wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

REMEDIAL SAS PKN_XI

Total questions: 40

Worksheet time: 20mins

Name
Class
Date
1.

Bagaimana keterkaitan antara sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," dengan sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia?

a)

Sila pertama mengutamakan kebebasan beragama, sedangkan sila kedua tidak berkaitan dengan hak-hak asasi manusia.

b)

Sila pertama mendorong kebebasan beragama, sedangkan sila kedua menegaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan penghargaan terhadap martabat manusia.

c)

Sila pertama lebih berfokus pada kepentingan individu, sedangkan sila kedua lebih mengutamakan kepentingan kelompok masyarakat.

d)

Sila pertama menekankan pengakuan terhadap keberadaan Tuhan, sementara sila kedua mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.

e)

Sila pertama membatasi kebebasan beragama, sementara sila kedua memberikan kebebasan penuh terhadap perilaku manusia.

2.

Bagaimana keterkaitan antara sila keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," dengan sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," dalam penerapan sistem demokrasi di Indonesia?

a)

Sila keempat menekankan pentingnya keputusan yang diambil oleh mayoritas, sementara sila kelima mengabaikan distribusi kekayaan yang adil.

b)

Sila keempat mendukung dominasi kelompok mayoritas dalam setiap keputusan politik, sedangkan sila kelima hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan material masyarakat.

c)

Sila keempat mendorong keputusan cepat melalui suara terbanyak, sementara sila kelima menekankan pada pemerataan sumber daya tanpa memperhatikan proses politik.

d)

Sila keempat mengatur proses pengambilan keputusan melalui musyawarah, sedangkan sila kelima memastikan bahwa hasil dari musyawarah tersebut memberikan keadilan sosial bagi semua lapisan masyarakat.

e)

Sila keempat dan kelima tidak saling berhubungan karena satu mengatur demokrasi politik dan yang lainnya mengatur ekonomi sosial.

3.

Butir-butir Pancasila wajib kita amalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Butir yang menyatakan bahwa : Keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi/ golongan adalah perwujudan sila Pancasila ....

a)

Ketuhanan Yang Maha Esa

b)

Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

c)

Persatuan Indonesia

d)

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

e)

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

4.

Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip-prinsip Pancasila harus tercermin dalam sikap dan tindakan masyarakat. Di sebuah desa, terdapat masalah mengenai pembagian bantuan sosial yang tidak merata. Warga desa yang memiliki kedekatan dengan perangkat desa mendapatkan bantuan lebih banyak dibandingkan warga yang membutuhkan.Dari permasalahan tersebut, tentukan sila yang telah dilanggar oleh perangkat desa dan solusi untuk menanganinya yaitu....

a)

Sila ke-1, dengan meningkatkan rasa keimanan perangkat desa terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar tidak melakukan ketidakadilan.

b)

Sila ke-2, dengan memberikan penghormatan yang lebih besar terhadap hak asasi manusia.

c)

Sila ke-3, dengan menjaga persatuan dan kesatuan.

d)

Sila ke-4, dengan menerapkan prinsip musyawarah untuk mencapai keadilan dalam pembagian bantuan.

e)

Sila ke-5, dengan memastikan pembagian bantuan dilakukan secara adil dan merata tanpa diskriminasi.

5.

Ideologi negara adalah landasan kuat bagi berdirinya suatu negara. Suatu negara tidak akan dapat berdiri kokoh, bahkan mudah goyah oleh berbagai tantangan dan persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut ini adalah akibat yang bisa terjadi apabila suatu negara tanpa ideologi, yaitu ….

a)

Negara tersebut rakyatnya makmur.

b)

Mempunyai tujuan sama dengan bangsa lain.

c)

Mempunyai sejarah bangsa pahit dan kelam.

d)

Mempunyai pengetahuan tentang ketatanegaraan.

e)

Melemahnya wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat Indonesia

6.

Ideologi yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan bersifat dinamis atau suatu sistem pemikiran terbuka yang merupakan hasil konsensus dari masyarakat itu sendiri, nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, tapi digali dan diambil dari suatu kekayaan, rohani, moral, dan budaya masyarakat. Hal ini merupakan pengertian dari . . . .

a)

Ideologi Terbuka

b)

Ideologi Komunis

c)

Ideologi Tertutup

d)

Ideologi Sosialis

e)

Ideologi Kapitalis

7.

Suatu peraturan tidak boleh mengawang-awang (utopis) melainkan yakni harus sesuai realitas (keadaan nyata) yang ada di masyarakat yaitu…

a)

DIMENSI REALITAS

b)

DIMENSI IDEALITAS

c)

DIMENSI SOSIAL

d)

DIMENSI NORMATIF

e)

DIMENSI MASYARAKAT

8.

Sebagai warga Negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan Negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Berikut contoh sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka, kecuali ….

a)

Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa.

b)

Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini

c)

Mengembangkan prinsip toleransi, bekerjasama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan.

d)

Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini.

e)

Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung.

9.

Di lingkungan sekolah, sering terjadi perbedaan pendapat antara siswa tentang pemilihan ketua OSIS. Beberapa siswa menggunakan cara tidak etis, seperti menyebarkan rumor negatif untuk menjatuhkan calon lain. Hal ini memicu ketegangan dan perpecahan di antara siswa. Sebagai seorang siswa yang memahami nilai-nilai Pancasila, bagaimana solusi paling tepat untung menanggapi permasalahan tersebut...

a)

Mengajak semua pihak untuk berdiskusi secara terbuka dan menghargai setiap pendapat demi menemukan solusi bersama

b)

Membuat aturan fleksibel dalam proses pemilihan agar setiap calon bertanding secara bebas

c)

Mengedukasi siswa tentang pentingnya menghormati perbedaan budaya dan menjaga persatuan dalam kehidupan dimasyarakat

d)

Mengadakan program pemilu OSIS berbasis digital yang tertutup untuk mencegah kecurangan dan meningkatkan kepercayaan siswa

e)

Mendorong siswa untuk fokus pada isu-isu negatif yang tidak relevan

10.

Di sebuah desa, rencana pembangunan pasar modern menimbulkan konflik. Sebagian warga mendukung karena pasar tersebut dianggap dapat meningkatkan perekonomian desa. Namun, sebagian lain menolak karena khawatir akan meningkatkan kebisingan dan merusak lingkungan. Konflik ini membuat proses pembangunan terhenti.

Sebagai siswa yang memahami penerapan nilai-nilai Pancasila, apa langkah terbaik yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini agar kepentingan semua pihak dapat terakomodasi?

a)

Melibatkan pihak pemerintah untuk memutuskan apakah pembangunan pasar tetap dilanjutkan atau dihentikan.

b)

Membentuk forum warga untuk musyawarah mencari solusi yang menguntungkan semua pihak.

c)

Melakukan survei ke beberapa warga desa

d)

Membuat dua lokasi pasar

e)

Memberikan janji kompensasi

11.

Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan pendapat sering kali terjadi, terutama dalam pengambilan keputusan bersama. Berdasarkan nilai-nilai Pancasila, prinsip apa yang harus diterapkan agar perbedaan pendapat dapat diselesaikan secara bijak?

a)

Mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama

b)

Mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak tanpa mempertimbangkan pendapat minoritas.

c)

Mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan menghormati pendapat semua pihak

d)

Menyerahkan keputusan kepada pihak yang dianggap memiliki kekuasaan tertinggi.

e)

Membiarkan konflik berlanjut hingga salah satu pihak menyerah

12.

Pancasila sebagai pandangan hidup, berarti....

a)

Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia

b)

Sebagai moral pembangunan

c)

Sebagai pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan

d)

Sebagai dasar dalam ketatanegaraan

e)

Sebagai corak khas pembeda dengan negara lain

13.

Pancasila memiliki kedudukan penting sebagai dasar negara Republik Indonesia. Salah satu fungsinya adalah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bagaimana penerapan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara terlihat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?

a)

Pemerintah membuat kebijakan berdasarkan kesepakatan internasional tanpa memperhatikan nilai-nilai lokal

b)

Setiap undang-undang yang dibuat oleh pemerintah harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

c)

Seluruh keputusan pemerintah ditentukan oleh satu pihak tanpa mempertimbangkan pendapat masyarakat

d)

Kebijakan pemerintah difokuskan hanya untuk kelompok mayoritas, mengabaikan hak-hak kelompok minoritas

e)

Pancasila digunakan hanya sebagai simbol budaya tanpa diimplementasikan dalam kebijakan publik

14.

Pancasila sebagai ideologi negara berfungsi untuk memberikan arah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana penerapan Pancasila sebagai ideologi negara dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari?

a)

Pemerintah mengambil keputusan tanpa melibatkan aspirasi rakyat.

b)

Warga negara hanya mematuhi peraturan yang sesuai dengan kepentingan pribadinya

c)

Penyelesaian konflik di masyarakat dilakukan melalui tindakan kekerasan

d)

Masyarakat bekerja sama dalam kegiatan gotong royong untuk membangun fasilitas umum

e)

Keputusan pemerintah berdasarkan kekuasaan mutlak tanpa mempertimbangkan keadilan

15.

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, Pancasila sebagai meja statis menunjukkan bahwa nilai-nilainya menjadi panduan tetap dalam penyelesaian masalah. Contoh nyata penerapan Pancasila sebagai meja statis adalah….

a)

Konflik diselesaikan dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman tetap

b)

Penyelesaian konflik dilakukan berdasarkan norma dan tradisi lokal semata

c)

Perubahan nilai-nilai dasar masyarakat dilakukan secara bebas tanpa panduan tertentu

d)

Keputusan diambil berdasarkan kepentingan pribadi

e)

Penyelesaian konflik dilakukan dengan mengabaikan prinsip keadilan dan kemanusiaan

16.

Indonesia sebagai negara hukum terlihat jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. "Negara Indonesia adalah negara hukum." Pernyataan tersebut tercantum pada pasal berapa?

a)

Pasal 1 ayat 1

b)

Pasal 1 ayat 2

c)

pasal 1 ayat 3

d)

Pasal 2 ayat 1

e)

Pasal 2 ayat 2

17.

Perumusan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh BPUPKI dalam sidang kedua, yaitu tanggal …..

a)

29 Mei - 1 Juni 1945

b)

10 Juli - 17 Juli 1945

c)

10 Agustus - 17 Agustus 1945

d)

11 September - 18 September 1945

e)

10 Oktober - 17 Oktober 1945

18.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan nasional yang menjadi dasar acuan pelaksanaan pemerintahan. Bagi warga negara, peraturan perundang-undangan mempunyai arti penting yaitu…

a)

Memberikan rasa ketidakadilan

b)

Menciptakan ketertiban dan keamanan

c)

Menciptakan ketidaknyamanan

d)

Menciptakan hak-hak dan kewajiban yang tidak seimbang

e)

Membebaskan perilaku hidup manusia

19.

Pada dasarnya konstitusi dapat diartikan sebagai salah satu bentuk perangkat yang membentuk suatu negara dan merupakan aturan serta prinsip yang ditujukan untuk mengatur suatu negara. Berikut ini yang tidak termasuk tujuan dari konstitusi adalah…

a)

Merupakan kontrol terhadap kekuasaan agar tidak menyimpang

b)

Merupakan alat propaganda politik penguasa hanya untuk kemenangan partai politiknya.

c)

Memberikan batasan ketetapan bagi para penguasa dalam melaksanakan kekuasaannya.

d)

Merupakan suatu pembatasan sekaligus pengawasan pada kekuasaan terhadap kekuasaan politik.

e)

Memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar mampu menjalankan kekuasaannya.

20.

Tujuan dibuatnya peraturan hukum pada umumnya untuk ....

a)

Menciptakan keadilan sosial bagi setiap individu

b)

Memberikan hukuman bagi penegak hukum

c)

Menciptakan tatanan masyarakat yang bebas

d)

Memberikan sanksi yang fleksibel

e)

Menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

21.

Di sebuah sekolah, ada aturan yang mengharuskan siswa untuk mengenakan seragam yang rapi dan lengkap setiap hari. Namun, pada suatu hari, seorang siswa datang ke sekolah dengan seragam yang tidak lengkap, meskipun ia tahu aturan tersebut berlaku. Setelah diberikan teguran oleh guru, siswa tersebut kemudian menjelaskan bahwa ia tidak mengikuti aturan karena ingin menunjukkan gaya pribadinya. Guru meminta siswa untuk memahami pentingnya aturan dalam menciptakan disiplin dan ketertiban di sekolah.Berdasarkan analisis terhadap kasus tersebut, langkah yang tepat untuk menerapkan perilaku taat hukum di lingkungan sekolah adalah...

a)

Memberikan sanksi berat agar siswa merasa takut dan mematuhi aturan.

b)

Membuat aturan yang lebih ketat dengan ancaman hukuman lebih berat.

c)

Menerima berbagai alasan siswa dan mengabaikan pelanggaran tersebut agar tidak menimbulkan konflik.

d)

Menjelaskan kepada siswa mengenai alasan di balik aturan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran diri.

e)

Memberikan penghargaan kepada siswa yang selalu mengikuti aturan agar lainnya termotivasi

22.

Konstitusi apa yang digunakan Indonesia selama tahun 1949-1950?

a)

UUD 1945

b)

UUD Sementara 1950

c)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

d)

Konstitusi RIS

e)

Piagam Jakarta

23.

Apa nama konstitusi yang berlaku setelah Konstitusi RIS?

a)

UUD 1945

b)

UUD Sementara 1950

c)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

d)

Konstitusi RIS

e)

Piagam Jakarta

24.

Apa alasan utama di balik perubahan konstitusi dari UUD 1945 ke Konstitusi RIS?

a)

Untuk memenuhi tuntutan rakyat agar Indonesia menjadi negara demokratis dengan sistem parlementer

b)

Untuk mengakomodasi hasil perjanjian internasional (KMB) dengan Belanda yang menciptakan sistem negara federasi

c)

Untuk memastikan keberadaan negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang lebih kuat

d)

Untuk menggantikan UUD 1945 yang dianggap terlalu keras dalam menetapkan kekuasaan pemerintah pusat.

e)

Untuk mengadopsi sistem konstitusi yang lebih sederhana tanpa banyak ketentuan politik

25.

Periode Konstitusi RIS, yaitu…

a)

1945-1949

b)

1949-1950

c)

1950-1959

d)

1959-1999

e)

1999-sekarang

26.

Apa perbedaan bentuk negara yang diatur dalam UUD 1945 dan Konstitusi RIS?

a)

UUD 1945 mengatur Indonesia sebagai negara kesatuan, sedangkan Konstitusi RIS mengatur Indonesia sebagai negara serikat

b)

UUD 1945 mengatur Indonesia sebagai negara federasi, sedangkan Konstitusi RIS mengatur Indonesia sebagai negara kesatuan

c)

UUD 1945 dan Konstitusi RIS keduanya mengatur Indonesia sebagai negara konfederasi.

d)

UUD 1945 mengatur Indonesia sebagai negara kesatuan dengan sistem monarki, sedangkan Konstitusi RIS mengatur negara kesatuan dengan sistem republik

e)

UUD 1945 mengatur Indonesia sebagai negara kesatuan, sedangkan Konstitusi RIS mengatur Indonesia sebagai negara komunis

27.

Apa tujuan utama dari pemisahan kekuasaan antara ketiga lembaga tersebut?

a)

Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh satu lembaga.

b)

Untuk memberikan kekuasaan penuh kepada Presiden.

c)

Untuk membuat legislatif lebih kuat dari eksekutif.

d)

Agar ketiga lembaga bekerja tanpa kerjasama.

e)

Untuk mengurangi peran rakyat dalam pemerintahan.

28.

Salah satu tujuan utama dari amandemen tersebut adalah….

a)

Menghapus pasal-pasal yang tidak relevan

b)

Memperkuat kekuasaan presiden sebagai kepala negara

c)

Mengurangi peran lembaga legislatif dalam pemerintahan

d)

Menyesuaikan dengan kebutuhan perkembangan demokrasi dan reformasi

e)

Mengubah sistem pemerintahan menjadi sistem parlementer

29.

Amandemen pertama UUD 1945 dilaksanakan pada Sidang Umum MPR yang berlangsung pada tahun….

a)

1998

b)

1999

c)

2000

d)

2001

e)

2002

30.

Amandemen Undang-undang telah terjadi berapa kali?

a)

1 kali

b)

2 kali

c)

3 kali

d)

4 kali

e)

5 kali

31.

Amandemen UUD 1945 dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Apa tujuan utama dari amandemen UUD 1945 yang dilakukan sejak tahun 1999?

a)

Agar Indonesia memiliki lebih banyak provinsi.

b)

Untuk memperkuat sistem demokrasi.

c)

Agar Indonesia menjadi negara dengan sistem monarki

d)

Untuk menghapuskan sistem pemilu langsung

e)

Untuk mengatur agar hanya satu partai politik yang dapat berkuasa

32.

Demokrasi di Indonesia berdasarkan UUD 1945 menekankan pada prinsip kedaulatan rakyat. Apa yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat dalam konsep demokrasi Indonesia?

a)

Kekuasaan tertinggi ada di tangan Presiden.

b)

Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan menentukan kebijakan negara.

c)

Rakyat hanya dapat memberikan pendapat tanpa ikut serta dalam pemilu

d)

Kekuasaan tertinggi ada di tangan partai politik

e)

Rakyat tidak berhak mengkritik pemerintah

33.

Demokrasi di Indonesia dikenal dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. Apa tujuan dari prinsip musyawarah untuk mufakat dalam sistem demokrasi Indonesia?

a)

Untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak.

b)

Untuk mencapai keputusan dengan cara yang cepat tanpa melibatkan banyak orang.

c)

Untuk memberikan kekuasaan penuh kepada satu kelompok.

d)

Untuk menghindari partisipasi rakyat dalam pembuatan keputusan

e)

Untuk memastikan bahwa hanya keputusan pemerintah yang berlaku tanpa diskusi.

34.

Ketika sekolah mengadakan pertemuan untuk merencanakan acara tahunan, setiap kelas mengirimkan perwakilan untuk memberikan ide dan usulan. Setelah mendengarkan semua ide, pihak sekolah menyusun rencana berdasarkan masukan yang diberikan. Apa yang mencerminkan makna demokratis dari cara perencanaan acara ini . . .

a)

Hanya satu perwakilan dari setiap kelas yang diundang untuk memberikan ide

b)

Semua perwakilan kelas diberi kesempatan untuk mengajukan ide dan masukan mereka dipertimbangkan

c)

Hanya beberapa ide yang dipertimbangkan tanpa mengajak perwakilan kelas

d)

Usulan diputuskan tanpa meminta masukan dari perwakilan kelas

e)

Keputusan dibuat tanpa melibatkan perwakilan kelas

35.

Semakin terbukanya akses informasi, muncul tantangan baru seperti penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks. Bagaimana seharusnya perilaku demokratis warga negara dalam memanfaatkan kebebasan berpendapat di era keterbukaan informasi. . .

a)

Mengkritik tanpa menyertakan fakta atau data pendukung

b)

Menyebarkan informasi apapun tanpa verifikasi terlebih dahulu

c)

Hanya mengikuti arus informasi yang populer di media sosial

d)

Mengabaikan informasi yang tidak sesuai dengan pandangan pribadi

e)

Verifikasi informasi sebelum menyebarkannya dan menyuarakan pendapat dengan tanggung jawab

36.

Penyalahgunaan kekuasaan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam konteks era keterbukaan informasi, bagaimana seharusnya masyarakat dan pemerintah bekerja sama untuk mencegah dan mengatasi penyalahgunaan kekuasaan. . .

a)

Mengabaikan laporan tentang penyalahgunaan kekuasaan dan melanjutkan operasi seperti biasa

b)

Mendorong partisipasi masyarakat dalam memantau dan melaporkan penyalahgunaan kekuasaan

c)

Membatasi akses informasi yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan untuk menjaga citra pemerintah

d)

Mengandalkan laporan media untuk mengidentifikasi penyalahgunaan kekuasaan tanpa tindak lanjut

e)

Mengalihkan perhatian publik dari isu penyalahgunaan kekuasaan dengan kampanye promosi pemerintah

37.

Pada tahun 2022, pemerintah meluncurkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Dalam prosesnya, terdapat banyak masukan dari masyarakat yang menuntut agar undang-undang ini benar-benar melindungi privasi data mereka. Namun, ada juga yang mengkritik bahwa proses perumusannya masih kurang melibatkan aspirasi publik dan lebih mengutamakan kepentingan tertentu.Dalam situasi ini, sikap demokratis yang seharusnya ditunjukkan oleh para perumus undang-undang adalah....

a)

Melaksanakan proses pengesahan secara cepat agar undang-undang segera berlaku.

b)

Menghentikan pembahasan undang-undang hingga situasi politik lebih kondusif.

c)

Menjalankan sosialisasi yang intensif kepada publik agar menerima keputusan yang telah dibuat

d)

Mengabaikan kritik dari masyarakat karena proses perumusan sudah berjalan sesuai aturan.

e)

Melibatkan masyarakat dalam diskusi publik dan transparan dalam menyusun kebijakan tersebut

38.

Di era keterbukaan informasi, masyarakat memiliki akses yang lebih besar terhadap berbagai informasi dari berbagai sumber. Bagaimana seharusnya perilaku demokratis masyarakat dalam memanfaatkan informasi di era keterbukaan informasi?

a)

Masyarakat harus menggunakan informasi hanya untuk kepentingan pribadi dan mengabaikan kepentingan umum

b)

Masyarakat harus hanya mempercayai informasi yang berasal dari pemerintah.

c)

Masyarakat sebaiknya hanya mempercayai informasi yang didapatkan dari media sosial.

d)

Masyarakat harus menggunakan informasi untuk mempengaruhi orang lain tanpa memperhatikan kebenarannya

e)

Masyarakat harus bijak dalam memilih informasi yang benar dan tidak menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya.

39.

Perilaku demokratis di era keterbukaan informasi juga berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi pribadi. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga hak pribadi mereka di dunia digital?

a)

Mengabaikan perlindungan data pribadi dan membagikan informasi pribadi sembarangan.

b)

Mengirimkan informasi pribadi ke siapa saja yang meminta tanpa mempertimbangkan keamanan

c)

Menggunakan media sosial tanpa mengatur keamanan akun pribadi.

d)

Memastikan bahwa data pribadi hanya dibagikan pada platform yang dapat dipercaya dan mengatur pengaturan privasi dengan bijak.

e)

Membagikan data pribadi ke publik untuk mendapatkan popularitas.

40.

Di dalam keluarga, perilaku demokratis sangat penting untuk menciptakan suasana yang harmonis. Bagaimana penerapan perilaku demokratis yang tepat di dalam keluarga?

a)

Anggota keluarga hanya mengikuti keputusan orang tua tanpa boleh mengemukakan pendapat.

b)

Keputusan selalu diambil oleh satu anggota keluarga tanpa melibatkan yang lainnya.

c)

Setiap anggota keluarga diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan keputusan diambil melalui musyawarah bersama.

d)

Hanya anak-anak yang boleh mengemukakan pendapat, sementara orang tua harus menerima semua pendapat anak.

e)

Hanya orang tua yang membuat keputusan tanpa perlu mendengarkan anak-anak