Pancasila sebagai dasar negara termaktub jelas dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada ….

Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan bunyi pasal …. UUD NRI Tahun 1945.

Negara membolehkan atheisme ada dan menyebar di Indonesia. Ini menyalahi Pancasila sila ….

Negara mengeluarkan kebijakan pembangunan, tetapi mengorbankan hak-hak rakyat. Ini menyalahi Pancasila sila ….

Pemerintah mengeluarkan kebijakan perundangan yang menyudutkan nilai-nilai luhur salah satu masyarakat daerah di Indonesia. Ini menyalahi Pancasila sila ….

Pemerintah mengeluarkan perundangan tanpa melalui mekanisme pembahasan dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ini menyalahi Pancasila sila ….

Pemerintah mengutamakan kepentingan para pengusaha dalam perizinan eksplorasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan masyarakat sekitarnya. Ini menyalahi Pancasila sila ….

Rumusan lengkap sila-sila dalam Pancasila dimuat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor ….

Ketetapan MPR yang mengatur penetapan Pancasila sebagai dasar negara adalah ….

Pancasila merupakan kristalisasi dari pengalaman hidup dalam sejarah panjang bangsa Indonesia yang telah membentuk karakter, perilaku, etika, tata nilai dan norma yang telah membentuk menjadi ….

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 pasal 3, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah ....

Tidak boleh ada eksploitasi manusia atas manusia lainnya. Maka, pemerintah membuat peraturan perundangan yang melarang human trafficking (perdagangan manusia). Ini sesuai Pancasila sila ….

Pengubahan rumusan sila pertama menjelang pengumuman dan pengesahan Piagam Jakarta menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengedepankan nilai ....

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Merupakan bunyi UUD NRI Tahun 1945 ….

Negara melaksanakan program BPJS kesehatan sebagai bentuk layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sesuai Pancasila sila ….

Undang-undang yang menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara adalah ....

Melalui perangkat hukum, negara harus mengarahkan warganya agar taat menjalankan ajaran agamanya dan saling menghormati antara pemeluk agama yang satu dengan yang lainnya. Ini sesuai Pancasila sila ….

Dalam merumuskan hukum dan peraturan tidak boleh ada tebang pilih dalam pelaksanaannya. Ini sesuai Pancasila sila ….

Tidak boleh ada kebijakan hukum yang berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Ini sesuai Pancasila sila ….

Negara harus mampu mengarahkan warganya untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelenggaraan bernegara dan kehidupan berbangsa. Ini sesuai Pancasila sila ….

Tidak boleh ada perangkat hukum yang menguntungkan sebagian golongan dan mengorbankan kepentingan rakyat. Ini sesuai Pancasila sila ….

Bangsa Indonesia memiliki watak, karakter, dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ini sesuai dengan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai ….

Mewujudkan kerukunan antarumat beragama dan mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antarumat beragama. Ini mencerminkan Pancasila sila ….

Mengembangkan sikap saling mencintai sesama, sikap saling tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Ini mencerminkan Pancasila sila ….

Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, rela berkorban bagi kepentingan negara dan bangsa. Ini mencerminkan Pancasila sila ….

Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang diambil dengan jalan musyawarah. Ini mencerminkan Pancasila sila ….

Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan bersama. Ini mencerminkan Pancasila sila ….

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, baik material terlebih spiritual yang berdasarkan Pancasila. Ini sesuai dengan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai ….

Gambar berikut sesuai dengan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai ….

Kota di Belanda tempat dilangsungkannya Konferensi Meja Bundar (KMB) adalah ….

Perundingan antara perwakilan Indonesia dengan Belanda tentang kemerdekaan Indonesia berlangsung cukup lama, yaitu ….

Hasil KMB menyepakati Belanda akan mengakui kemerdekaan Republik Indonesia selambat-lambatnya pada ….

Hasil KMB menyepakati Belanda akan mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, ada konsekuensi mahal yang harus dibayar, yaitu berubahnya bentuk negara Indonesia ….

RIS resmi dibubarkan dan Republik Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada ….

Bentuk negara federal lebih cocok bagi Indonesia. Karena, keluasan wilayah dan keragaman karakteristik setiap wilayah dari berbagai aspek. Hal tersebut menurut pendapat ….

Menurut Mohammad Yamin, gagasan negara kesatuan sudah ada sejak peristiwa ….

Presiden dan Perdana Menteri ketika awal bentuk Negara Indonesia berubah menjadi federal adalah ….

Negara kesatuan dinilai sebagai bentuk paling tepat bagi bangsa Indonesia. Bentuk negara kesatuan ini ditegaskan dalam ….

Pada praktiknya, Indonesia menjalankan konsep negara kesatuan dengan sistem ….

Relasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sebagai perwujudan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegaskan dalam ….

Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan ditegaskan dalam ….

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat ditegaskan dalam ….

Praktik pelaksanaan negara kesatuan guna mewujudkan tujuan bernegara. Tujuan bernegara termaktub dalam ….

Berikut ini yang merupakan kelebihan dari sistem sentralisasi adalah ….

Berikut ini yang merupakan kelemahan dari sistem desentralisasi adalah ….

Susunan atau organisasi secara keseluruhan mengenai struktur negara yang meliputi segenap unsur negara yang bersusunan jamak adalah ….

Susunan yang menerangkan struktur organisasi dan fungsi pemerintahannya saja dengan tidak menyinggung struktur daerah maupun penduduknya serta suksesi pemerintahan dilakukan melalui mekanisme pemilihan adalah ….

Di Asia Tenggara, ada beberapa negara yang masih mempertahankan bentuk monarki di antaranya ….

Salah satu ciri negara kesatuan adalah adanya satu konstitusi yang berlaku untuk seluruh wilayah negara tersebut. Negara-negara berikut ini menganut sistem negara kesatuan, kecuali ….

Indonesia merupakan negara hukum. Ini tegas dinyatakan dalam perubahan keempat ….

Semua permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bernegara diselesaikan dengan hukum merupakan ciri negara hukum ….

setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum. Tidak ada perbedaan penerapan hukum antara pejabat dengan rakyat merupakan ciri negara hukum ….

Semua kebijakan dan tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang- undangan yang sah dan tertulis merupakan ciri negara hukum ….

Mernurut Jimly Asshiddiqie, dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, maka tidak bisa dilepaskan dari sila ….

Berikut ini perilaku yang tidak mencerminkan sikap taat hukum, di antaranya ….

Sebelum dilakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan lembaga tertinggi negara adalah ….

Seiring perjalanan negara Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 mengalami amandemen mulai ….

Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ditegaskan dalam ….

Kedaulatan yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ….

Kesadaran akan cinta kepada rakyat, manunggal dengan cita-cita rakyat, berjiwa kerakyatan, menghayati kesadaran seperjuangan, dan cita- cita bersama merupakan ….

Setiap kebijakan harus memperhatikan aspirasi rakyat, baik yang disampaikan melalui MPR maupun secara langsung merupakan ….

MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD ditegaskan dalam ….

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat ditegaskan dalam ….

Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam undang-undang ditegaskan dalam ….

Indonesia pernah memasuki era Demokrasi Parlementer sejak ….

Sistem pemerintahan Negara Indonesia yang semula presidensil berubah menjadi parlementer. Artinya, pemerintahan dipimpin oleh ….

Penyebab kabinet dalam sistem parlementer rentan mengalami pergantian adalah ….

Indonesia pernah memasuki era Demokrasi Parlementer, kabinet pertama pada era tersebut dipimpin oleh ….

Pada masa sistem pemerintahan parlementer sering terjadi pergantian kabinet, hal ini terbukti selama periode 1950 - 1959 terjadi pergantian kabinet sebanyak ….

Salah satu alasan Mohammad Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden saat sistem parlementer adalah ….

Presiden Soekarno tidak didampingi wakil presiden dalam memimpin Negara Republik Indonesia hingga akhir periode kepemimpinannya sejak ….

8. Pada masa sistem pemerintahan parlementer sering terjadi pergantian kabinet, salah satunya kabinet Djuanda dengan masa kerja ….

Dalam lingkup negara ada lembaga penyelenggara negara yang menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai undang-undang. Lembaga penyelenggara negara yang dimaksud adalah ….

Menurut Mahfud MD, salah satu kelemahan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen adalah ….

Lembaga penyelenggara negara menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai undang-undang. Lembaga negara yang mengadili pelanggaran terhadap undang-undang dalam menjalankan negara adalah ….

Lembaga penyelenggara negara menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai undang-undang. Lembaga negara yang berwenang membuat undang-undang untuk menjalankan negara adalah ….

Lembaga penyelenggara negara menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai undang-undang. Lembaga negara yang menjalankan negara berdasarkan undang-undang adalah ….

1Salah satu lembaga negara berwenang membuat undang-undang untuk menjalankan negara. Dalam hal ini, diwujudkan dengan ….

Salah satu lembaga negara menjalankan negara berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini, diwujudkan dengan ….

Salah satu lembaga negara mengadili pelanggaran terhadap undang-undang dalam menjalankan negara. Dalam hal ini, diwujudkan dengan ….

Para menteri bertanggung jawab kepada presiden, namun presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Hal ini sesuai dengan sistem pemerintahan ….

Pemerintah melalui kepala negara dapat membubarkan parlemen dengan dasar parlemen tidak lagi mencerminkan aspirasi rakyat. Hal ini sesuai dengan sistem pemerintahan ….

Presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam ….

Sistem pemerintahan negara Indonesia kembali menganut sistem presidensil dengan keluarnya Dekrit Presiden pada ….

Indonesia mengadaptasi sistem presidensil, tetapi dilakukan penyesuaian berdasarkan undang-undang dengan dipilihnya presiden secara langsung oleh rakyat. Hal ini merujuk pada ….

Otonomi daerah diterapkan dalam asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Hal tersebut merupakan prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam ….

Penyerahan wewenang pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut ….

UU Nomor 23 Tahun 2014 membagi urusan pemerintahan menjadi tiga, urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah ….

UU Nomor 23 Tahun 2014 membagi urusan pemerintahan menjadi tiga, urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah ….

UU Nomor 23 Tahun 2014 membagi urusan pemerintahan menjadi tiga, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan adalah ….

Agama, pertahanan, keamanan, yustisi, politik luar negeri, moneter dan fiskal nasional merupakan ruang lingkup ….

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang. Hal ini sebagaimana tertuang dalam ….

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan daripada sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Hal ini sebagaimana tertuang dalam ….

Sampai saat ini, wilayah yang menyandang status Daerah Istimewa hanya ada dua, salah satunya yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan ….