Menjaga privasi individu dan mencegah penyalahgunaan data

Meningkatkan penjualan produk digital

Mempermudah akses informasi publik

Meningkatkan efisiensi administrasi pemerintah

Hak untuk memperbaiki data pribadi yang tidak akurat

Hak untuk mengakses data tanpa izin

Hak untuk mengubah data yang sah

Hak untuk menyimpan data tanpa pembaruan

Malware yang mengenkripsi data dan meminta tebusan untuk dekripsi

Program antivirus yang melindungi data

Aplikasi untuk mengelola data pribadi

Software yang mengoptimalkan kecepatan internet

Karena dapat mencegah penyalahgunaan data untuk tindakan kriminal

Karena dapat meningkatkan kecepatan internet

Karena dapat mengurangi biaya operasional

Karena data pribadi tidak perlu dilindungi

Hukuman penjara hingga beberapa tahun

Pemberian penghargaan

Pengurangan tarif pajak

Subsidi dari pemerintah

Dengan menerapkan enkripsi, verifikasi, dan sistem pengamanan yang ketat

Dengan mengurangi jumlah data yang disimpan

Dengan membuka akses data secara bebas

Dengan menghapus data secara rutin

Karena data pribadi dikumpulkan dalam skala besar dan rawan penyalahgunaan

Karena teknologi digital selalu aman

Karena tidak ada risiko dalam penggunaan data

Karena data pribadi tidak memiliki nilai ekonomi

Mengatur informasi dan transaksi elektronik serta mendukung keamanan digital

Mengatur tarif pajak digital

Mengelola distribusi produk digital

Mengoptimalkan jaringan komunikasi

Informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang secara langsung maupun tidak langsung

Informasi yang bersifat umum dan tersedia untuk publik

Data statistik yang tidak berkaitan dengan identitas individu

Informasi yang hanya digunakan untuk kepentingan perusahaan

Data dapat digunakan untuk pencurian identitas dan tindakan kriminal lainnya

Data akan menjadi lebih akurat

Data pribadi tidak memiliki risiko penyalahgunaan

Data hanya akan tersimpan secara aman tanpa risiko

Hak Akses, Hak Koreksi, Hak Hapus, dan Hak Batasi Pengolahan

Hak Publikasi dan Hak Distribusi

Hak Penggandaan dan Hak Komersial

Hak Penghapusan total dan Hak Modifikasi tanpa batas

Hak untuk mengetahui data pribadi yang dikumpulkan

Hak untuk mengubah data pribadi orang lain

Hak untuk menyebarkan data pribadi secara luas

Hak untuk menghapus data pribadi pihak ketiga

Hak untuk menghapus data pribadi yang tidak diinginkan atau tidak akurat

Hak untuk menduplikasi data pribadi

Hak untuk mendistribusikan data pribadi secara bebas

Hak untuk menyimpan data pribadi selamanya

Hak untuk membatasi penggunaan data pribadi dalam kondisi tertentu

Hak untuk mengubah data pribadi secara massal

Hak untuk menghapus data tanpa alasan

Hak untuk mengakses data pribadi pihak ketiga

Menerapkan langkah–langkah keamanan, transparansi, dan akuntabilitas

Mengedarkan data ke pihak ketiga

Menyimpan data tanpa pengamanan

Mengubah data sesuai keinginan pribadi

Agar pemilik data mengetahui cara penggunaan data mereka

Agar data dapat dimanipulasi dengan mudah

Agar pengelola data tidak perlu bertanggung jawab

Agar data tidak perlu diperiksa

Pengelola data bertanggung jawab atas penggunaan data pribadi dan wajib menindaklanjuti pelanggaran

Pengelola data bebas dari tanggung jawab

Hanya pemilik data yang bertanggung jawab

Tidak ada mekanisme pertanggungjawaban

5 tahun

2 tahun

10 tahun

1 tahun

Hingga Rp 6 miliar

Rp 1 miliar

Rp 500 juta

Rp 10 miliar

Teguran, penghentian sebagian atau seluruh aktivitas, hingga pencabutan izin usaha

Pemberian bonus

Peningkatan kuota data

Penghargaan inovasi

Karena dapat menyebabkan kerugian finansial dan meningkatkan risiko penyalahgunaan data

Karena meningkatkan efisiensi layanan

Karena mempercepat proses transaksi

Karena data di sektor finansial selalu aman

Merugikan konsumen dan melanggar privasi

Meningkatkan pendapatan perusahaan

Menambah basis data konsumen

Meningkatkan inovasi teknologi

Dengan mengakibatkan pelanggaran privasi dan manipulasi informasi

Dengan meningkatkan interaksi sosial

Dengan mengoptimalkan fitur keamanan

Dengan mempercepat akses data

Untuk mencegah pengelolaan data yang buruk dan mengurangi risiko penipuan

Untuk meningkatkan volume transaksi

Untuk mendukung

Untuk mencegah pengelolaan data yang buruk dan mengurangi risiko penipuan

Untuk meningkatkan volume transaksi

Untuk mendukung ekspansi pasar internasional

Untuk mengoptimalkan distribusi produk

Karena berdampak pada privasi warga negara dan membuka peluang penyalahgunaan data

Karena meningkatkan transparansi pemerintahan

Karena mempercepat pelayanan publik

Karena data pemerintah selalu bersifat publik

Perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak sistem komputer

Program untuk meningkatkan kinerja komputer

Aplikasi edukasi tentang keamanan data

Software pengoptimal kinerja jaringan

Program berbahaya yang menyamar sebagai perangkat lunak sah untuk mengakses sistem secara diam–diam

Alat untuk meningkatkan keamanan jaringan

Software untuk pemulihan data

Aplikasi untuk pendidikan keamanan

Indonesia mengikuti model GDPR dengan penyesuaian lokal terkait sanksi dan implementasi

Indonesia tidak memiliki regulasi perlindungan data

Indonesia menggunakan standar internasional tanpa modifikasi

Indonesia mengutamakan kepentingan komersial tanpa perlindungan data

Untuk menghormati privasi individu dan mencegah penyalahgunaan data

Untuk meningkatkan aktivitas pemasaran

Untuk mempercepat proses bisnis

Untuk mengurangi penggunaan teknologi digital

Nama dan alamat lengkap

Informasi produk yang dijual

Statistik penjualan perusahaan

Data cuaca harian

Meningkatnya kejahatan siber dan pencurian identitas

Penurunan efisiensi operasional

Peningkatan kecepatan internet

Penurunan penggunaan data

Undang–undang yang mengatur pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi

Undang–undang yang mengatur perdagangan internasional

Peraturan untuk peningkatan efisiensi jaringan

Kebijakan untuk mendukung pemasaran digital

Keduanya mengatur perlindungan data pribadi dengan sanksi yang jelas namun memiliki perbedaan implementasi

GDPR lebih longgar daripada UU PDP

UU PDP hanya berlaku untuk sektor pemerintahan

GDPR tidak memiliki sanksi administratif