Mengembangkan sistem parlementer

Melaksanakan Demokrasi Liberal

Menjalankan UUD 1945 secara murni dan konsekuen

Memperkuat partai politik

Menghapus sistem ekonomi Pancasila

1965

1971

1977

1982

1987

2 partai

3 partai

4 partai

5 partai

6 partai

Sosial dan budaya

Politik dan ekonomi

Militer dan politik

Pendidikan dan agama

Olahraga dan pariwisata

Rakyat secara langsung

DPR

MPR

DPA

Mahkamah Agung

Kemenangan Golkar dalam pemilu 1997

Krisis ekonomi 1997-1998

Penyederhanaan partai politik

Keberhasilan pembangunan nasional

Penghapusan sistem Dwi Fungsi ABRI

Dipilih secara demokratis oleh rakyat

Mendapat dukungan penuh dari ABRI dan PNS

Menggunakan sistem multipartai terbuka

Tidak ada pesaing dalam pemilu

Menjalankan politik luar negeri bebas aktif

Pelaksanaan sistem multipartai

Penutupan media yang kritis terhadap pemerintah

Pembentukan organisasi buruh independen

Penghapusan peran militer dalam pemerintahan

Pembentukan kabinet koalisi

Buruh pabrik

Mahasiswa dan aktivis

Pejabat militer

Anggota DPR

Pengusaha nasional

Buruh pabrik

Mahasiswa dan aktivis

Pejabat militer

Anggota DPR

Pengusaha nasional

Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)

Rencana Delapan Tahun

Rencana Marshall

Pembangunan Semesta Berencana

Pembangunan Jangka Panjang

Mempercepat industrialisasi dengan mengabaikan sektor pertanian

Meningkatkan ketergantungan pada bantuan asing

Mencapai swasembada pangan dan menstabilkan ekonomi

Mengurangi investasi dalam sektor infrastruktur

Menghapus sistem perdagangan bebas

Devaluasi rupiah

Menekan jumlah ekspor

Meningkatkan subsidi secara besar-besaran

Menutup pasar dari investasi asing

Mencetak uang dalam jumlah besar

Jagung

Kedelai

Padi

Kopi

Kelapa sawit

Kesenjangan ekonomi semakin besar

Korupsi semakin meluas

Ketergantungan terhadap utang luar negeri meningkat

Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia

Dominasi kelompok tertentu dalam sektor ekonomi

BPK

IMF

IGGI

WTO

ASEAN

Ketidakmampuan Indonesia mengembangkan industri

Keberhasilan Indonesia dalam membayar utang luar negeri

Krisis moneter Asia 1997 yang menyebabkan anjloknya nilai rupiah

Berkurangnya produksi minyak dan gas bumi

Kebijakan ekonomi yang terlalu mandiri tanpa melibatkan asing

Berkurangnya jumlah pengangguran hingga nol persen

Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia

Peningkatan angka kemiskinan secara drastis

Keberhasilan program sw

Berkurangnya jumlah pengangguran hingga nol persen

Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia

Peningkatan angka kemiskinan secara drastis

Keberhasilan program swasembada pangan

Ketidaktergantungan terhadap utang luar negeri

Meningkatkan jumlah tenaga kerja di perkotaan

Mendorong pertumbuhan industri di pulau Jawa

Mengurangi kepadatan penduduk di Jawa dan mendistribusikan penduduk ke luar Jawa

Memindahkan masyarakat dari kota ke desa

Mengurangi sektor pertanian dan meningkatkan sektor industri

Mengurangi investasi asing untuk memperkuat ekonomi dalam negeri

Meningkatkan peran pemerintah dalam seluruh sektor ekonomi

Mengedepankan ekonomi pasar dengan tetap mempertahankan stabilitas politik

Memperbanyak pencetakan uang untuk menekan inflasi

Meningkatkan proteksi terhadap produk dalam negeri dengan menutup pasar global

Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)

Pelita (Pembangunan Lima Tahun)

Rencana Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi

Pemberlakuan Otonomi Daerah

Swasembada Pangan

Demokrasi Parlementer

Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Pancasila

Demokrasi Liberal

Demokrasi Rakyat

Bank Indonesia

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Kementerian Koperasi dan UKM

Peningkatan produksi minyak bumi secara signifikan

Keberhasilan program swasembada pangan

Penghapusan utang luar negeri

Peningkatan daya beli masyarakat tanpa inflasi

Penghapusan ketimpangan ekonomi antarwilayah

Partai Komunis Indonesia (PKI)

Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar)

Partai Nasional Indonesia (PNI)

Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)

Rendahnya ekspor minyak dan gas bumi

Gagalnya program Pelita VI

Krisis moneter Asia tahun 1997

Ketergantungan terhadap produk impor

Penurunan produksi pertanian

Sentralisasi kekuasaan

Dominasi militer dalam pemerintahan

Kebebasan pers yang luas

Pemilu yang dikontrol pemerintah

Pembatasan peran oposisi

Devaluasi mata uang rupiah dan penghapusan subsidi

Penerapan sistem ekonomi liberal dan deregulasi perdagangan

Pemberlakuan kebijakan ekonomi etatisme untuk menstabilkan harga

Pembentukan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mengontrol harga pangan

Peningkatan pencetakan uang untuk meningkatkan daya beli masyarakat

Memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk membentuk partai politik baru

Mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan politik

Mengembangkan sistem politik yang otoriter dengan dominasi militer

Memberikan kebebasan pers tanpa ada intervensi pemerintah

Membatasi masa jabatan presiden hanya dua periode

Keberhasilan dalam membangun sektor industri yang berbasis ekspor

Pinjaman luar negeri yang digunakan secara efektif untuk pembangunan

Privatisasi perusahaan negara untuk menarik investasi asing

Pengurangan ketergantungan terhadap produk impor

Meningkatnya tekanan dari negara-negara asing untuk mengganti pemerintahan

Gerakan reformasi yang didukung oleh mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat

Kegagalan pemerintah dalam menjaga stabilitas politik akibat konflik internal

Keterlibatan Soeharto dalam kasus korupsi yang terungkap secara internasional

Intervensi militer asing yang mendesak pemerintahan Soeharto untuk mundur

Tingginya ketimpangan sosial dan ekonomi antara kota dan desa

Menurunnya angka pertumbuhan ekonomi akibat investasi asing yang minim

Melemahnya peran pemerintah dalam mengendalikan sektor industri

Kemandirian ekonomi nasional yang menghambat pertumbuhan investasi

Inflasi yang terus meningkat akibat kebijakan moneter yang tidak terkendali

Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani

Mengurangi ketergantungan terhadap bantuan luar negeri

Meningkatkan sektor industri dengan sistem ekonomi yang tertutup

Menyusun strategi pembangunan ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan

Menghapuskan sistem ekonomi kapitalis dan menggantinya dengan sistem sosialisme

Ketidakpuasan masyarakat terhadap dominasi modal asing, khususnya Jepang

Konflik internal dalam pemerintahan akibat kebijakan ekonomi liberal

Demonstrasi mahasiswa yang menuntut reformasi politik dan ekonomi

Pemutusan hubungan diplomatik dengan negara-negara Barat

Upaya kudeta yang dilakukan oleh kelompok militer terhadap pemerintahan Soeharto

1995

1998

2000

2004

2014

Soeharto

Megawati Soekarnoputri

B.J. Habibie

Abdurrahman Wahid

Susilo Bambang Yudhoyono

Nasionalisasi semua perusahaan asing

Penerapan sistem ekonomi komunis

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal

Menutup akses investasi asing

Pembekuan perbankan nasional

Perang saudara

Invasi negara asing

Krisis moneter Asia

Bencana alam besar

Pemberontakan daerah

DPR-RI

MPR Sementara

BPUPKI

Komite Nasional Indonesia

Majelis Rakyat Indonesia

Presiden dipilih langsung oleh rakyat

Diterapkannya sistem pemerintahan militer

Peniadaan pemilu

Pembatasan kebebasan pers

Kembalinya sistem otoriter

DPR

MPR

DPA (Dewan Pertimbangan Agung)

Mahkamah Konstitusi

Komnas HAM

Pemekaran wilayah secara besar-besaran

Kembalinya sistem monarki

Penghapusan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme)

Pembubaran TNI

Penghapusan sistem pemilu

UUD 1945

UU Perpajakan

UU Perbankan

UU Agraria

UU Kesehatan

DPR

KPK

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

Mahkamah Konstitusi

Komnas HAM

1998

1999

2004

2009

2014

1998

1999

2004

2009

2014

UU No. 40 Tahun 1999

Keputusan Presiden

Peraturan Daerah

Instruksi Menteri

Dekrit Presiden

Golkar

PDI Perjuangan

Partai Komunis Indonesia

Partai Demokrat

Partai Masyumi

UU No. 22 Tahun 1999

UU No. 32 Tahun 2004

UU No. 45 Tahun 2000

UU No. 3 Tahun 2005

UU No. 15 Tahun 2010

Pemulihan ekonomi secara cepat

Krisis ekonomi berkepanjangan

Liberalisasi ekonomi dan investasi asing

Nasionalisasi perusahaan swasta

Pembatasan perdagangan internasional

Keinginan untuk kembali ke sistem kerajaan

Krisis ekonomi dan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Orde Baru

Keinginan masyarakat untuk mempertahankan kepemimpinan Presiden Soeharto

Munculnya pengaruh asing yang ingin menguasai Indonesia

Keinginan untuk membangun sistem pemerintahan yang tertutup

Soeharto

Megawati Soekarnoputri

B.J. Habibie

Abdurrahman Wahid

Susilo Bambang Yudhoyono

Nasionalisasi perusahaan asing

Pemberlakuan sistem ekonomi tertutup

Meminta bantuan IMF dan melakukan restrukturisasi utang

Membubarkan semua bank swasta

Meningkatkan ketergantungan pada utang luar negeri

Pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat

Pembentukan negara federal

Kembalinya sistem pemerintahan monarki

Pembatasan kebebasan pers

Dibatalkannya pemilu sebagai mekanisme pemilihan pemimpin

Memperkuat kekuasaan eksekutif tanpa batas

Menghapus sistem peradilan di Indonesia

Meningkatkan transparansi, supremasi hukum, dan pemberantasan korupsi

Mengembalikan sistem hukum ke zaman kolonial

Memperbolehkan korupsi asalkan tidak berlebihan

Menutup akses pasar bagi investor asing

Menjalin kerja sama dengan IMF dan menerapkan program reformasi ekonomi

Nasionalisasi seluruh perusahaan swasta

Menghapus sistem ekonomi pasar bebas

Mengurangi peran sektor swasta dalam perekonomian

Pembatasan kebebasan pers dan media

Pemberlakuan kembali sistem pemerintahan terpusat

Liberalisasi politik dengan munculnya banyak partai politik

Diterapkannya sistem kepemimpinan militer dalam pemerintahan

Dihapuskannya pemilu sebagai mekanisme pemilihan pemimpin

Kenaikan harga minyak dunia

Tingginya ketergantungan terhadap sektor pertanian

Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela

Rendahnya tingkat investasi asing di Indonesia

Kurangnya tenaga kerja di sektor industri

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Mahkamah Konstitusi (MK)

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)

Kembalinya sistem pemerintahan otoriter

Pembatasan hak-hak demokrasi rakyat

Penguatan kebebasan pers dan kebebasan berpendapat

Pelarangan partai politik baru untuk berdiri

Protes mahasiswa atas pelaksanaan Sidang Istimewa MPR.

Desakan mahasiswa agar Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden.

Desakan menuntut pelaksanaan agenda reformasi oleh mahasiswa.

Bentrok antara mahasiswa dengan aparat menuntut pembentukan kabinet reformasi.

Kerusuhan yang terjadi antara aparat keamanan dengan warga etnis Tionghoa.

Adanya gejala dominasi ekonomi Jepang di Indonesia

dominasi ekonomi warga Negara keturunan Tionghoa di Indonesia

pembentukan dwi fungsi ABRI yang mendominasi pemerintahan

penolakan terhadap produk produk dari Jepang

keinginan untuk membentuk pemerintahan baru yang lebih demokratis

Maraknya tindak kerusuhan dan kerawanan akibat hasil referendum.

Penjagaan kondisi keamanan Timor Timur menjelang referendum.

Desakan dari PBB tentang pembentukan satuan militer di Timor Timur.

Perlawanan yang dilakukan oleh kelompok Fretilin.

Belum datangnya pasukan kemanan dari PBB.

Tidak dilanjutinya hasil Perjanjian Malino tentang masalah Poso dan Ambon.

Merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.

Belum pastinya permasalahan Referensum Timor Timur.

Kegagalan dalam mempertahankan Timor Timur saat jajak pendapat.

Dugaan korupsi yang dilakukan oleh Habibie.

Keterlibatan presiden dalam skandal Bologgate dan Bruneigate.

Presiden secara terbuka menyebut DPR seperti taman kanak-kanak.

Pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan.

Seringnya presiden melakukan kunjungan ke luar negeri.

Seringnya presiden melakukan pergantian menteri.

Pelaksanaan pemilihan untuk memilih presiden dan wakilnya secara langsung.

Pembubaran konsep Dwi Fungsi Abri dan penarikan unsur militer dalam DPR/MPR.

Pencabutan SIUPP dan keleluasaan dalam menerbitkan media massa.

Penuntasan kasus korupsi yang dilakukan oleh Soeharto dan kroninya.

Pembentukan Makhakam Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menjadikan kedudukan kepolisian berada di bawah presiden.

Penandatanganan perjanjian damai antara pemerintah dan GAM di Helsinki.

Pelaksanaan konferensi Malino dan penanganan masalah Maluku.

Penandatanganan perjanjian damai Aceh di Jenewa.

Penghapusan status Daerah Operasi Militer di Aceh.

Kesuksesan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kesuksesan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pelaksanaan Amandemen UUD 1945 ke I – IV.

Pembubaran Bakostanas.

Penghapusan Dwi Fungsi ABRI.

Sebelum amandemen Presiden sebagai kepala negara, sesudah amandemen Presiden hanya menjabat kepala pemerintahan

Sebelum amandemen menteri bertanggung jawab kepada parlemen, sesudah amandemen Menteri bertanggung jawab kepada presiden.

Sebelum amandemen Presiden dipilih oleh MPR, sesudah amandemenPresiden dipilih langsung oleh rakyat.

Sebelum amandemen DPA sebagai lembaga tinggi negara, setelah amandemen DPA sudah tidak menjadi lembaga tinggi Negara

Sebelum amandemen kekuasaan Presiden tidak tak terbatas, sesudah amandemen kekuasaan Presiden terbatas.

memperbaiki tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

mewujudkan masyarakat adil makmur berdasar Pancasila dan UUD 1945

melindungi sgenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia

memajukan kesejahteraan umum

mencerdaskan kehidupan bangsa

pemerintah Indonesia gagal mengatasi krisis moneter yang melanda Dunia sejak tahun 1996.yang mengakibatkan nilai rupiah terus melemah terhadap dolar

pembangunan Proyek Proyek Raksasa ( Mega Proyek ) sudah menghabiskan dana besar sehingga mengakibatkan anggaran negara mengalami deficit setiap tahunnya.

pondasi Pembangunan Ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru adalah bersumber dari hutang Luar Negeri .

pelaksanaan pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru menyimpang dari landasan Ekonomi Indonesia seperti yang diatur dalam pasal 33 UUD 1945.

ketidakpuasan rakyat dan pemerintah daerah akibat Pola pemerintahan yang sentralistik mengakibatkan banyak kekayaan dari daerah yang disedot oleh pemerintah pusat.

seorang spekulan Amerika Serikat yaitu George Sorros melakukan aksi borong Dollar AS sehingga mengakibatkan nilai Dollar melonjak sebaliknya nilai mata uang Negara Negara di Asia Tenggara turun drastic.

harga minyak dunia melonjak sehingga mengakibatkan naiknya pula harga BBM di Negara Negara Asia.

Amerika melancarkan invasi ke wilayah ladang minyak Irak sehingga mengakibatkan terjadinya krisis minyak dunia.

memanasnya hubungan Amerika dengan Uni Soviet mengakibatkan lesunya perdagangan dunia

terjadinya perubahan pola ekonomi Global

perpecahan di tubuh Golkar sehingga terbagi menjadi dua.

adanya tuntutan dari lawan lawan politik Golkar atas kemenangan Golkar dalam setiap Pemilu

kemenangan mutlak Golkar dalam Pemilihan Umum 1997 yang dinilai tidak wajar

adanya campur tangan Amerika dalam setiap kebijakan kebijakan politik pemerintah mengundang kemarahan rakyat.

terjadinya kekacauan dalam pelaksanaan Pemilu tahun 1997 mengakibatkan rakyat tidak percaya terhadap hasil Pemilu tahun 1997.

Adili Suharto dan kroni – kroninya

Penghapusan Dwi Fungsi ABRI

Pemerintahan yang bersih dari KKN

Otonomi daerah yang seluas – luasnya

Menciptakan satabilitas nasional

memberdayakan peran lembaga tinggi negara agar lebih peduli terhadap kepentingan rakyat

mengembalikan fungsi kontrol masyarakat terhadap pemerintah

mengembalikan harta kekayaan pejabat Orde Baru yang korupsi kepada rakyat

menuntut para pengusaha untuk melunasi hutang hutang luar negerinya

memperbarui tatanan kehidupan agar sejalan dengan tuntutan keadilan masyarakat

SBY, Gusdur, Megawati, BJ Habibie

BJ Habibie, Megawati, Gusdur, SBY

Megawati, Gusdur, BJ Habibie, SBY

Gusdur, Abdurahman Wahid, Megawati, SBY, BJ Habibie

BJ Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati, SBY

Departemen sosial dan departemen agama

Departemen sosial dan departemen penerangan

Departemen pendidikan dan departemen pertanian

Departemen pertahanan keamanan dan departemen kelautan

Departemen pendidikan dan departemen sosial

B.J. Habibie telah melakukan kudeta terhadap kekuasaan Suharto

secara hukum formal pengangkatan B.J. Habibie tidak konstitusional

kepemimpinan B.J. Habibie merupakan bagian dari rezim Orde Baru

B.J. Habibie mengucapkan sumpah dan janji di depan Mahkamah Agung

B.J. Habibie diyakini tidak mampu memberantas praktik-praktik KKN

bubarkan Orde Baru dan adili Soeharto beserta kroninya

hapuskan dwifungsi ABRI

kembali ke UUDS 1950 dan bentuk DPRS

tegakkan supremasi hukum dan HAM

hapuskan praktik KKN

pendudukan gedung DPR/MPR oleh ribuan mahasiswa yang disukung masyarakat

penyerbuan kantor pusat PDI yang diduga dilakukan oleh kelompok PDI pimpinan Suryadi

pembakaran terhadap mobil-mobil mewah milik para pejabat yang dianggap pro kapitalisme

kerusuhan dan penjarahan ribuan tempat tinggal, kantor-kantor, pertokoan dan kendaraan-kendaraan terutama milik keturunan Cina

peristiwa penculikan para aktivis Mahasiswa dan tokoh-tokoh LSM oleh intelijen pemerintah orde baru

mengirimkan pasukan perdamain untuk turut aktif menciptakan perdamaian dunia

menentang Malaysia yang diterima sebagai Dewan Keamanan PBB

membentuk NEFO untuk menandingi PBB

keluar dari keanggotaan PBB

mendukung segala kebijakan yang diambil oleh PBB

Sejarah

ideologi

Geografis

kebudayaan

kepentingan

Menyelamatkan umat manusia dari bahaya perang

Membantu negara-negara yang sedang dilanda perang

Melaksankan politik hidup rukun dan berdampingan

Mewujudkan tatanan dunia yang tertib, aman , dan damai

Memudahkan negara maju untuk mengintervensi negara yang lain

dasar perjuangan dan Pembukaan UUD 45 alinea IV

agar dapat bebas bertindak dalam aktivitas internasional

menempatkan Indonesia sebagai negara merdeka dan anggota PBB

dasar perjuangan bangsa dan keinginan untuk bersaing dengan negara lain

pembukaan UUD 45 alenia IV dan keberadaan Indonesia sebagai anggota PBB

mendukung gerakan Negara Non Blok

melaksanakan Konfrensi Asia – Afrika

mengijinkan AS mendirikan pangkalan meliter

membentuk poros Jakarta – Peking – Pyongyang

menerima paket bantuan ekonomi dari Uni Sovyet

mendukung gerakan Negara Non Blok

melaksanakan Konfrensi Asia – Afrika

mengijinkan AS mendirikan pangkalan meliter

membentuk poros Jakarta – Peking – Pyongyang

menerima paket bantuan ekonomi dari Uni Sovyet

sebagai alasan untuk dapat mempeluas wilayah kekuasaan

menghindari sengketa antara para mengelola wilayah laut

memberi kekuatan hukum internasional untuk batas wilayah laut Indonesia

sebagai informasi kepada masyarakat terkait dengan kepemilikan wilayah laut

usaha pemerintah RI untuk mempertahankan wilayah laut perbatasan dengan Negara lain

eletusnya perang dunia II yang mengancam umat manusia

terjadinya Perang Dingin antara blok barat dengan blok timur

sebagai saingan dari berdirinya NATO sebagai benteng Negara Eropa

menghindari sengketa antara Negara besar dengan Negara kecil lainnya

untuk tetap terjalinnya komunikasi antara negara maju dengan negara berkembang

Pemrakarsa dan pimpinan GNB

Memfasilitasi semua kegiatan perdamaian

Menentang setiap pertikaian antar anggota

Memberi bantuan meliter pada setiap sengketa

Memelopori terbentuknya pasukan perdamaian PBB

bentuk kerja sama antara negara-negara di Asia Tenggara

media menyuarakan aspirasi negara Asia Tenggara dalam forum PBB

alat politik untuk membendung pengaruh komunis di kawasan Asia Tenggara

organisasi yang dapat menyelesaikan permasalahan negara-negara di Asia Tenggara

sebagai pakta pertahanan melindungi kepentingan negara-negara di kawasan Asia Tenggara

Indonesia lebih mencintai perdamaian

usaha menghindari pertentangan antar negara

usaha pencitraan Indonesia di dunia internasional

Indonesia memilki kemampuan yang tidak diragukan

memanfaatkan berbagai situasi untuk menjalin hubungan internasional

tumbuhnya kepercayaan pemuda Indonesia untuk terlibat

menjadi pembelajaran bagi Indonesia untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan

Indonesia mendapatkan pengakuan internasional dalam mengemban tugas perdamaian

menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam membutuskan sebuah kebijakan publik

kesempatan mempererat hubungan diplomatic dengan negara yang menjadi objek misi

kedudukan Islam di Timur Tengah tidak lagi diperhitungkan oleh negara-negara barat

negara-negara muslim bertindak semakin hati-hati terhadap negara-negara blok barat

pembentukan Organization of Islamic Cooperation sebagai reaksi atas peristiwa tersebut

persatuan negara-negara muslim untuk menentang pengaruh gerakan Zionis semakin kuat

pertentangan antara negara muslim di Timur Tengah dan negara Barat semakin meruncing

meminta negara-negara Islam di seluruh dunia agar memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel

menjadi tokoh pertama yang berani mengajukan protes terhadap Israel terkait aksi pembakaran masjid Al-Aqsha

mengajak negara-negara Islam membangun kembali masjid Al-Aqsha pascaaksi pem-bakaran yang dilakukan Israel

memelopori penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Islam I sebagai respons atas aksi pembakaran masjid Al-Aqsha

membentuk forum diskusi untuk mencari solusi atas permasalahan politik di TimurTengah pascapembakaran masjid Al-Aqsha

penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam.

Indonesia ingin dekat dengan negara-negara Arab.

Indonesia punya hubungan baik kepada negara muslim

secara geografis berada di sekitar negara negara Islam

untuk menghindari terjadinya konflik antar negara Islam

tercapainya sebuah kawasan yang aman terkendali sehingga hubungan antar negara sangat harmonis

Negara-negara Asia dan Afrika mulai serius memikirkan nasib bangsanya serta wilayah lain yang tertindas

semakin banyaknya negara-negara di Asia dan Afrika dapat meraih kemerdekaannya dari bangsa penjajah

PBB mulai terbuka atas kurangnya peranan lembaga tersebut dikawasan Asia dan Afrika yang tertindas

keinginan negara-negara di Asia dan Afrika semakin mengemuka dan mendapatkan perhatian yang serius oleh negara Eropa

Ikhlas dan rela berkorban

jiwa sosial dan kejuangan

Kerjasama dan gotong royong

patriotisme dan rela berkorba

persatuan dan kesatuan nasional

membangun perekonomian secara serentak untuk negara - negara berkembang

membangun secara bertahap perekonomian negara dunia ketiga

menghadapi ancaman kolonialisme dan imperialisme secara bersama - sama

menentang segala bentuk imperialisme, kolonialisme dan diskriminasi ras

mendirikan pertahanan keamanan global secara berkelanjutan