NEW
Font size
WorksheetsKuis Konstitusi/UUD 1945
Total questions: 10
Worksheet time: 5mins
Proses pengubahan UUD 1945 bukanlah hal yang sederhana, sistem pengubahannya dibuat secara rumit dan sulit agar UUD 1945 tidak sembarangan diubah. Namun, Indonesia sendiri sudah melakukan 4 kali amandemen UUD 1945. Proses amandemen terhadap UUD 1945 sangat sulit dan rumit, lalu tujuan perubahan UUD 1945 yang dilakukan sebelumnya itu adalah untuk…
Mempertegas kekuasaan Pemerintah
Memberikan pengukuhan hukum pemerintahan
Membentuk struktur ketatanegaraan
Menyempurnakan aturan dasar mengenai tata negara
Mewujudkan kebebasan berpendapat
Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tentunya memiliki tata urutan yang tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. Pada tata urutan perundang-undangan, UUD 1945 menempati posisi tertinggi, lalu peraturan perundang-undangan yang menempati posisi ketiga yaitu….
Hukum Adat
Perppu
Perda
Perpres
TAP MPR
Berikut yang termasuk konvensi/hukum dasar tidak tertulis adalah...
Penjelasan UUD 1945
Pidato kenegaraan Presiden RI setiap tanggal 16 Agustus 1945
Pasal – pasal UUD 1945
Perppu
Keputusan Hakim terdahulu
Pada rumusan dasar Negara yang terdapat dalam Piagam Jakarta, dilakukan perubahan pada sila pertama yaitu Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Alasan dilakukan perubahan tersebut adalah….
Adanya keberatan dari perwakilan non Islam
Menunjukkan perbedaan agama yang terdapat di Indonesia
Tidak sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia
Menimbulkan ambiguitas atau kalimat yang bermakna ganda
Adanya dukungan dari rakyat Aceh untuk menghapus kalimat tersebut
Pada era sebelum reformasi, Indonesia pernah menggunakan beberapa konstitusi, mulai dari UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS. Amandemen pertama terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ditujukan untuk mengurangi kewenangan presiden. Hal ini karena sebelum era reformasi kekuasaan presiden…
Sulit dikontrol oleh DPR
Tidak bisa dievaluasi oleh MPR
Sulit dipelajari oleh lembaga negara lain
Cenderung kurang bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara lain
Sangat mendominasi kekuasaan eksekutif yang mengarah pada kekuasaan otoriter
Indonesia pernah menggunakan konstitusi RIS pada tahun 1949-1950. Lalu, sistem pemerintahan yang digunakan pada saat itu adalah…
Presidensiil
Parlementer
Kesatuan
Republik
Monarki
Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden dan berlakunya kembali UUD 1945 maka sistem pemerintahan yang di anut bangsa indonesia adalah...
Parlementer
Presidensial
Republik Absolut
Monarki Absolut
Monarki Konstitusi
Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk mengatur seluruh wilayahnya melalui pembentukan daerah-daerah dalam wilayah negara, salah satunya menggunakan sistem sentralisasi. Apakah yang dimaksud dengan sistem sentralisasi....
Dimana kepada daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan daerah otonom
Segala sesuatu dalam negara itu langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah-daerah tinggal melaksanakannya
Pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah atau dari badan otonom yang memiliki wewenang lebih tinggi ke badan otonom yang wewenangnya lebih rendah
Suatu asas dasar hukum otonomi daerah yang memiliki sifat membantu pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya dalam menyelenggarakan negara atau daerah melalui kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah atau badan otonom yang dimintai bantuannya tersebut
Penugasan dari pemerintah pusat pada daerah dan desa, serta dari daerah ke desa untuk menjalankan suatu tugas yang diikuti anggaran, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan diharuskan melaporkan jalannya tugas pembantuan dan bertanggung jawab pada yang menugaskan
Pada tahun 1949, Indonesia merubah bentuk negara yang sebelumnya kesatuan menjadi serikat. Namun, Republik Indonesia Serikat (RIS) tidak bertahan lama karena desakan untuk kembali ke bentuk negara kesatuan oleh masing-masing negara bagian. Berikut latar belakang perubahan bentuk negara RIS adalah…
Perjanjian Renville
Perjanjian Roem Royen
Perjanjian Linggarjati
Konferensi Meja Bundar
Perjanjian Multilateral
Berikut yang merupakan ciri dari orde baru adalah...
Berkembangnya Pengaruh PKI
Desentralisasi dan Otoda
Kebebasan Pers
Dwifungsi ABRI
Pembatasan masa jabatan Presiden
