NEW
Font size
WorksheetsQuiz HAN (20 Des 2024)
Total questions: 50
Worksheet time: 25mins
Perangkat kaidah atau nilai-nilai yang harus ditaati oleh seorang pejabat sebagai anggota suatu komunitas sosial disebut dengan
Norma Sosial
Norma Jabatan
Norma keluarga
Norma adat
Hierarki Peraturan Perundnag-undangan Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 yang lebih rendah dibanding Perpres adalah
Tap MPR
Undang-undang
Perda
Perpu
Berikut merupakan arti penting AUPB bagi administrator negara adalah
Alat uji keputusan
Pedoman penerapan UU
Pembuatan undang-undang
Mengajukan gugatan
Komisi de Monchy telah menyusun asas umum untuk pelaksanaan pemerintah yang baik dan diberi nama sebagai …
General Principle of Good Government
General Principle of Good Governance
General Principle of Good Policy
General Principle of Good Administration
Prinsip keabsahan pemerintah yang berisi pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang, disebut
Aspek formal positif
Aspek materiil positif
Aspek negatif
Aspek etika
Pemberian wewenang oleh pembuat undang-undang kepada suatu organ pemerintahan baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali disebut sebagai
Atribusi
Delegasi
Mandat
Wewenang
Pelimpahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ lain yang tidak dapat menggunakan wewenang itu kembali kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas contrarius actus disebut
Atribusi
Delegasi
Mandat
Wewenang
Pelimpahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ lain dengan tanggungjawab tetap berada pada pemberi wewenang disebut
Atribusi
Delegasi
Mandat
Wewenang
Keputusan dan atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas disebut
Delegasi
Wewenang
Diskresi
Atribusi
Seluruh fungsi kegiatan kenegaraan yaitu lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur secara langsung oleh UUD 1945 maupun lembaga yang diatur oleh undang-undang merupakan pengertian pemerintah dalam arti
Sempit
Luas
Kaku
Fleksibel
Berikut yang bukan merupakan syarat sahnya ketetapan dari sisi dibuat oleh alat yang berkuasa adalah
Berdasar kompetensi
Terdapat batas waktu
Terdapat batas lingkungan
Berapapun jumlah orang
Berikut yang bukan merupakan contoh dari perbuatan hukum publik bersegi satu adalah
Keputusan pemerintah
Peraturan daerah
Perikatan kerja
Pengangkatan jabatan
Berikut yang bukan merupakan perbuatan hukum menurut Prajudi Atmosudirjo adalah
Legislasi semu
Isi abstrak
Menciptakan hubungan hukum antara penguasa dan masyarakat
Perbuatan sepihak administrator negara yang bersifat individual
Berikut merupakan landasan hukum pembentukan PTUN yaitu
UU Nomor 30 Tahun 2014
Permendagri 86 Tahun 2017
UU Nomor 51 Tahun 2009
Permendagri 18 Tahun 2020
Berikut merupakan perkara yang sering ditindak dalam PTUN kecuali
Kasus waris
Tindak pidana korupsi
Penyalahgunaan kekuasaan pejabat
Pelanggaran AUPB
Sengketa yang muncul di bidang administrasi dan kepegawaian akan ditindak oleh
Peradilan Agama
Peradilan Tinggi Negeri
Peradilan Tata Usaha Negara
Peradilan Militer
Pelanggaran dasar hukum negara bahwa ketentuan hukum tentang Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dilakukan oleh administrator negara akan ditindak oleh
Peradilan Militer
Peradilan Tinggi Negeri
Peradilan Agama
Peradilan Tata Usaha Negara
Berikut merupakan ciri ilmu Hukum Administrasi Negara sebelum abad ke 19 yaitu
Masuk dalam kategori Hukum Tata Negara
Masuk dalam kategori Hukum Pidana
Masuk dalam kategori Hukum Perdata
Masuk dalam kategori Hukum Privat
Hukum yang menjelaskan pembentukan alat-alat perlengkapan negara dan tugasnya yaitu
Hukum Pidana
Hukum Perdata
Hukum Tata Negara
Hukum Administrasi Negara
Berikut yang bukan ruang lingkup HAN menurut Prajudi Atmosudirdjo adalah
Hukum tentang organisasi administrasi negara
Hukum tentang administrasi kepegawaian
Hukum tentang administrasi keuangan
Hukum tentang jual beli
Dani membeli rumah. Surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) ternyata palsu. Dani merasa tertipu dan tidak terima. Kasus tersebut termasuk gambaran
HAN dengan Hukum Pidana
HAN dengan Hukum Perdata
HAN dengan HTN
HAN dengan hukum privat
Dalam hal mengenai kasus pengosongan sebuah rumah, kemudian menjadi sengketa tidak dapat diselesaikan oleh Pengadilan Negeri karena ada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1964. Surat Edaran tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara mengenai sewa menyewa perumahan. Pengosongan itu diselesaikan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perumahan Rakyat sebagai aparat pemerintah yang menyelesaikan masalah berdasar Peraturan Undang-Undang Pokok Perumahan No 6 Tahun 1963. Kasus tersebut merupakan gambaran dari
HAN dengan Hukum Pidana
HAN dengan Hukum Perdata
HAN dengan HTN
HAN dengan hukum publik
Berikut yang merupakan sumber hukum materiil yaitu
Hukum Romawi
Peraturan perundang-undangan
Praktik administrasi negara
Pendapat ahli hukum
Berikut yang bukan merupakan unsur hukum adalah
Perintah
Larangan
Sanksi bagi pelanggar
Fleksibel
Berikut yang bukan merupakan ruang lingkup HAN adalah
Hukum keuangan
Pemilu dan partai politik
Hukum kepegawaian
Administrasi materiil
Berikut yang termasuk dalam hukum tertulis yaitu
Hukum Adat
Hukum kebiasaan
Yurisprudensi
Norma masyarakat
Gagasan negara hukum yang didukung oleh Aristoteles dituangkan dalam buku berjudul…
Nomoi
Politica
The Nichomachean Ethics
De anima
Berikut yang bukan unsur pemerintahan menurut Aristoteles yaitu
Pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum
Pemerintah dilaksanakan menurut hukum berdasar ketentuan
Pemerintah dilaksanakan atas kehendak rakyat
Pemerintah dilaksanakan sekelompok golongan
Berikut yang bukan merupakan prinsip negara hukum menurut J.B.J.M ten Berge yaitu
Pengawasan oleh hakim merdeka
Perlindungan hak asasi
Monopoli pemerintah dalam dagang
Pemerintah terikat hukum
Kegagalan negara legal state yang bertumpu pada dalil the least government is the best government menyebabkan munculnya
Negara kapitalis
Negara kesejahteraan
Negara liberal
Negara adidaya
Jalur penyelesaian secara non litigasi terkait sengketa administrator negara dapat diselesaikan melalui
Ombudsman RI
PTUN
KPK
Pengadilan Tinggi Negeri
Jalur penyelesaian non-litigasi yang pertama dilakukan. Oleh Ombudsman dilakukan dengan jalur…
Mediasi
Peradilan
Ajudikasi
Negosiasi
Ombudsman RI memiliki model eksekusi putusan dengan cara mengumumkan di media massa. Hal tersebut merupakan model
Daya ikat moral
Daya ikat politis
Daya ikat etis
Daya ikat publik
Undang-undang yang menjadi penanda terbatasnya kewenangan Ombudsman hanya pada penanganan laporan yang berupa rekomendasi saja baik melalui mediasi maupun konsiliasi adalah
UU Nomor 28 Tahun 2009
UU Nomor 37 Tahun 2008
UU Nomor 27 Tahun 2008
UU Nomor 25 Tahun 2010
Berikut yang bukan termasuk petugas publik menurut Philipus M. Hadjan adalah
Pegawai Negeri
Hakim dan Jaksa
Pejabat Negara
Pebisnis
Siapa saja yang termasuk Pejabat Negara telah diatur dalam regulasi yaitu
UU Nomor 20/2023
Permendagri 86/2017
UU Nomor 25 Tahun 2009
UU Nomor 25 Tahun 2010
Berikut yang bukan fungsi pegawai ASN adalah
Pelaksana Kebijakan
Perekat dan Pemersatu Bangsa
Dilayani publik
Pelayan Publik
ASN yang diangkat tidak berdasarkan perjanjian kontrak waktu lima tahun disebut dengan
PNS
BUMN
PPPK
Bupati
Berikut merupakan contoh dari norma hukum bersifat umum konkret adalah
Undang-undang
Keputusan tata usaha negara
Rambu lalu lintas
Izin gangguan
Seiring dengan berlakunya UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, istilah beschikking diterjemahkan sebagai
Keputusan
Ketetapan
Wewenang
Aturan
Berikut yang bukan merupakan unsur KTUN adalah
Berdasar peraturan perundangan yang berlaku
Penetapan lisan
Bersifat konkret
Dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara
Menurut P. De Haan, rencana yang memuat rancangan mengenai perkembangan masyarakat yang dituangkan dalam alternatif-alternatif kebijakan tertentu, disebut
Rencana Informatif
Rencana indikatif
Rencana normatif
Rencana incidental
Berikut yang bukan merupakan akibat dari keputusan yang tidak sah adalah
Keputusan dianggap batal sama sekali
Berlakunya putusan dapat digugat
Keputusan boleh dilakukan di keluarga
Dalam penarikan kembali oleh kekuasaan yang berhak mengeluarkan pendapat
Segala sesuatu yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi subjek hukum disebut dengan
Objek hukum
Subjek hukum
Substansi hukum
Regulasi hukum
Berikut yang bukan merupakan subjek hukum HAN yaitu
BUMD
Pegawai Negeri
Jawatan publik
Swasta
Subjek HAN di level daerah yang memiliki fungsi perumusan kebijakan tentang bidang pengawasan berada di institusi
Inspektorat
Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD
Badan perencanaan
Macam pengawasan dalam HAN menurut Paulus E. Lotolung yang dilaksanakan sebelum dikeluarkannya keputusan pemerintah disebut dengan
Kontrol a-priori
Kontrol a-posteriori
Kontrol kemanfaatan
Kontrol hukum
Macam pengawasan dalam HAN menurut Paulus E. Lotolung yang menilai benar tidaknya perbuatan pemerintah dari segi pertimbangan kemanfaatannya disebut dengan
Kontrol a-priori
Kontrol a-posteriori
Kontrol kemanfaatan
Kontrol hukum
Hukuman yang jumlahnya berdasarkan syarat dalam perjanjian yang harus dibayar karena tidak menunaikan, merupakan salah satu macam sanksi yang disebut
Paksaan pemerintah
Penarikan kembali KTUN yang menguntungkan
Pengenaan uang paksa
Remunerasi bulanan
Sanksi yang diberikan semata0mata ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang disebut dengan sanksi
Punitif
Regresif
Reparatoir
Represif
