NEW
Font size
WorksheetsLATIHAN SOAL PKN BAB 2 - UAS - 8
Total questions: 10
Worksheet time: 10mins
Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!
1) Melindungi warga negara dari ancaman pertahanan dan keamanan negara
2) Mewujudkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
3) Mewujudkan nilai-nilai ideal kehidupan bernegara yang dirumuskan oleh para pendiri negara
4) Menghadirkan keadilan terhadap pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
5) Menumbuhkan sikap toleransi yang tinggi sehingga dapat meningkatkan rasa persaudaraan antarwarga negara
Pernyataan-pernyataan di atas yang menunjukkan tujuan konstitusi oleh nomor …
1,2,5
1,3,4
2,3,4
3,4,5
Bacalah teks berikut ini!
Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengemukakan konsep Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Setelah melalui berbagai perdebatan dan pertimbangan, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. UUD 1945 tersebut kemudian mengalami empat kali amandemen pada periode 1999–2002 untuk menyesuaikan perkembangan demokrasi dan kehidupan berbangsa.
Berdasarkan peristiwa tersebut, kesimpulan yang paling tepat tentang proses perumusan dan pengesahan UUD 1945 adalah...
Perumusan UUD 1945 sepenuhnya dilakukan oleh PPKI tanpa keterlibatan BPUPKI dalam perancangannya
UUD 1945 disusun berdasarkan hasil pemikiran para pendiri bangsa dan disahkan untuk mengatur dasar negara dan pemerintahan Indonesia
Amandemen UUD 1945 dilakukan untuk menghapus seluruh prinsip asli kemerdekaan Indonesia
Pancasila ditetapkan menjadi dasar negara setelah seluruh lembaga negara melaksanakan referendum nasional
Pada tahun 1999, Indonesia melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen ini dilakukan untuk menyesuaikan konstitusi dengan perkembangan zaman, memperbaiki sistem ketatanegaraan, dan memberikan jaminan terhadap hak-hak rakyat. Salah satu hasil amandemen adalah pembatasan kewenangan presiden dan memperkuat peran lembaga legislatif dan yudikatif. Berdasarkan pernyataan tersebut, tujuan utama dari amandemen UUD 1945 adalah ...
Memperkuat kekuasaan eksekutif dengan memberikan kewenangan lebih besar pada presiden
Mengubah sistem ketatanegaraan agar lebih demokratis dan memastikan pembagian kekuasaan yang seimbang
Menetapkan negara Indonesia sebagai negara federal untuk memberikan otonomi yang lebih besar pada daerah
Menghapuskan sistem pemerintahan presidensial untuk menggantinya dengan sistem parlementer
Perhatikan pernyataan berikut!
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Salah satu fungsi utama UUD 1945 adalah untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan negara sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. UUD 1945 juga memberikan pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
Berdasarkan pernyataan di atas, fungsi utama UUD 1945 sebagai hukum dasar adalah …
Menjadi acuan untuk mengatur peraturan kebijakan luar negeri Indonesia agar sesuai dengan kepentingan internasional
Menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan dan kebijakan di Indonesia agar tidak bertentangan dengan prinsip dasar negara
Mengatur hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan sosial tanpa intervensi dari negara
Menyusun kebijakan yang mengatur hubungan internasional untuk meningkatkan posisi Indonesia di dunia internasional
Perhatikan pernyataan berikut!
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem checks and balances yang terdapat dalam UUD 1945 bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu lembaga negara.
Berdasarkan penjelasan di atas, fungsi UUD 1945 sebagai alat kontrol dalam penyelenggaraan negara ditunjukkan pada ...
Mengatur pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan
Membatasi kebebasan individu dalam kehidupan sosial dan politik demi stabilitas negara
Menjamin pemerintahan yang otoriter untuk mencapai tujuan pembangunan negara
Memusatkan seluruh kekuasaan di tangan eksekutif untuk efisiensi pemerintahan
Perhatikan pernyataan berikut!
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) memiliki peran penting dalam menentukan arah dan tujuan negara Indonesia. Salah satu fungsi UUD 1945 adalah untuk menyusun sistem pemerintahan dan menentukan hubungan antar lembaga negara. UUD 1945 juga mengatur kedudukan dan hak warga negara, serta menjadi dasar hukum bagi setiap kebijakan negara.
Berdasarkan pernyataan di atas, kesimpulan yang tepat mengenai fungsi UUD 1945 sebagai alat penentu dalam kehidupan bernegara adalah …
Menjadi alat untuk menyusun kebijakan ekonomi yang mendukung kemajuan negara
Menyediakan dasar hukum yang memastikan negara beroperasi sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia
Mengatur hubungan internasional dengan negara-negara lain untuk meningkatkan posisi Indonesia
Menyusun peraturan yang mengatur hubungan antarwarga negara tanpa campur tangan negara
Bacalah ilustrasi berikut ini!
Dalam kehidupan berbangsa, warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Di sebuah kota, sekelompok warga mengadakan acara budaya untuk mempererat hubungan antarsuku di wilayah mereka. Mereka menyelenggarakan dialog lintas budaya, menampilkan tarian tradisional dari berbagai daerah, dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi. Kegiatan ini mendapat apresiasi luas karena berhasil mengurangi ketegangan antarwarga yang sebelumnya sempat terjadi akibat perbedaan pandangan politik.
Berdasarkan ilustrasi di atas, perilaku warga tersebut merupakan implementasi nilai UUD 1945 yang menekankan pada prinsip ...
Perlindungan terhadap kepentingan kelompok tertentu
Pemaksaan budaya dominan terhadap kelompok minoritas
Membangun kekuasaan politik atas dasar perbedaan suku
Menjaga persatuan dalam keberagaman bangsa Indonesia
Simak wacana berikut ini!
Seiring meningkatnya penggunaan media sosial, banyak warga negara yang menyalahgunakan kebebasan berpendapat untuk menyebarkan berita bohong, fitnah, dan ujaran kebencian. Fenomena ini menjadi tantangan besar dalam mewujudkan kehidupan demokratis yang sehat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Pemerintah pun mendorong pendidikan literasi digital untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat, agar penggunaan kebebasan tersebut tidak merugikan hak orang lain.
Berdasarkan wacana tersebut, perilaku warga negara yang sesuai dengan semangat UUD 1945 dalam penggunaan media sosial adalah ...
Menggunakan kebebasan berpendapat dengan tanggung jawab dan menghormati hak orang lain
Membiarkan setiap orang bebas berbicara tanpa batasan apapun meskipun melanggar hak orang lain
Mengutamakan ekspresi kebebasan tanpa mempertimbangkan norma hukum
Membatasi segala bentuk ekspresi di media sosial demi keamanan negara
Perhatikan kasus berikut!
Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap kebebasan berpendapat, sebuah pemerintah daerah membuat peraturan yang mewajibkan semua acara diskusi publik mendapat izin dari pihak kepolisian, dan mengancam akan membubarkan diskusi yang dianggap "mengganggu ketertiban umum" meskipun belum ada pelanggaran nyata. Praktik ini menuai kecaman dari berbagai organisasi masyarakat sipil yang berpendapat bahwa kebijakan tersebut berpotensi membungkam kritik masyarakat terhadap pemerintah.
Jika dikaitkan dengan UUD 1945, kebijakan tersebut melanggar prinsip ...
Penegakan hukum harus mengedepankan kepentingan pemerintah daripada rakyat
Pemerintah daerah memiliki wewenang penuh dalam mengatur kehidupan masyarakat
Kewajiban pemerintah untuk mengutamakan ketertiban daripada hak individu
Kebebasan menyatakan pendapat secara damai dijamin konstitusi
Perhatikan kasus berikut ini!
Pada tahun 2019, beberapa kepala daerah di Indonesia terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang melibatkan penggelapan dana bantuan sosial. Kasus ini sangat mencoreng prinsip penyelenggaraan negara yang diatur dalam UUD 1945, terutama terkait dengan prinsip keadilan sosial dan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Masyarakat pun menuntut agar pejabat yang bersalah diproses secara hukum dan dilakukan perbaikan sistem pengawasan penggunaan anggaran.
Kasus tersebut mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip UUD 1945 yang berbunyi ...
Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan
Negara harus melindungi kebebasan beragama seluruh rakyatnya
Negara berhak membatasi hak warga negara demi stabilitas pemerintahan
