NEW
Font size
WorksheetsPelatihan Dit Permas Maret 2025 Day 1
Total questions: 13
Worksheet time: 7mins
Latar Belakang Keberadaan Kedeputian dan Tugas Korsup adalah
Banyaknya kasus korupsi khususnya Operasi Tangkap tangan (OTT) di daerah
Pemerintah Daerah tidak tersentuh upaya pencegahan KPK
KPK hanya ada di Ibukota Negara
Aparat Penegak Hukum di daerah tidak dilakukan pembinaan KPK
Dalam meningkatkan efektifitas Upaya pencegahan TPK di Pemerintahan Daerah, Kedeputian Korsup Bidang Pencegahan senantiasa melakukan evaluasi MCsP setiap Tahun. Berikut pertimbangan yang digunakan sebagai dasar evaluasi kecuali:
Perkara TPK yang terjadi di seluruh daerah
Integritas Penyelenggara Negara dan ASN di daerah
Informasi internal KPK
Nilai SPIP, SAKIP, dan LAKIP Pemerintah Daerah
Peran MCsP dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Korupsi diwujudkan dalam bentuk:
Hasil penilaian yang diberikan kepada pemerintah daerah
Hasil jejak pendapat tentang pelayanan yang diberikan pemerintah daerah
Hasil penilaian tim atau juri terhadap pemerintah daerah apakah sudah anti korupsi atau belum
Perbaikan tata Kelola pemerintah daerah yang dimulai dengan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang dibuktikan dengan evidence dan diuji kebenarannya
Dari hasil evaluasi implementasi MCsP Korsup Bidang Pencegahan tahun 2024, diperoleh bahwa penajaman harus dilakukan pada area-area berikut kecuali:
Barang Milik Daerah (BMD)
Pengadaan Barang dan Jasa
Perencanaan
Penggunaan Anggaran
Jika terjadi tindak pidana korupsi penyuapan atas kegiatan pengadaan barang dan jasa, sedangkan seluruh proses pengadaan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemungkinan kesalahan terjadi karena:
Kesalahan peraturan yang ada karena masih terdapat celah kemungkinan terjadinya TPK
Integritas para pelaku yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa masih perlu ditingkatkan
Tata kelola pemerintah dibidang PBJ masih harus diperbaiki
Tim Korsup tidak melakukan tugasnya dengan baik
Pengertian Korporasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 1
Kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum
Kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun perorangan
Kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun perorangan
Kumpulan orang dan/atau kekayaan yang tidak terorganisir, yang merupakan badan hukum Commanditaire Vennotschaap (CV)
Menurut Perma 13/2016 Pasal 4 ayat 2, Korporasi dapat dipidana jika kondisinya memenuhi kriteria berikut ini, kecuali
Memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi
Melakukan pembiaran terjadinya tindak pidana
Mencegah dampak yang lebih besar
Tidak Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana
Berikut ini yang bukan merupakan siklus PDCA dalam Panduan CEK KPK kecuali
Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan, respon, komitmen
Respon, komitmen, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan
Komitmen, perencanaan, pelaksanaan, perbaikan, evaluasi, respon
Komitmen, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan, respon
Melakukan Pengaturan praktik pemberian dan/atau penerimaan gratifikasi, fasilitas, hadiah serta penyediaan sarana pelaporan/ pengaduan. Tahapan tersebut terdapat dalam
Komitmen
Perencanaan
Evaluasi
Pelaksanaan
ISO 37001 : 2016 merupakan suatu standar internasional mengenai sistem manajemen….
Anti penyuapan
Anti pemerasan
Anti gratifikasi
Anti korupsi
Manakah di bawah ini yang menggambarkan praktek suap menyuap?
Mengirimkan parcel kepada mitra kerja saat perayaan hari keagamaan
Memberikan fee proyek kepada pejabat daerah setelah memenangkan lelang
Makan siang bersama panitia lelang saat proses pengadaan sedang berlangsung
Memberikan oleh oleh makanan ringan khas daerah kepada auditor setelah pelaksanaan audit
Berikut ini termasuk usaha korporasi untuk membangun budaya antikorupsi, kecuali :
Menerapkan Panduan Pencegahan Korupsi KPK yang merupakan sistem manajemen anti penyuapan di lingkungan perusahaan
Mengikat komitmen pimpinan perusahaan yang dituangkan dalam kebijakan tertulis antipenyuapan dan gratifikasi
Mensosialisasikan kebijakan dan aturan antisuap dan gratifikasi secara berkala kepada seluruh pegawai
Memberikan uang yang dalam peraturan perundang-undangan seharusnya gratis, agar memudahkan suatu kepengurusan seperti ijin atau proyek
Manakah yang termasuk Sistem Manajemen Antipenyuapan?
ISO 37001
Panduan Pencegahan Korupsi
FCPA
Benar semua
