendagri Nomor 85 Tahun 2017

73.

Berikut ini yang BUKAN merupakan alat kelengkapan DPRK adalah......

a)

Pimpinan DPRD

b)

Komisi

c)

Fraksi

d)

Banggar

74.

Memfasilitasi terbentuknya FRAKSI adalah salah satu tugas dari.......

a)

Pimpinan DPRK

b)

Badan Legislasi

c)

Pimpinan Sementara DPRK

d)

Badan Musyawarah

75.

Berikut ini yang BUKAN merupakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD adalah...........

a)

Menetapkan Pembagian Tugas Antara Ketua Dan Wakil Ketua

b)

Memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk pengambilan keputusan

c)

Menyusun RenJa Pimpinan DPRD

d)

merekomendasikan pembentukan panitia

     khusus

76.

Berikut ini yang BUKAN merupakan tugas dan wewenang Badan Musyawarah adalah..........

a)

mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;

b)

Menyampaikan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD Dalam Rapat Paripurna

c)

menetapkan agenda DPRD untuk I thn masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian RanPerda

d)

merekomendasikan pembentukan panitia

     khusus

77.

Berdasarkan usulan fraksi, perpindahan Anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat.....

a)

2 (dua) tahun 6 (enam) bulan

b)

1 (dua) tahun 6 (enam) bulan

c)

2 (dua) tahun 5 (enam) bulan

d)

2 (dua) tahun

78.

Berikut ini adalah tugas dan wewenang Komisi, KECUALI:

a)

memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

b)

melakukan pembahasan rancangan Perda

c)

melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi

d)

menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD

79.

"memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda" adalah salah satu wewenang dari........

a)

Pimpinan DPRK

b)

Badan Musyawarah

c)

Badan Legislasi/Bapemperda

d)

Pansus

80.

Berikut ini yang BUKAN merupakan tugas dan wewenang Badan Anggaran adalah........

a)

memberikan saran dan pendapat kepada KDH dalam mempersiapkan ranc. APBD sebelum peraturan KDH tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan

b)

Melakukan Konsultasi terkait Pembahasan R-KUA & PPAS

c)

memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah

d)

Memberikan Saran kepada KDH dalam mempersiapkan Ranperda APBD, Ranperda APBDP, & Ranperda Pertanggungjawaban APBD

81.

Peraturan Tata Tertib DPDR merupakan

a)

Undang-undang

b)

Peraturan Perundangan Lainnya

c)

Peraturan Daerah

d)

Keputusan DPDR

82.

Peraturan Tata Tertib DPDR mengatur

a)

Internal DPRD

b)

Eksternal DPRD

c)

Internal dan Eksternal

d)

Mekanisme Pengambilan Keputusan di DPRD

83.

Yang bukan merupakan Peraturan yang dibuat DPRD adalah

a)

Peraturan Tentang Tata Tertib

b)

Peraturan Tentang Kode Etik

c)

Peraturan tentang tata beracara Badan Kehormatan

d)

Peraturan Daerah (PERDA)

84.

Lex superior derogat legi inferiori, adalah prinsip perundangan yang berarti

a)

Peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum

b)

Peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama

c)

Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi

d)

Peraturan yang lebih kuat mengesampingkan peraturan yang lebih lemah

85.

Hierarki/urutan peraturan perundang-undangan yang benar

Berdasarkan  U.U 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikutr

a)

Peraturan Presiden, Perpu, Perda

b)

Peraturan Presiden, Perda, Pergub

c)

Pergub, Peraturan Presiden, Perda

d)

Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,

Peraturan Daerah

86.

Proses Pembentukkan Peraturan Tata Tertib yang benar adalah sebagai berikut:

a)

Perencanaan, penyusunan, pembahasan, pembinaan, penetapan

b)

Perencanaan, pembahasan, penyusunan,

penetapan, pembinaan

c)

Perencanaan, penyusunan, pembinaan, pembahasan, penetapan

d)

Perencanaan, penyusunan, penetapan, pembahasan, pembinaan

87.

Unsur yang tidak termasuk Peraturan Tata Tertib DPRD adalah

a)

Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD

b)

Keangggotaan DPRD

c)

Pemberhentian Antar Waktu

d)

Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD

88.

Permintaan Persetujuan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota dilakukan pada waktu

a)

Rapat Komisi

b)

Rapat Pansus

c)

Rapat Dengar Pendapat

d)

Rapat Paripurna

89.

Uraian singkat pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan disebut.

a)

Mengingat

b)

Considerans

c)

Batang Tubuh

d)

Lampiran

90.

Dasar hukum yakni dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan itu dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan itu disebut dengan istilah..

a)

Mengingat

b)

Considerans

c)

Batang Tubuh

d)

Aturan Tambahan

Similar Resources on Wayground

Drill Soal CPNS

95 questions

Drill Soal CPNS

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Soal PK Online PPKB GPAI Tahun 2023

90 questions

Soal PK Online PPKB GPAI Tahun 2023

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Level Up - PDB Basic IV (Senior Officer)

85 questions

Level Up - PDB Basic IV (Senior Officer)

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Latihan Soal Kompetensi Teknisi JF Ahli Pertama Teknisi Siaran

91 questions

Latihan Soal Kompetensi Teknisi JF Ahli Pertama Teknisi Siaran

quiz

Worksheet

•

Professional Development

TIU

90 questions

TIU

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Tryout PPPK Jumat

86 questions

Tryout PPPK Jumat

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Teknis Pengadministrasi Perkantoran

90 questions

Teknis Pengadministrasi Perkantoran

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Basic Engine

90 questions

Basic Engine

quiz

Worksheet

•

Professional Development