Font size
WorksheetsQuiz Ideologi dan Pancasila
Total questions: 70
Worksheet time: 35mins
Ideologi pada dasarnya adalah...
Kumpulan aturan yang harus ditaati.
Kumpulan gagasan dan nilai yang menjadi dasar pandangan hidup suatu kelompok atau masyarakat.
Sistem pemerintahan yang mengatur negara.
Agama yang dianut oleh suatu masyarakat.
Seni dan budaya suatu bangsa.
Fungsi utama ideologi bagi suatu bangsa adalah...
Menyatukan beragam suku dan budaya.
Menjadi pedoman hidup dan bertindak bagi masyarakat.
Mengatur tata cara beragama.
Menentukan bentuk negara.
Mengatur perekonomian negara.
Ciri khas dari ideologi terbuka adalah...
Kaku dan tidak dapat berubah.
Menutup diri dari pengaruh luar.
Fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.
Mengutamakan kepentingan kelompok tertentu.
Menolak adanya perbedaan pendapat.
Ideologi yang bersifat tertutup cenderung...
Mendorong inovasi dan kreativitas.
Membatasi kebebasan berpikir dan berpendapat.
Menghargai keberagaman.
Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Mudah menerima kritik dan masukan.
Manakah yang merupakan ciri khas ideologi terbuka?
Dogmatis dan final
Dinamis dan adaptif
Statis dan kaku
Absolut dan mutlak
Tertutup dan eksklusif
Ideologi tertutup cenderung...
Mendorong pluralisme
Menolak perubahan
Menerima kritik
Menghargai perbedaan
Mendukung kebebasan berekspresi
Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti...
Pancasila tidak dapat diubah.
Pancasila hanya berlaku untuk orang Indonesia.
Pancasila dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman.
Pancasila hanya cocok untuk masyarakat Indonesia.
Pancasila bertentangan dengan ideologi lain.
Kelebihan Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah...
Dapat mengakomodasi berbagai kepentingan kelompok.
Mudah dipahami oleh semua kalangan.
Tidak memerlukan penafsiran yang mendalam.
Dapat diterapkan secara kaku.
Tidak perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman.
Sila Pancasila yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa adalah...
Sila pertama
Sila kedua
Sila ketiga
Sila keempat
Sila kelima
Perwujudan sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah...
Kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Persatuan dan kesatuan bangsa.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Contoh penerapan sila "Kemanusiaan yang adil dan beradab" dalam kehidupan sehari-hari adalah...
Membenci orang yang berbeda suku.
Menutup diri dari budaya asing.
Membantu sesama yang membutuhkan.
Mengutamakan kepentingan pribadi.
Menindas kelompok minoritas.
Tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi adalah...
Kurangnya kesadaran akan pentingnya Pancasila.
Terlalu banyak pengaruh budaya asing.
Perkembangan teknologi yang sangat cepat.
Semua jawaban benar.
Tidak ada jawaban yang benar.
Hubungan Pancasila dengan nilai-nilai universal adalah...
Bertentangan.
Saling melengkapi.
Tidak ada hubungan.
Pancasila lebih tinggi nilainya.
Nilai-nilai universal lebih tinggi nilainya.
Nilai-nilai universal yang terkandung dalam Pancasila antara lain...
Keadilan, persamaan, dan kebebasan.
Kekuasaan mutlak dan ketuhanan.
Diskriminasi dan perbudakan.
Kekerasan dan pertentangan.
Individualisme dan materialisme.
Pelarangan melaksanakan shalat pada waktu shalat tiba termasuk pelanggaran sila ke ….
Satu
Dua
Tiga
Empat
Lima
Seperangkat keyakinan alam sosial dan politik yang secara bersama memberi makna kepada sesuatu yang berlangsung dalam Masyarakat dan membimbing respon praktis Masyarakat terhadapnya adalah pengertian ideologi menurut ….
W. White
Mubyarto
David Miller
Padmo Wahjono
Manfred B. Steger
bimbing respon praktis Masyarakat terhadapnya adalah pengertian ideologi menurut ….
W. White
Mubyarto
David Miller
Padmo Wahjono
Manfred B. Steger
Ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan memiliki dinamika internal merupakan ciri ideologi ….
Terbuka
Tertutup
Negara
Totalitas
masyarakat
Ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang mnentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial yang diyakini sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, tetapi harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi merupakan pengertian dari ideologi ….
Terbuka
Tertutup
Sosialisme
Liberalisme
Kapitalisme
Pancasila sebagai ideologi mempunyai beberapa sifat yang melekat. Berikut yang bukan sifat Pancasila sebagai sebuah ideologi ….
Kaku
Terbuka
Dinamis
Actual
Adaptif
Berikut merupakan pandangan hidup dan berfungsi sebagai ideologi bagi negara Indonesia adalah ….
Pancasila
TAP MPR
Norma dan nilai
Undang-undang
UUD NRI Tahun 1945
Dalam sistem hukum nasional, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ….
Agama
Norma
Budaya
Pancasila
Kebudayaan Indonesia
Kesepakatan yang dihasilkan oleh pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam proses pemecahan masalah adalah pengertian ….
Mufakat
Hasil voting
Hasil diskusi
Musyawarah
Kesepatan bersama
Pancasila pertama kali dirumuskan dalam sidang BPUPKI pada tanggal:
1 Juni 1945
17 Agustus 1945
18 Agustus 1945
29 Mei 1945
22 Juni 1945
Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila adalah:
Kebebasan individu
Keadilan dan perikemanusiaan
Persatuan dalam keberagaman
Ketaatan kepada hukum
Kesejahteraan sosial
Sila ketiga Pancasila mengandung makna:
Cinta tanah air dan bangsa
Mengutamakan kepentingan pribadi
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Mengembangkan semangat kerja keras
Mentaati aturan hukum internasional
Salah satu contoh pengamalan sila keempat Pancasila adalah:
Menghormati pendapat orang lain dalam diskusi
Membantu tetangga yang sedang kesulitan
Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin
Menjaga kebersihan lingkungan bersama-sama
Berdoa bersama sesuai agama masing-masing
Sila kelima Pancasila dapat diwujudkan melalui:
Membayar pajak tepat waktu
Menghargai kebudayaan daerah lain
Melibatkan diri dalam pemilu
Menjaga hubungan baik dengan sesama
Melakukan kerja bakti bersama
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki arti:
Pedoman dalam menjalankan pemerintahan
Dasar untuk mencapai kemerdekaan
Alat untuk mencapai kekuasaan
Doktrin politik negara
Identitas budaya bangsa
Yang bukan termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah:
Toleransi antarumat beragama
Pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Mengembangkan sikap fanatik terhadap agama sendiri
Menjalankan ibadah sesuai ajaran agama masing-masing
Tidak memaksakan agama kepada orang lain
Rumusan Pancasila yang sah tercantum dalam:
Proklamasi Kemerdekaan
UUD 1945 Pembukaan alinea keempat
Pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945
Piagam Jakarta
Teks Sumpah Pemuda
Produk hukum tertinggi di Indonesia adalah...
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Daerah
Undang-Undang Dasar 1945
Ketetapan MPR
Lembaga negara yang memiliki kewenangan utama dalam membentuk undang-undang adalah...
Presiden
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Rakyat
Mahkamah Agung
Badan Pemeriksa Keuangan
Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjamin bahwa setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi adalah asas...
Asas legalitas
Asas kepas
pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjamin bahwa setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi adalah asas...
Asas legalitas
Asas kepastian hukum
Asas keadilan
Asas demokrasi
Asas kebangsaan
Proses pembentukan suatu undang-undang dimulai dari...
Penetapan oleh Presiden
Pembahasan di tingkat Komisi
Pengajuan RUU oleh anggota DPR
Pengesahan oleh Mahkamah Konstitusi
Penyusunan naskah akademik
Perbedaan mendasar antara Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) terletak pada...
Tingkat hierarkinya
Materi yang diatur
Lembaga pembentuknya
Semua benar (tingkat hierarki, materi yang diatur, lembaga pembentuknya)
Hanya a dan b benar
Jika ditemukan pertentangan antara suatu peraturan daerah dengan undang-undang, maka yang berlaku adalah...
Peraturan daerah
Undang-undang
Keduanya berlaku sama kuat
Dibatalkan keduanya
Diselesaikan melalui musyawarah mufakat
Manakah dari contoh berikut yang bukan merupakan perilaku yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
Menggunakan sabuk pengaman saat berkendara
Membuang sampah pada tempatnya
Mengikuti pemilihan umum
Mengonsumsi minuman keras di bawah umur
Melaporkan tindakan kejahatan kepada pihak berwajib
Tujuan utama dari evaluasi ketidaksesuaian antarproduk peraturan perundang-undangan adalah untuk...
Memperkuat kekuasaan pemerintah
Menciptakan ketidakpastian hukum
Memperbaiki kualitas peraturan perundang-undangan
Menghambat proses pembangunan
Memperlemah lembaga legislatif
Perhatikan pernyataan berikut: (1) Peraturan perundang-undangan harus dibuat secara demokratis dan transparan. (2) Setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum. (3) Peraturan perundang-undangan harus mudah dipahami oleh masyarakat. Pernyataan di atas mencerminkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu...
Asas legalitas dan keadilan
Asas demokrasi dan kepastian hukum
Asas keadilan dan kepastian hukum
Asas demokrasi, legalitas, dan kepastian hukum
Asas kebangsaan dan keadilan
Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menaati peraturan perundang-undangan adalah melalui...
Meningkatkan jumlah aparat penegak hukum
Memberikan hukuman yang lebih berat bagi pelanggar
Melakukan sosialisasi dan edukasi secara terus-menerus
Membatasi kebebasan berekspresi
Mengubah sistem pemerintahan
Perhatikan fungsi-fungsi berikut: Integrasi Perubahan Kemudahan Kepastian hukum Penciptaan hukum Berikut yang termasuk fungsi sosial peraturan perundang-undangan ditunjukkan oleh nomor ….
(1) dan (3)
(1) dan (4)
(2) dan (3)
(3) dan (4)
(3) dan (5)
Akibat konflik yang timbul antara pengendara transformasi online dengan pengendara transformasi konvensional, beberapa advokat mengajukan uji materi terhadap beberapa pasal dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Lembaga yang berwenang melakukan penujian tersebut adalah ….
Presiden RI
MA
MK
DPR
MPR
Penerapan UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diharapkan dapat mendorong keteraturan berlalu lintas di Indonesia. Berikut yang merupakan tujuan penerapan UU tersebut adalah untuk ….
Menakut-nakuti masyrakat
Memperbaiki ekonomi negara
Menambah pendapatan negara
Menciptakan kesejahteraan sosial
Memengaruhi tata tertib masyarakat
Sepanjang periode tahun 2000-2015, tercatat 12.417 produk regulasi telah diterbitkan oleh berbagai Lembaga negara di Indonesia. Fenomena tingginya produk regulasi berpotensi menyebabkan ….
Lengkapnya peraturan yang berlaku
tumpang tindih antarperaturan
Harmon
egulasi telah diterbitkan oleh berbagai Lembaga negara di Indonesia. Fenomena tingginya produk regulasi berpotensi menyebabkan ….
Lengkapnya peraturan yang berlaku
tumpang tindih antarperaturan
Harmonisasi antar peraturan
Tegaknya supremasi hukum
Keselarasan antarperaturan
Hal yang menunjukkan perilaku Restu sesuai dengan peraturan di lingkungan rumah adalah ….
Sangat supel
Sangat sopan
Orang yang baik hati
Patuh nasihat orang tua
Membuat Susana rumah cerita
Berikut menunjukkan kepatuhan Wahyu terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan kehidupan bernegara adalah ….
Meminta izin
Mengerjakan tugas
Menggunakan helm
Menggunakan motor
Mematuhi nasihat ibu
Peraturan daerah kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan salah satu contoh peraturan daerah kabupaten/kota, rencana peraturan tersebut dapat diusulkan oleh ….
Menteri
Presiden
DPRD Kabupaten/kota
Lembaga kabupaten/kota
Masyarakat kabupaten/kota
Salah satu contoh Undang-undang adalah UU RI No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut tidak boleh bertentangan dengan ….
Norma dan nilai
Peraturan di bawahnya
Kebudayaan di Masyarakat
Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945
Norma yang berlaku di masyarakat
Sebagai warga negara Indonesa, kita harus menaati segala peraturan yang telah dihasilkan Lembaga-lembaga negara. Contoh perilaku patuh terhadap perundang-undangan di lingkungan negara adalah ….
Tidak berbuat onar
Menghormati tata cara adat kebiasaan setempat
Tidak peduli dengan aturan yang berlaku di Masyarakat
Mengenakan pakaian seragam sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku
Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dengan penuh tanggungjawab
Rexi merupakan salah satu warga desa Setia. Sebagai salah satu warga yang baik, Rexi mengikuti musyawarah pembuatan peraturan di lingkungannya. Salah satu hasilnya adalah pembayaran iuran keamanan setiap bulan sebesar Rp 10.000. Oleh karena ditetapkan melalui musyawarah, Rexi dengan sadar membayar iuaran tersebut. Perilaku Rexi merupakan salah satu perilaku patuh terhadap peraturan di lingkungan …..
Sosial
Negara
Sekolah
Keluarga
Masyarakat
Peraturan yang pembentukannya oleh presiden, tetapi tidak melibatkan DPR adalah ….
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Pemerintah (PP)
Ketetapan MPR (TAP MPR)
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Peraturan perundang-undangan merupakan elemen penting dalam negara hukum untuk mencapai …..
Tujuan nasional
Keselarasan sosial
Kesejahteraan Masyarakat
Kehidupan Masyarakat yang aman dan damai
Kehidupan Masyarakat yang aman dan sejahtera
Jika materi pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, akan dilakukan ….
Judicial review
Penggantian UU
Pengapusan UU
Perubahan UU
Pencabutan UU
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pertama kali disahkan pada:
17 Agustus 1945
18 Agustus 1945
1 Juni 1945
22 Juni 1945
5 Juli 1959
Pembukaan UUD 1945 memiliki fungsi pokok sebagai:
Sumber dari segala sumber hukum
Pedoman untuk menjalankan pemerintahan
Penjelasan isi Pancasila
Landasan hukum internasional
Aturan pelaksanaan hu
UD 1945 memiliki fungsi pokok sebagai:
Sumber dari segala sumber hukum
Pedoman untuk menjalankan pemerintahan
Penjelasan isi Pancasila
Landasan hukum internasional
Aturan pelaksanaan hukum dasar
Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah:
Menciptakan masyarakat adil dan makmur
Meningkatkan kekuatan ekonomi negara
Melindungi seluruh warga negara dari ancaman militer
Menguasai perdagangan internasional
Meningkatkan pendapatan negara
Pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara untuk membela negara adalah:
Pasal 27 Ayat (3)
Pasal 28D Ayat (1)
Pasal 29 Ayat (2)
Pasal 31 Ayat (1)
Pasal 30 Ayat (1)
Perubahan (amandemen) pertama UUD 1945 dilakukan pada tahun:
1949
1950
1999
2002
1998
Berikut ini yang bukan merupakan isi pokok dalam Pembukaan UUD 1945 adalah:
Tujuan negara
Sumber kekuasaan negara
Tatanan ekonomi negara
Dasar negara
Pernyataan kemerdekaan
Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa:
Negara Indonesia berdasarkan hukum
Negara Indonesia berbentuk kesatuan
Negara Indonesia berkedaulatan rakyat
Negara Indonesia adalah negara demokrasi
Negara Indonesia berdasarkan Pancasila
Peran UUD 1945 sebagai konstitusi negara adalah:
Menentukan kebijakan pembangunan nasional
Menjadi dasar hukum tertinggi di Indonesia
Menjamin keberagaman budaya bangsa
Memberikan hak khusus kepada kelompok tertentu
Mengatur hubungan internasional secara rinci
Di sebuah desa, warga sepakat untuk mengadakan musyawarah guna menentukan proyek pembangunan desa. Namun, dalam musyawarah tersebut, keputusan lebih didominasi oleh pendapat kepala desa, sehingga aspirasi sebagian besar warga tidak didengarkan. Berdasarkan UUD 1945, pasal manakah yang dilanggar dalam kasus ini?
Pasal 28C ayat (1)
Pasal 28D ayat (1)
Pasal 28E ayat (3)
Pasal 27 ayat (1)
Sebuah perusahaan menolak untuk memberikan cuti hamil kepada karyawati yang sedang mengandung. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 karena:
Tidak menghormati hak anak-anak
Menghambat hak perempuan untuk bekerja
Melanggar hak asasi manusia dalam perlindungan kerja
Tidak menghormati keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi
Pemerintah daerah mengalokasikan dana yang tidak merata untuk pembangunan antarwilayah, sehingga daerah terpencil tetap tidak mendapatkan akses fasilitas yang memadai. Kasus ini melanggar prinsip UUD 1945 yang diatur dalam:
Pasal 33 ayat (4)
Pasal 34 ayat (1)
Pasal 18B ayat (2)
Pasal 27 ayat (2)
Pasal 28H ayat (2)
Seorang siswa dikeluarkan dari sekolah tanpa alasan yang jelas, padahal ia tidak melanggar aturan apapun. Kasus ini melanggar UUD 1945 karena:
Menghalangi siswa untuk berpartisipasi dalam pendidikan
Melanggar hak memperoleh pendidikan yang diatur dalam pasal 31
Bertentangan dengan prinsip keadilan dalam kehidupan bermasyarakat
Menyebabkan ketimpangan sosial dalam pendidikan
Melanggar aturan pemerintah daerah
Dalam sebuah sidang pengadilan, terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk membela diri atau menggunakan pengacara. Perbuatan ini bertentangan dengan UUD 1945 yang mengatur:
Hak atas pengakuan hukum yang adil (Pasal 28D ayat 1)
Hak atas kebebasan pribadi (Pasal 28E ayat 1)
Hak atas keadilan sosial (Pasal 33 ayat 1)
Hak atas perlindungan kerja (Pasal 27 ayat 2)
Hak atas kesejahteraan sosial (Pasal 34 ayat 2)
