Hukum itu sendiri

Aparat penegak hukum

Sarana atau fasilitas pendukung

Hasil cipta rasa karsa manusia/kebudayaan

Tingkat pendidikan masyarakat

tindakan penegakan hukum yang dilakukan didasarkan pada melindungi kepentingan pejabat negara

upaya perlindungan hukum hanya diberikan kepada warga negara yang sudah berusia 17 tahun

tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku

tindakan warga negara didasarkan pada hukum yang hanya menguntungkan dirinya

tindakan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan didasarkan pada hukum yang menguntungkan pemerintah

Komisi Pendampingan Anak Indonesia

Komisi Penddikan Anak Indonesia

Komisi Pemberdayaan Anak Indonesia

Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Komisi Pemantauan Anak Indonesia

Lingkungan sosial sebagai tempat hukum berlaku

Adanya persepsi masyarakat yang baik terhadap hukum

Kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum

Banyaknya permasalahan hukum yang dapat diselesaikan

adan yalembaga peradilanyang dibentuk pemerintah

kepastian hukum

supremasi hukum

tujuan hukum

perdamaian hukum

penegakanhukum

Penafsiran hukum , keadilan dan supremasi hukum

Kemanfaatan, kesadaran konstitusi dan kepastian hukum.

Kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan

Kepastian hukum, supremasi hukum dan kesadaran hukum

Kepastian hukum, kemanfaatan dan kebermaknaan

melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu

mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

memiliki sikap kesadaran berkonstitusi dalam kehidupan bernegara

mendahulukan kepentingan yang menguntungkan diri sendiri

menghormati dan menghargai keputusan yang telah dihasilkan Bersama

Menjatuhkan hukuman mati kepada koruptor

Membentuk lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi

Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan terhadap tindakan korupsi

Menindak pelaku korupsi sesuai dengan hukum yang berlaku

Penyitaan harta kekayaan sebagai upaya untuk pengembalian kerugian keuangan negara

Karena dalam berbagai hal warga negara tergantung pada keputusankeputusan pemerintah

warga negara mempunyai hak dan kewajiban asasi yang merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa

kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, sehingga pemerintah harus tunduk kepada rakyat

warga negara dikenakan kewajiban untuk membayar pajak sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan

pemerintah mempunyai kekuasaan untuk melakukan perlindungan dan penegakan hukum

Polisi

Jaksa

Hakim

Advokat

Panitera

menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

b.  memutus sengketa kewenangan lembaga negara

memutus kasasi dan peninjauan kembali

memutus pembubaran partai politik;

memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umumm

Penuntut Umum

Advokat atau Pengacara

Hakim

Jaksa

Polisi

Peradilan Umum

Peradilan Agama

Peradilan Militer

Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tinggi

Pelaksanaan Operasi Tangkap tangan

Penjatuhan sanksi yang berat terhadap koruptor

Penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi

Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi di berbagai Instansi

e.  Mengusut tuntas tindakan korupsi yang terjadi

melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang sudah kekuatan hukum tetap;

melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan

memberikan pembelaan hukum dan bantuan hukum

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana

e.  melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu

bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

berhak menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kliennya dimuka umum tanpa mendapatkan persetujuan dari kliennya terlebih dahulu

bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan

berhak memperolehinformasi,data,dandokumenlainnya,baikdariinstansipemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum

selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan

harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya

pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa

pertimbangan supaya kasus yang ditangani segera selesai dalam waktu yang singkat

mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir

menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945

Menyelesaikan segala sengketa yang berkaitan dengan beberapa Lembaga negara

Membatalkan keputusan yang telah diambil oleh pengadilan negeri dengan persetujuan Hakim Agung

melengkapiberkasperkaratertentudanuntukitudapatmelakukanpemeriksaan tambahan

Konsultasi hukum

Perlindungan hukum

Pendampingan hukum

Bantuan hukum

Penegakan hukum

hukuman mati

hukuman penjara

hukuman tahanan kota

hukuman kurungan

hukuman denda

Rp 100.000,00

Rp 200.000,00

Rp 250.000,00

Rp 300.000,00

Rp 500.000,00

Menghormati segala keputusan alat penegak hukum.

Tidák mengganggu anggota masyarakat yang berusaha untuk memperoleh bantuan hukum dan lembaga bantuan hukum.

Menjunjung asas praduga tak bersalah terhadap siapa saja yang sedang menghadapi proses hukum sebelum pengadilan memberi keputusan yang tetap.

Mengutamakan menyelesaikan segala permasalahan dengan didasarkan pada kekuatan dan kekayaan

Mendukung setiap proses hukum yang dilakukan secara adil dan transparan.

Polisi melakukan penuntutan terhadap terdakwa dalam peridangan.

Hakim memberikan vonis keputusan tidak bersalah kepada terdakwa berdasarkan data dan fakta-fakta hukum yang ada

Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penangkapan terhadap pelaku korupsi penyuapan didasarkan pada alat bukti yang valid

Jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Advokat memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu

Mematuhi dan mentaati peraturan maupun norma yang berlaku di masyarakat

   Hidup rukun dan berdampingan dengan tetangga maupun anggota masyarakat yang lainnya

Menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar dengan mengutamakan musyawarah mufakat

Tidak menyebarkan berita hoak (berita yang belum jelas kebenarannya), supaya masyarakat tidak resah

Ikut serta dalam setiap kegiatan kemasyarakatan yang hanya menguntungkan diri sendiri.

preventif

represif

kolaboratif

konsultatif

akomodatif

kekuasaan tertinggi di tangan pemerintah pusat

Tidak ada negara dalam negara

hanya ada satu konstitusi / UUD yang berlaku

Kekuasaan pemerintah daerah tunduk pada pemerintahan pusat

Setiap daerah memiliki peraturan hukum sendiri-sendiri

Sentralisasi

Konsentrasi

Dekonsentrasi

Desentralisasi

Otonomi daerah

politik luar negri

Pertahanan dan keamanan

Pendidikan dan kebudayaan

yustisi

Moneter dan fiscal nasional

Ir. Soekarno

Mohammad yamin

Rajiman Widyodiningrat

Soepomo

Moh Hatta

otonomi dan tugas pembantuan

Desentralisasi dan dekontrasi

sentralisasi dan desentralisasi

otonomi dan sentralisasi

Sentralisasi dan konsentrasi

banyak terjadi pemutusan hubungan kerja

kemauan calon untuk memenangi Plkada

kesulitan warga memperoleh penghasilan

dapat dilakukan secara sembunyi-sembunyi

menurunnya motivasi diri

memeriksa kembali atas data dan sumber data

secepatnya mengirim informasi agar cepat sampai

menyerahkan manfaatnya pada penerima informasi

pengecekan ulang kapan informasi itu diterima

mengabaikan semua informasi yang ada

berbakti pada orang tua

kecukupan makan minum

kesempatan baca buku

bekerja dengan tekun

mendapat tempat tinggal

belum memiliki pekerjaan tetap di daerah

sanggup kontrak kerja dalam waktu lama

mendapatkan pelatihan kerja sebelumnya

perjanjian kerjanya saling menguntungkan

bersedia bekerja tanpa kontrak kerja

tidak membeli produk asing apa pun bentuknya

menyeleksi sesuai fungsi dan manfaat produk

meniru produk untuk penciptaan peluang kerja

merasa terbantu karena murah dan berkualitas

menstop produk asing yang masuk ke negara

biaya transportasi yang murah

menghemat waktu tempuh

makin banyak barang terangkut

melintasi banyak wilayah

menghemat biaya

pengelolaan limbah rumah tangga berbasis komunitas

manajemen pengembangan kerajinan rumah tangga

usaha perbengkelan motor dan mesin yang moderen

d. 

pemanfaatan lahan untuk budidaya tanaman cabai

Pembentukankaderkarangtaruna

rekrutmen calon aparatur sipil negara secara masif

padat karya untuk memperbaiki fasilitas jalan desa

membangun pusat ekonomi untuk menarik investor

kerja bakti secara masal untuk membangun solidaritas

pembentukkanibu-ibu PKK

suka bekerja keras untuk mencukupi keperluan hidupnya

bekerja secara efektif dan efi sien dalam mengolah data

pekerjaan dilaksanakan sesegera mungkin tanpa menunda

suka bersaing dengan kemajuan daerah atau negara lain

masyarakat tersebut pemikirannya sudah modern

menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya dengan mengirimkan TKI ke luarnegeri 

menciptakan stabilitas keamanan yang mantap

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaianabadi, dan keadilan social

mewujudkan kemerdekaan negara Indonesia dari penjajah

didasarkan atas pelaksanaan demokrasi Pancasila 

masing-masing individu harus bekerja keras

setiap manusia harus hidup hemat dan bersahaja

didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan

pelaksanaan pembangunan berjalan lancer

pandangan hidup 

penyaring/filter

pedoman hidup

penangkal budaya

landasan berpijak

membuka diri menerima semua kemajuan yang ada 

menerima kemajuan pengetahuan sesuai dengan kepribadian

dapat menerima kemajuan jika menguntungkan

perpaduan dari berbagai ideologi bangsa lain

terbuka untuk dibicarakan bersama dengan bangsa lain 

masyarakat Indonesia yang maju dan dapat bersaing dengan negara lain 

menciptakan kondisi masyarakat Indonesia sesuai dengan kepribadiannya

ukuran keberhasilan pembangunan adalah penyerapan teknologi

yang kita bangun adalah masyarakat yang sesuai dengan kepribadian Indonesia

pembangunan yang mampu menyerap tenaga kerja dan teknologi tinggi

melalui sidang badan legislatif

melalui referendum 

melalui rapat paripurna

melalui musyawarah khusus

melalui plebisit  

presiden memegang pemerintahan yang tidak terbatas 

DPR memberikan pertimbangan hukum kepada pemerintah

presiden menetapkan UUD dan GBHN

negara Indonesia berdasarkan atas hukum

MPR sebagai pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat

masuknya barang dari negara lain ke Indonesia 

terjadinya perubahan pola hidup masyarakat bangsa Indonesia

memicu pengusaha nasional bersaing dengan produk dari luar

pesatnya kemajuan dalam dalam bidang pendidikan dan kebudayaan

terbukanya pasar produk dalam negeri

Inggris  

Prancis 

RRC 

Swiss

Jerman

tidak ada hubunan satu sama lain antarlembaga negara

presiden dan parlemen tidak dapat saling menjatuhkan

presiden dan parlemen bekerja sama di dalam membuat UU

presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen

parlemen tidak dapat dibubarkan oleh presiden