Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Quiz tentang Perencanaan BMN

Total questions: 117

Worksheet time: 1hrs 1mins

Name
Class
Date
1.

Apa yang dimaksud dengan Barang Milik Negara (BMN)?

a)

Semua barang yang dibeli atas beban APBN.

b)

Semua barang yang diperoleh secara ilegal.

c)

Semua barang yang disewa oleh pemerintah.

d)

Semua barang yang dimiliki oleh individu.

2.

Siapa yang bertanggung jawab sebagai Pengelola Barang?

a)

Kuasa Pengguna Barang

b)

Menteri Keuangan

c)

Pengguna Barang

d)

Inspektorat Jenderal

3.

Apa itu Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN)?

a)

Dokumen pengeluaran barang.

b)

Dokumen perencanaan BMN untuk periode satu tahun.

c)

Dokumen laporan keuangan.

d)

Dokumen pengadaan barang milik pribadi.

4.

Apa saja bentuk Perencanaan Kebutuhan BMN?

a)

Pembelian dan penjualan

b)

Pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan

c)

Penyewaan dan pengembalian

d)

Pembiayaan dan investasi

5.

Siapa yang menyusun RKBMN?

a)

Pengguna Barang

b)

Kuasa Pengguna Barang

c)

Inspektorat Jenderal

d)

Direktur Jenderal

6.

Apa tujuan dari penyusunan RKBMN?

a)

Meningkatkan pengeluaran negara

b)

Menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan kebutuhan mendatang

c)

Mengurangi jumlah barang milik negara

d)

Mempermudah proses audit

7.

Apa yang harus diperhatikan dalam penyusunan RKBMN untuk pengadaan?

a)

Hanya ketersediaan anggaran

b)

Ketersediaan BMN, program, dan daftar barang Kuasa Pengguna

c)

Jumlah pegawai di kementerian

d)

Peraturan daerah setempat

8.

Apa itu Usulan Perubahan RKBMN?

a)

Dokumen baru untuk pengadaan barang.

b)

Dokumen RKBMN yang diusulkan untuk perubahan.

c)

Laporan keuangan tahunan.

d)

Daftar hasil pemeliharaan BMN.

9.

Siapa yang berwenang memberikan persetujuan atas usulan RKBMN?

a)

Kuasa Pengguna Barang

b)

Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang

c)

Sekretaris Jenderal

d)

Kepala Inspektorat Jenderal

10.

Apa yang dimaksud dengan Standar Barang?

a)

Harga maksimum untuk pengadaan barang.

b)

Spesifikasi barang sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMN.

c)

Daftar semua barang milik negara.

d)

Kriteria penilaian kinerja pegawai.

11.

Apa saja objek dari Perencanaan Kebutuhan BMN?

a)

Tanah dan bangunan saja

b)

Hanya kendaraan dinas

c)

Tanah, bangunan, dan aset lainnya

d)

Hanya peralatan kantor

12.

Apa tujuan dari Perencanaan Kebutuhan BMN?

a)

Meningkatkan jumlah aset negara

b)

Menyusun anggaran belanja tahunan

c)

Terselenggaranya perencanaan yang terintegrasi dan akuntabel

d)

Mengurangi biaya operasional kementerian

13.

Dalam konteks PMK No. 153 Tahun 2024, siapa yang dapat melimpahkan kewenangan kepada pejabat struktural?

a)

Kuasa Pengguna Barang

b)

Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Barang

c)

Direktur Jenderal saja

d)

Semua pegawai negeri sipil

14.

Apa yang harus dilakukan setelah RKBMN disusun?

a)

Disimpan tanpa tindakan lebih lanjut.

b)

Disampaikan kepada Pengelola Barang secara berjenjang.

c)

Dipublikasikan ke publik.

d)

Diarsipkan tanpa ditandatangani.

15.

Apa yang termasuk dalam proses penelaahan RKBMN?

a)

Mengajukan anggaran baru setiap tahun.

b)

Melakukan penelitian atas usulan RKBMN.

c)

Menyusun laporan tahunan kementerian.

d)

Menghapus semua aset tidak terpakai.

16.

Dalam hal apa BMN tidak termasuk dalam objek pemeliharaan?

a)

BMN dalam kondisi baik

b)

BMN digunakan sementara oleh kementerian/lembaga

c)

BMN dalam kondisi rusak ringan

d)

Semua jenis BMN

17.

Apa tujuan dari Daftar Hasil Pemeliharaan BMN?

a)

Mencatat semua transaksi keuangan kementerian.

b)

Memuat informasi mengenai pemeliharaan dalam satu tahun anggaran atas BMN.

c)

Menyusun laporan kinerja pegawai negeri sipil.

d)

Menghitung total aset negara setiap tahun.

18.

Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan konsolidasi atas RKBMN?

a)

Direktur Jenderal

b)

Kuasa Pengguna Barang

c)

Menteri/Pimpinan Lembaga

d)

Inspektorat Jenderal

19.

Apa yang menjadi acuan dalam penyusunan RKBMN untuk pemanfaatan BMN?

a)

Hanya anggaran belanja tahunan

b)

Daftar Hasil Pemeliharaan

c)

Daftar Barang Kuasa Pengguna dan hasil evaluasi kinerja

d)

Kebijakan luar negeri

20.

Dalam hal apa standar kebutuhan ditetapkan?

a)

Untuk menentukan harga jual aset negara

b)

Sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMN

c)

Untuk menghitung pajak tahunan

d)

Sebagai panduan bagi masyarakat umum

21.

Apa yang dimaksud dengan Pengelola Barang?

a)

Pejabat yang bertanggung jawab atas pengadaan barang

b)

Pejabat yang berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN

c)

Pejabat yang mengawasi penggunaan barang

d)

Pejabat yang melakukan audit keuangan

22.

Apa saja yang termasuk dalam objek Perencanaan Kebutuhan BMN?

a)

Hanya tanah

b)

Hanya bangunan

c)

Tanah dan/atau bangunan serta aset lainnya

d)

Aset pribadi pegawai

23.

Apa tujuan dari Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L)?

a)

Menyusun laporan keuangan tahunan

b)

Menetapkan rencana kebutuhan BMN untuk periode lima tahun

c)

Menghitung pajak tahunan

d)

Mengatur anggaran belanja daerah

24.

Siapa yang dapat mengajukan Usulan Perubahan RKBMN?

a)

Hanya Menteri Keuangan

b)

Kuasa Pengguna Barang

c)

Semua pegawai negeri sipil

d)

Hanya Pengguna Barang

25.

Apa yang harus dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang dalam penyusunan RKBMN?

a)

Melakukan audit keuangan

b)

Menyusun usulan RKBMN dan mengajukannya kepada Pengguna Barang

c)

Menghapus semua aset tidak terpakai

d)

Menyusun laporan tahunan kementerian

26.

Apa isi dari RKBMN untuk pengadaan BMN?

a)

Hanya jumlah barang yang dibutuhkan

b)

Informasi mengenai unit BMN yang direncanakan untuk dilakukan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan

c)

Laporan kinerja pegawai negeri sipil

d)

Daftar semua aset negara

27.

Apa yang dimaksud dengan Daftar Hasil Pemeliharaan BMN?

a)

Dokumen laporan keuangan tahunan

b)

Dokumen yang memuat informasi mengenai pemeliharaan dalam satu tahun anggaran atas BMN

c)

Daftar semua barang milik negara

d)

Laporan kinerja kementerian

28.

Apa saja bentuk Perencanaan Kebutuhan BMN menurut PMK No. 153 Tahun 2024?

a)

Hanya perencanaan pengadaan dan pemindahtanganan

b)

Perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan

c)

Hanya perencanaan pemeliharaan dan penghapusan

d)

Hanya perencanaan pengadaan dan penggunaan barang pribadi

29.

Siapa yang berwenang memberikan persetujuan atas Usulan RKBMN?

a)

Kuasa Pengguna Barang

b)

Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang

c)

Sekretaris Jenderal

d)

Semua pegawai negeri sipil

30.

Apa tujuan dari penyusunan RKBMN?

a)

Mengurangi jumlah aset negara

b)

Menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan kebutuhan mendatang

c)

Meningkatkan biaya operasional kementerian

d)

Mempersulit proses audit

31.

Apa yang menjadi acuan dalam penyusunan RKBMN untuk pemanfaatan BMN?

a)

Anggaran belanja tahunan

b)

Daftar Barang Kuasa Pengguna dan hasil evaluasi kinerja BMN

c)

Kebijakan luar negeri

d)

Laporan audit tahunan

32.

Apa itu Standar Kebutuhan dalam konteks PMK No. 153 Tahun 2024?

a)

Jumlah maksimum barang yang dapat dibeli

b)

Satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMN

c)

Harga minimum untuk barang milik negara

d)

Daftar barang milik pribadi pegawai

33.

Siapa yang menyusun Daftar Barang menurut PMK No. 153 Tahun 2024?

a)

Menteri Keuangan

b)

Kuasa Pengguna Barang

c)

Semua pegawai negeri sipil

d)

Inspektorat Jenderal

34.

Apa langkah pertama dalam proses penyusunan RKBMN?

a)

Melakukan audit keuangan

b)

Mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan

c)

Menyusun usulan RKBMN oleh Kuasa Pengguna Barang

d)

Menghapus semua aset tidak terpakai

35.

Apa saja tugas Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Barang dalam Perencanaan Kebutuhan BMN?

a)

Melakukan penelitian atas laporan tahunan kementerian

b)

Melakukan konsolidasi atas RKBMN dan memberikan persetujuan atas usulan RKBMN

c)

Menghapus semua aset tidak terpakai

d)

Menyusun laporan kinerja pegawai negeri sipil

36.

Dalam konteks PMK No. 153 Tahun 2024, apa itu Usulan Perubahan RKBMN?

a)

Dokumen baru untuk pengadaan barang.

b)

Dokumen RKBMN Hasil Penelaahan yang diusulkan untuk dilakukan perubahan.

c)

Laporan keuangan tahunan.

d)

Daftar hasil pemeliharaan BMN.

37.

Siapa yang melakukan penelitian atas usulan RKBMN menurut PMK No. 153 Tahun 2024?

a)

Kuasa Pengguna Barang.

b)

Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang.

c)

Semua pegawai negeri sipil.

d)

Inspektorat Jenderal.

38.

Apa tujuan dari penyusunan Daftar Hasil Pemeliharaan BMN?

a)

Mencatat semua transaksi keuangan kementerian.

b)

Memuat informasi mengenai pemeliharaan dalam satu tahun anggaran atas BMN.

c)

Menyusun laporan kinerja pegawai negeri sipil.

d)

Menghitung total aset negara setiap tahun.

39.

Dalam hal apa standar kebutuhan ditetapkan?

a)

Untuk menentukan harga jual aset negara.

b)

Sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMN.

c)

Untuk menghitung pajak tahunan.

d)

Sebagai panduan bagi masyarakat umum.

40.

Apa langkah selanjutnya setelah RKBMN disetujui oleh Menteri Keuangan?

a)

Disimpan tanpa tindakan lebih lanjut.

b)

Dipublikasikan ke publik.

c)

Dilaksanakan sesuai rencana pengadaan.

d)

Diarsipkan tanpa ditandatangani.

41.

Apa itu Standar Barang menurut PMK No. 153 Tahun 2024?

a)

Spesifikasi barang sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMN.

b)

Harga maksimum untuk pengadaan barang.

c)

Daftar semua barang milik negara.

d)

Kriteria penilaian kinerja pegawai.

42.

Apa saja bentuk kegiatan dalam Perencanaan Kebutuhan BMN?

a)

Pembelian dan penjualan saja.

b)

Perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan.

c)

Penyewaan dan pengembalian saja.

d)

Pembiayaan dan investasi saja.

43.

Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan konsolidasi atas RKBMN?

a)

Direktur Jenderal.

b)

Kuasa Pengguna Barang.

c)

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang.

d)

Inspektorat Jenderal.

44.

Apa langkah pertama dalam proses penelaahan Usulan Perubahan RKBMN?

a)

Melakukan audit keuangan.

b)

Melakukan penelitian terhadap usulan tersebut oleh Menteri Keuangan atau pejabat terkait.

c)

Menghapus semua aset tidak terpakai.

d)

Menyusun laporan tahunan kementerian.

45.

Dalam konteks PMK No. 153 Tahun 2024, siapa yang memiliki kewenangan untuk menandatangani Usulan Perubahan RKBMN?

a)

Semua pegawai negeri sipil di kementerian terkait.

b)

Kuasa Pengguna Barang atau pejabat terkait lainnya sesuai kewenangan masing-masing.

c)

Hanya Menteri Keuangan saja.

d)

Inspektorat Jenderal saja.

46.

Apa isi dari dokumen Renstra-K/L?

a)

Dokumen rencana kebutuhan jangka pendek kementerian/lembaga selama satu tahun.

b)

Dokumen perencanaan jangka panjang kementerian/lembaga selama lima tahun.

c)

Laporan kinerja tahunan kementerian/lembaga.

d)

Dokumen anggaran belanja tahunan kementerian/lembaga.

47.

Dalam hal apa standar barang tidak berlaku saat penyusunan RKBMN untuk penghapusan?

a)

Ketika ada keputusan menteri terkait aset tersebut.

b)

Ketika sudah ada evaluasi kinerja dari penggunaan aset tersebut sebelumnya.

c)

Ketika aset tersebut tidak lagi digunakan oleh kementerian/lembaga.

d)

Semua jawaban benar.

48.

Mengapa penting melakukan penelitian terhadap Usulan Perubahan RKBMN sebelum disetujui?

a)

Agar tidak terjadi kesalahan dalam alokasi anggaran.

b)

Untuk memastikan bahwa perubahan tersebut masih relevan dengan kebutuhan.

c)

Agar dapat mempertahankan akuntabilitas publik.

d)

Semua jawaban benar.

49.

Apa konsekuensi jika suatu kementerian tidak menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan BMN dengan baik?

a)

Tidak ada konsekuensi hukum.

b)

Akan dikenakan sanksi administratif.

c)

Tidak akan mendapatkan anggaran tambahan.

d)

Semua jawaban salah.

50.

Siapa pihak-pihak yang dapat dilibatkan dalam penetapan Standar Kebutuhan menurut PMK No 153 Tahun 2024?

a)

Hanya pejabat di lingkungan kementerian.

b)

Pejabat di lingkungan kementerian serta instansi atau dinas teknis terkait.

c)

Hanya masyarakat umum.

d)

Semua pihak tanpa batas.

51.

Apa yang dimaksud dengan Barang Milik Negara (BMN)?

a)

Semua barang yang dibeli dengan dana pribadi

b)

Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN

c)

Barang yang disewa oleh pemerintah

d)

Barang yang disumbangkan kepada

52.

Apa yang dimaksud dengan Barang Milik Negara (BMN)?

a)

Semua barang yang dibeli dengan dana pribadi

b)

Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN

c)

Barang yang disewa oleh pemerintah

d)

Barang yang disumbangkan kepada pemerintah

53.

Siapa yang berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan BMN?

a)

Pengguna Barang

b)

Pengelola Barang

c)

Kuasa Pengguna Barang

d)

Menteri Keuangan

54.

Apa kewenangan Menteri Keuangan sebagai Pengelola Barang?

a)

Menetapkan status penggunaan BMN

b)

Mengajukan permohonan penggunaan BMN

c)

Melakukan pengawasan terhadap pengguna BMN

d)

Semua jawaban benar

55.

Pengguna Barang wajib menyerahkan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan kepada siapa?

a)

Kuasa Pengguna Barang

b)

Pengelola Barang

c)

Kementerian Keuangan

d)

Lembaga Pemerintah

56.

Apa saja objek penetapan status penggunaan BMN?

a)

Hanya barang bergerak

b)

Seluruh BMN

c)

Hanya barang tidak bergerak

d)

Hanya barang yang memiliki dokumen kepemilikan

57.

BMN yang berasal dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan direncanakan untuk diserahkan, termasuk dalam kategori apa?

a)

Objek penetapan status penggunaan BMN

b)

Dikecualikan dari objek penetapan status penggunaan BMN

c)

Barang persediaan

d)

Aset tetap renovasi

58.

Dokumen apa yang harus disertakan dalam permohonan penetapan status penggunaan BMN berupa tanah?

a)

Fotokopi KTP

b)

Fotokopi dokumen kepemilikan berupa sertifikat

c)

Fotokopi surat izin usaha

d)

Fotokopi akta pendirian perusahaan

59.

Siapa yang dapat mengajukan permohonan persetujuan penggunaan sementara BMN?

a)

Pengelola Barang

b)

Pengguna Barang

c)

Kuasa Pengguna Barang

d)

Semua jawaban benar

60.

Apa yang dimaksud dengan Kuasa Pengguna Barang?

a)

Pejabat yang menggunakan BMN untuk kepentingan pribadi

b)

Pejabat yang ditunjuk untuk menggunakan BMN dengan sebaik-baiknya

c)

Pejabat yang bertanggung jawab atas pengadaan BMN

d)

Pejabat yang mengawasi penggunaan BMN

61.

Apa saja kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Barang?

a)

Menetapkan status penggunaan BMN dan melakukan pengawasan

b)

Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN kepada Pengelola Barang

c)

Mengajukan permohonan persetujuan alih status penggunaan BMN

d)

Semua jawaban benar

62.

Siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemanfaatan BMN?

a)

Kuasa Pengguna Barang

b)

Pengguna Barang

c)

Pengelola Barang

d)

Semua jawaban benar

63.

Apa tujuan dari pengelolaan BMN?

a)

Memperoleh keuntungan finansial bagi negara

b)

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya negara

c)

Mengurangi jumlah barang milik negara

d)

Meningkatkan pajak negara

64.

Barang Milik Negara harus dicatat dalam daftar apa?

a)

Daftar Inventarisasi

b)

Daftar Pemanfaatan

c)

Daftar Penjualan

d)

Daftar Pembelian

65.

Apa yang dimaksud dengan pemanfaatan BMN?

a)

Proses menjual barang milik negara

b)

Proses menggunakan barang milik negara untuk kepentingan umum

c)

Proses menyimpan barang milik negara

d)

Proses menghapuskan barang milik negara

66.

Kewajiban apa yang harus dipenuhi oleh pengguna barang dalam pengelolaan BMN?

a)

Melaporkan setiap transaksi jual beli

b)

Menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan

c)

Menghancurkan barang tidak terpakai

d)

Menyimpan semua dokumen pembelian

67.

Sanksi apa yang dapat dikenakan jika pengguna barang tidak melaksanakan kewajibannya?

a)

Sanksi administratif

b)

Sanksi pidana

c)

Sanksi sosial

d)

Semua jawaban benar

68.

Apa saja jenis-jenis BMN berdasarkan peruntukannya?

a)

Tanah, bangunan, dan kendaraan

b)

Alat kesehatan, alat pendidikan, dan alat transportasi

c)

Semua jenis barang milik negara

d)

Hanya barang bergerak dan tidak bergerak

69.

BMN berdasarkan peruntukannya?

a)

Tanah, bangunan, dan kendaraan

b)

Alat kesehatan, alat pendidikan, dan alat transportasi

c)

Semua jenis barang milik negara

d)

Hanya barang bergerak dan tidak bergerak

70.

Apa yang menjadi dasar hukum pengelolaan BMN?

a)

Undang-Undang Perdagangan

b)

Undang-Undang Perbendaharaan Negara

c)

Undang-Undang Pajak

d)

Undang-Undang Lingkungan Hidup

71.

Siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan BMN di tingkat kementerian?

a)

Menteri Keuangan

b)

Kuasa Pengguna Barang

c)

Pengelola Barang

d)

Menteri/Pimpinan Lembaga

72.

Apa yang dimaksud dengan penggunaan sementara BMN?

a)

Penggunaan BMN untuk kepentingan pribadi

b)

Penggunaan BMN oleh pihak lain untuk jangka waktu tertentu

c)

Penggunaan BMN tanpa izin

d)

Penggunaan BMN untuk kegiatan sosial

73.

Apakah BMN dapat dipindahtangankan?

a)

Tidak, selalu harus digunakan oleh pemerintah

b)

Ya, jika memenuhi syarat tertentu

c)

Hanya jika sudah tidak terpakai

d)

Hanya jika sudah rusak

74.

Apa yang harus dilakukan jika BMN berupa tanah tidak lagi digunakan?

a)

Dijual ke pihak ketiga

b)

Diserahkan kepada Pengelola Barang

c)

Dibiarkan kosong

d)

Dipindahkan ke instansi lain

75.

Kapan permohonan penetapan status penggunaan BMN harus diajukan?

a)

Dalam waktu 1 bulan setelah perolehan

b)

Dalam waktu 6 bulan setelah perolehan

c)

Dalam waktu 1 tahun setelah perolehan

d)

Tidak ada batas waktu

76.

Dokumen apa yang diperlukan untuk permohonan penetapan status penggunaan BMN berupa bangunan?

a)

Fotokopi KTP

b)

Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

c)

Surat izin dari masyarakat setempat

d)

Fotokopi akta pendirian perusahaan

77.

BMN yang berasal dari dana dekonsentrasi dapat digunakan untuk apa?

a)

Pemanfaatan pribadi

b)

Diserahkan kepada pihak ketiga tanpa syarat

c)

Diserahkan kepada pengguna lain sesuai ketentuan

d)

Dijual di pasar bebas

78.

Apa yang dimaksud dengan "Daftar Barang"?

a)

Daftar barang pribadi pegawai negeri

b)

Daftar barang milik negara yang dikelola oleh kementerian/lembaga

c)

Daftar barang yang dijual oleh pemerintah

d)

Daftar barang yang disumbangkan

79.

Siapa yang dapat mengajukan permohonan alih status penggunaan BMN?

a)

Hanya Menteri Keuangan

b)

Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang

c)

Masyarakat umum

d)

Hanya pengelola barang

80.

Apa yang menjadi dasar pengawasan terhadap penggunaan BMN?

a)

Hanya berdasarkan laporan tahunan

b)

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal kementerian/lembaga

c)

Berdasarkan permintaan masyarakat

d)

Tidak ada dasar hukum khusus

81.

Barang persediaan termasuk dalam kategori apa dalam pengelolaan BMN?

a)

Objek penetapan status penggunaan BMN

b)

Dikecualikan dari objek penetapan status penggunaan BMN

c)

Barang tidak bergerak

d)

Barang milik pribadi

82.

Apa yang harus dilakukan jika dokumen kepemilikan BMN hilang?

a)

Mengabaikannya dan melanjutkan penggunaan

b)

Mengurus surat pernyataan kehilangan dan dokumen pengganti

c)

Menyerahkan barang ke pihak berwenang

d)

Menghentikan penggunaan barang tersebut

83.

Siapa yang berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan BMN di kementerian?

a)

Kuasa Pengguna Barang

b)

Menteri Keuangan

c)

Pengelola Barang

d)

Direktur Jenderal

84.

Apa yang dimaksud dengan "Penggunaan" dalam konteks BMN?

a)

Kegiatan menjual barang milik negara

b)

Kegiatan menggunakan dan menatausahakan BMN sesuai tugas dan fungsi instansi

c)

Kegiatan mendonasikan barang milik negara

d)

Kegiatan menghancurkan barang milik negara

85.

Apa yang dimaksud dengan "pengalihan status penggunaan BMN"?

4 lines
86.

Apa yang dimaksud dengan "pengalihan status penggunaan BMN"?

a)

Proses menjual BMN kepada pihak ketiga

b)

Proses mengubah status penggunaan BMN dari satu pengguna ke pengguna lain

c)

Proses menghancurkan BMN yang tidak terpakai

d)

Proses menyewakan BMN untuk jangka waktu tertentu

87.

Siapa yang bertanggung jawab untuk menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan BMN?

a)

Pengelola Barang

b)

Pengguna Barang

c)

Kuasa Pengguna Barang

d)

Semua jawaban benar

88.

Apa yang harus dilakukan jika BMN berupa kendaraan tidak lagi digunakan?

a)

Dijual tanpa izin

b)

Dihancurkan

c)

Diserahkan kepada Pengelola Barang

d)

Dipindahtangankan ke instansi lain

89.

Dokumen apa yang diperlukan untuk pengajuan permohonan alih status penggunaan BMN?

a)

Surat keterangan dari masyarakat

b)

Fotokopi dokumen kepemilikan dan dokumen terkait lainnya

c)

Surat pernyataan dari pengguna barang

d)

Semua jawaban benar

90.

Apa yang dimaksud dengan "Barang Persediaan" dalam konteks BMN?

a)

Barang yang digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari

b)

Barang yang telah dibeli tetapi belum digunakan

c)

Barang yang sudah tidak terpakai

d)

Semua barang milik negara

91.

Apa saja jenis BMN yang dikecualikan dari objek penetapan status penggunaan?

a)

Barang persediaan dan aset tetap renovasi

b)

Hanya barang bergerak

c)

Hanya barang tidak bergerak

d)

Semua jenis barang milik negara

92.

Kewenangan apa yang dimiliki Menteri Keuangan dalam pengelolaan BMN?

a)

Menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan BMN

b)

Mengajukan permohonan penggunaan BMN

c)

Melakukan audit terhadap pengguna BMN

d)

Semua jawaban benar

93.

Apa tujuan dari pengawasan terhadap penggunaan BMN?

a)

Untuk memastikan bahwa semua barang digunakan secara efisien dan efektif

b)

Untuk menghentikan penggunaan barang milik negara

c)

Untuk mengurangi jumlah barang milik negara

d)

Untuk meningkatkan pajak negara

94.

Siapa yang dapat mengajukan permohonan penggunaan sementara BMN?

a)

Hanya Menteri Keuangan

b)

Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang

c)

Masyarakat umum

d)

Hanya pengelola barang

95.

Apa yang harus dilakukan oleh pengguna barang jika menemukan pelanggaran dalam penggunaan BMN?

a)

Mengabaikannya dan melanjutkan penggunaan

b)

Melaporkannya kepada pihak berwenang

c)

Menghentikan penggunaan barang tersebut

d)

Menjual barang tersebut

96.

Apa yang dimaksud dengan "tugas dan fungsi kementerian" dalam konteks penggunaan BMN?

a)

Kegiatan operasional kementerian sesuai dengan peraturan perundang-undangan

b)

Kegiatan sosial kementerian

c)

Kegiatan bisnis kementerian

d)

Kegiatan politik kementerian

97.

Siapa yang berwenang menetapkan status penggunaan BMN di tingkat lembaga?

a)

Kuasa Pengguna Barang

b)

Pengelola Barang

c)

Menteri/Pimpinan Lembaga

d)

Semua jawaban benar

98.

Apa saja dokumen yang harus disertakan dalam permohonan penetapan status penggunaan BMN?

a)

Dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya

b)

Hanya fotokopi KTP

c)

Dokumen keuangan pribadi

d)

Semua dokumen perusahaan

99.

Apa yang dimaksud dengan Barang Milik Negara (BMN)?

a)

Semua barang yang dibeli dengan dana pribadi

b)

Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

c)

Barang yang disewa oleh pemerintah

d)

Barang yang dikelola oleh swasta

100.

Siapa yang berwenang sebagai Pengelola Barang?

a)

Pengguna Barang

b)

Menteri Keuangan

c)

Direktur Jenderal

d)

Kuasa Pengguna Barang

101.

Apa bentuk pemanfaatan BMN yang melibatkan imbalan uang tunai?

a)

Pinjam Pakai

b)

Kerja Sama Pemanfaatan

c)

Sewa

d)

Bangun Guna Serah

102.

Apa bentuk pemanfaatan BMN yang melibatkan imbalan uang tunai?

a)

Pinjam Pakai

b)

Kerja Sama Pemanfaatan

c)

Sewa

d)

Bangun Guna Serah

103.

Apa yang dimaksud dengan Pinjam Pakai dalam konteks BMN?

a)

Penyerahan penggunaan barang tanpa imbalan

b)

Pemanfaatan BMN oleh pihak lain untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan

c)

Kerja sama antara pemerintah dan swasta

d)

Peminjaman barang oleh masyarakat umum

104.

Apa tujuan dari PMK No. 78 Tahun 2014?

a)

Meningkatkan pengelolaan barang pribadi

b)

Menyusun peraturan pajak baru

c)

Mewujudkan pengelolaan BMN yang efisien dan akuntabel

d)

Mengurangi anggaran negara

105.

Apa saja objek pemanfaatan BMN menurut PMK ini?

a)

Hanya tanah

b)

Tanah dan/atau bangunan serta barang lainnya

c)

Hanya bangunan

d)

Hanya aset bergerak

106.

Siapa yang memiliki kewenangan untuk menetapkan besaran sewa BMN?

a)

Pengguna Barang

b)

Menteri Keuangan

c)

Kuasa Pengguna Barang

d)

Direktur Jenderal

107.

Apa prinsip dasar pemanfaatan BMN?

a)

Mengubah status kepemilikan barang

b)

Tidak mengganggu pelaksanaan tugas pemerintahan negara

c)

Mengutamakan keuntungan pribadi

d)

Memperbolehkan penggadaian BMN

108.

Dalam pemilihan mitra pemanfaatan, berapa jumlah peserta minimal yang harus diikutsertakan?

a)

1 peserta

b)

2 peserta

c)

3 peserta

d)

4 peserta

109.

Apa yang dimaksud dengan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)?

a)

Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk infrastruktur kecil

b)

Kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk penyediaan infrastruktur sesuai peraturan perundang-undangan

c)

Kerjasama antara pemerintah dan luar negeri untuk proyek infrastruktur besar

d)

Kerjasama antara swasta untuk proyek infrastruktur

110.

Apa sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi ketentuan dalam PMK No. 78 Tahun 2014?

a)

Tidak ada sanksi

b)

Sanksi administratif atau denda

c)

Penjara

d)

Pencabutan izin usaha

111.

Apa itu Tender Pemanfaatan BMN?

a)

Proses pengajuan permohonan pemanfaatan barang

b)

Pemilihan mitra untuk pengalokasian hak pemanfaatan melalui penawaran tertulis

c)

Proses penyewaan barang tanpa persetujuan

d)

Proses pengembalian barang ke pemerintah

112.

Siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan BMN pada Kementerian/Lembaga?

a)

Pengelola Barang

b)

Kuasa Pengguna Barang

c)

Menteri/Pimpinan Lembaga

d)

Direktur Jenderal

113.

Dalam hal objek pemanfaatan adalah tanah, apa saja yang dapat dilakukan?

a)

Hanya sewa tanah

b)

Sebagian atau seluruhnya dapat dimanfaatkan

c)

Tanah tidak dapat dimanfaatkan

d)

Tanah hanya dapat dijual

114.

Apa kewajiban Mitra Pemanfaatan dalam perjanjian sewa?

a)

Membayar sewa tepat waktu

b)

Mengabaikan ketentuan perjanjian

c)

Menjual kembali BMN

d)

Menggunakan BMN untuk kepentingan pribadi

115.

Apa itu Bangun Guna Serah (BGS)?

a)

Pemanfaatan BMN berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan diserahkan kembali setelah jangka waktu tertentu

b)

Penyewaan tanah tanpa bangunan

c)

Pemberian tanah secara gratis kepada masyarakat

d)

Penjualan tanah kepada pihak swasta

116.

Siapa yang dapat melakukan pemilihan mitra untuk KSP pada Pengelola Barang?

a)

Hanya Menteri Keuangan

b)

Pengelola Barang dan panitia pemilihan yang dibentuk oleh Pengelola Barang

c)

Masyarakat umum

d)

Hanya pengguna barang

117.

Apa yang harus dilakukan jika objek pemanfaatan adalah sebagian dari tanah atau bangunan?

a)

Tidak ada batasan luas

b)

B.Secara keselu

Similar Resources on Wayground

UJIAN AKHIR ANATOMI 2022

114 questions

UJIAN AKHIR ANATOMI 2022

quiz

Worksheet

•

KG - University

Siswa Berprestasi

120 questions

Siswa Berprestasi

quiz

Worksheet

•

5th Grade

Cerdas Cermat part 3

120 questions

Cerdas Cermat part 3

quiz

Worksheet

•

5th Grade

NAUFAL 5

120 questions

NAUFAL 5

quiz

Worksheet

•

1st - 5th Grade

tema 1 sub tema 5 kelas

114 questions

tema 1 sub tema 5 kelas

quiz

Worksheet

•

5th Grade

untitled

114 questions

untitled

quiz

Worksheet

•

5th Grade - University

soal 02 sn IPA

118 questions

soal 02 sn IPA

quiz

Worksheet

•

1st - 5th Grade

[L]2023-11 iK-Y5-100++

119 questions

[L]2023-11 iK-Y5-100++

quiz

Worksheet

•

5th Grade