Free Printable Evaluasi Kemampuan Teknis Perpajakan Akhir Tahun 2024

1.

Bunyi UU PPh: Pasal 18 ayat (1) adalah :

a)

a. Perbandingan Antara Utang dan Modal paling tinggi sebesar empat dibanding satu.

b)

b Menteri Keuangan berwenang untuk mengeluarkan keputusan mengenai perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan PPh.

c)

c. Peredaran bruto merupakan semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha.

d)

d. Selama Biaya tersebut berhubungan dengan 3M (Mendapatkan, Menagih dan Memelihara Penghasilan) dan tidak berhubungan dengan Penghasilan Final dan Bukan Objek Pajak, maka biaya tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan (Deductible Expense).

2.

EKSPOR BKP (BERWUJUD ATAU TIDAK BERWUJUD) DAN/ATAU JKP

1.Di dalam PMK No: 70/PMK.03/2010 dijelaskan bahwa ekspor JKP yang dikenakan PPN 0% (nol persen) hanya terbatas pada 3 (tiga) jenis JKP yang telah diubah menjadi PMK No. ??

a)

a. PMK No: 70/PMK.10/2019

b)

b. PMK No: 20/PMK.10/2019

c)

c. PMK No: 60/PMK.10/2019

d)

d. PMK No: 32/PMK.10/2019

3.

Tarif Denda Telat Bayar PPN

Mengacu pada ketentuan terbaru UU KUP dalam UU Cipta Kerja, sanksi telat bayar PPN atau denda PPN telat bayar dihitung dengan rumus yang sudah ditetapkan ,yaitu :

a)

a. Tarif Bunga Sanksi Pajak + 3% : 12 bulan

b)

b. Tarif Bunga Sanksi Pajak + 4% : 12 bulan

c)

c. Tarif Bunga Sanksi Pajak + 5% : 12 bulan

d)

d. Tarif Bunga Sanksi Pajak + 6% : 12 bulan

4.

Tarif Denda Telat Lapor PPN
Sedangkan denda telat lapor PPN sebagaimana diatur dalam UU KUP No. 28 Tahun 2007 besar tarif denda terlambat lapor SPT Masa PPN atau denda telat lapor PPN adalah ...

a)

a. Rp 600.000

b)

b. Rp 700.000

c)

c. Rp 400.000

d)

d. Rp 500.000

5.

Tarif Sanksi Tidak Buat Faktur Pajak/Mengisi Faktur Pajak Tidak Lengkap yaitu ...

a)

a. Sanksi denda 1% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

b)

b. Sanksi denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

c)

c. Sanksi denda 3% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

d)

d. Sanksi denda 4% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

6.

Faktur pajak dalam e-Faktur harus di upload paling lambat tanggal ...

a)

a. tanggal 10 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-Faktur

b)

b. tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-Faktur

c)

c. tanggal 19 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-Faktur

d)

d. tanggal 20 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-Faktur

7.

PKP yang membuat Faktur Pajak tidak lengkap, terlambat membuat Faktur Pajak, dan/atau dianggap tidak membuat Faktur Pajak dikenai sanksi pasal 14 ayat (4) UU KUP yaitu sanksi administrasi sebesar ..

a)

a. 1% dari dasar pengenaan pajak

b)

b. 2% dari dasar pengenaan pajak

c)

c. 3% dari dasar pengenaan pajak

d)

d. 4% dari dasar pengenaan pajak

8.

Kriteria UMKM “Usaha Mikro” sesuai UU UMKM yaitu …

a)

a. (Aset) Maks. 50 Juta, (Omset) Maks. 300 Juta

b)

b. (Aset) Maks. 50 Juta, (Omset) Maks. 200 Juta

c)

c. (Aset) > 50 Juta - 500 Juta, (Omset) > 300 Juta - 2,5 Miliar

d)

d. (Aset) > 500 Juta - 10 Miliar, (Omset) > 2,5 Miliar - 50 Miliar

9.

Tarif Progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh
Lapisan Penghasilan Kena Pajak di atas Rp 60.000.000 s.d. Rp 250.000.000 ,maka tarif pajak nya sebesar …

a)

a. 5%

b)

b. 7%

c)

c. 10%

d)

d. 15%

10.

Tarif Efektif Bulanan

KATEGORI TER A STATUS PTKP TK/0 maka BESARAN PTKP nya adalah …

a)

a. Rp 58.500.000

b)

b. Rp 63.000.000

c)

c. Rp 54.000.000

d)

d. Rp 72.000.000

11.

Tarif Pemotongan PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan besarnya adalah …

a)

a. 5% dan bersifat final

b)

b. 10% dan bersifat final

c)

c. 15% dan bersifat final

d)

d. 20% dan bersifat final

12.

Objek Pajak Penghasilan Final

Jenis Objek Pajak : Usaha jasa konstruksi

Dasar Pengenaan Pajak : Jumlah penghasilan bruto

Maka tarif PPh nya adalah …

a)

a. 0% - 2,5%

b)

b. 1,75% - 6%

c)

c. 10%

d)

d. 0,5%

13.

Kebijakan Fiskal – Penyusutan

Yang bukan termasuk Muatan materi UU PPh Penyusutan adalah …

a)

a. Metode Penyusutan

b)

b. Kelompok masa manfaat

c)

c. WP dapat memilih masa manfaat >20 tahun (bangunan permanen)

d)

d. Saat dimulainya amortisasi

14.

Hal-Hal yang perlu diperhatikan dalam Lampiran SPT Badan salah satunya adalah …

a)

a. Lampiran CBCR

b)

b. Daftar peredaran Netto

c)

c. Angsuran PPh 21 dan PPh 23

d)

d. Ansugsuran PPh 4(2)

15.

Saat pajak terutang salah satunya yaitu …

a)

a. Tempat kegiatan usaha dilakukan

b)

b. Tempat tinggal atau tempat kedudukan

c)

c. Ekspor BKP Berwujud

d)

d. Tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak

16.

Saat terutangnya PPN dan PPnBM mana yang paling dahulu …

a)

a. Pada saat pembayaran

b)

b. Setelah penyerahan BKP atau JKP

c)

c. Saat terjadinya penyerahan

d)

d. Semua benar

17.

Pajak Penghasilan Pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak luar negeri yang berasal dari Indonesia. Berikut ini yang termasuk objek Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah …

a)

a. Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak luar negeri dari perusahaan Indonesia

b)

b. Penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak luar negeri atas sewa tanah di luar Indonesia

c)

c. Penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak luar negeri atas jasa konsultasi yang dilakukan di luar Indonesia

d)

d. Penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak luar negeri atas bunga deposito di luar negeri

18.

Sesuai dengan ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 26, tarif yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak luar negeri berupa bunga dari Indonesia sesuai UU PPh adalah …

a)

a. 5%

b)

b. 10%

c)

c. 15%

d)

d. 20%

19.

Yang termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah …

a)

a. Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Di Luar Negeri Yang Pajaknya Terutang Atau Telah Dibayar Di Luar Negeri

b)

b. Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dari Jasa Sehubungan Dengan Pekerjaan Bebas

c)

c. Penghasilan dari usaha

d)

d. Penghasilan Yang Telah Dikenai Pajak Penghasilan Yang Bersifat Final Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Tersendiri

20.

Tarif Progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh “di atas Rp 60.000.000 s.d. Rp 250.000.000” adalah …

a)

a. 5%

b)

b. 10%

c)

c. 15%

d)

d. 20%

21.

Tarif Efektif Bulanan

KATEGORI TER B STATUS PTKP TK/2 & K/1 maka BESARAN PTKP nya adalah …

a)

a. Rp 58.500.000

b)

b. Rp 63.000.000

c)

c. Rp 67.500.000

d)

d. Rp 72.000.000

22.

Objek Pajak Penghasilan Final

Transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan & usaha real estate “Nilai berdasarkan keputusan pejabat yang bersangkutan (untuk pengalihan hak kepada pemerintah)” , maka tarif PPh nya adalah …

a)

a. 0% - 2,5%

b)

b. 1,75% - 6%

c)

c. 10%

d)

d. 0,5%

23.

Tarif 20% dari jumlah bruto terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap , merupakan tarif …

a)

a. Bunga Deposito

b)

b. Bunga Simpanan Koperasi

c)

c. Bunga Obligasi

d)

d. Semua salah

24.

Apa yang dimaksud dengan PPh Final untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)?

a)

a. Pajak penghasilan yang dikenakan setiap tahun

b)

b. Pajak penghasilan yang dikenakan atas seluruh penghasilan UMKM

c)

c. Pajak penghasilan yang dikenakan dengan tarif tetap atas penghasilan dengan jumlah tertentu

d)

c. Pajak yang dapat dikreditkan terhadap pajak lainnya

25.

UMKM yang memiliki omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun wajib untuk membayar PPh Final berdasarkan …

a)

a. Tarif progresif sesuai penghasilan

b)

b. Tarif tetap 0,5% dari omzet

c)

c. Tarif tetap 0,25% dari omzet

d)

d. Tarif tetap 0,75% dari omzet

26.

Untuk UMKM wajib pajak badan dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar yang memilih untuk tidak dikenakan PPh Final, mereka harus …

a)

a. Membuat pencatatan lengkap

b)

b. Membayar pajak sesuai tarif progresif

c)

c. Menghitung PPh berdasarkan penghasilan kena pajak dengan tarif umum

d)

d. Semua jawaban benar

27.

Dalam faktur pajak, informasi yang wajib tercantum adalah …

a)

a. Nama dan alamat pembeli, jumlah PPN, serta nomor rekening bank

b)

b. Nama dan alamat penjual, jumlah barang, serta identitas pajak pengusaha

c)

c. Nama dan alamat penjual, nomor seri faktur, serta jumlah PPN yang dipungut

d)

d. Nomor identitas pembeli dan penjual, serta tanggal transaksi

28.

Apa yang dimaksud dengan PPh Pasal 22 nonfinal?

a)

a. Pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan final

b)

b. Pajak yang dikenakan atas transaksi impor barang dan pembelian tertentu

c)

c. Pajak penghasilan yang tidak dapat dikreditkan

d)

d. Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak

29.

PPh Pasal 21 dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh …

a)

a. Hanya pegawai negeri sipil

b)

b. Hanya penghasilan dari kegiatan usaha

c)

c. Hanya penghasilan dari sewa

d)

d. Semua jenis penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan

30.

Tarif PPh Pasal 26 yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima oleh Wajib Pajak luar negeri adalah …

a)

a. 10%

b)

b. 15%

c)

c. 20%

d)

d. 25%

31.

PPh Pasal 23 atas penghasilan berupa royalti yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dikenakan tarif sebesar …

a)

a. 10%

b)

b. 15%

c)

c. 20%

d)

d. 25%

32.

PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri yang berasal dari …

a)

a. Penghasilan dari usaha dagang

b)

b. Penghasilan dari warisan dan hibah

c)

c. Bunga, royalti, dan sewa alat

d)

d. Penghasilan dari ekspor barang

33.

Wajib Pajak yang memilih untuk dikenakan PPh Final tidak perlu membuat pembukuan, kecuali …

a)

a. Wajib Pajak memiliki omzet lebih dari Rp 4,8 miliar

b)

b. Wajib Pajak memiliki penghasilan dari bunga bank

c)

c. Wajib Pajak tersebut memiliki penghasilan dari sumber luar negeri

d)

d. Semua jawaban salah

34.

Untuk transaksi saham yang dikenakan PPh Final, tarif yang dikenakan adalah …

a)

a. 0,1% dari nilai transaksi jual beli saham

b)

b. 0,5% dari nilai transaksi jual beli saham

c)

c. 1% dari nilai transaksi jual beli saham

d)

d. 5% dari nilai transaksi jual beli saham

35.

Berikut ini yang tidak termasuk objek pajak dalam perhitungan PPh Badan adalah …

a)

a. Penghasilan dari hasil penjualan barang dagangan

b)

b. Penghasilan dari bunga pinjaman yang diterima oleh Perusahaan

c)

c. Penghasilan dari pekerjaan bebas yang dilakukan oleh pemilik Perusahaan

d)

d. Penghasilan dari investasi saham perusahaan tertutup

36.

PPh Pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh …

a)

a. Wajib Pajak dalam negeri

b)

b. Wajib Pajak luar negeri yang tidak memiliki tempat tinggal di Indonesia

c)

c. Tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia

d)

d. Wajib Pajak orang pribadi

37.

PPh Pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang berasal dari …

a)

a. Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak luar negeri

b)

b. Penghasilan dari pekerjaan yang dilakukan di Indonesia oleh Wajib Pajak luar negeri

c)

c. Penghasilan dari bunga yang diterima oleh Wajib Pajak luar negeri

d)

d. Semua jawaban benar

38.

Jika faktur pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengandung kesalahan pada nominal harga, langkah pertama yang harus dilakukan untuk pembatalan faktur pajak adalah …

a)

a. Membayar PPN yang sudah dihitung dengan nominal yang benar

b)

b. Menghitung kembali PPN yang harus dibay

c)

c. Melaporkan kesalahan kepada Direktorat Jenderal Pajak

d)

d. Membuat faktur pajak pengganti

39.

Jika pengusaha UMKM melampaui batas omzet Rp 4,8 miliar dalam satu tahun, apakah yang harus dilakukan terkait PPh Final?

a)

a. Tetap menggunakan tarif PPh Final 1%

b)

b. Menghitung PPh berdasarkan tarif normal PPh Badan

c)

c. Melaporkan dan membayar PPh Final sebesar 2%

d)

d. Tidak perlu membayar pajak

40.

Tarif PPh yang dikenakan untuk pembayaran penyewaan tanah dan bangunan …

a)

a. 5%

b)

b. 10%

c)

c. 2%

d)

d. 15%

41.

Jasa konstruksi yang dikenakan PPh Pasal 23 mencakup pekerjaan apa saja?

a)

a. Pengadaan barang dan jasa

b)

b. Penyewaan alat berat

c)

c. Pembangunan gedung dan jalan

d)

d. Semua jawaban benar

42.

Jika sebuah transaksi dibatalkan setelah faktur pajak diterbitkan, apakah PPN yang sudah dilaporkan dapat dikembalikan atau dibatalkan?

a)

a. Ya, PPN yang sudah dibayarkan dapat dikembalikan

b)

b. Tidak, PPN tidak bisa dibatalkan

c)

c. Ya, PPN harus dikembalikan setelah pembatalan faktur pajak

d)

d. Tidak, pembatalan transaksi tidak berpengaruh terhadap PPN

43.

Apa yang menjadi dasar perhitungan PPh Final bagi UMKM?

a)

a. Penghasilan neto

b)

b. Penghasilan bruto

c)

c. Laba bersih

d)

d. Laba Kotor

44.

Dalam pelaporan PPh Final UMKM, apakah UMKM dapat melakukan pembayaran pajak secara cicilan?

a)

a. Ya, setiap UMKM dapat mengajukan cicilan pembayaran pajak

b)

b. Tidak, pembayaran PPh Final harus dilakukan setiap bulan

c)

c. Ya, tetapi hanya berlaku untuk UMKM dengan omzet lebih dari Rp 4,8 miliar

d)

d. Tidak, pembayaran harus dilakukan setiap bulan

45.

PPh Pasal 23 terhutang pada saat …

a)

a. Pembayaran dilakukan oleh wajib pajak

b)

b. Faktur pajak diterbitkan oleh pihak yang memberikan jasa

c)

c. Penerimaan pembayaran dilakukan oleh pihak yang menerima penghasilan

d)

d. Penghasilan diterima oleh wajib pajak yang terutang

46.

PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat final, artinya …

a)

a. PPh yang dibayar dapat dikreditkan pada saat melaporkan SPT Tahunan

b)

b. Wajib pajak dapat meminta pengembalian pajak lebih bayar

c)

c. Penghasilan tersebut dikenakan tarif progresi

d)

d. Wajib pajak tidak perlu melaporkan penghasilannya dalam SPT Tahunan

47.

Jika penghasilan dari penjualan tanah dan bangunan dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2), maka tarif pajak yang dikenakan adalah …

a)

a. 10%

b)

b. 5%

c)

c. 25%

d)

d. 1%

48.

Jika dalam 14 hari SP2DK tidak ada tanggapan, maka tindakan KPP terhadap Wajib Pajak adalah ….

a)

A. Melakukan pembatalan SP2DK

b)

B. Menerbitkan surat sita barang Wajib Pajak

c)

C. Mengusulkan agar terhadap WP dilakukan verifikasi

d)

D. Menyimpulkan kebenaran data dan tidak perlu adanya SPT Pembetulan Wajib Pajak

49.

Penyebab diterbitkannya SP2DK Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebagai berikut, kecuali ...

a)

A. Terdapat Kenaikan Harta Bersih vs Penghasilan

b)

B. Data Pinjaman dari OJK dibekukan

c)

C. Penghasilan Final UMKM yang belum/kurang dilaporkan

d)

D. Penghasilan lain lain dari luar negeri yang belum dilaporkan

50.

Biaya Piutang Tak Tertagih pada Biaya Komersial (1771 – II) yang dilaporkan pada SPT harus sesuai dengan perysaratan piutang tak tertagih yang dapat di biayakan berdasarkan UU perpajakan berikut ...

a)

A. PMK 207/2015

b)

B. PMK Nomor 02/PMK.03/2010

c)

C. PMK Nomor 40 Tahun 2018

d)

D. PMK Nomor 27 Tahun 2017

51.

Jika dalam Biaya Komersial (1771 – II) dan PPh Pasal 21/26 terdapat selisih ekualisasi, maka kemungkinan perbedaan yang terjadi adalah …

a)

A. Melakukan pemotongan PPh, biaya Gross-Up, biaya Accrual

b)

B. Memastikan pelaporan PPN Masukan

c)

C. Melakukan pembayaran ke Vendor

d)

D. Melakukan pembayaran bunga

52.

Berikut merupakan strategi yang tepat untuk menanggapi Surat SP2DK, kecuali ...

a)

A. Mengecek kembali apakah atas koreksi SP2DK tersebut sudah pernah diterbitkan SP2DK atau Pemeriksaan di tahuntahun pajak sebelumnya

b)

B. Memberikan tanggapan atau respon SP2DK secara Lisan tanpa adanya dokumen atau dokumentasi tertulis

c)

C. Menanggapi SP2DK dengan data dan bukti yang valid dan relevan terkait koreksi yang muncul, jawaban yang jelas, singkat, dan akurat

d)

D. Memberikan penjelasan berserta bukti atau dokumen pendukungnya serta daasar hukum yang relevan.

53.

Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pajak adalah Melakukan permintaan keterangan kepada Wajib Pajak yang diperiksa sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ...

a)

A. Pasal 29 ayat(3) Undang-Undang KUP

b)

B. Pasal 26 ayat (2) Undang- Undang KUP

c)

C. Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang KUP

d)

D. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang KUP

54.

Kewajiban yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak dalam tahap pemeriksaan adalah …

a)

A. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan

b)

B. Memberikan kesempatan untuk mengakses dan/ atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik

c)

C. Meminta reschedule jadwal pemeriksaan lapangan

d)

D. Menyampaikan tanggapan lisan tidak disertai dokumen lengkap

55.

Berdasarkan Memori Penjelasan Pasal 13(1) UU KUP, apabila Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan atau pada saat diperiksa tidak memenuhi permintaan sehingga Dirjen Pajak tidak dapat menghitung jumlah pajak yang seharusnya terutang, maka Dirjen Pajak berwenang untuk ...

a)

A. Menerbitkan SKPKB dengan penghitungan secara jabatan

b)

B. Menerbitkan Surat Permintaan Bantuan Tenaga Ahli

c)

C. Melakukan pemeriksaan lapangan dan menerbitkan surat sita barang

d)

D. Memberikan surat peringatan dan memperpanjangan waktu pemeriksaan

56.

Dokumen yang dilampirkan dalam SPHP oleh pemeriksa adalah ….

a)

A. Daftar temuan hasil pemeriksaan

b)

B. e-form SPT tahun sebelumnya

c)

C. Daftar Nominatif

d)

D. Fixed Asset

57.

Wajib Pajak tidak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis. Jangka waktu paling lama Wajib Pajak melakukan tanggapan tertulis atas SPHP adalah ....

a)

A. penyampaian SPHP 7 hari kerja

b)

B. pada saat Wajib Pajak harus memenuhi undangan tertulis untuk menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan 7 hari kerja

c)

C. saat Tindak Lanjut Pemeriksaan Setelah Pengujian 10 hari kerja

d)

D. Proses verifikasi data oleh Pemeriksa 10 hari kerja

58.

Undangan Pembahasan Hasil Akhir Pemeriksaan harus disampaikan kepada WP dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak ....

a)

A. Diterimanya tanggapan tertulis dari Wajib Pajak

b)

B. saat Tindak Lanjut Pemeriksaan Setelah Pengujian

c)

C. Proses verifikasi data oleh Pemeriksa

d)

D. penyampaian SPHP

59.

Teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan untuk menguji kebenaran pos -pos diperiksa yang dilakukan secara tidak langsung melalui suatu pendekatan penghitungan tertentu. Berikut adalah yang tidak termasuk pendekatan dalam teknik pemeriksaan adalah ....

a)

A. Sumber dan Penggunaan Dana

b)

B. Pertambahan Kekayaan Bersih (NetWorth)

c)

C. Penghitungan Rasio

d)

D. Pendekatan Persuasif

60.

Berdasarkan formula Pendekatan transaksi Tunai dan Bank sesuai dengan SE-65/PJ/2013, penerimaan melalui kas datanya dapat diambil dari buku kas dengan formula berikut ini ...

a)

A. Penerimaan kas = saldo kas akhir + pengeluaran kas – saldo kas awal

b)

B. Penerimaan kas = saldo kas akhir - pengeluaran kas + saldo kas awal

c)

C. Penerimaan kas = saldo kas akhir + 10% x pengeluaran kas – saldo kas awal

d)

D. Penerimaan kas = saldo kas akhir – 10% pengeluaran kas + saldo kas awal

61.

Berdasarkan SE-65/PJ/2013 Pendekatan Satuan/Volume dalam Teknik Pemeriksaan, jika dalam volume usaha dalam setahun dapat diidentifikasi maka peredaran usaha setahun dihitung dengan cara sebagai berikut:

a)

A. Peredaran Usaha = Volume Usaha : Harga Jual

b)

B. Volume Usaha = Revenue : Expense

c)

C. Peredaran Usaha = Volume Usaha x Harga Jual

d)

D. Volume Usaha = Revenue – Expense

62.

Strategi menghadapi Pemeriksaan bagi Wajib Pajak sebelum pemeriksaan adalah melakukan tax review, berikut yang bukan fungsi dari tax review adalah …

a)

A. Meminimalkan potensi beban sanksi perpajakan, bila ditemukan adanya kekeliruan dalam penerapan perlakuan perpajakan

b)

B. Memastikan bahwa kewajiban perpajakan perusahaan telah dilaksanakan dengan baik sesuai syarat perpajakan

c)

C. Memastikan penghematan pajak yang telah direncanakan dapat dicapai

d)

D. Sebagai tindakan pendekatan persuasif terhadap pemeriksa pajak

63.

Badan Usaha dikategorikan menjadi 2 yaitu Badan Hukum dan tidak berbadan hukum, berikut yang termasuk badan usaha tidak berbadan hukum adalah ....

a)

A. Perseroan Terbatas

b)

B. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

c)

C. CV

d)

D. Koperasi

64.

Orang Pribadi dengan omzet > Rp 4,8 Milyar/tahun diwajibkan untuk melakukan pembukuan. Tarif PPh progresif orang pribadi yang dikenakan dari Penghasilan Kena Pajak dengan omzet > Rp 4,8 Milyar/tahun adalah ...

a)

A. 5-35%

b)

B. 0,5%

c)

C. 2%

d)

D. 11%

65.

Jangka waktu Orang Pribadi menggunakan tarif PPh final UMKM adalah …

a)

A. 3 tahun

b)

B. 4 tahun

c)

C. 6 tahun

d)

D. 7 tahun

66.

Jangka waktu Badan Usaha CV menggunakan tarif PPh final UMKM adalah …

a)

A. 3 tahun

b)

B. 4 tahun

c)

C. 6 tahun

d)

D. 7 tahun

67.

Pembagian keuntungan atau dividen pada PT dikenakan tarif PPh sebesar ….

a)

A. 0,5%

b)

B. 2%

c)

C. 10%

d)

D. 12%

68.

Pembagian keuntungan atau Prive pada CV, Firma dikenakan tarif PPh sebesar ….

a)

A. 0 %

b)

B. 0,5%

c)

C. 2%

d)

D. 10%

69.

Modal dasar untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT) adalah …

a)

A. minimal 25 jt

b)

B. minimal 50 jt

c)

C. minimal 100 jt

d)

D. minimal 200 jt

70.

Dalam pendirian CV dibutuhkan 2 orang atau lebih, yang berperan sebagai sekutu persero aktif dan sekutu persero pasif. Tugas dan tanggung jawab sekutu persero pasif adalah ....

a)

A. Menjalankan operasional CV

b)

B. Melakukan dinas dan hubungan dengan pihak luar

c)

C. Menyetorkan modal

d)

D. Mengawasi Direktur

71.

Dalam mendirikan Badan Usaha, beberapa bidang usaha dengan klasifikasi resiko tertentu wajib menggunakan Badan Hukum (PT) harus melakukan cek klasifikasi baku lapangan usaha. Cek klasifikasi baku lapangan usaha bisa dilakukan secara online melalui ....

a)

A. Website DJP

b)

B. Website OSS

c)

C. Website Kemenkumham

d)

D. Website Kemenkeu

72.

Pembuatan struktur holding company (induk dan anak Perusahaan) hanya bisa dilakukan untuk badan usaha berupa ….

a)

A. CV

b)

B. Firma

c)

C. Perseroan Terbatas

d)

D. Usaha Dagang

73.

Aktiva yaitu Sesuatu atau sumber perusahaan yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan atau memperoleh penghasilan. Berikut yang bukan termasuk dari definisi aktiva adalah …..

a)

A. current assets

b)

B. Fixed Assets

c)

C. Current Liabilities

d)

D. Intangible Assets

74.

Modal (Capital) adalah hak atau tuntutan pemilik atas harta /aktiva perusahaan atau kelebihan aktiva perusahaan daripada jumlah hutang-hutangnya, yang termasuk ke dalam kelompok modal adalah …

a)

A. Aset

b)

B. Deposito

c)

C. Prive

d)

D. Saham

75.

Kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi disebut dengan …

a)

A. Revenue

b)

B. Liabilities

c)

C. Expense

d)

D. Profit

76.

Yang termasuk dalam Aset Tak Berwujud (Intangible Assets) adalah …

a)

A. Deposito

b)

B. Saham

c)

C. Peralatan Kantor

d)

D. Hak Cipta

77.

Current Liabilities adalah kewajiban yang harus diselesaikan dalam jangka pendek atau jangka satu tahun atau jangka satu siklus operasi normal perusahaan. Yang tergolong Current Liabilities adalah ….

a)

A. Hutang Usaha

b)

B. Hutang hipotik

c)

C. Piutang Usaha

d)

D. Hutang obligasi

78.

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menggambarkan perubahan-perubahan modal suatu perusahaan. Tujuan dari Laporan perubahan ekuitas adalah ....

a)

A. Memberikan gambaran tentang perubahan alokasi biaya

b)

B. Menjelaskan perubahan bagi hasil atau dividen

c)

C. Memberikan gambaran tentang perubahan struktur modal perusahaan

d)

D. Memberikan informasi terkait pendapatan dan piutang usaha

79.

Yang termasuk dalam kategori aset tidak lancar adalah …

a)

A. Piutang Usaha

b)

B. Kas dan setara kas

c)

C. Beban dibayar dimuka

d)

D. Investasi

80.

Suatu sistem yang mengakui pendapatan pada saat terjadinya transaksi, walaupun sudah atau belum menerima uang tunai dan mengakui beban pada saat terjadinya transaksi walaupun sudah atau belum mengeluarkan uang tunai disebut dengan ...

a)

A. Stelsel Kas (Cash Basis)

b)

B. Stelsel Akrual (Accrual Basis)

c)

C. Long-term Debts

d)

D. Equity

81.

Metode Penyusutan Garis Lurus (Straight Line Method) jumlah depresiasi dihitung sama besar setiap periode, setelah dikurangi dengan residual value, rumus Straight Line Method adalah …

a)

A. Depresiasi per Tahun = (Harga Perolehan – Nilai Residu) / Usia Manfaat

b)

B. Depresiasi per Tahun = Nilai Buku awal tahun x Tarif Depresiasi

c)

C. Depresiasi = (Sisa Masa Manfaat / Jumlah Angka Tahun) x (Harga Perolehan – Nilai Residu)

d)

D. Depresiasi per Tahun = (Nilai Buku awal tahun / Tarif Depresiasi) x Harga Perolehan

82.

PT ABC membeli dengan harga Rp 100jt/ nilai residu Rp 10jt, dan masa manfaat 5 tahun, maka depresiasi per tahun dihitung menggunakan Metode Garis Lurus adalah .....

a)

A. Rp 15,000,000/tahun

b)

B. Rp 18,000,000/tahun

c)

C. Rp 20,000,000/tahun

d)

D. Rp 25,000,000/tahun

83.

Metode Penilaian Persediaan jika barang yang terakhir masuk dianggap yang pertama kali keluar, sehingga persediaan akhir terdiri dari pembelian yang paling awal disebut dengan metode ....

a)

A. Metode FIFO

b)

B. Metode LIFO

c)

C. Metode Average

d)

D. Metode Declining

84.

Rumus perhitungan Harga Pokok Penjualan adalah ...

a)

A. Harga Pokok Penjualan = Persediaan Awal - Pembelian + Persediaan Akhir

b)

B. Harga Pokok Penjualan = (Persediaan Awal x Pembelian) - Persediaan Akhir

c)

C. Harga Pokok Penjualan = Persediaan Awal + Pembelian – Persediaan Akhir

d)

D. Harga Pokok Penjualan = (Persediaan Awal x Pembelian) + Persediaan Akhir

85.

Berikut yang bukan termasuk dalam COA Akun Pendapatan adalah ...

a)

A. Pendapatan Jasa

b)

B. Pendapatan Sewa

c)

C. Pendapatan Dividen

d)

D. Pendapatan Piutang

86.

Beban bunga termasuk dalam kategori biaya pembiayaan yang memisahkan biaya pembiayaan dari biaya operasional, penempatan beban bunga dalam laporan laba rugi yang benar adalah …

a)

A. Laporkan dalam bagian terpisah antara pendapatan dari operasi dan pendapatan sebelum pajak penghasilan

b)

B. Dikurangi dari pendapatan penjualan atau jasa

c)

C. Laporkan sebagai item terpisah di bawah laba atau rugi bersih

d)

D. Laporkan dan dimasukkan ke dalam piutang lain lain di luar piutang usaha

87.

SAK yang digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan adalah …

a)

A. SAK ETAP

b)

B. SAK EMKM

c)

C. SAK Entitas Privat

d)

D. SAK Akuntabilitas Publik

88.

Berdasarkan UU No 2 Tahun 2008 klasifikasi UMKM berdasarkan kekayaan bersih yang termasuk dalam kategori usaha menengah adalah dengan total pendapatan sebesar …

a)

A. < 50 jt

b)

B. 50 jt – 100 jt

c)

C. 100 jt – 500 jt

d)

D. 500 jt – 1 M

89.

Yang dimaksud dengan Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan adalah ...

a)

A. Entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal.

b)

B. Entitas yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

c)

C. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal

d)

D. Entitas dengan kategori KBLI tingkat resiko rendah

90.

Perusahaan X membayar biaya asuransi untuk satu tahun penuh pada bulan Januari. Pada bulan tersebut, sebagian biaya asuransi tersebut masih belum digunakan. Pada akhir bulan, perusahaan perlu mengakui sebagian biaya yang sudah digunakan. Proses ini merupakan bagian dari ….

a)

A. Pendapatan Diterima Dimuka

b)

B. Biaya Dibayar Dimuka

c)

C. Pendapatan Yang Sudah Diperoleh

d)

D. Biaya Yang Sudah Diperoleh

91.

Ekuitas menunjukkan hak milik para pemilik asset perusahaanyang diukur atau ditentukan terbatas dengan menghitung selisih antara asset dan kewajiban. Jenis ekuitas pada Perusahaan Perseroan adalah …

a)

A. Modal pemilik

b)

B. Modal Sekutu

c)

C. Modal Saham

d)

D. Modal Usaha

92.

Dalam hal terdapat pengaturan khusus dalam P3B, Pemotong dan/atau Pemungut Pajak melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan dalam P3B, yaitu ..

a)

A. Apabila WPLN menyampaikan SKD WPLN dan sudah terpenuhi

b)

B. Apabila WPLN menerima penghasilan dalam negeri

c)

C. Apabila WPLN menerima pengalihan harta dari luar negeri

d)

D. Apabila WPLN melakukan transaksi dengan mitra luar negeri

93.

Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia berupa saham yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26, pembeli PT Dalam Negeri ditunjuk sebagai …

a)

A. penerima bukti pemotongan pajak

b)

B. tidak perlu dipotong pajak

c)

C. pemotong pajak

d)

D. Wajib Pajak Non-Efektif

94.

Sesuai UU PPN, PPN terutang pada saat pembayaran terjadi setelah penyerahan BKP atau JKP, maka penerbitan Faktur Pajak dilakukan pada saat ….

a)

A. Penggunaan BKP

b)

B. Penyerahan BKP

c)

C. Pelaksanaan BKP

d)

D. Penyimpanan BKP

95.

ABC Ltd merupakan perusahaan yang berada pada negara Singapore menyediakan sebuah Jasa Pemasaran kepada PT X. Pada Tahun 2024 PT X melakukan pembayaran jasa sebesar Rp. 150 juta kepada ABC Ltd. Atas hal tersebut PT A wajib melakukan pemotongan PPN JLN sebesar .....

a)

A. 15 jt

b)

B. 25 jt

c)

C. 30,5 jt

d)

D. 16,5 jt

96.

Dalam Pasal 12 UU PPN ditetapkan bahwa pajak terutang terjadi di ….

a)

A. Tempat Penyimpanan Barang

b)

B. Tempat kedudukan/tempat tanggal

c)

C. Tempat penyaluran barang

d)

D. Tempat Isolasi

97.

Penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN instansi pemerintah yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh instansi pemerintah adalah kode transaksi nomor …. dalam faktur pajak

a)

A. 02

b)

B. 03

c)

C. 05

d)

D. 07

98.

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah sebagai berikut, kecuali ...

a)

A. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian

b)

B. Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena leasing

c)

C. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi

d)

D. Penyerahan BKP untuk jaminan utang-piutang

99.

. Persyaratan penyerahan barang yang dikenai pajak adalah sebagai berikut, kecuali ...

a)

A. Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP

b)

B. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP Tidak Berwujud

c)

C. Penyerahan dilakukan di luar Daerah Pabean

d)

D. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya

100.

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. Atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada saat …

a)

A. Akhir periode masa pajak tersebut

b)

B. Akhir masa pajak berikutnya

c)

C. Akhir tahun buku

d)

D. Quarter tahun buku

Evaluasi Kemampuan Teknis Perpajakan Akhir Tahun 2024

Total questions: 100

Worksheet time: 2hrs 40mins

Similar Resources on Wayground