Fokus pada profitabilitas

Transparansi penggunaan dana publik

Informasi keuangan bersifat rahasia

Penggunaan prinsip akuntansi yang sama dengan sektor swasta

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Neraca

Laporan Arus Kas

Basis akrual

Basis kas

Basis modifikasi

Basis historis

Fokus pada keuntungan jangka panjang

Memiliki tujuan sosial yang jelas

Selalu melibatkan sektor swasta

Risiko yang tinggi dan tidak terduga

Pembangunan gedung sekolah

Pembelian alat berat untuk konstruksi

Pemberian beasiswa kepada mahasiswa

Pembangunan pusat perbelanjaan

Ketersediaan teknologi yang canggih

Partisipasi masyarakat yang tinggi

Ketidakpastian politik

Biaya tenaga kerja yang rendah

Peningkatan kualitas pendidikan

Pengurangan utang luar negeri

Pengembangan infrastruktur yang tidak merata

Penurunan angka kemiskinan yang tidak signifikan

Dengan menyembunyikan informasi keuangan

Dengan menyediakan laporan yang akurat dan tepat waktu

Dengan meningkatkan kerahasiaan data keuangan

Dengan mengurangi pengawasan terhadap penggunaan anggaran

Alat untuk mengelola pengeluaran pemerintah

Dokumen yang diperlukan untuk audit keuangan

Pedoman untuk perencanaan dan pengendalian keuangan

Alat untuk menarik perhatian masyarakat terhadap kebijakan publik

Pengawasan anggaran

Penyusunan prioritas program

Pelaksanaan anggaran

Evaluasi hasil anggaran

Penggunaan dana secara efisien

Perencanaan anggaran jangka panjang

Evaluasi hasil dan dampak dari program yang dibiayai

Transparansi dalam laporan keuangan

Defisit anggaran yang berkelanjutan

Kerahasiaan anggaran

Transparansi dan akuntabilitas

Penggunaan anggaran yang tidak efisien

Kementerian Dalam Negeri

Otoritas Jasa Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Kementerian Dalam Negeri

Ombudsman

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Proyek sosial yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Pengeluaran untuk kegiatan promosi pariwisata

Pembayaran utang luar negeri

Pengadaan barang-barang konsumsi untuk pejabat

Potensi terjadinya defisit anggaran

Ketidakpastian yang dapat mempengaruhi kebijakan fiskal

Keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan investasi

Pengaruh inflasi terhadap pendapatan negara

Pajak penghasilan

Penjualan aset negara

Subsidi dari pemerintah daerah

Pinjaman luar negeri

Belanja rutin dan belanja pembangunan

Belanja sosial, belanja infrastruktur, dan belanja pendidikan

Belanja langsung dan belanja tidak langsung

Belanja daerah dan belanja pusat

Proses di mana pemerintah dapat menyembunyikan informasi keuangan

Kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai penggunaan anggaran kepada masyarakat

Hak pemerintah untuk mengelola anggaran tanpa melibatkan masyarakat

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kerahasiaan dalam pengelolaan dana publik

Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran

Mempercepat proses pengambilan keputusan

Menjamin akurasi dan keandalan informasi keuangan

Mempermudah pengawasan oleh pihak eksternal

Transparansi dalam pengelolaan anggaran

Pengaruh program terhadap masyarakat

Keberlanjutan proyek pemerintah

Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

Laporan keuangan pemerintah disajikan dengan akurat dan transparan

Laporan keuangan pemerintah tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku

BPK menemukan kesalahan yang tidak dapat diperbaiki dalam laporan keuangan

Semua informasi yang diperlukan telah disediakan oleh pemerintah

Kurangnya pelatihan bagi pegawai

Adanya resistensi terhadap perubahan

Ketidakjelasan regulasi yang ada

Minimnya anggaran untuk sistem baru

Perubahan dalam aset dan kewajiban pemerintah

Rincian pendapatan dan pengeluaran pemerintah dalam satu tahun

Aliran kas pemerintah dari aktivitas operasional, investasi, dan pembiayaan

Perbandingan antara realisasi keuangan dan rencana anggaran

Sebagai pengeluaran

Sebagai pendapatan operasional

Sebagai aset jangka panjang

Tidak dicatat dalam laporan

Meningkatkan transparansi laporan keuangan

Menentukan nilai pasar aset

Mengurangi beban biaya operasional

Menjaga kestabilan anggaran pemerintah

Pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah

Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat

Pendapatan daerah

Transfer dari pemerintah pusat

Pinjaman daerah

Investasi swasta

Utang

Pendapatan

Beban

Ekuitas

Pembayaran gaji pegawai

Pembelian alat tulis kantor

Pembangunan gedung sekolah

Pembayaran bunga utang

Rencana anggaran tahunan

Rencana strategis sektor publik

Laporan keuangan pemerintah

Peraturan perundang-undangan

Stabilitas politik suatu daerah

Efektivitas program sosial

Kinerja anggaran dan transparansi publik

Jumlah investasi asing

Meningkatkan biaya operasional

Memperlambat proses pelaporan

Meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pengelolaan keuangan

Menyulitkan akses terhadap informasi keuangan

Tingkat pengembalian yang selalu tinggi

Tidak adanya perubahan kebijakan pemerintah

Keterlambatan penyelesaian proyek

Partisipasi masyarakat yang selalu aktif

Mengurangi peran swasta

Memperpanjang proses perizinan

Menerbitkan obligasi pemerintah untuk infrastruktur

Mengandalkan sepenuhnya pada anggaran negara

Menjaga kerahasiaan semua transaksi keuangan

Memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk meningkatkan akuntabilitas

Membuat laporan yang hanya dapat dipahami oleh pihak internal

Menjamin bahwa semua anggaran pemerintah digunakan secara efisien tanpa pengawasan

Pembelian barang dan jasa dengan harga termurah tanpa memperhatikan kualitas

Perbandingan antara input (dana) dengan output (hasil) serta outcome (dampak) yang dicapai

Penggunaan anggaran yang paling banyak untuk suatu program

Laporan keuangan yang selalu surplus

Jumlah kendaraan pribadi yang meningkat

Penyerapan anggaran untuk proyek infrastruktur

Dampak infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

Jumlah kontraktor yang terlibat dalam proyek

Peningkatan pengeluaran pemerintah yang tidak terencana

Penguatan sistem pengawasan dan pelaporan keuangan

Penurunan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan

Perluasan ruang lingkup korupsi