Font size
WorksheetsQuiz PHB Part 1
Total questions: 60
Worksheet time: 30mins
Manakah dibawah ini yang "bukan" termasuk dalam definisi dari hukum,…..
aturan
perintah
larangan
wewenang
norma
Manakah dibawah ini yang "bukan" termasuk dalam unsur hukum....
aturan yang berlaku
dibuat oleh yang berwenang
berisi larangan dan perintah
bersifat relative
ada sanksi bagi pelanggar
Dibawah ini yang bukan bagian dari teori penjelasan tujuan hukum adalah,…..
Teori Etis
Teori Utilitarian
Teori gabungan dari 2 ahli
Teori Aristoteles
Teori Anaximenes
Teori Etis adalah tujuan hukum untuk memberikan kepada setiap orang tentang apa yang menjadi haknya. Hal ini disampaikan oleh filsuf Yunani, yaitu,…..
Socrates
Plato
Aristoteles
Thales
Anaximenes
Hukum Bisnis adalah suatu perangkat kaidah yang mengatur tentang cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industry atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari pada entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mndapatkan keuntungan, definisi diatas merupakan definisi Hukum Bisnis menurut,…..
Abdul R. Salimah
Munir Fuady
Sobirin Malian
Bapak Bapak
Undang-undang Tentang Wajib Daftar Perusahaan menjelaskan bahwa Perusahaan adalah bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang tujuannya mmperoleh keuntungan. Hal ini di atur dalam UU nomor berapa ,…..
UU no 3 th. 1982
UU no 2 th. 1983
UU no 3 th. 1983
UU no 2 th. 1982
Dalam Bahasa Indonesia Perusahaan terbagi menjadi 2 makna utama, manakah yang salah dibawah ini,…..
Onderneming
Bedrijf
Rechtsvorm
Fabriek
Wetboek
KUHPer atau BW adalah kitab undang-undang hukum perdata di Indonesia, KUHPer ini dalam Bahasa Belanda mmpunyai singkata BW, apa kepanjangan dari BW,…..
Burgerlinjs Wetbook
Burgerlijk Wetboek
Burgerlijk Wetbook
Burgerlinjs Wetboek
Onderneming adalah suatu bentuk hukum dari Perusahaan, manakah dibawah ini yang bukan merupakan dari Onderneming,…..
Perseroan Terbatas
Firma
Persekutuan Komanditer
Pabrik
Koperasi
Ada berapa unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian Perusahaan,…..
6
7
8
5
9
Manakah dibawah ini yang bukan termasuk dari unsur-unsur pengertian Perusahaan,…..
Pembukuan
Terus-Menerus
Bersifat Sementara
Terang-Terangan
Badan Usaha
Ada berapa syarat yang dibutuhkan untuk pendirian Perusahaan,…..
9
8
7
6
5
Manakah dibawah ini yang bukan termasuk dari syarat pendirian Perusahaan,…..
daftarkan ke panitera PN setempat
daftarkan dalam Perusahaan di disperindag
izin keramaian (HO)
NPWP
pengesahan untuk semua jenis Perusahaan di Kementrian Hukum dan HAM
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) terbagi menjadi 4, yakni kecil, menengah, besar dan mikro. Berapakah modal minimal yang harus dimiliki Perusahaan untuk kelas menengah…
100-500 jt
500 jt - 1 M
1-10 M
500 jt - 10 M
diatas 10 M
Dibawah ini yang bukan merupakan dari bentuk-bentuk Perusahaan adalah,…..
Persekutuan pidana
koperasi
Perseroan terbatas
Perusahaan perseorangan
firma
Bentuk Perusahaan berdasasrkan statusnya ada 2 badan hukum dan bukan badan hukum dibawah ini yang bukan baigan dari Perusahaan yang berbadan hukum adalah, Persero, PT, Perum, Firma, Koperasi.
Persero
PT
Perum
Firma
Koperasi
Undang-undang manakah yang mengatur secara khusus tentang Perseroan terbatas,….
UU no. 3 th. 1982
UU no. 40 th. 2007
UU no. 07 th. 2007
UU no. 1 th. 1995
UU no. 27 th. 2007
Dimanakah akta pendirian PT dibuat,…..
PPAT
Notaris
Kemenkumham
Pengadilan
Polisi
Ada berapakah organ didalam Perusahaan terbuka,
4
5
6
7
3
RUPS, Komisaris, Direksi, Modal dan Deviden adalah organ yang ada dalam Perusahaan terbuka apa yang dimaksud dengan deviden,…..
keuntungan
saham
modal awal
harta para pendiri
wakil pemimpin
Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU Perseroan Terbatas berapakah modal dasar minimal yang dimiliki PT…..
25 jt
50 jt
75 jt
100 jt
10 jt
Undang-undang manakah yang mengatur tentang Yayasan,…..
UU no. 25 tahun 1992
UU no. 19 tahun 2003
UU no. 16 tahun 2001
UU no. 40 th. 2007
UU. 13 tahun 2003
Undang-undang manakah yang mengatur tentang BUMN,…..
UU no. 16 tahun 2001
UU no. 25 tahun 1992
UU. 13 tahun 2003
UU no. 40 th. 2007
UU no. 19 tahun 2003
Undang-undang manakah yang mengatur tentang koperasi,…..
UU no. 40 tahun 2014
UU. 13 tahun 2003
UU no. 19 tahun 2003
UU no. 16 tahun 2001
UU no. 40 th. 2007
Undang-undang manakah yang mengatur tentang perasuransian,…..
UU. 13 tahun 2003
UU no. 25 tahun 1992
UU no. 19 tahun 2003
UU no. 40 th. 2007
UU no. 16 tahun 2001
Asuransi adalah perjanjian Dimana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian atas kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat suatu persitiwa yang tidak pasti definisi diatas adalah definisi asuransi menurut Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal,…..
236
246
264
266
244
Risiko dalam asuransi adalah kemungkinan-kemungkinan mengenai peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian secara umum. Dibawah ini yang bukan merupakan dari jeni jenis risiko dalam asuransi adalah,…..
risiko murni
risiko spekulatif
risiko individu
risiko human error
Dibawah ini yang bukan dari factor yang memperngaruhi risiko dalam asuransi adalah,…..
Faktor Ekonomi
Faktor Gaya Hidup
Faktor Demografi
Faktor Geologis
Faktor Pendidikan
Dokumen tertulis yang memuat keseluruhan kontrak asuransi dan disetujui oleh penanggung dan tertanggung asuransidisebut sebagai,…..
premi asuransi
polis asuransi
akta asuransi
klaim asuransi
Dibawah ini yang bukan dari jenis asuransi adalah,…..
asuransi Kesehatan
asuransi kendaraan
asuransi kebakaran
asuransi syariah
asuransi konvensional
Dibawh ini yang bukan merupakan obyek dari HKI adalah,…..
hak cipta
hak paten
merek
rahasia jual
desain industry
Dibawah ini yang bukan merupakan objek hak cipta adalah,…..
topografi
fotografi
koreografi
batik
tafsiran
Dibawah ini adalah karya yang mempunyai masa berlaku selama 50 tahun kecuali,…..
peta
fotografi
buku
lagu
terjemahan.
Berapa lamakah hak cipta yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara,…..
50 tahun
100 tahun
50 tahun + 70 tahun setelah mniggal
100 tahun + 50 tahun setelah meninggal
tanpa batas waktu
Undang-undang manakah yang mengatur tentang Merek,…..
UU no. 31 th. 2000
UU no. 20 th. 2016
UU no. 28 th. 2014
UU no. 30 th. 2000
UU no. 13 th. 2016.
Undang-undang manakah yang mengatur tentang Paten,…..
UU no. 31 th. 2000
UU no. 20 th. 2016
UU no. 28 th. 2014
UU no. 30 th. 2000
UU no. 13 th. 2016
Undang-undang manakah yang mengatur tentang Rahasia Dagang,…..
UU no. 31 th. 2000
UU no. 20 th. 2016
UU no. 28 th. 2014
UU no. 30 th. 2000
UU no. 13 th. 2016
Undang-undang manakah yang mengatur tentang Desain Industri,…..
UU no. 31 th. 2000
UU no. 20 th. 2016
UU no. 28 th. 2014
UU no. 30 th. 2000
UU no. 13 th. 2016
Undang-undang manakah yang mengatur tentang Hak Cipta,…..
UU no. 31 th. 2000
UU no. 20 th. 2016
UU no. 28 th. 2014
UU no. 30 th. 2000
UU no. 13 th. 2016
Siapakah yang memberikan hak paten kepada peneliti atau pembuat suatu karya tersebut,…..
Mentri
PBB
Negara
Word Trade Organization
Lembaga Nasional.
Dalam UU Merek disebutkan bahwa ada beberapa jenis merek, dibawah ini yang bukan dari jenis merek adalah,…..
Merek Dagang
Merek Jasa
Merek Kolektif
Merek Kelompok
Dibawah ini yang bukan bagian dari perjanjian-perjanjian terkait HKI adalah,…..
Perjanjian Lisensi
Perjanjian Internasional
Perjanjian kebutuhan Impor
Perjanjian Kerjasama penelitian
Perjanjian waralaba
Perjanjian/persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengkatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih hal tersebut merupakan definisi dari perjanjian menurut KUHPer dalam Pasal,…..
1312
1213
1331
1313
1212
Di bawah ini yang bukan dari tujuan perjanjian atau kontrak dalam konteks hukum bisnis adalah,…..
melaksanakan suatu janji dan melindungi harapan wajar yang muncul darinya
mencegah hal-hal yang merugikan atau membahayakan
mencegah memperkaya diri yang dilakukan secara tidak adil atau tidak benar
mencegah terjadinya risiko dalam suatu bisnis
Dibawah ini yang bukan dari bagian objek wujud prestasi adalah,……
mendapatkan sesuatu
memberikan sesuatu
melakukan sesuatu
berbuat sesuatu
tidak melakukan sesuatu
Subyek dalam hukum kontrak ada manusia dan badan hukum manusia yang dimaksud adalah seseorang yang dewasa dalam KUHPer ditetapkan bahwa seseorang yang telah dewasa telah memasuki usia,…..
19
20
21
17
18
Dalam pasal berapakah KUHPer menjelaskan tentang kedewasaan seseorang,….
333
330
303
313
321
Dibawah ini adalah bagian dari ruang lingkup hukum bisnis yang dibahas dalam matkul PHB adalah,…..
Hukum Pajak
hukum perbankan
hukum perizinan
hukum perlindungan konsumen
hukum pertambangan
Ada 4 macam syarat sah kontrak, manakah yang tidak sesuai,…..
adanya kesepakatan
kecakapan hukum para pihak
adanya objek/hal tertentu
adanya objek/hal ganda
adanya suatu sebah yang halal
Pasal berapakah dalam KUHPer yang menjelaskan tentang syarat sah kontrak,…..
1320
1230
1220
1330
1340
Ada berapa asas-asas perjanjian yang dijelaskan dalam E-book yang dikarang Sobirin Malia,…..
7
6
9
11
12
Yang bukan termasuk dari asas-asas perjanjian dibawah ini adalah,….
Asas persamaan hak
asas kseimbangan
asas norma
asas moral
asas kepastian hukum
Ada berapa unsur-unsur perjanjian yang dijelaskan dalam E-book yang dikarang Sobirin Malia,….
2
3
4
5
Dibawah ini yg bukan dari nama nama unsur dalam perjanjian adalah,….
Unsur essensialia
Unsur Naturalia
Unsur accidentalia
Unsur sunt servanda
Asas Konsensualisme adalah,…..
yang didasarkan kesepakatan
yang didasarkan perbuatan
yang didasarkan kebebasan
yang didasarkan kepercayaan
yang didasasrkan kesetaraan
Asas pacta sunt servanda adalah,…..
perjanjian yang mengikat menjadi UU untuk salah 1 pihak
perjanjian yang mengikat menjadi UU untuk para pihak
perjanjian yang mengikat menjadi UU untuk pihak lain
perjanjian yang menjadi UU untuk para pihak
Dibawah ini yang bukan bagian dari bentuk wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah,…..
tidak memenuhi perjanjian
terlambat memenuhi perjanjian
keliru memenuhi perjanjian
melakukan kerugian kepada perjanjian
melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh
Berakhirnya kontrak adalah selesainya sebuah kontrak yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan pihak debitur. Berakhirnya kontrak ini dijelaskan dalam Pasal berapa di KUHPer,…..
1371
1381
1831
1731
1881
Dibawah ini yang bukan termasuk dalam arti force majeur adalah,…..
overmacht
kahar
keadaan memaksa
vreende oorzak
Force majeur di bahas dalam KUHPer dalam Pasal berapa,…..
1244 dan 1245
1244 dan 1255
1234 dan 1235
1234 dan 1245
1234 dan 1245
