wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

UAS D3 SANITASI_PER UNDANG-UNDANGAN

Total questions: 50

Worksheet time: 38mins

Name
Class
Date
1.

Hierarki perundangan saat ini diatur dalam ... .

a)

TAP MPR NO.XX/MPRS/1966

b)

TAP MPR NO.III/MPR/2000

c)

UU No.10 Tahun 2003

d)

UU No.12 Tahun 2011

e)

UU No.10 Tahun 2014

2.

Level pemerintah paling rendah yang berwenang mengeluarkan perundangan dalam bentuk dan hierarki perundangan di Indonesia ialah, pemerintahan ... .

a)

Kabupaten dan Kota

b)

Kabupaten dan Kecamatan

c)

Kota dan Kecamatan

d)

Kecamatan dan Desa

e)

Desa dan Kelurahan

3.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia pada dasarnya dibagi dua yakni ... .

a)

jenis dan hierarki dan selain jenis dan hierarki

b)

bentuk dan jenis dan selain bentuk dan jenis

c)

perundangan pusat dan perundangan daerah

d)

perundangan di bawah UUD dan peraturan di atas UUD

e)

peraturan bentukan Parlemen dan Peraturan bentukan Presiden

4.

Jenis perundangan berikut ialah produk lembaga-lembaga di pusat pemerintahan, kecuali ... .

a)

Undang-Undang

b)

Perppu

c)

Peraturan Pemerintah

d)

Perpres

e)

Perkot

5.

Yang masuk kategori Grund Norm pada piramida tata urutan perundang-undangan di atas ialah ... .

a)

UUD 1945

b)

TAP MPR

c)

UU/Perppu

d)

PP

e)

Perda

6.

Aturan di bawah ini dibentuk oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, yakni ... .

a)

Undang-Undang

b)

Perppu

c)

Peraturan Pemerintah

d)

Perpres

e)

Perkot

7.

Urutkanlah tahapan penyusunan sebuah peraturan perundangan ini menjadi tahapan yang sesuai menurut Undang-undang tentang penyusunan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011 !

  1. 1. Pengundangan

  2. 2. Penyusunan

  3. 3. Perencanaan

  4. 4. Pembahasan

  5. 5. Pengesahan/Penetapan

a)

1 - 2 - 3 - 4 - 5

b)

2 - 3 - 1 - 4 - 5

c)

3 - 1 - 2 - 5 - 4

d)

3 - 2 - 4 - 5 - 1

e)

5 - 4 - 3 - 2 - 1

8.

Perhatikan peraturan perundang-undangan di bawah ini !

1).Undang-undang

2). Peraturan Kota

3) Peraturan Presiden

4). Peraturan Pemerintah

5). Peraturan Provinsi

Peraturan perundangan yang selalu dibentuk bersama antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif ialah ... .

a)

1 ) , 2 ) dan 3 )

b)

1 ) 2 ) dan 5 )

c)

1 ) 3 ) dan 5 )

d)

2 ) 3 ) dan 5 )

e)

3 ) 4 ) dan 5 )

9.

Berikut muatan atau isi sebuah peraturan daerah kota, kecuali ... .

a)

penataan pedagang kakilima

b)

pengaturan lalu lintas

c)

penataan pemeliharaan sarang burung walet

d)

batas laut dengan negara tetangga

e)

penataan sarana kesehatan warga

10.

Perhatikan lembaga-lembaga berikut ini !

1). Mahkamah Konstitusi

2). Badan Pemeriksa Keuangan

3). Bank Indonesia

4). Mahkamah Agung

Lembaga Yudisial yang berhak mengeluarkan aturan selain jenis dan hierarki menurut UU no,12 tahun 2011 ialah ... .

a)

1 ) dan 2 )

b)

1 ) dan 3 )

c)

1 ) dan 4 )

d)

2 ) dan 3 )

e)

2 ) dan 4 )

11.

Kementerian/Lembaga yang berhak mengeluarkan aturan selain jenis dan hierarki menurut UU no,12 tahun 2011 ialah seperti di bawah ini, kecuali ... .

a)

Gubernur

b)

Menteri

c)

BPK

d)

BI

e)

Komisi Yudisial

12.

Mitra eksternal Gubernur dalam menyusun sebuah peraturan daerah Provinsi ialah ... .

a)

DPRD Provinsi

b)

Menteri Dalam Negeri

c)

DPRD Kota

d)

DPRD Kabupaten

e)

Walikota

13.

Mitra eksternal Bupati dalam menyusun sebuah peraturan daerah Kabupaten ialah ... .

a)

DPRD Provinsi

b)

Menteri Dalam Negeri

c)

DPRD Kota

d)

DPRD Kabupaten

e)

Walikota

14.

Untuk menekan statistik warga yang membuang sampah di kota Mamuju, yang terletak di Provinsi Sulawesi Barat, maka diperlukan aturan perundangan yang memuat sanksi yang lebih besar berupa denda uang yang lebih besar.

Deskripsi bentuk peraturan perundangan yang paling tepat memuat masalah di atas sesuai jenis dan hierarki menurut UU nomor 12 tahun 2011 ialah ... .

a)

PerProv

b)

Perkot

c)

Perda

d)

Undang-Undang

e)

Perpres

15.

Hirerarki peraturan Perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011 adalah 

a)

UUD 1945, UU, PERPPU, PP, KEPRES, PERDA 

b)

UUD 1945, TAP MPR, UU/PERPPU, PP, PERPRES, PERDA

c)

UUD 1945, UU/PERPPU, PP, KEPRES, PERDA

d)

UUD 1945, TAP MPR, UU/PERPPU, PP, KEPRES, PERDA

16.

Lembaga Negara mana yang memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan Pemerintah?

a)

DPR

b)

Presiden

c)

DPD

d)

Menteri Negara

17.

Lembaga negara manakah yang berwenang membuat PERDA?

a)

DPRD PROPINSI

b)

DPRD KABUPATEN KOTA

c)

DPD

d)

DPD PROPINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA

18.

Tahapan Harmonisasi Peraturan perundang-undangan dilakukan pada saat?

a)

Pembahasan  

b)

Penyusunan  

c)

Pembahasan

d)

Pengundangan

19.

Etika dan Hukum Persamaannya :

a)

Mempunyai tujuan sosial yang sama yakni menghendaki agar manusia melakukan perbuatan yang baik dan benar.

b)

Mempunyai tujuan yang sama yaitu menjaga agar manusia mengikuti peraturan lalu lintas.

c)

Etika dan hukum sama- sama berlandaskan kekuatan.

d)

Tidak ada yang benar

20.

Etika dan Hukum Perbedaannya :

a)

Etika ditujukan kepada sikap batin manusia, Hukum ditujukan pada sikap lahir manusia

b)

Etika sanksinya dari kelompok masyarakat profesi itu sendiri , Hukum membebani manusia dengan hak dan kewajiban

c)

Etika berlaku untuk kalangan organisasi/profesi, hukum berlaku umum.

d)

Semua benar

21.

Norma sopan santun termasuk dalam:

a)

Norma Umum.

b)

Norma Khusus.

c)

Norma hukum.

d)

Salah semua

22.

Pilihlah pernyataan yang benar :

a)

Moral menyangkut masalah apakah sebuah perbuatan boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan.

b)

Moral selalu berlaku walaupun tidak ada orang lain

c)

Moral bersifat absolut.

d)

Semua benar

23.

Profesi dituntut untuk :

a)

Ketekunan

b)

Keuletan

c)

Disiplin.

d)

Benar semua

24.

Salah satu sanksi dari hukum adalah ...

a)

Push-up

b)

Denda

c)

Dikucilkan

d)

Dipinahtempatkan

e)

Di pecat / PHK

25.

Salah satu sanksi dari norma/etika adalah ...

a)

Push-up

b)

Denda

c)

Dikucilkan

d)

Dipinahtempatkan

e)

Di pecat / PHK

26.

Apa yang dimaksud dengan Tempat Fasilitas Umum (TFU)?

a)

Tempat yang hanya digunakan oleh masyarakat khusus

b)

Tempat yang tidak boleh dikunjungi oleh siapa pun

c)

Tempat yang digunakan untuk kegiatan pribadi

d)

Tempat umum yang digunakan untuk kegiatan bersama masyarakat

27.

Berapakah Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (SBMKL) untuk parameter media udara indoor PM 2,5?

a)

15 μg/m3

b)

20 μg/m3

c)

25 μg/m3

d)

30 μg/m3

28.

Penangkapan nyamuk malam hari dilakukan oleh tiga orang kolektor, dengan metode nyamuk hinggap di badan (human landing Collection selama 12 jam (18.00-06.00), yang mana setiap jam menangkap 40 menit, mendapatkan 10 Anopheles sundaicus, 2 Anopheles subpictus. dan satu Anopheles indefinitus. Berapakah MBR anopheles subpictus?

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

29.

Hasil pemeriksaan larva anopheles spp di sebuah rumah sakit didapatkan 2 habitat positif larva nyamuk anopheles dari 20 habitat yang diperiksa. Apakah indeks habitat larva anopheles tersebut sesuai dengan SBMKL?

a)

Ya

b)

Tidak

30.

SBMKL pengendalian vektor dan binatang penyebab penyakit terdiri dari

a)

Fisik, kimia, dan biologi

b)

Probabilitas, frekuensi, dan dampak penyakit

c)

Banyaknya vektor, Cara penularan, dan dampak

d)

Jenis, kepadatan, dan habitat

31.

Yang termasuk tujuan pengendalian vektor dan binatang penyebab penyakit adalah....

a)

Menghilangkan populasi vektor dan binatang penyebab penyakit

b)

Mencapai dan memenuhi SBMKL dan persyaratan kesehatan

c)

Menurunkan populasi vektor dan binatang penyebab penyakit

d)

Semua benar

32.

SBMKL angka bebas jentik nyamuk Aedes aegypti adalah

a)

<1

b)

>10

c)

>50

d)

>95

33.

Pernyataan yang benar mengenai konsep AMDAL adalah….

a)

AMDAL dilakukan setelah proyek selesai

b)

AMDAL dilakukan sebelum proyek dilaksanakan

c)

AMDAL tidak digunakan untuk pengambilan keputusan

d)

AMDAL dilakukan untuk proyek yang tidak berdampak penting

e)

AMDAL tidak wajib dilakukan pada industri berdampak penting

34.

Berikut ini yang merupakan fungsi AMDAL bagi masyarakat adalah…

a)

sebagai bahan untuk menerbitkan izin proyek

b)

sebagai bahan pemantauan lingkungan hidup

c)

sebagai bahan menentukan rencana tata ruang wilayah

d)

sebagai bahan pengambilan keputusan kelayakan proyek

e)

memberi informasi mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan proyek

35.

Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap proyek pada saat tahap…

a)

Proses penilaian

b)

Proses penapisan

c)

Proses pelingkupan

d)

Pemberian izin usaha

e)

Pengumuman perencanaan

36.

Dalam proses penapisan suatu proyek dinyatakan tidak memiliki dampak penting maka proyek tersebut harus menyusun…

a)

RKL,RPL

b)

RKL,UPL

c)

UKL,UPL

d)

ANDAL,UKL

e)

KA ANDAL, RPL

37.

Proses yang digunakan untuk memperkirakan dampak lingkungan dari suatu kegiatan proyek disebut....

a)

AMDAL

b)

RPL

c)

ANDAL

d)

RKL

e)

PEL

38.

Peraturan Pemerintah tentang AMDAL

a)

Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1999

b)

Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990

c)

Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999

d)

Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1990

39.

apa kepanjangan dari AMDAL?

a)

Analisis Mengenai Dalam Lingkungan

b)

Antara Mengenai Dampak Lestari

c)

Analisis Mengenai Dampak Lestari

d)

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

40.

AMDAL dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Devinisi AMDAL adalah….

a)

kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia.

b)

kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup.

c)

kajian mengenai dampak besar kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha di Indonesia.

d)

kajian mengenai pentingnya suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia.

e)

kajian mengenai lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia.

41.

Dokumen AMDAL, kecuali

a)

Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)

b)

Dokumen Ringkasan Eksekutif

c)

Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

d)

Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

e)

semua benar

42.

Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhkuk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan da kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, disebut .....

a)

Lingkungan

b)

Lingkungan Keluarga

c)

Lingkungan Hidup

d)

Alam Terbuka

43.

Upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi kedalam strategi pembangunan disebut ....

a)

Asas Pembangunan Berkelanjutan

b)

Pembangunan Berkelanjutan

c)

Fungsi Pembangunan Berkelanjutan

d)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

44.

Kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan adalah ....

a)

ANDAL

b)

AMDAL

c)

UKL

d)

UPL

45.

UKL adalah ......

a)

Upaya Pemantauan Lingkungan

b)

Upaya Pemanfaatan Lingkungan

c)

Upaya Perencanaan Lingkungan

d)

Upaya Pengelolaan Lingkungan

46.

Pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan AMDAL antara lain .....

a)

Gubernur, walikota

b)

Menteri Lingkungan hidup

c)

Gubernur dan Menteri Lingkungan hidup

d)

Pakar lingkungan hidup

e)

Pemrakarsa, komisi penilai dan masyarakat berkepentingan

47.

PT Surya Pacific Raya akan membangun sebuah hotel berbintang 5 dengan komplek gedung 20 lantai. Tahap pertama dalam proses AMDAL yang harus dilakukan dalam proyek tersebut adalah…

a)

Penilaian

b)

Penapisan

c)

Pengumuman

d)

Proses pelingkupan

e)

Pengajuan izin usaha

48.

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal) penting untuk menjamin pembangunan berkelanjutan. Fungsi amdal dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan adalah ....

a)

melancarkan pelaksanaan pembangunan

b)

menaati peraturan pemerintah

c)

mencegah kerusakan lingkungan

d)

menambah pemasukan daerah

e)

memenuhi syarat pelaksanaan proyek

49.

Kegiatan amdal sebelum pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan untuk ....

a)

merusak lingkungan

b)

menjaga kelestarian lingkungan

c)

menanggulangi pencemaran lingkungan yang telah terjadi

d)

memperbaiki lingkungan

e)

mencemari lingkungan

50.

Pelaksanaan amdal harus dilakukan ....

a)

saat pabrik sudah beroperasi

b)

setelah melaksanakan proyek

c)

saat pelaksanaan proyek dan setelah proyek selesai

d)

sebelum pelaksanaan proyek

e)

saat pelaksanaan proyek

Similar Resources on Wayground

GOLONGAN KATA: K.NAMA / K.KERJA / K.ADJEKTIF / K.TUGAS

50 questions

GOLONGAN KATA: K.NAMA / K.KERJA / K.ADJEKTIF / K.TUGAS

quiz

Worksheet

•

University

UTS Bahasa Indonesia

50 questions

UTS Bahasa Indonesia

quiz

Worksheet

•

University

PROFESI KEGURUAN

50 questions

PROFESI KEGURUAN

quiz

Worksheet

•

University

Ujian Tengah Semester (UTS) Pendidikan Agama Islam

50 questions

Ujian Tengah Semester (UTS) Pendidikan Agama Islam

quiz

Worksheet

•

University

SKB Lingkungan Hidup (B3 dan LB3)

50 questions

SKB Lingkungan Hidup (B3 dan LB3)

quiz

Worksheet

•

University

UTS KONSEP DASAR PAUD

50 questions

UTS KONSEP DASAR PAUD

quiz

Worksheet

•

University

SAS 1 PANCASILA ( 2025-2026 )

55 questions

SAS 1 PANCASILA ( 2025-2026 )

quiz

Worksheet

•

6th Grade - University

dasar elektronika

54 questions

dasar elektronika

quiz

Worksheet

•

University