Worksheetsvidio
Total questions: 41
Worksheet time: 26mins
1.
Answer the questions below after watching the video
Perubahan UUD 1945 mengalami 4 x perubahan ditahun...
1999
2002
2000
2003
Perang PPKI pada awal kemerdekaan
membuat 3 batas pembagian wilayah Indonesia
Merancang ideologi Pancasila
Memilih Ir, Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai presiden dan wakil presiden
Membentuk KPK
Pada pembentukan negara awal kemerdekaan, wilayah Indonesia terbagi menjadi 8 provinsi, kecuali....
Papua
Jawa Barat
Sumatera
Maluku
Apa penyebab kekacauan politik pada masa Demokrasi Liberal....
Para pemimpin tidak cakap terhadap pekerjaannya
Usia kabinet yang pendek menyebabkan program kabinet tidak bisa berjalan optimal
Belum dibentuknya UU sehingga belum ada aturan baku negara
Para menteri tidak suka dengan gaya memimpin sukarno sehingga sering melakukan mogok kerja
Dibawah ini merupakan isi dari dekrit Presiden 5 juli 1959, kecuali....
Pembubaran Konstituante
Kembali menggunakan UUD’45
Pembentukan MPRS
Pemilihan presiden harus di pilih rakyat
Masa Orde lama terjadi Inflansi tinggi dan untuk mengatasi itu, sementara waktu hanya memberlakukan 3 mata uang, kecuali..
Mata uang De Javasche Bank
Mata uang pemerintah Hindia Belanda
Mata uang pendudukan Jepang
Mata uang rupiah Indonesia (MURI)
Pada masa orde baru, adanya dwifungsi ABRI, yaitu ...
Fungsi Militer dan Fungsi Politik
Fungsi Militer dan Fungsi Administratif
Fungsi Politik dan Fungsi Sipil
Fungsi Militer dan Fungsi Sipil
Salah satu kebijakan Presiden BJ Habibie...
Merubah nama Irian Jaya menjadi Papua
Melakukan jejak pendapat sehingga lepasnya Timor Leste
Mewajibkan pendidikan 12 Tahun
Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam 5 tahun
Salah satu kebijakan Presiden Gusdur, yaitu ...
Merubah nama Irian Jaya menjadi Papua
Melakukan jejak pendapat sehingga lepasnya Timor Leste
Mewajibkan pendidikan 12 Tahun
Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam 5 tahun
Salah satu kebijakan Presiden SBY, yaitu ...
Merubah nama Irian Jaya menjadi Papua
Melakukan jejak pendapat sehingga lepasnya Timor Leste
Mewajibkan pendidikan 12 Tahun
Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam 5 tahun
Salah satu kebijakan Presiden Jokowi, yaitu ...
Merubah nama Irian Jaya menjadi Papua
Pemerataan pembangunan diluar pulau Jawa
Mewajibkan pendidikan 12 Tahun
Melakukan jejak pendapat sehingga lepasnya Timor Leste
Mundurnya Presiden Soeharto membawa Habibie menggantikan menjadi presiden. Dasar yang digunakan dalam hal ini adalah ...
Keputusan Presiden
Instruksi Presiden
Ketetapan MPR
Pasal 8 UUD 1945
Tuntutan demokrasi
Maksud dan tujuan diadakannya reformasi adalah ....
Memberdayakan lembaga tinggi negara
Mengembalikan harta kekayaan para pejabat Orde Baru
Mengembalikan fungsi kontrol masyarakat rezim Orde Baru
Memperbaharui tatanan berbangsa dan bernegara
Mereposisi peran dan visi TNI untuk melaksanakan dwi fungsinya
Pasca pengangkatan sebagai presiden RI ketiga, Habibi membentuk kabinet, yaitu...
Kabinet pembangunan
Kabinet reformasi pembangunan
Kabinet gotong royong
Kabinet Indonesia bersatu
Kabinet merah putih
Presiden yang memimpin Indonesia pada masa Reformasi secara berurutan antara lain ...
SBY, Gusdur, Megawati, B.J. Habibie
B.J. Habibie, Megawati, Gusdur, SBY
Gusdur, Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY
Megawati, Gusdur, B.J. Habibie, SBY
B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY
Sebagai kabinet yang muncul pasca reformasi, salah satu fokus utama kabinet B.J. Habibie adalah ...
Memperbaiki kondisi perekonomian
Peningkatan nilai tukar rupiah terhadap dolar
Menghentikan aksi demonstrasi diberbagai daerah
Menjaga ketahanan dan keamanan
Menciptakan kestabilan politik pemerintahan
Partai politik peserta pemilu 1999 berjumlah ...
40
43
45
48
50
Keputusan Presiden No. 6 tahun 2000 mengenai pemulihan hak-hak sipil penganut agama Konghucu adalah program pemerintah pada kepemimpinan presiden …
Soeharto
B.J. Habibie
Abdurrahman Wahid
Megawati Soekarnoputri
Susilo Bambang Yudoyono
Pada kenyataannya pelaksanaan reformasi tidak semudah yang diharapkan, hal tersebut dikarenakan terdapat banyak kendala yang menghambat hal tersebut. Salah satunya hambatan dalam hal legitimasi, yakni ...
Kemiskinan yang semakin berlarut-larut
Timbulnya tuntutan terhadap otonomi daerah
Terkotak-kotaknya para elit politik ke dalam golongan tertentu
Pemerintah Habibie bukanlah hasil dari diselenggarakannya pemilu
adanya referendum Timor Timur
Lembaga tersebut didirikan pada masa pemerintahan presiden....
Agenda Reformasi yang muncul pasca krisis multidimensi yang melanda Indoensia pada tahun 1997-1998 berisi tuntutan rakyat terhadap pemerintah Orde Baru untuk memperbaiki kinerja pemerintahannya. Berikut yang tidak termasuk agenda Reformasi 1998 adalah ….
Bubarkan Orde Baru dan adili Soeharto beserta kroninya
Hapuskan dwifungsi ABRI
Kembali ke UUDS 1950 dan bentuk DPRS
Tegakkan supremasi hukum dan HAM
Amendemen UUD 1945,
Berikut adalah yang bukan termasuk sebagai latar belakang lepasnya Timor Timur dari wilayah Indonesia adalah...
tidak memiliki persamaan sejarah dengan Indonesia karena dijajah oleh Portugis
pembangunan era Orde Baru tidak merata
rakyat Timor Timur yang tidak sejahtera
provokasi dari Australia dan Portugis
ingin menggabungkan diri dengan Portugis
Menjelang akhir pemerintahan Orde Baru pemerintahan mengalami krisis multidimensi, salah satunya adalah krisis hukum yang disebabkan oleh....
hukum hanya dijadikan sebagai alat penguasa
hutang luar negeri yang menumpuk dan maraknya KKN
konflik internal di dalam tubuh PDI
muncul ketidakpuasan masyarakat akibat ketimpangan sosial
tewasnya 4 mahasiswa Universitas Tri Sakti tanggal 12 Mei 1998
Pelaksanaan jajak pendapat bagi warga Timor Timur di seluruh dunia dilaksanakan pada masa pemerintahan ....
Soeharto
B.J. Habibie
Abdurrahman Wahid
Megawati Soekarnoputri
Susilo Bambang Yudhoyono
Kabinet Reformasi Pembangunan yang dipimpin oleh Presiden B.J Habibie tidak bertahan lama, yakni 1 tahun 5 bulan, yang disebabkan oleh....
Presiden B.J Habibie mengundurkan diri
Presiden B.J Habibie menolak meneruskan kabinet
MPR menolak pidato pertanggung jawaban presiden B.J Habibie
MPR menerima pidato pertanggung jawaban presiden B.J Habibie
MPR memilih presiden baru menggantikan presiden B.J Habibie
Salah satu kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid di bidang politik adalah ... .
Pelaksaan Otonomi Daerah (Otoda)
Pembentukan Komisi Tindak Pidana Korupsi
Melakukan amandemen kedua terhadap UUD 1945 tentang reformasi birokrasi
Melakukan amandemen pertama terhadap UUD 1945 tentang susunan pemerintahan
Mengeluarkan kebijakan referendum kepada Timor Timur
Perhatikan wacana di bawah ini!
“Pada tanggal 20 Oktober 1999, MPR berhasil memilih Presiden Republik Indonesia yang ke-4 yaitu KH. Abdurrahman Wahid dengan wakilnya Megawati Soekarnoputri. Upaya Gus Dur dalam memenuhi harapan bangsa Indonesia adalah dengan membuat beberapa kebijakan yang diantaranya adalah membentuk kabinet kerja yang diberi nama dengan Kabinet Persatuan Nasional, yang disebutnya sebagai kabinet yang lebih ramping karena dalam Kabinet Persatuan Nasional telah dihapuskan dua departemen. Sikap Presiden Abdurrahman Wahid yang cenderung mendukung pluralisme dalam masyarakat termasuk dalam kehidupan beragama dan hak-hak kelompok minoritas merupakan salah satu titik awal munculnya berbagai aksi penolakan terhadap kebijakan dan gagasan-gagasannya. Adapun kebijkannya Aceh yaitu dengan memberikan Jeda Kemanusiaan di Aceh dan memberikan janji kepada GAM bahwa Gus Dur akan melakukan referendum di Aceh. Gus Dur menginginkan penyelesaian konflik dengan Aceh dilakukan dengan dialog bukan dengan kekerasan. Selain masalah komunisme, benturan Presiden Abdurrahman Wahid dengan organisasi massa dan partai politik Islam yang notabene justru menjadi pendukungnya saat ia terpilih menjadi presiden adalah gagasannya untuk membuka hubungan dagang dengan Israel,”
Berdasarkan wacana di atas, rencana Presiden Abdurrahman Wahid yang mendapat reaksi keras dari masyarakat Indonesia …
pengakuan terhadap konghucu
pemberian hak etnis cina untuk merayakan imlek
pengubahan nama irian jaya menjadi papua
pemberian izin terhadap pengibaran bendera bintang kejora sebagi simbol budaya bukan simbol plitik
pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel
Presiden Abdurrahman Wahid melakukan langkah-langkah reformasi sejak awal kepemimpinannya. salah satunya menghapus dua kementerian yang dianggap pangkal korupsi dan menyumbat kebebasan berpendapat, yaitu....
departemen sosial dan departemen agama
departemen sosial dan departemen penerangan
departemen pendidikan dan departemen pertanian
departemen pertahanan keamanan dan departemen kelautan
departemen pendidikan dan departemen sosial
Imlek merupakan Hari Libur Nasional merupakan salah satu kebijakan Gusdur dalam bidang ....
Politik
Agama
Ekonomi
Hankam
Sosial
Di bawah ini yang bukan merupakan alasan berakhirnya masa pemerintahan Gusdur adalah ...
Gagasan mencabut Tap MPRS No. XX 1966 tentang pembubaran DPR
Kurangnya kepercayaan masyarakat karena terlibat kasus Buloggate dan Bruneigate
Mengangkat Kapolri baru tanpa persetujuan DPR
Gagasan mencabut Tap MPRS No. XXV 1966 tentang larangan PKI
Gagasan kerjasama dengan negara Israel
Pada tanggal 1 Oktober 2005 pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla harus menaikkan harga,BBM. Kenaikan tersebut berimbas pada situasi perekonomian tahun-tahun berikutnya. Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla menaikkan harga BBM karena harus menghadapi tekanan APBN yang semakin berat akibat lonjakan harga minyak dunia."
Peristiwa pada wacana tersebut mengandung makna....
Presiden merupakan satu-satunya pengambil keputusan dalam pemerintahan
Seorang pemimpin harus berani megambil keputusan dengan cepat dan tepat
Suatu negara harus menaikkan BBM untuk mengurangi tekanan APBN
Pada awal jabatan sebagai presiden harus menaikkan APBN dan menaikkan harga BBM
Presiden menaikkan harga BBM untuk menambah pendapatan negara
Salah satu kebijakan ekonomi pada masa Megawati Soekarnoputri adalah...
Adanya dana BOS
Melakukan privatisasi terhadap BUMN
Adanya BLT
Mengurangi subsidi negara Indonesia/Menaikkan harga BBM
Melakukan disiplin fiskal
1. Anggaran pendidikan ditetapkan sesuai dengan UUD 1945 yaitu 50% dari APBN dan APBD
2.Pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
3.Wajib Belajar 12 tahun
4.Peningkatan standar penghasilan Guru dengan adanya sertifikasi guru
5.Pemberian bantuan pendidikan (Beasiswa) untuk peningkatan Kompetensi guru
Pada masa pemerintahan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) di bidang pendidikan ditunjukkan oleh nomor..........
1, 2 dan 3
2, 4, dan 5
1, 3 dan 5
2, 3 dan 5
1,3 dan 4
Wakil presiden Megawati Soekarnoputri selama menjabat sebagai presiden adalah.........
Bukti lemahnya kekuatan diplomasi Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia pada masa pemerintahan Megawati adalah....
penjualan PT Indosat
lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari Indonesia
Sabah dan Serawak diklaim oleh Malaysia
Timor Timur memerdekakan diri
maraknya KKN di kalangan partai PDIP
Pelaksanaan pemilu tahun 1999 diikuti oleh 48 partai dari 141 partai politik yang mendaftar. Banyaknya jumlah partai politik peserta pemilu 1999 disebabkan oleh ….
kebijakan pembebasan tahanan politik
kebebasan rakyat mendirikan partai politik
kebebasan rakyat untuk berkumpul dan berbicara
tuntutan rakyat untuk menganti hasil pemilu 1997
golongan mahasiswa yang diangkat menjadi anggota DPR
Salah satu keberhasilan pemerintahan SBY adalah kebijakan konversi bahan bakar minyak tanah ke gas. kebijakan tersebut diterapkan karena ….
masyarakat Indonesia memiliki ketergantungan yang tinggi akan minyak tanah
persediaan minyak tanah di Indonesia semakin menipis dari tahun ke tahun
masyarakat Indonesia telah menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk membeli gas
masyarakat Indonesia tidak mengikuti perubahan harga minyak dunia
persediaan bahan bakar gas di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun
Bukti berkembangnya demokrasi di Indonesia pada masa Reformasi adalah....
berkembangnya partai politik pada pemilu tahun 1999
maraknya demonstrasi mahasiswa pada pemerintah
dibentuknya Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK)
diresmikannya agama Konghucu sebagai agama yang diakui negara
dilakukan amandemen terhadap UUD 1945
Berikut ini yang tidak termasuk agenda reformasi 1998 adalah . . . .
Bubarkan Orde Baru dan adili Soeharto beserta keluarganya
Laksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen
Tegakkan supremasi hukum dan HAM
Hapuskan dwifungsi ABRI
Hapuskan praktik KKN
Pidato pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie ditolak MPR melalui mekanisme voting dalam Sidang Paripurna MPR VII. Dampak penolakan MPR terhadap pidato pertanggungjawab tersebut adalah . . . .
Presiden B.J. Habibie dianggap tidak sah menggantikan Presiden Soeharto sebagai presiden RI
Presiden B.J. Habibie tidak dapat mencalonkan diri kembali sebagai presiden RI
Presiden B.J. Habibie harus merevisi pidato pertanggungjawaban tersebur
Presiden B.J. Habibie harus berkonsultasi dengan DPR guna memperbaiki naskah pidato pertanggungjawaban tersebut
Presiden B.J. Habibie dapat menunjuk seorang wakil presiden untuk menyelesaikan tugasnya
Salah satu kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid yang banyak menuai tantangan dari banyak kalangan Terutama dalam pemerintahan adalah . . . .
Membentuk proros Jakarta – Beijing – New Delhi
Menjalin hubungan dangan dengan India
Menjalin kerja sama dengan Israel
Menambiah pinjaman ke IMF
Mengganti menteri tanpa alasan
