wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Quiz HAN (20 Des 2024)

Total questions: 50

Worksheet time: 25mins

Name
Class
Date
1.

Perangkat kaidah atau nilai-nilai yang harus ditaati oleh seorang pejabat sebagai anggota suatu komunitas sosial disebut dengan

a)

Norma Sosial

b)

Norma Jabatan

c)

Norma keluarga

d)

Norma adat

2.

Hierarki Peraturan Perundnag-undangan Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 yang lebih rendah dibanding Perpres adalah

a)

Tap MPR

b)

Undang-undang

c)

Perda

d)

Perpu

3.

Berikut merupakan arti penting AUPB bagi administrator negara adalah

a)

Alat uji keputusan

b)

Pedoman penerapan UU

c)

Pembuatan undang-undang

d)

Mengajukan gugatan

4.

Komisi de Monchy telah menyusun asas umum untuk pelaksanaan pemerintah yang baik dan diberi nama sebagai …

a)

General Principle of Good Government

b)

General Principle of Good Governance

c)

General Principle of Good Policy

d)

General Principle of Good Administration

5.

Prinsip keabsahan pemerintah yang berisi pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang, disebut

a)

Aspek formal positif

b)

Aspek materiil positif

c)

Aspek negatif

d)

Aspek etika

6.

Pemberian wewenang oleh pembuat undang-undang kepada suatu organ pemerintahan baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali disebut sebagai

a)

Atribusi

b)

Delegasi

c)

Mandat

d)

Wewenang

7.

Pelimpahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ lain yang tidak dapat menggunakan wewenang itu kembali kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas contrarius actus disebut

a)

Atribusi

b)

Delegasi

c)

Mandat

d)

Wewenang

8.

Pelimpahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ lain dengan tanggungjawab tetap berada pada pemberi wewenang disebut

a)

Atribusi

b)

Delegasi

c)

Mandat

d)

Wewenang

9.

Keputusan dan atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas disebut

a)

Delegasi

b)

Wewenang

c)

Diskresi

d)

Atribusi

10.

Seluruh fungsi kegiatan kenegaraan yaitu lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur secara langsung oleh UUD 1945 maupun lembaga yang diatur oleh undang-undang merupakan pengertian pemerintah dalam arti

a)

Sempit

b)

Luas

c)

Kaku

d)

Fleksibel

11.

Berikut yang bukan merupakan syarat sahnya ketetapan dari sisi dibuat oleh alat yang berkuasa adalah

a)

Berdasar kompetensi

b)

Terdapat batas waktu

c)

Terdapat batas lingkungan

d)

Berapapun jumlah orang

12.

Berikut yang bukan merupakan contoh dari perbuatan hukum publik bersegi satu adalah

a)

Keputusan pemerintah

b)

Peraturan daerah

c)

Perikatan kerja

d)

Pengangkatan jabatan

13.

Berikut yang bukan merupakan perbuatan hukum menurut Prajudi Atmosudirjo adalah

a)

Legislasi semu

b)

Isi abstrak

c)

Menciptakan hubungan hukum antara penguasa dan masyarakat

d)

Perbuatan sepihak administrator negara yang bersifat individual

14.

Berikut merupakan landasan hukum pembentukan PTUN yaitu

a)

UU Nomor 30 Tahun 2014

b)

Permendagri 86 Tahun 2017

c)

UU Nomor 51 Tahun 2009

d)

Permendagri 18 Tahun 2020

15.

Berikut merupakan perkara yang sering ditindak dalam PTUN kecuali

a)

Kasus waris

b)

Tindak pidana korupsi

c)

Penyalahgunaan kekuasaan pejabat

d)

Pelanggaran AUPB

16.

Sengketa yang muncul di bidang administrasi dan kepegawaian akan ditindak oleh

a)

Peradilan Agama

b)

Peradilan Tinggi Negeri

c)

Peradilan Tata Usaha Negara

d)

Peradilan Militer

17.

Pelanggaran dasar hukum negara bahwa ketentuan hukum tentang Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dilakukan oleh administrator negara akan ditindak oleh

a)

Peradilan Militer

b)

Peradilan Tinggi Negeri

c)

Peradilan Agama

d)

Peradilan Tata Usaha Negara

18.

Berikut merupakan ciri ilmu Hukum Administrasi Negara sebelum abad ke 19 yaitu

a)

Masuk dalam kategori Hukum Tata Negara

b)

Masuk dalam kategori Hukum Pidana

c)

Masuk dalam kategori Hukum Perdata

d)

Masuk dalam kategori Hukum Privat

19.

Hukum yang menjelaskan pembentukan alat-alat perlengkapan negara dan tugasnya yaitu

a)

Hukum Pidana

b)

Hukum Perdata

c)

Hukum Tata Negara

d)

Hukum Administrasi Negara

20.

Berikut yang bukan ruang lingkup HAN menurut Prajudi Atmosudirdjo adalah

a)

Hukum tentang organisasi administrasi negara

b)

Hukum tentang administrasi kepegawaian

c)

Hukum tentang administrasi keuangan

d)

Hukum tentang jual beli

21.

Dani membeli rumah. Surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) ternyata palsu. Dani merasa tertipu dan tidak terima. Kasus tersebut termasuk gambaran

a)

HAN dengan Hukum Pidana

b)

HAN dengan Hukum Perdata

c)

HAN dengan HTN

d)

HAN dengan hukum privat

22.

Dalam hal mengenai kasus pengosongan sebuah rumah, kemudian menjadi sengketa tidak dapat diselesaikan oleh Pengadilan Negeri karena ada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1964. Surat Edaran tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara mengenai sewa menyewa perumahan. Pengosongan itu diselesaikan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perumahan Rakyat sebagai aparat pemerintah yang menyelesaikan masalah berdasar Peraturan Undang-Undang Pokok Perumahan No 6 Tahun 1963. Kasus tersebut merupakan gambaran dari

a)

HAN dengan Hukum Pidana

b)

HAN dengan Hukum Perdata

c)

HAN dengan HTN

d)

HAN dengan hukum publik

23.

Berikut yang merupakan sumber hukum materiil yaitu

a)

Hukum Romawi

b)

Peraturan perundang-undangan

c)

Praktik administrasi negara

d)

Pendapat ahli hukum

24.

Berikut yang bukan merupakan unsur hukum adalah

a)

Perintah

b)

Larangan

c)

Sanksi bagi pelanggar

d)

Fleksibel

25.

Berikut yang bukan merupakan ruang lingkup HAN adalah

a)

Hukum keuangan

b)

Pemilu dan partai politik

c)

Hukum kepegawaian

d)

Administrasi materiil

26.

Berikut yang termasuk dalam hukum tertulis yaitu

a)

Hukum Adat

b)

Hukum kebiasaan

c)

Yurisprudensi

d)

Norma masyarakat

27.

Gagasan negara hukum yang didukung oleh Aristoteles dituangkan dalam buku berjudul…

a)

Nomoi

b)

Politica

c)

The Nichomachean Ethics

d)

De anima

28.

Berikut yang bukan unsur pemerintahan menurut Aristoteles yaitu

a)

Pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum

b)

Pemerintah dilaksanakan menurut hukum berdasar ketentuan

c)

Pemerintah dilaksanakan atas kehendak rakyat

d)

Pemerintah dilaksanakan sekelompok golongan

29.

Berikut yang bukan merupakan prinsip negara hukum menurut J.B.J.M ten Berge yaitu

a)

Pengawasan oleh hakim merdeka

b)

Perlindungan hak asasi

c)

Monopoli pemerintah dalam dagang

d)

Pemerintah terikat hukum

30.

Kegagalan negara legal state yang bertumpu pada dalil the least government is the best government menyebabkan munculnya

a)

Negara kapitalis

b)

Negara kesejahteraan

c)

Negara liberal

d)

Negara adidaya

31.

Jalur penyelesaian secara non litigasi terkait sengketa administrator negara dapat diselesaikan melalui

a)

Ombudsman RI

b)

PTUN

c)

KPK

d)

Pengadilan Tinggi Negeri

32.

Jalur penyelesaian non-litigasi yang pertama dilakukan. Oleh Ombudsman dilakukan dengan jalur…

a)

Mediasi

b)

Peradilan

c)

Ajudikasi

d)

Negosiasi

33.

Ombudsman RI memiliki model eksekusi putusan dengan cara mengumumkan di media massa. Hal tersebut merupakan model

a)

Daya ikat moral

b)

Daya ikat politis

c)

Daya ikat etis

d)

Daya ikat publik

34.

Undang-undang yang menjadi penanda terbatasnya kewenangan Ombudsman hanya pada penanganan laporan yang berupa rekomendasi saja baik melalui mediasi maupun konsiliasi adalah

a)

UU Nomor 28 Tahun 2009

b)

UU Nomor 37 Tahun 2008

c)

UU Nomor 27 Tahun 2008

d)

UU Nomor 25 Tahun 2010

35.

Berikut yang bukan termasuk petugas publik menurut Philipus M. Hadjan adalah

a)

Pegawai Negeri

b)

Hakim dan Jaksa

c)

Pejabat Negara

d)

Pebisnis

36.

Siapa saja yang termasuk Pejabat Negara telah diatur dalam regulasi yaitu

a)

UU Nomor 20/2023

b)

Permendagri 86/2017

c)

UU Nomor 25 Tahun 2009

d)

UU Nomor 25 Tahun 2010

37.

Berikut yang bukan fungsi pegawai ASN adalah

a)

Pelaksana Kebijakan

b)

Perekat dan Pemersatu Bangsa

c)

Dilayani publik

d)

Pelayan Publik

38.

ASN yang diangkat tidak berdasarkan perjanjian kontrak waktu lima tahun disebut dengan

a)

PNS

b)

BUMN

c)

PPPK

d)

Bupati

39.

Berikut merupakan contoh dari norma hukum bersifat umum konkret adalah

a)

Undang-undang

b)

Keputusan tata usaha negara

c)

Rambu lalu lintas

d)

Izin gangguan

40.

Seiring dengan berlakunya UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, istilah beschikking diterjemahkan sebagai

a)

Keputusan

b)

Ketetapan

c)

Wewenang

d)

Aturan

41.

Berikut yang bukan merupakan unsur KTUN adalah

a)

Berdasar peraturan perundangan yang berlaku

b)

Penetapan lisan

c)

Bersifat konkret

d)

Dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara

42.

Menurut P. De Haan, rencana yang memuat rancangan mengenai perkembangan masyarakat yang dituangkan dalam alternatif-alternatif kebijakan tertentu, disebut

a)

Rencana Informatif

b)

Rencana indikatif

c)

Rencana normatif

d)

Rencana incidental

43.

Berikut yang bukan merupakan akibat dari keputusan yang tidak sah adalah

a)

Keputusan dianggap batal sama sekali

b)

Berlakunya putusan dapat digugat

c)

Keputusan boleh dilakukan di keluarga

d)

Dalam penarikan kembali oleh kekuasaan yang berhak mengeluarkan pendapat

44.

Segala sesuatu yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi subjek hukum disebut dengan

a)

Objek hukum

b)

Subjek hukum

c)

Substansi hukum

d)

Regulasi hukum

45.

Berikut yang bukan merupakan subjek hukum HAN yaitu

a)

BUMD

b)

Pegawai Negeri

c)

Jawatan publik

d)

Swasta

46.

Subjek HAN di level daerah yang memiliki fungsi perumusan kebijakan tentang bidang pengawasan berada di institusi

a)

Inspektorat

b)

Sekretariat Daerah

c)

Sekretariat DPRD

d)

Badan perencanaan

47.

Macam pengawasan dalam HAN menurut Paulus E. Lotolung yang dilaksanakan sebelum dikeluarkannya keputusan pemerintah disebut dengan

a)

Kontrol a-priori

b)

Kontrol a-posteriori

c)

Kontrol kemanfaatan

d)

Kontrol hukum

48.

Macam pengawasan dalam HAN menurut Paulus E. Lotolung yang menilai benar tidaknya perbuatan pemerintah dari segi pertimbangan kemanfaatannya disebut dengan

a)

Kontrol a-priori

b)

Kontrol a-posteriori

c)

Kontrol kemanfaatan

d)

Kontrol hukum

49.

Hukuman yang jumlahnya berdasarkan syarat dalam perjanjian yang harus dibayar karena tidak menunaikan, merupakan salah satu macam sanksi yang disebut

a)

Paksaan pemerintah

b)

Penarikan kembali KTUN yang menguntungkan

c)

Pengenaan uang paksa

d)

Remunerasi bulanan

50.

Sanksi yang diberikan semata0mata ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang disebut dengan sanksi

a)

Punitif

b)

Regresif

c)

Reparatoir

d)

Represif