Mendapatkan pendidikan tanpa biaya

Mengabaikan hukum

Menolak untuk membayar pajak

Mematuhi hukum, membayar pajak, mengikuti pendidikan, dan berpartisipasi dalam pertahanan negara.

Sistem pemerintahan di Indonesia adalah republik presidensial.

Sistem pemerintahan di Indonesia adalah monarki konstitusional.

Sistem pemerintahan di Indonesia adalah oligarki.

Sistem pemerintahan di Indonesia adalah federasi.

Warga negara sebaiknya tidak terlibat dalam diskusi publik.

Warga negara tidak memiliki hak untuk mengawasi kebijakan pemerintah.

Warga negara berperan aktif dalam pemilihan, pengawasan, dan partisipasi dalam kebijakan publik.

Warga negara hanya perlu memilih pemimpin setiap lima tahun.

Sumpah Pemuda

UUD 1945

Bhinneka Tunggal Ika

Pancasila, Bendera Merah Putih, Lagu Kebangsaan 'Indonesia Raya'

Identitas nasional hanya ditentukan oleh faktor ekonomi.

Kebudayaan hanya berfungsi sebagai hiburan tanpa dampak sosial.

Kebudayaan mempengaruhi identitas nasional dengan membentuk nilai, tradisi, dan praktik yang menciptakan rasa kebersamaan dan keunikan suatu bangsa.

Kebudayaan tidak memiliki pengaruh terhadap identitas nasional.

Isu kewarganegaraan global tidak melibatkan tanggung jawab individu.

Isu kewarganegaraan global hanya berlaku di satu negara.

Isu kewarganegaraan global adalah tantangan dan tanggung jawab individu dalam konteks global.

Isu kewarganegaraan global adalah tentang peraturan hukum nasional.

Hak untuk memiliki harta benda tanpa batas

Hak untuk memilih pemimpin tanpa syarat

Hak untuk mengabaikan hukum

Hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, pendidikan, perlindungan hukum, dan non-diskriminasi.

Pemilihan umum, pengajuan aspirasi, keterlibatan dalam organisasi masyarakat, partisipasi dalam forum diskusi publik.

Membaca berita di media sosial

Menjadi anggota partai politik

Mengikuti kursus online

Pendidikan kewarganegaraan hanya mengajarkan sejarah negara.

Pendidikan kewarganegaraan tidak berpengaruh pada kesadaran masyarakat.

Pendidikan kewarganegaraan membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban, serta berkontribusi pada masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab.

Pendidikan kewarganegaraan hanya penting untuk siswa di sekolah.

Demokrasi Pancasila tidak memiliki dasar hukum.

Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan otoriter.

Demokrasi Pancasila hanya berlaku di Jakarta.

Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila.

Kesamaan budaya

Stabilitas politik

Perbedaan budaya, ketidakadilan sosial, konflik politik, dan masalah lingkungan.

Keadilan sosial

Warga negara dapat berkontribusi melalui partisipasi aktif dalam masyarakat, pendidikan, dan ekonomi.

Hanya mengikuti berita tanpa tindakan

Dengan tidak peduli terhadap lingkungan

Menunggu pemerintah untuk bertindak saja

Media tidak memiliki pengaruh dalam proses pemilihan.

Media mendukung demokrasi dengan menyediakan informasi, mengawasi kekuasaan, dan memfasilitasi diskusi publik.

Media hanya menyebarkan berita tanpa analisis.

Media hanya berfungsi sebagai alat propaganda.

Kemandirian Ekonomi untuk Semua Warga

Pendidikan untuk Semua Tanpa Diskriminasi

Kebebasan Berpendapat Tanpa Batas

Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia