wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Quiz UUD 1945 dan Hak Asasi Manusia

Total questions: 125

Worksheet time: 2hrs 5mins

Name
Class
Date
1.

Kapan UUD 1945 pertama kali disahkan?

a)

18 Agustus 1945

b)

17 Agustus 1945

c)

20 Mei 1945

d)

1 Juni 1945

2.

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa...

a)

Negara Indonesia adalah negara demokrasi

b)

Negara Indonesia adalah negara hukum

c)

Negara Indonesia adalah negara kesatuan

d)

Negara Indonesia adalah negara republik

3.

Hak asasi manusia diatur dalam UUD 1945 pada pasal...

a)

Pasal 27-34

b)

Pasal 28A-28J

c)

Pasal 30-32

d)

Pasal 25-29

4.

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 disebutkan dalam pasal...

a)

Pasal 1 ayat (1)

b)

Pasal 1 ayat (2)

c)

Pasal 2 ayat (1)

d)

Pasal 3 ayat (1)

5.

Perubahan pertama UUD 1945 dilakukan pada tahun...

a)

1999

b)

2000

c)

2001

d)

2002

6.

Siapa yang memiliki wewenang untuk mengubah UUD 1945?

a)

Presiden

b)

DPR

c)

MPR

d)

Mahkamah Konstitusi

7.

Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam...

a)

Ekonomi dan politik

b)

Hukum dan pemerintahan

c)

Pendidikan dan pekerjaan

d)

Sosial dan budaya

8.

Amendemen UUD 1945 dilakukan sebanyak...

a)

2 kali

b)

3 kali

c)

4 kali

d)

5 kali

9.

UUD 1945 terdiri dari...

a)

Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan

b)

Pembukaan dan Batang Tubuh

c)

Batang Tubuh dan Penjelasan

d)

Pembukaan saja

10.

Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan...

a)

Digunakan untuk kesejahteraan rakyat

b)

Dipelihara untuk generasi mendatang

c)

Dikelola oleh pemerintah pusat

d)

Dibagikan secara merata

11.

UUD 1945 yang asli terdiri dari...

a)

34 pasal

b)

37 pasal

c)

35 pasal

d)

36 pasal

12.

Lembaga yang berhak menguji undang-undang terhadap UUD 1945 adalah...

a)

DPR

b)

Mahkamah Agung

c)

Mahkamah Konstitusi

d)

Presiden

13.

UUD 1945 mengalami perubahan keempat pada tahun...

a)

2000

b)

2001

c)

2002

d)

2003

14.

Pasal 29 UUD 1945 membahas tentang...

a)

Pendidikan

b)

Agama

c)

Pertahanan

d)

Ekonomi

15.

Lembaga yang memiliki kekuasaan membentuk undang-undang adalah...

a)

Presiden

b)

DPR

c)

MPR

d)

DPD

16.

Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat...

a)

Pekerjaan

b)

Keadilan

c)

Pendidikan

d)

Pelayanan publik

17.

Salah satu hak warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 adalah hak untuk...

a)

Memilih pendidikan

b)

Mendirikan partai politik

c)

Berperang

d)

Membayar pajak

18.

Siapa yang menyusun teks UUD 1945?

a)

BPUPKI

b)

KNIP

c)

PPKI

d)

MPR

19.

Berapa jumlah bab dalam UUD 1945 setelah amandemen?

a)

15 bab

b)

16 bab

c)

17 bab

d)

18 bab

20.

Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam pasal...

a)

Pasal 26-28

b)

Pasal 29-30

c)

Pasal 30-32

d)

Pasal 27-34

21.

Apa tujuan utama dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia?

a)

Menjamin kebebasan berpendapat

b)

Melindungi dan menghormati hak asasi manusia

c)

Mengatur sistem pemerintahan

d)

Mencegah kekerasan

22.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia diatur dalam Pasal berapa UUD 1945?

a)

Pasal 28A hingga 28J

b)

Pasal 29

c)

Pasal 30

d)

Pasal 33

23.

Undang-Undang Nomor berapa yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia?

a)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

b)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005

c)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006

d)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998

24.

Apa yang dimaksud dengan hak untuk hidup menurut UU HAM

4 lines
25.

Apa yang dimaksud dengan hak untuk hidup menurut UU HAM?

a)

Hak untuk menentukan pekerjaan

b)

Hak untuk hidup tanpa gangguan

c)

Hak untuk berpendapat

d)

Hak untuk memperoleh pendidikan

26.

Apakah yang dimaksud dengan diskriminasi dalam konteks Hak Asasi Manusia?

a)

Perlakuan yang adil terhadap semua orang

b)

Perlakuan yang tidak membedakan antara individu

c)

Perlakuan yang tidak adil berdasarkan perbedaan tertentu

d)

Perlakuan yang sama terhadap semua orang

27.

Siapa yang bertanggung jawab dalam perlindungan HAM di Indonesia?

a)

Hanya pemerintah

b)

Masyarakat saja

c)

Semua pihak, termasuk negara, masyarakat, dan individu

d)

Hanya organisasi internasional

28.

Undang-Undang HAM mengatur tentang larangan apa saja?

a)

Pembatasan kebebasan berbicara

b)

Diskriminasi berdasarkan ras dan agama

c)

Pembatasan hak untuk bekerja

d)

Pembatasan hak untuk berpendidikan

29.

Apakah yang dimaksud dengan hak untuk bebas dari penyiksaan menurut UU HAM?

a)

Hak untuk bebas dari hukuman mati

b)

Hak untuk bebas dari penganiayaan fisik atau mental

c)

Hak untuk bebas dari tuntutan hukum

d)

Hak untuk bebas dari kerja paksa

30.

Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam sebuah negara disebut sebagai?

a)

Kejahatan kemanusiaan

b)

Kejahatan internasional

c)

Penyalahgunaan kekuasaan

d)

Pelanggaran konstitusi

31.

Siapakah yang memiliki hak untuk mengajukan aduan terkait pelanggaran HAM di Indonesia?

a)

Hanya warga negara Indonesia

b)

Semua orang, baik warga negara maupun orang asing

c)

Hanya korban pelanggaran

d)

Pemerintah saja

32.

Apakah yang dimaksud dengan hak untuk memperoleh keadilan?

a)

Hak untuk dihukum jika melanggar hukum

b)

Hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil

c)

Hak untuk bebas dari segala bentuk hukum

d)

Hak untuk mengatur sistem peradilan

33.

Apakah lembaga yang bertugas untuk memantau pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia?

a)

Komisi Pemilihan Umum

b)

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

c)

Mahkamah Konstitusi

d)

Dewan Perwakilan Rakyat

34.

Apakah yang dimaksud dengan hak atas kebebasan beragama menurut UU HAM?

a)

Hak untuk memilih agama sesuai pilihan pribadi

b)

Hak untuk memilih pekerjaan

c)

Hak untuk memilih tempat tinggal

d)

Hak untuk memilih pendidikan

35.

Apa yang dimaksud dengan hak atas pendidikan menurut UU HAM?

a)

Setiap orang berhak menerima pendidikan

b)

Hanya warga negara yang berhak mendapat pendidikan

c)

Pendidikan hanya diberikan kepada orang yang mampu

d)

Pendidikan hanya untuk anak-anak

36.

Apakah yang dimaksud dengan hak untuk mendapatkan pekerjaan menurut UU HAM?

a)

Setiap orang berhak bekerja tanpa batasan apapun

b)

Setiap orang berhak memperoleh pekerjaan tanpa diskriminasi

c)

Setiap orang hanya berhak bekerja di sektor tertentu

d)

Setiap orang hanya berhak bekerja di negara asal

37.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia juga menjamin hak atas?

a)

Kebebasan berekspresi

b)

Kepemilikan pribadi

c)

Kekayaan negara

d)

Semua di atas

38.

Apa yang dimaksud dengan hak untuk bebas dari perbudakan menurut UU HAM?

a)

Hak untuk bekerja tanpa mendapatkan gaji

b)

Hak untuk tidak dipaksa bekerja dengan ancaman kekerasan

c)

Hak untuk memilih pekerjaan

d)

Hak untuk memilih tempat tinggal

39.

erbudakan menurut UU HAM?

a)

Hak untuk bekerja tanpa mendapatkan gaji

b)

Hak untuk tidak dipaksa bekerja dengan ancaman kekerasan

c)

Hak untuk memilih pekerjaan

d)

Hak untuk memilih tempat tinggal

40.

Bagaimana cara Indonesia mengimplementasikan perlindungan HAM?

a)

Dengan mengabaikan peraturan internasional

b)

Dengan membuat UU dan lembaga yang mendukung pelaksanaan HAM

c)

Dengan mempersiapkan pasukan khusus

d)

Dengan menandatangani perjanjian internasional saja

41.

Hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut dalam keadaan apapun disebut?

a)

Hak asasi terbatas

b)

Hak asasi yang tidak dapat diganggu gugat

c)

Hak asasi yang bisa dibatasi

d)

Hak asasi yang harus ditunda

42.

Siapa yang berwenang untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia?

a)

Pengadilan Negeri

b)

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

c)

Pengadilan HAM

d)

Mahkamah Konstitusi

43.

Apa tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN)?

a)

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

b)

Meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil

c)

Mengatur tentang sistem penggajian pegawai negeri

d)

Mewujudkan pegawai negeri yang netral, profesional, dan berintegritas

44.

Aparatur Sipil Negara terdiri dari dua kategori, yaitu?

a)

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

b)

Pegawai Swasta dan Pegawai Negeri Sipil

c)

Pekerja kontrak dan PNS

d)

Pegawai pemerintahan dan pegawai swasta

45.

Undang-Undang ASN di Indonesia berlaku sejak tahun?

a)

2012

b)

2014

c)

2015

d)

2016

46.

Apa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS)?

a)

Pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

b)

Pegawai yang bekerja di instansi pemerintahan dengan perjanjian kerja

c)

Pegawai yang diangkat oleh negara untuk mengisi jabatan publik

d)

Pegawai yang bekerja di sektor swasta

47.

Apa tujuan dari pembentukan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menurut UU ASN?

a)

Mengelola anggaran negara

b)

Menyusun peraturan perundang-undangan

c)

Mengelola dan mengembangkan manajemen ASN

d)

Melaksanakan tugas diplomasi internasional

48.

PNS yang tidak dapat melaksanakan tugas karena alasan tertentu bisa dikenakan?

a)

Pemberhentian sementara

b)

Penundaan kenaikan pangkat

c)

Kenaikan gaji

d)

Pemecatan

49.

Dalam UU ASN, siapa yang memiliki kewenangan untuk mengangkat PNS?

a)

Presiden

b)

Menteri

c)

Kepala Daerah

d)

Pejabat Pembina Kepegawaian

50.

Siapa yang berwenang untuk menilai kinerja Aparatur Sipil Negara?

a)

Menteri Keuangan

b)

Pejabat Pembina Kepegawaian

c)

Kepala Sekolah atau Kepala Dinas

d)

Presiden

51.

Apa yang dimaksud dengan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dalam konteks UU ASN?

a)

Jabatan yang hanya ada di instansi pemerintah pusat

b)

Jabatan yang memerlukan keterampilan teknis tinggi

c)

Jabatan yang memegang wewenang dan tanggung jawab strategis dalam pemerintahan

d)

Jabatan yang dipegang oleh pegawai yang tidak memiliki pendidikan tinggi

52.

Dalam UU ASN, pegawai negeri sipil berhak mendapatkan?

a)

Pensiun setiap tahun

b)

Cuti yang tidak terbatas

c)

Penghasilan sesuai dengan peraturan yang berlaku

d)

Kenaikan pangkat otomatis

53.

Apa yang dimaksud dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)?

a)

Pegawai yang bekerja dengan status kontrak untuk jangka waktu tertentu

b)

Pegawai yang mengabdi seumur hidup

c)

Pegawai yang dapat diangkat me

54.

Apa yang dimaksud dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)?

a)

Pegawai yang bekerja dengan status kontrak untuk jangka waktu tertentu

b)

Pegawai yang mengabdi seumur hidup

c)

Pegawai yang dapat diangkat menjadi PNS setelah beberapa tahun

d)

Pegawai yang hanya bekerja di sektor swasta

55.

Setiap Pegawai Negeri Sipil berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya. Hal ini tercantum dalam?

a)

UU Ketenagakerjaan

b)

UU ASN

c)

Peraturan Pemerintah

d)

Undang-Undang Keuangan Negara

56.

Dalam UU ASN, disebutkan bahwa salah satu asas dalam pengelolaan ASN adalah?

a)

Tidak memihak pada kepentingan politik

b)

Kewajiban bekerja lebih dari 8 jam sehari

c)

Kewajiban mengikuti pelatihan setiap tahun

d)

Menjaga kerahasiaan informasi negara

57.

Salah satu kewajiban PNS menurut UU ASN adalah?

a)

Meninggalkan pekerjaan jika sudah mencapai usia pensiun

b)

Meningkatkan kompetensi sesuai dengan perkembangan zaman

c)

Menjaga jarak dari masyarakat

d)

Berpartisipasi dalam politik praktis

58.

Dalam hal pelanggaran kode etik, ASN dapat dikenakan?

a)

Pemecatan secara langsung

b)

Sanksi administratif atau disiplin

c)

Denda

d)

Pengurangan gaji

59.

Salah satu prinsip dasar yang harus dimiliki oleh ASN menurut UU ASN adalah?

a)

Kejujuran

b)

Kedisiplinan

c)

Kerja keras

d)

Profesionalisme

60.

Yang dimaksud dengan "netralitas" ASN adalah?

a)

ASN dapat bergabung dengan partai politik

b)

ASN tidak berpihak pada partai politik manapun

c)

ASN hanya mengikuti satu partai politik

d)

ASN bekerja tanpa batasan waktu

61.

Dalam UU ASN, sanksi yang dikenakan pada ASN yang melanggar aturan dapat berupa?

a)

Pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat

b)

Kenaikan pangkat

c)

Pemindahan ke jabatan baru

d)

Pengurangan tugas

62.

Pemerintah dalam UU ASN diharapkan untuk?

a)

Membentuk badan pengawas khusus

b)

Memberikan kebebasan bagi ASN untuk bekerja dengan fleksibilitas tinggi

c)

Meningkatkan kesejahteraan ASN dan mendorong pengembangan karir mereka

d)

Memberikan pendidikan politik pada ASN

63.

Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin mengajukan pensiun harus?

a)

Meminta izin langsung dari Presiden

b)

Mengajukan permohonan sesuai dengan peraturan yang berlaku

c)

Mengikuti ujian pensiun

d)

Menyelesaikan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh atasannya

64.

Apa tujuan utama dari penerapan Jabatan Fungsional Pengamanan Pemasyarakatan (JF Pengamanan Pemasyarakatan)?

a)

Menjamin keamanan lembaga pemasyarakatan

b)

Mengatur struktur organisasi dalam lembaga pemasyarakatan

c)

Meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga pemasyarakatan

d)

Meningkatkan pengelolaan administrasi pemerintahan

65.

Siapa yang dapat diangkat menjadi pejabat dalam Jabatan Fungsional Pengamanan Pemasyarakatan?

a)

Hanya PNS yang bekerja di instansi pusat

b)

Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan mengikuti pelatihan

c)

Anggota polisi yang terlibat dalam tugas pemasyarakatan

d)

Masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan hukum

66.

Permenpan tentang Jabatan Fungsional Pengamanan Pemasyarakatan mengatur tentang?

a)

Pengembangan karir PNS

b)

Tugas dan wewenang pengamanan di lembaga pemasyarakatan

c)

Pembentukan lembaga pemasyarakatan baru

d)

Pengelolaan anggaran untuk lembaga pemasyarakatan

67.

Apa yang dimaksud dengan Jabatan Fungsional Pengamanan Pemasyarakatan (JF Pengamanan Pemasyarakatan)?

a)

Jabatan yang bertugas mengelola administrasi pemasyarakatan

b)

Jabatan yang bertugas dalam kegiatan pengawasan dan pengamanan di lembaga pemasyarakatan

c)

Jabatan yang bertugas memberikan pembinaan hukum kepada narapidana

d)

Jabatan yang bertugas mengurus logistik di lembaga pemasyarakatan

68.

Bagaimana seorang PNS dapat dipromosikan ke dalam Jabatan Fungsional Pengamanan Pemasyarakatan?

a)

Melalui ujian tertulis yang diadakan oleh BKN

b)

Berdasarkan masa kerja dan pelatihan tertentu

c)

Ditetapkan langsung oleh kepala lembaga pemasyarakatan

d)

Berdasarkan pendidikan tinggi yang relevan

69.

Apa tugas utama dari seorang pejabat yang menduduki Jabatan Fungsional Pengamanan Pemasyarakatan?

a)

Mengelola keuangan lembaga pemasyarakatan

b)

Menyusun laporan bulanan terkait pembinaan narapidana

c)

Melakukan pengamanan dan pengawasan terhadap narapidana

d)

Menjadi mediator antara narapidana dan keluarga

70.

Apa kewajiban utama bagi pejabat yang bekerja dalam Jabatan Fungsional Pengamanan Pemasyarakatan?

a)

Memastikan keuangan lembaga pemasyarakatan transparan

b)

Menyusun anggaran tahunan untuk kegiatan pengamanan

c)

Mematuhi kode etik pengamanan pemasyarakatan dan menjaga keamanan

d)

Melakukan diplomasi dengan instansi luar negeri

71.

Dalam Permenpan tentang JF Pengamanan Pemasyarakatan, pengelolaan karir ASN di bidang ini mengedepankan prinsip?

a)

Keterbukaan dan transparansi

b)

Kompetensi, profesionalisme, dan integritas

c)

Pengelolaan keuangan yang efisien

d)

Penempatan berdasarkan kedekatan politik

72.

Apa yang dimaksud dengan "jenjang karir" dalam konteks Jabatan Fungsional Pengamanan Pemasyarakatan?

a)

Sistem untuk memberikan izin kepada narapidana keluar dari lembaga

b)

Pengaturan promosi dan penempatan jabatan dalam bidang pengamanan pemasyarakatan

c)

Proses pengawasan terhadap anggaran lembaga pemasyarakatan

d)

Pemilihan ketua lembaga pemasyarakatan

73.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Jabatan Fungsional Pengamanan Pemasyarakatan bertujuan untuk?

a)

Meningkatkan kesejahteraan narapidana

b)

Membuat lembaga pemasyarakatan lebih terstruktur

c)

Menjamin adanya pengawasan yang ketat terhadap narapidana

d)

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pemasyarakatan

74.

Apa tujuan utama dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024?

a)

Mengatur sistem distribusi narkoba

b)

Mengurangi angka pengangguran di Indonesia

c)

Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba

d)

Mengatur kebijakan perdagangan narkoba

75.

Siapa yang menjadi sasaran utama dari Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024?

a)

Pengusaha narkoba

b)

Masyarakat umum, khususnya anak muda dan keluarga

c)

Hanya lembaga pemerintahan

d)

Hanya anggota polisi

76.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 menekankan pentingnya peran siapa dalam pelaksanaan P4GN?

a)

Badan Narkotika Nasional (BNN)

b)

Pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh lapisan masyarakat

c)

Kepolisian Negara Republik Indonesia

d)

Organisasi masyarakat internasional

77.

Salah satu fokus utama dalam Rencana Aksi Nasional P4GN adalah?

a)

Meningkatkan produksi narkoba yang legal

b)

Peningkatan kesejahteraan bagi pengguna narkoba

c)

Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba

d)

Mengatur peredaran obat-obatan yang mengandung narkoba

78.

Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024 memiliki tujuan untuk?

a)

Membentuk kebijakan baru tentang peredaran narkoba

b)

Menurunkan jumlah kasus narkoba di seluruh Indonesia

c)

Menyediakan obat-obatan narkotika di apotek

d)

Mengatur cara-cara penyelundupan narkoba

79.

Dalam Instruksi Presiden ini, siapa yang diinstruksikan untuk melakukan kegiatan sosialisasi terkait bahaya narkoba?

a)

Semua lembaga pemerintah dan masyarakat

b)

Hanya Badan Narkotika Nasional (BNN)

c)

Lembaga pendidikan tinggi

d)

Pemerintah daerah saja

80.

Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024 berfokus pada dua aspek utama, yaitu?

a)

Hukum dan pendidikan

b)

Pencegahan dan pemberantasan

c)

Kesehatan dan keamanan

d)

Ekonomi dan sosial

81.

Apa yang dimaksud dengan "peran aktif masyarakat" dalam pelaksanaan P4GN?

a)

Membantu pemerintah dalam mendirikan pusat rehabilitasi

b)

Masyarakat diharapkan melaporkan penyalahgunaan narkoba

c)

Masyarakat diharapkan ikut memproduksi narkoba yang legal

d)

Mengawasi program P4GN di lembaga pendidikan

82.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 mengharuskan pemerintah daerah untuk?

a)

Membentuk pusat rehabilitasi narkoba di setiap kabupaten

b)

Melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan narkoba secara terkoordinasi

c)

Menghukum berat pengguna narkoba

d)

Meningkatkan distribusi obat-obatan narkotika

83.

Dalam konteks Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020, BNN berperan untuk?

a)

Menyediakan fasilitas untuk pengguna narkoba

b)

Membuat kebijakan tentang harga narkoba

c)

Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan P4GN di seluruh Indonesia

d)

Menyebarkan narkoba untuk keperluan medis

84.

Apa yang dimaksud dengan KUHP?

a)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

c)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

d)

Kitab Undang-Undang Hukum Administrasi

85.

Siapa yang dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan dalam KUHP?

a)

Hanya warga negara Indonesia

b)

Hanya orang yang tinggal di Indonesia

c)

Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana, baik warga negara Indonesia maupun asing

d)

Hanya warga negara asing yang berada di Indonesia

86.

Apa tujuan utama dari KUHP?

a)

Mengatur pembagian kekayaan negara

b)

Menjamin keadilan dalam hubungan internasional

c)

Menetapkan sanksi bagi pelaku kejahatan dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat

d)

Mengatur pembentukan lembaga pemerintahan

87.

Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana disebut?

a)

Perbuatan melawan hukum

b)

Kejahatan

c)

Tindak pidana

d)

Pelanggaran administratif

88.

Sanksi apa yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan KUHP?

a)

Pidana mati, pidana penjara, denda, atau pidana peringatan

b)

Hanya pidana penjara

c)

Hanya denda

d)

Hanya pidana sosial

89.

Apa yang dimaksud dengan "tindak pidana" menurut KUHP?

a)

Tindak yang menyebabkan kerugian materiil

b)

Tindak yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana

c)

Tindak yang dilakukan ta

90.

Apa yang dimaksud dengan "tindak pidana" menurut KUHP?

a)

Tindak yang menyebabkan kerugian materiil

b)

Tindak yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana

c)

Tindak yang dilakukan tanpa sengaja

d)

Tindak yang tidak melibatkan kerugian

91.

Siapa yang berwenang untuk menuntut pidana dalam sistem hukum Indonesia?

a)

Polisi

b)

Jaksa

c)

Hakim

d)

Pejabat pemerintah

92.

Pelanggaran yang tidak dilakukan dengan sengaja atau melawan hukum disebut?

a)

Kejahatan

b)

Tindak pidana dengan niat jahat

c)

Kealpaan atau kelalaian

d)

Pelanggaran administratif

93.

Dalam hal seseorang melakukan tindak pidana karena keadaan darurat, apakah dia dapat dibebaskan dari hukuman?

a)

Tidak, karena keadaan darurat tidak mempengaruhi hukum

b)

Ya, jika dia bertindak untuk melindungi dirinya atau orang lain

c)

Ya, jika dia tidak mengetahui bahwa tindakannya melanggar hukum

d)

Tidak, karena keadaan darurat hanya berlaku untuk pelanggaran administratif

94.

Berdasarkan KUHP, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan niat atau maksud untuk melukai orang lain disebut?

a)

Pembunuhan

b)

Penganiayaan

c)

Perampokan

d)

Penipuan

95.

Apa tujuan utama dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?

a)

Mengatur tata cara pemeriksaan perkara perdata

b)

Mengatur tata cara penyidikan dan penuntutan dalam perkara pidana

c)

Mengatur pembagian kekuasaan antara eksekutif dan legislatif

d)

Mengatur hak dan kewajiban warga negara dalam kegiatan sosial

96.

Apa yang dimaksud dengan "penyidikan" dalam KUHAP?

a)

Proses pengadilan terhadap tersangka

b)

Proses penyelidikan oleh hakim terhadap kasus pidana

c)

Proses pengumpulan bukti oleh penyidik untuk menetapkan tersangka

d)

Proses penyelesaian perkara melalui mediasi

97.

Siapa yang berwenang untuk melakukan penyidikan dalam sistem hukum Indonesia menurut KUHAP?

a)

Jaksa

b)

Polisi atau penyidik yang ditunjuk

c)

Pengacara

d)

Hakim

98.

Dalam KUHAP, siapa yang berhak untuk mengajukan permohonan praperadilan?

a)

Penyidik

b)

Jaksa

c)

Tersangka atau kuasa hukumnya

d)

Masyarakat umum

99.

Apa yang dimaksud dengan "penuntutan" menurut KUHAP?

a)

Proses pemeriksaan perkara di pengadilan

b)

Proses untuk mengajukan gugatan perdata

c)

Proses jaksa dalam mengajukan dakwaan terhadap tersangka di pengadilan

d)

Proses mediasi antar pihak yang bersengketa

100.

Apakah yang dimaksud dengan "praperadilan" dalam konteks KUHAP?

a)

Proses pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa di pengadilan

b)

Proses yang dilakukan sebelum perkara pidana disidangkan untuk memeriksa keabsahan penangkapan, penahanan, atau penyitaan

c)

Proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan

d)

Proses mediasi antara korban dan pelaku

101.

Dalam KUHAP, siapa yang memutuskan perkara pidana dalam persidangan?

a)

Jaksa

b)

Hakim

c)

Penyidik

d)

Pemerintah

102.

Bagaimana prosedur penangkapan yang sah menurut KUHAP?

a)

Penangkapan dapat dilakukan tanpa adanya bukti yang cukup

b)

Penangkapan dapat dilakukan tanpa alasan yang jelas

c)

Penangkapan harus berdasarkan perintah pengadilan atau bukti yang cukup

d)

Penangkapan hanya bisa dilakukan oleh pihak kejaksaan

103.

Dalam KUHAP, dalam hal apakah terdakwa dapat mengajukan banding?

a)

Jika terdakwa tidak puas dengan hasil pemeriksaan di tingkat pertama

b)

Jika terdakwa menginginkan proses hukum lebih cepat

104.

akwa dapat mengajukan banding?

a)

Jika terdakwa tidak puas dengan hasil pemeriksaan di tingkat pertama

b)

Jika terdakwa menginginkan proses hukum lebih cepat

c)

Jika terdakwa ingin mengubah pengacara

d)

Jika terdakwa tidak dihadirkan dalam persidangan

105.

Apakah yang dimaksud dengan "putusan tetap" dalam konteks KUHAP?

a)

Putusan yang sudah final dan tidak dapat lagi diajukan banding

b)

Putusan yang dikeluarkan oleh jaksa

c)

Putusan yang dapat diajukan banding selama 14 hari

d)

Putusan yang hanya berlaku sementara

106.

Apa tujuan utama dari Undang-Undang Pemasyarakatan (UU No. 12 Tahun 1995)?

a)

Memberikan hukuman yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana

b)

Menyediakan fasilitas pendidikan bagi narapidana

c)

Membina narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik

d)

Meningkatkan jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan

107.

Dalam UU Pemasyarakatan, siapa yang bertanggung jawab dalam pembinaan narapidana?

a)

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Balai Pemasyarakatan (Bapas)

b)

Badan Narkotika Nasional (BNN)

c)

Pemerintah Daerah

d)

Organisasi Masyarakat

108.

Apa yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan menurut UU Pemasyarakatan?

a)

Proses pemeriksaan perkara di pengadilan

b)

Proses pemberian hukuman bagi terpidana

c)

Proses pembinaan yang dilaksanakan dalam lembaga pemasyarakatan untuk reintegrasi sosial narapidana

d)

Proses mediasi antara pelaku kejahatan dan korban

109.

Salah satu asas yang diatur dalam UU Pemasyarakatan adalah?

a)

Pemisahan antara narapidana anak dan dewasa

b)

Pembebasan narapidana setelah hukuman selesai

c)

Pembebasan bersyarat bagi narapidana

d)

Peraturan mengenai hubungan antara narapidana dengan keluarga

110.

Menurut UU Pemasyarakatan, salah satu hak narapidana adalah?

a)

Hak untuk memilih tempat tinggal

b)

Hak untuk bebas berkeliaran di luar lapas

c)

Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan

d)

Hak untuk memilih pekerjaan di luar lembaga pemasyarakatan

111.

Siapa yang memiliki kewenangan untuk memberikan remisi kepada narapidana?

a)

Kepala Lembaga Pemasyarakatan

b)

Presiden

c)

Kepala Kejaksaan

d)

Mahkamah Agung

112.

Apa yang dimaksud dengan remisi dalam UU Pemasyarakatan?

a)

Pengurangan masa hukuman bagi narapidana sebagai bentuk penghargaan atas perilaku baik

b)

Pembebasan narapidana sebelum masa hukuman selesai

c)

Pemberian kebebasan bersyarat setelah menjalani hukuman setengah dari masa penahanan

d)

Pemberian pekerjaan bagi narapidana

113.

Bagaimana peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam UU Pemasyarakatan?

a)

Membina narapidana selama menjalani masa hukuman di luar lembaga pemasyarakatan

b)

Menyediakan tempat tinggal bagi narapidana setelah masa hukuman selesai

c)

Mengatur anggaran untuk pembinaan lembaga pemasyarakatan

d)

Melakukan tugas penyidikan terhadap narapidana

114.

Apa yang menjadi fokus utama dalam pembinaan narapidana menurut UU Pemasyarakatan?

a)

Penghormatan terhadap hak asasi manusia dan reintegrasi sosial

b)

Peningkatan fasilitas lapas

c)

Pembayaran denda oleh narapidana

d)

Penyitaan barang milik narapidana

115.

Dalam UU Pemasyarakatan, untuk kasus yang melibatkan narapidana anak, pembinaannya dilakukan dengan prinsip?

a)

Penyelesaian cepat

b)

Perlakuan khusus dan pemisahan dari narapidana dewasa

c)

Pemberian hukuman yang lebih berat

d)

Pembebasan langsung setelah masa hukuman

116.

Apa tujuan utama dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengamanan Lapas dan Rutan?

a)

Mengatur prosedur pembayaran denda

b)

Menjamin ketertiban dan keamanan di Lapas dan Rutan

c)

Meningkatkan jumlah narapidana

d)

Menyediakan layanan kesehatan bagi narapidana

117.

Menurut Permenkumham, siapa yang bertanggung jawab terhadap pengamanan di Lapas dan Rutan?

a)

Menteri Hukum dan HAM

b)

Kepala Lapas dan Rutan

c)

Kepala Kejaksaan

d)

Pengadilan Negeri

118.

Apa yang dimaksud dengan "pengamanan" dalam konteks Permenkumham tentang Lapas dan Rutan?

a)

Pembatasan akses ke lembaga pemasyarakatan

b)

Proses pengawasan dan pengendalian terhadap narapidana, petugas, dan lingkungan Lapas dan Rutan

c)

Penutupan sementara Lapas dan Rutan untuk renovasi

d)

Pemindahan narapidana ke lembaga pemasyarakatan lain

119.

Dalam Permenkumham, pengamanan Lapas dan Rutan dilakukan melalui beberapa langkah, salah satunya adalah?

a)

Pembebasan bersyarat bagi narapidana

b)

Pemasangan alat komunikasi bagi narapidana

c)

Pengawasan terhadap pergerakan narapidana di dalam dan luar sel

d)

Pembayaran uang jaminan untuk narapidana

120.

Apa yang menjadi dasar utama dalam pengamanan Lapas dan Rutan menurut Permenkumham?

a)

Hak asasi manusia dan keamanan nasional

b)

Pembentukan aturan baru bagi narapidana

c)

Penurunan jumlah tahanan di Lapas dan Rutan

d)

Perjanjian internasional terkait kriminalitas

121.

Menurut Permenkumham, siapa yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di Lapas dan Rutan?

a)

Kepala Kejaksaan

b)

Kepala Lapas atau Rutan dan petugas pengamanan

c)

Pengadilan

d)

Komisi III DPR

122.

Bagaimana langkah pengamanan terhadap barang-barang yang dibawa masuk ke Lapas atau Rutan?

a)

Barang-barang yang masuk harus diperiksa secara ketat untuk mencegah masuknya barang terlarang

b)

Barang dapat langsung masuk tanpa pemeriksaan

c)

Barang-barang hanya diperiksa setelah 24 jam

d)

Barang-barang yang dibawa masuk tidak perlu diperiksa jika diketahui milik pejabat

123.

Menurut Permenkumham, narapidana yang dianggap berbahaya akan dikenakan pengamanan dengan cara?

a)

Ditempatkan di sel khusus dengan pengawasan ketat

b)

Dipindahkan ke pengadilan untuk pembelaan

c)

Dibebaskan lebih awal

d)

Diberikan kebebasan penuh untuk berkumpul

124.

Apa yang dimaksud dengan "pengamanan internal" di Lapas dan Rutan?

a)

Pengamanan yang dilakukan oleh pihak eksternal seperti kepolisian

b)

Pengamanan yang melibatkan masyarakat sekitar

c)

Pengamanan yang dilakukan oleh petugas Lapas dan Rutan untuk menjaga ketertiban dan mencegah pelarian

d)

Pengamanan hanya terhadap barang-barang pribadi narapidana

125.

Dalam hal terjadi kerusuhan atau pelarian narapidana, apa yang harus dilakukan oleh petugas pengamanan di Lapas atau Rutan?

a)

Membiarkan kejadian tersebut untuk diselesaikan oleh narapidana

b)

Segera melapor kepada pihak berwenang dan mengambil tindakan sesuai prosedur pengamanan

c)

Membiarkan narapidana yang terlibat untuk berdamai

d)

Memberikan izin bagi narapidana untuk keluar

Similar Resources on Wayground

LCTP

122 questions

LCTP

quiz

Worksheet

•

6th Grade - University

osn ips

120 questions

osn ips

quiz

Worksheet

•

9th - 12th Grade