Pedoman hidup bangsa Indonesia

Sumber hukum tertinggi di Indonesia

Ideologi negara

Sistem pemerintahan Indonesia

Acuan dalam menentukan kebijakan ekonomi

Monarki

Parlementer

Demokrasi Pancasila

Otoriter

Republik

Pancasila selalu dapat diubah setiap waktu

Pancasila tidak boleh diubah sama sekali

Pancasila bersifat dinamis dan dapat berkembang

Pancasila tidak memerlukan penyesuaian

Pancasila tetap sama sepanjang waktu

Semua agama harus dilaksanakan dengan baik

Semua agama harus dihormati dan diperlakukan sama

Negara harus mengakui agama yang ada

Negara tidak memihak pada agama tertentu

Semua agama harus dihapuskan

Perasaan nasionalisme

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Menjunjung tinggi HAM

Ketertiban dunia

Peningkatan kualitas hidup

Membangun rumah ibadah untuk berbagai agama

Menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya

Menjaga kebersihan lingkungan

Meningkatkan produksi pertanian

Mengutamakan pembangunan ekonomi

Menjaga stabilitas sosial

Mengatur hukum negara

Menjaga kebebasan individu

Menjadi dasar penyelenggaraan negara

Mengatur kehidupan beragama

Menjaga kesejahteraan sosial

Menghargai perbedaan pendapat

Melaksanakan prinsip demokrasi dalam kehidupan

Mengutamakan hak-hak individu

Memperjuangkan kesejahteraan umum

Hukum tertinggi

Dasar negara

Pembukaan negara

Dasar hukum negara

Pedoman hidup

Hukum tertinggi

Dasar negara

Pembukaan negara

Dasar hukum negara

Pedoman hidup

Menentukan aturan sosial

Mengatur kehidupan politik

Membentuk dan menyusun pemerintah

Menentukan tujuan negara

Menetapkan hukum

Menghormati hak-hak manusia

Mengadakan pemilu yang adil dan jujur

Memperhatikan kesejahteraan seluruh rakyat

Meningkatkan kekayaan individu

Mengutamakan pembangunan ekonomi

Nilai dasar

Nilai praktis

Nilai sosial

Nilai rohaniah

Nilai instrumental

Sila pertama Pancasila

Sila kedua Pancasila

Instrumen dan praksis

Nilai rohaniah

Nilai instrumental

17 Agustus 1945

Dijajah Belanda

Sidang I BPUPKI

Manusia ada

18 Agustus 1945

Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Menjunjung tinggi HAM

Demokratis

Kekeluargaan

Bhinneka Tunggal Ika

Menentukan tujuan negara

Menyusun program-program pembangunan

Dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara

Landasan kehidupan berbangsa dan bernegara

Dasar membuat peraturan perundang-undangan

Mahkamah Militer

Mahkamah Agung

Pengadilan Negeri

Komnas HAM

Pengadilan HAM ad hoc

Negara sekuler

Negara netral

Negara nonblok

Unwillingness State

Welfare State

Mahkamah Konstitusi

Dewan Perwakilan Daerah

Majelis Permusyawaratan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat

Komisi Pemilihan Umum

(1) dan (2)

(2) dan (3)

(3) dan (4)

(1) dan (3)

(4) dan (5)

Kawat berduri

Sungai

Danau

Garis lintang dan garis bujur

Pagar tembok

Sebagai pedoman

Sebagai landasan

Sebagai

Sebagai pedoman

Sebagai landasan

Sebagai penyaring

Sebagai acuan

Sebagai penangkal

Belanda

Italia

Perancis

Amerika Serikat

Inggris

Kristalisasi dari sistem nilai atau budaya bangsa Indonesia

Pedoman hidup bangsa Indonesia

Sumber hukum tertinggi di Indonesia

Sistem pemerintahan Indonesia

Acuan dalam menentukan kebijakan ekonomi

Kemanusian yang adil dan beradab

Ketuhanan Yang Maha Esa

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawwaratan perwakilan

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Persatuan Indonesia

DPR, BPK, dan DPD

BPK dan DPR

BPK dan MA

DPD dan BPK

BPD dan DPR

Negara yang memiliki sistem pemerintahan yang kuat

Negara yang mengutamakan keadilan sosial

Negara yang menyelesaikan masalah berdasarkan hukum

Negara yang membebaskan rakyatnya dari kewajiban hukum

Negara yang bebas dari campur tangan hukum

Satu bangsa satu bahasa

Persatuan yang dilandasi oleh perbedaan

Negara yang memiliki satu agama

Pemersatu berbagai pulau

Sistem pemerintahan berdasarkan demokrasi

Menentukan peraturan perundang-undangan

Menjadi pedoman bagi seluruh kebijakan negara

Membentuk dasar moral bangsa

Sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan sosial

Memperjuangkan persatuan antarbangsa

Toleransi antar agama

Kebebasan beragama

Kewajiban untuk menganut agama tertentu

Kehidupan yang serba spiritual

Kewajiban beribadah sesuai agama

Mengubah undang-undang dasar

Menyusun peraturan pemerintah

Membentuk peraturan daerah

Mengatur kebijakan luar negeri

Menentukan hak asasi manusia

Pemilu yang bebas dan jujur

Pembentukan cabang pemerintahan

Sistem pemerintahan yang otoriter

Pelaksanaan musyawarah dan mufakat

Pengakuan terhadap hak individu

Pendidikan dan kesehatan

Mengambil keputusan politik

Memperoleh kekayaan negara

Mengakses fasilitas umum

Memilih agama sesuai keinginan

Dapat berkembang seiring zaman

Tidak ada ruang bagi perubahan

Berlangsung secara kaku

Dipengaruhi oleh ideologi luar negeri

Mendasarkan pada teori kapitalisme

Dapat berkembang seiring zaman

Tidak ada ruang bagi perubahan

Berlangsung secara kaku

Dipengaruhi oleh ideologi luar negeri

Mendasarkan pada teori kapitalisme

Sila pertama

Sila kedua

Sila ketiga

Sila keempat

Sila kelima

Kesejahteraan dunia

Negara yang adil dan makmur

Keamanan nasional

Kekuatan militer yang besar

Kebebasan penuh bagi individu

Ekonomi dan sosial

Pendidikan dan sosial

Pendidikan dan politik

Politik dan budaya

Budaya dan ekonomi

Keinginan golongan tertentu

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila

Kepentingan internasional

Keinginan pemerintah

Hukum yang berlaku

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Mengutamakan kedamaian antar umat beragama

Menghormati perbedaan suku dan budaya

Melakukan kerja sama internasional

Menjaga hak-hak individu

Menyelesaikan konflik dengan cara damai

Tertutup dan tidak bisa diubah

Terbuka dan dapat berkembang

Hanya berlaku untuk negara Indonesia

Tidak berkaitan dengan nilai-nilai moral

Bertentangan dengan ideologi lain

Semua rakyat harus mematuhi hukum negara

Semua pihak harus menjaga kerukunan dalam perbedaan

Semua pihak harus memilih satu agama

Semua rakyat harus menentang penjajahan

Semua pihak harus memiliki tujuan yang sama

Pembelaan terhadap hak asasi manusia

Pemerintahan yang berdasarkan pada hukum

Pemerintahan yang berasaskan pada musyawarah

Kewajiban setiap orang untuk mengabdi pada negara

Kebebasan mengeluarkan pendapat

1945

1959

1965

1999

2002

Program distribusi kekayaan yang merata

Pemberian subsidi kepada rakyat miskin

Pemberian fasilitas umum yang memadai

Pemberantasan korupsi

Pembenaran atas kebijakan yang tidak adil

Memaksa semua orang untuk beragama yang sama

Menghargai dan menghormati pemeluk agama lain

Mewajibkan setiap warga negara beribadah

Menyebarkan agama negara secara agresif

Menciptakan satu agama negara

Menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan

M

Menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan

Menerima perbedaan pandangan politik dengan bijak

Menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat

Menjunjung tinggi hak asasi manusia

Melaksanakan musyawarah untuk mufakat

Menjamin kebebasan berpendapat

Memberikan fasilitas pendidikan yang merata

Memisahkan kekuasaan pemerintahan

Mengurangi perbedaan antar golongan

Meningkatkan kedaulatan negara

Kebebasan

Hak asasi manusia yang sama

Kesejahteraan ekonomi

Kesehatan yang optimal

Pendidikan yang setara

Negara harus bersatu dalam menghadapi ancaman

Setiap warga negara harus mematuhi hukum negara

Semua rakyat harus memiliki hak yang sama

Semua perbedaan harus diselesaikan dengan cara damai

Negara harus memfasilitasi kerukunan umat beragama

Menegakkan keadilan dan menentang diskriminasi

Memperjuangkan kesejahteraan ekonomi

Menjaga kebebasan individu dalam bermasyarakat

Memastikan pemerintahan yang demokratis

Menghormati hak politik rakyat

Kebebasan mutlak

Otoritarianisme

Musyawarah untuk mufakat

Pemerintahan yang berbasis kekuasaan

Monarki yang absolut

Mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum

Membantu orang yang membutuhkan tanpa pamrih

Menjaga persatuan bangsa dengan segala keragamannya

Mengabaikan hak-hak orang lain demi kepentingan sendiri

Membuat kebijakan diskriminatif terhadap kelompok tertentu

Proses musyawarah yang mengutamakan keputusan mayoritas

Keputusan yang diambil berdasarkan voting

Pengambilan keputusan dengan cara saling berbicara

Proses musyawarah yang mengutamakan keputusan bersama

Pengambilan keputusan berdasarkan pihak yang lebih kuat

Membentuk sistem hukum yang berlaku di negara

Mengatur sistem pemerintahan yang berlaku

Menjamin kebebasan warga negara dalam berpendapat

Membangun hubungan luar negeri yang baik

Menjaga stabilitas politik internasional