wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

8. Quiz Pancasila Bab 3

Total questions: 50

Worksheet time: 25mins

Name
Class
Date
1.

Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam ...

a)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
b)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
c)
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018
d)
Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2020
2.

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, dasar hukum tertinggi di Indonesia adalah ...

a)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b)
Undang-Undang No. 10 Tahun 2004
c)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1965
d)
Undang-Undang No. 1 Tahun 2000
3.

Urutan peraturan perundang-undangan yang benar adalah ...

a)
1. Peraturan Daerah 2. Peraturan Presiden 3. Peraturan Pemerintah 4. Undang-Undang 5. Undang-Undang Dasar
b)
1. Undang-Undang Dasar 2. Undang-Undang 3. Peraturan Pemerintah 4. Peraturan Presiden 5. Peraturan Daerah
c)
1. Peraturan Presiden 2. Undang-Undang 3. Peraturan Daerah 4. Peraturan Pemerintah 5. Undang-Undang Dasar
d)
1. Peraturan Pemerintah 2. Peraturan Daerah 3. Undang-Undang 4. Undang-Undang Dasar 5. Peraturan Presiden
4.

Peraturan yang dibuat oleh DPR dan disahkan oleh Presiden disebut ...

a)
Undang-Undang
b)
Rancangan Undang-Undang
c)

Peraturan Presiden

d)
Peraturan Daerah
5.

Peraturan daerah yang berlaku di tingkat provinsi dibuat oleh ...

a)

DPR RI dan Presiden

b)

DPRD Provinsi dan Gubernur

c)

DPRD Kabupaten dan Bupati

d)

Presiden dan Menteri Dalam Negeri

6.

Peraturan Pemerintah digunakan untuk ...

a)

Menyelesaikan konflik antar wilayah

b)

Mengatur hukum dasar negara

c)

Mengatur keuangan negara

d)

Menjalankan undang-undang secara teknis

7.

Peraturan Presiden dikeluarkan oleh ...

a)

DPR

b)

MPR

c)

Presiden

d)
Mahkamah Agung
8.

Siapakah yang berwenang membuat peraturan daerah tingkat kabupaten/kota?

a)

DPR RI dan Presiden

b)

DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Wali Kota

c)

Gubernur dan DPRD Provinsi

d)

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

9.

Amendemen UUD 1945 dilakukan oleh ...

a)

Presiden

b)

DPR

c)

MPR

d)

Mahkamah Konstitusi

10.

Di dalam tata urutan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan sebagai ...

a)

Peraturan pelaksana

b)

Hukum tertinggi

c)

Instruksi presiden

d)

Peraturan daerah

11.

Apa yang menjadi dasar hukum dibuatnya Peraturan Pemerintah?

a)

UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2

b)

Undang-Undang yang sudah disahkan

c)

Ketetapan MPR

d)

Peraturan Presiden

12.

Peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden untuk keadaan darurat disebut ...

a)

Undang-Undang

b)

Perppu

c)

Peraturan Daerah

d)

Peraturan Menteri

13.

Dalam tata urutan perundang-undangan, Peraturan Daerah disusun berdasarkan ...

a)

UUD 1945

b)

Peraturan Menteri

c)

Undang-Undang

d)

Keputusan Presiden

14.

Peraturan Daerah tingkat kota wajib disahkan oleh ...

a)

Walikota

b)

Gubernur

c)

Presiden

d)

DPRD Kota

15.

Apa peran MPR dalam amendemen UUD 1945?

a)

Menetapkan undang-undang

b)

Menyusun peraturan pemerintah

c)

Membahas dan mengesahkan amendemen UUD 1945

d)

Memberi arahan kepada presiden

16.

Apa yang dimaksud dengan delegated legislation dalam tata hukum Indonesia?

a)

Peraturan yang dibuat oleh DPR

b)

Peraturan yang diberi kewenangan oleh undang-undang

c)

Peraturan yang hanya berlaku di daerah tertentu

d)

Peraturan yang dibuat oleh presiden

17.

Peraturan yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah disebut ...

a)

Peraturan Pemerintah

b)

Peraturan Presiden

c)

Undang-Undang Otonomi Daerah

d)

Peraturan Daerah

18.

Apa yang menjadi landasan hukum bagi penyusunan peraturan daerah?

a)

Peraturan Presiden

b)

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

c)

Ketetapan MPR

d)

Instruksi Menteri

19.

Dalam keadaan mendesak, presiden dapat mengeluarkan ...

a)

Peraturan Daerah

b)

Ketetapan MPR

c)

Perppu

d)

Peraturan Presiden

20.

Yang memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan UUD 1945 adalah ...

a)
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
b)
Mahkamah Konstitusi (MK)
c)
Presiden Republik Indonesia
d)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
21.

Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri dinamakan ...

a)
Peraturan Daerah
b)
Peraturan Pemerintah
c)
Peraturan Umum
d)
Peraturan Menteri
22.

UUD 1945 pertama kali disahkan pada tanggal ...

a)
17 Agustus 1945
b)
19 Agustus 1945
c)
1 September 1945
d)
18 Agustus 1945
23.

UUD 1945 pertama kali disahkan oleh ...

a)
MPR
b)
PPKI
c)
DPR
d)

BPUPKI

24.

Apa fungsi utama dari peraturan perundang-undangan?

a)

Sebagai pelengkap hukum adat

b)

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan

c)

Sebagai penghias kebijakan pemerintah

d)

Sebagai landasan politik

25.

Indonesia merupakan negara hukum. Hal tersebut diatur dalam ...

a)

UU no. 12 Tahun 2011

b)

UUD 1945 pasal 28E ayat (3)

c)

UUD 1945 pasal 1 ayat (3)

d)

TAP MPR no. XI Tahun 1998

26.

Apakah yang dimaksud dengan negara hukum?

a)
Negara hukum adalah sistem pemerintahan yang mengabaikan hak asasi manusia.
b)
Negara hukum adalah negara yang tidak memiliki undang-undang.
c)
Negara hukum adalah sistem yang mengutamakan kekuasaan pemerintah.
d)

Negara hukum adalah sistem pemerintahan yang mengutamakan supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

27.

Terdapat dua golongan aturan, yaitu ...

a)

Otentik dan Jadul

b)

Superior dan Otentik

c)

Otentik dan Inferior

d)

Superior dan Inferior

28.

Aturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi disebut ...

a)

Otentik

b)

Jadul

c)

Superior

d)

Inferior

29.

Aturan yang memiliki kedudukan lebih rendah disebut ...

a)

Otentik

b)

Jadul

c)

Superior

d)

Inferior

30.

UUD NRI 1945 sudah mengalami amendemen sebanyak ...

a)

1x

b)

2x

c)

3x

d)

4x

31.

Perhatikan pernyataan berikut!

  1. 1. pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat diubah;

  2. 2. bentuk negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

  3. 3. menegaskan sistem pemerintahan presidensial; penjelasan hal-hal normatif (hukum) yang akan dimasukkan ke dalam pasal- pasal;

  4. 4. melakukan perubahan dengan cara adendum yang artinya melakukan penambahan pasal tanpa menghilangkan pasal sebelumnya;

  5. 5. perubahan yang dilakukan tidak harus sesuai dengan yang terjadi di lokasi.

Pernyataan yang benar mengenai kesepakatan mendasar yang dipertahankan ketika melakukan amendemen UUD NRI 1945 yaitu pada nomor ...

a)

1,2,3, dan 5

b)

2,3,4, dan 5

c)

1,3,4, dan 5

d)

1,2,3, dan 4

32.

Apa kedudukan Pancasila dalam tata hukum Indonesia?

a)

Hukum tertinggi

b)

Sumber dari segala sumber hukum

c)

Peraturan pelaksana undang-undang

d)

Peraturan pemerintah

33.

Apa yang dimaksud dengan hierarki peraturan perundang-undangan?

a)

Susunan tingkatan peraturan perundang-undangan berdasarkan kedudukannya

b)

Urutan peraturan daerah menurut wilayah

c)

Pengelompokan undang-undang berdasarkan temanya

d)

Penetapan hukum internasional di Indonesia

34.

Peraturan daerah yang disahkan tanpa persetujuan DPRD akan ...

a)

Berlaku secara otomatis

b)

Ditinjau ulang oleh presiden

c)

Tidak sah dan batal demi hukum

d)

Tetap berlaku jika disetujui gubernur

35.

Jika ada undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka yang berwenang membatalkan adalah ...

a)

DPR

b)

Mahkamah Konstitusi

c)

Presiden

d)

Mahkamah Agung

36.

Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah?

a)

Wewenang daerah untuk mengelola sumber daya nasional

b)

Kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri

c)

Kebijakan pusat untuk mengelola keuangan daerah

d)

Pembagian wilayah administratif oleh presiden

37.

Ketetapan MPR (Tap MPR) memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan dengan ...

a)

Undang-Undang

b)

UUD 1945

c)

Peraturan Presiden

d)

Peraturan Pemerintah

38.

Kedudukan Peraturan Daerah Provinsi lebih tinggi dibandingkan ...

a)

Undang-Undang

b)

Peraturan Pemerintah

c)

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

d)

Peraturan Presiden

39.

Apa perbedaan antara Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah?

a)

Peraturan Presiden lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah

b)

Peraturan Presiden dibuat oleh DPR, Peraturan Pemerintah dibuat oleh Presiden

c)

Peraturan Pemerintah untuk pelaksanaan UU, Peraturan Presiden untuk kebijakan khusus presiden

d)

Peraturan Pemerintah hanya berlaku di daerah

40.

Yang dimaksud dengan "lex superior derogat legi inferiori" adalah ...

a)

Hukum yang lebih khusus mengesampingkan hukum yang lebih umum

b)

Hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi

c)

Hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum yang lama

d)

Hukum yang lama tetap berlaku jika tidak ada hukum baru

41.

Dalam hierarki perundang-undangan, Undang-Undang harus mengikuti pedoman ...

a)

Peraturan Presiden

b)

UUD 1945

c)

Peraturan Pemerintah

d)

Peraturan Menteri

42.

Apa fungsi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)?

a)

Sebagai pengganti Undang-Undang dalam keadaan mendesak

b)

Sebagai pengatur otonomi daerah

c)

Sebagai pelengkap Peraturan Daerah

d)

Sebagai pengganti Keputusan Presiden

43.

Prinsip "lex specialis derogat legi generali" dalam hierarki perundang-undangan berarti ...

a)

Hukum yang lebih baru menggantikan hukum yang lama

b)

Hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi

c)

Hukum yang lebih khusus mengesampingkan hukum yang lebih umum

d)

Hukum yang dibuat pusat lebih kuat daripada daerah

44.

Prinsip "lex posterior derogat legi priori" berarti ...

a)

Peraturan yang lebih lama tetap berlaku meski ada peraturan baru

b)

Peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lama

c)

Peraturan yang lebih umum mengesampingkan peraturan yang lebih khusus

d)

Peraturan pusat lebih tinggi dari peraturan daerah

45.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum diatur dalam ...

a)

Pembukaan UUD 1945

b)

Pasal 1 UUD 1945

c)

Ketetapan MPR No. XX/MPR/1966

d)

Penjelasan UUD 1945

46.

Siapa yang berwenang membuat peraturan pelaksanaan undang-undang di tingkat pusat?

a)

DPR

b)

Presiden

c)

MPR

d)

Gubernur

47.

Undang-Undang disahkan oleh presiden setelah dibahas bersama ...

a)

Mahkamah Konstitusi

b)

DPR

c)

MPR

d)

DPRD

48.

Tugas utama Mahkamah Konstitusi dalam kaitannya dengan undang-undang adalah ...

a)

Membahas rancangan undang-undang

b)

Membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945

c)

Menyusun undang-undang baru

d)

Menentukan anggaran hukum

49.

Peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang adalah ...

a)

UUD 1945

b)

Peraturan Pemerintah

c)

Ketetapan MPR

d)

Dekrit Presiden

50.

Jika ada peraturan yang bertentangan dengan UUD 1945, maka peraturan tersebut ...

a)

Tetap berlaku

b)

Dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi

c)

Disesuaikan oleh DPR

d)

Diubah oleh Presiden

Similar Resources on Wayground

PENTAKSIRAN RBT TING 2

50 questions

PENTAKSIRAN RBT TING 2

quiz

Worksheet

•

1st - 12th Grade

SENI BUDAYA KELAS 8

51 questions

SENI BUDAYA KELAS 8

quiz

Worksheet

•

8th Grade - University

QUIZZ PKK - Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

50 questions

QUIZZ PKK - Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

quiz

Worksheet

•

KG - Professional Dev...

UH Karya Fiksi

50 questions

UH Karya Fiksi

quiz

Worksheet

•

8th Grade

PAS PKn Kelas 7 Semester 1

50 questions

PAS PKn Kelas 7 Semester 1

quiz

Worksheet

•

7th Grade - University

Latihan UP

50 questions

Latihan UP

quiz

Worksheet

•

1st - 10th Grade

PH-1 PPKn Kelas 8

50 questions

PH-1 PPKn Kelas 8

quiz

Worksheet

•

8th Grade

Norma, Hak, dan Kewajiban Kelas 6

45 questions

Norma, Hak, dan Kewajiban Kelas 6

quiz

Worksheet

•

6th Grade - University