NEW
Font size
WorksheetsSoal Latihan 1 PPKn kelas 12 (2526)
Total questions: 20
Worksheet time: 15mins
Apa peran utama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam bidang politik?
Menjalankan undang-undang
Mengawasi jalannya pemerintahan
Membuat dan mengesahkan undang-undang
Menyelesaikan sengketa hukum
Menyusun kebijakan luar negeri
Lembaga negara yang bertugas untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari adalah
Mahkamah Agung
Komisi Pemilihan Umum
Presiden dan Pemerintah
Dewan Perwakilan Rakyat
Mahkamah Konstitusi
Lembaga negara yang berperan untuk mengawasi kebijakan pemerintah agar tidak bertentangan dengan konstitusi adalah
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Badan Pemeriksa Keuangan
Komisi Pemilihan Umum
Lembaga yang memiliki tugas untuk mengawasi penggunaan anggaran negara adalah
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Dewan Perwakilan Rakyat
Badan Pemeriksa Keuangan
Mahkamah Agung
Komisi Pemilihan Umum
Penyelenggaraan pemilihan umum yang adil dan transparan di Indonesia dilakukan oleh
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Dewan Perwakilan Rakyat
Mahkamah konstitusi
Mahkamah Agung
Komisi Pemilihan Umum
Lembaga negara yang bertugas untuk melaksanakan keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi adalah
Komisi Pemilihan Umum
Mahkamah Agung
Presiden dan Pemerintah
Badan Pemeriksa Keuangan
Dewan Perwakilan Rakyat
Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk membahas dan mengesahkan anggaran negara adalah
Dewan Perwakilan Rakyat
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Komisi Pemilihan Umum
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia adalah
Mahkamah Agung
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Badan Pemeriksa Keuangan
Dewan Perwakilan Rakyat
Komisi Pemilihan Umum
Dalam sistem politik Indonesia, siapa yang memiliki kewenangan untuk mengangkat pejabat negara?
Mahkamah Agung
Presiden
Komisi Pemilihan Umum
Dewan Perwakilan Rakyat
Mahkamah Konstitusi
Lembaga negara yang bertugas menguji apakah undang-undang sesuai dengan konstitusi adalah
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Rakyat
Komisi Pemilihan Umum
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Lembaga negara yang berfungsi untuk mengesahkan pemilihan umum adalah
Mahkamah Agung
Komisi Pemilihan Umum
Dewan Perwakilan Rakyat
Badan Pemeriksa Keuangan
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Yang menjadi tanggung jawab utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah
Mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah
Menyusun anggaran negara
Mengelola pemilu
Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
Menyusun undang-undang
Lembaga negara yang memiliki tugas untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah
Mahkamah Agung
Dewan Perwakilan Rakyat
Komisi Pemilihan Umum
Mahkamah Konstitusi
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Peran lembaga negara yang menyelenggarakan pemilu secara adil dan jujur adalah
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Rakyat
Komisi Pemilihan Umum
Mahkamah Agung
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Lembaga negara yang memiliki peran penting dalam menjaga hak asasi manusia adalah
Mahkamah Agung
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Dewan Perwakilan Rakyat
Mahkamah Konstitusi
Komisi Pemilihan Umum
. Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa hasil pemilu adalah
Komisi Pemilihan Umum
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Rakyat
Mahkamah Agung
Badan Pemeriksa Keuangan
Lembaga negara yang memegang peran penting dalam pemerintahan adalah
Dewan Perwakilan Rakyat
Presiden
Mahkamah Agung
Komisi Pemilihan Umum
Badan Pemeriksa Keuangan
Lembaga yang bertugas untuk menjaga stabilitas politik negara melalui pembuatan dan pengesahan undang-undang adalah
Dewan Perwakilan Rakyat
Mahkamah Konstitusi
Komisi Pemilihan Umum
Mahkamah Agung
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk memberikan nasihat hukum kepada Presiden adalah:
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Rakyat
Komisi Pemilihan Umum
Mahkamah Agung
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Lembaga negara yang berfungsi untuk mengawasi kebijakan pemerintah agar sesuai dengan prinsip demokrasi adalah
Komisi Pemilihan Umum
Dewan Perwakilan Rakyat
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Mahkamah Konstitusi
Badan Pemeriksa Keuangan
