Dalam pengelolaan kas, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dapat dilakukan revisi karena alasan administratif meliputi perubahan sebagai akibat adanya kesalahan administratif dan/atau perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran. Berikut merupakan perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran, kecuali:

Berdasarkan pasal 6 PP Nomor 28 Tahun 2022 disebutkan beberapa tugas dari PUPN. Di bawah ini merupakan tugas dari PUPN, kecuali…

PT Laksamana mendapat pinjaman dari pemerintah sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 5 tahun. Namun, karena satu dan lain hal PT Laksamana mengalami kerugian dan tidak dapat melunasi utangnya dengan tepat waktu dan mengajukan permohonan keringanan hutang kepada kantor pelayanan. Berdasarkan perhitungan Kantor Pelayanan, PT Laksamana berhak mendapatkan keringanan berupa pengurangan bunga dan denda sebesar 50% dari total bunga dan denda yang telah terakumulasi selama keterlambatan pembayaran (Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah)). Setelah keringanan diberikan, PT Laksamana diharuskan dapat melunasi utang pokok beserta bunga dan dendanya dalam jangka waktu 2 tahun. Berapa cicilan yang harus dibayarkan oleh PT Laksamana pada setiap waktu pembayaran, jika ingin membayar cicilan hutangnya setiap 6 bulan sekali (tidak ada bunga tambahan)?

Sebuah universitas negeri yang telah berstatus sebagai BLU selama 2 tahun menghadapi tantangan dalam memenuhi standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan. Salah satu fakultas di universitas tersebut melaporkan bahwa kinerja keuangan mereka tidak memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RBA tahunan. Fakultas ini juga mengalami kesulitan dalam mencapai standar kualitas layanan karena kurangnya fasilitas dan tenaga pengajar. Pimpinan universitas mengusulkan untuk meningkatkan status BLU fakultas tersebut menjadi BLU-Bertahap, supaya memperoleh lebih banyak fleksibilitas. Manakah dari pilihan berikut yang paling tepat menggambarkan tindakan yang harus diambil oleh universitas tersebut dalam situasi ini?

Perubahan keputusan dan Undang-undang tentang perbendaharaan tentu berdampak besar terhadap pelaksanaan mekanisme perbendaharaan negara. Apa yang menjadi dampak utama diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 35, 36, dan 37 Tahun 2004 serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK/2004 dan 303/KMK/2004 terhadap struktur organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan ?

Kementerian Pertahanan memiliki unit yang bertugas untuk mengidentifikasi sistem keamanan siber yang dinamakan unit siber. Setelah pergantian Menteri Pertahanan, Menteri yang Baru ingin mengajukan unit siber tersebut menjadi BLU. Tentu jenis pelayanan yang diadakan oleh unit tersebut bukan merupakan layanan umum sehingga unit tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi BLU. Penyelenggaraan layanan umum tersebut termasuk dalam persyaratan?

Tegaljoyo merupakan sebuah daerah yang sedang diperiksa oleh BPK. BPK menerima laporan keuangan dari pemerintah Tegaljoyo pada tanggal 28 Maret 2025. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan daerah tersebut harus disampaikan oleh BPK kepada … selambat-lambatnya pada tanggal …. yang di dalamnya memuat …. dari pemeriksa.

Menteri/ pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikota/ direksi perusahaan negara dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara dapat melaporkan penyelesaian kerugian negara kepada…

Seorang pegawai negeri, Sari, ditemukan melakukan penyalahgunaan dana bantuan sosial sebesar Rp80.000.000. Sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Sari diwajibkan mengembalikan dana tersebut dalam waktu 6 bulan. Jika Sari tidak dapat mengembalikannya tepat waktu, maka akan dikenakan bunga sederhana sebesar 3% per bulan dari total kerugian, dan denda tambahan sebesar 5% dari total yang harus dibayar setelah 6 bulan pertama. Jika Sari terlambat mengembalikan dana selama 4 bulan setelah tenggat waktu 6 bulan, berapa total jumlah yang harus dikembalikan oleh Sari?

Pemerintah dalam menyusun rancangan KUA (Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan pada ?

Sinergi Bagan Akun Standar (BAS) pada Pemerintah Pusat dan Daerah dilakukan untuk hal-hal berikut, kecuali ?

Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban menyerahkan dokumen dan/atau menolak memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 UU No. 15 Tahun 2004 dipidana dengan ketentuan ?

Sebuah daerah memiliki target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp500.000.000.000,- pada tahun anggaran 2024. Hingga akhir semester I, realisasi PAD baru mencapai 35%. Jika asumsi pertumbuhan ekonomi daerah pada semester II sebesar 3%, dan potensi peningkatan efisiensi pengelolaan PAD sebesar 5%, apakah target PAD tahun 2024 dapat tercapai? Berapakah realisasi PAD pada tahun tersebut?

Pembiayaan Utang Daerah digunakan untuk membiayai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah memiliki ketentuan di antaranya…

Dalam perencanaan anggaran, unit kerja mengalokasikan anggaran untuk honor narasumber yang berasal dari luar instansi. Setelah kegiatan berlangsung, ternyata narasumber yang hadir hanya berasal dari internal instansi tersebut. Bagaimana seharusnya unit kerja tersebut menyesuaikan anggaran?

Pemerintah Daerah Kota Sentosa memiliki anggaran belanja pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.500.000.000. Hingga triwulan ketiga, realisasi belanja mencapai Rp2.625.000.000, sementara realisasi penerimaan daerah sudah mencapai 90% dari target Rp4.000.000.000. Pada triwulan keempat, Pemerintah Daerah mengajukan tambahan belanja sebesar Rp400.000.000 dan merencanakan belanja tak terduga sebesar Rp200.000.000. Namun, di sisi lain, pendapatan asli daerah (PAD) yang diharapkan untuk diterima pada triwulan terakhir hanya sebesar Rp150.000.000. Berapakah sisa anggaran setelah pelaksanaan tambahan belanja dan belanja tak terduga pada triwulan keempat, jika diasumsikan tidak ada penerimaan lain yang masuk?

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat sebagai wujud pertanggungjawaban APBN menyajikan untuk suatu tahun tertentu, realisasi jumlah pendapatan total sebesar 400 triliun sedangkan pada pos belanja: belanja operasi (25T) & belanja modal (45T) dan pos jumlah transfer 30T. Jika pada pagu anggaran menyajikan proyeksi terjadinya surplus sebesar 500T. Berapakah persentase realisasi anggaran terhadap pagu anggaran?

Laporan Arus Kas Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 (metode langsung) menyajikan rincian uraian arus kas dari aktivitas operasi berupa : Pendapatan Retribusi Daerah 30 juta ; Subsidi 10 juta ; Hibah 5 juta ; DBH Pajak 5 juta ; DAK 10 juta ; Belanja Tak Terduga 1 juta ; Bunga 2 juta ; Pembentukan Dana Cadangan 1 juta . Berapakah arus kas bersih dari aktivitas operasi dalam jutaan rupiah?

Pak Budi membeli sebuah mobil bekas di Jakarta seharga Rp150.000.000. Mobil tersebut memiliki nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) sebesar Rp120.000.000. Di Jakarta, tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah 2% dari NJKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan bekas adalah 1% dari NJKB. Berapakah total biaya yang harus dibayar Pak Budi untuk PKB dan BBNKB setelah membeli mobil tersebut?

Tahun 2024 menjadi tahun yang sibuk bagi para anggota calon legislatif untuk bisa  melakukan kontestasi pada ajang pemilu . Objek Pajak utamanya berupa Reklame Video  atau Megatron mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun ini sebab banyak  caleg yang turut serta menggunakan reklame jenis ini sebagai fasilitas kampanye untuk  menarik perhatian massa. Jika terdapat salah satu calon yang memiliki kontrak dengan  pihak ketiga untuk nilai kontrak Reklame sebesar 100 juta rupiah per satu reklame, maka  berapakah tarif total pengenaan pajak yang tidak mungkin dikenakan berdasar pada  penetapan Perda untuk 2 reklame yang sama? 

Gaji cleaning service pada satker masuk ke dalam belanja berkode…

Seperti K/L, dalam pengadaan aset BMN pasti memiliki suatu tujuan karena suatu  tugas dan fungsi tertentu. Sebagai instansi yang berkaitan dengan alam,  kementerian X memiliki alat-alat yang menunjang kebutuhan pengelolaan  lingkungan. Untuk melaksanakan kegiatannya, kementerian X berniat melakukan  pengadaan peralatan. Sebelum melakukan pengadaan, kementerian X berniat  melakukan pemindahtangan berupa penjualan. Nilai aset tersebut ketika pembelian  di tahun 2012 adalah 100 miliar, setelah dilakukan revaluasi aset, nilai BMN  tersebut menjadi 120 miliar. Berdasarkan uraian di atas maka kementerian X untuk  melakukan Pemindahtanganan memerlukan izin? 

Dalam Nota Keuangan 2024, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi  sebesar 5,2% dan inflasi sebesar 3,1%. Total pendapatan negara diproyeksikan  mencapai Rp2.463,0 triliun, sedangkan total belanja negara sebesar Rp3.325,1 triliun.  Defisit anggaran akan ditutupi dengan utang baru. 

Diketahui bahwa: 

·       PDB nominal Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp20.000 triliun.

·       Rasio pajak (tax ratio) yang diproyeksikan adalah 10,4% dari PDB.

Pertanyaan: 

1. Berapakah jumlah defisit anggaran pemerintah pada tahun 2024? 

2. Jika rasio pajak tercapai, berapakah jumlah penerimaan pajak pada tahun 2024? 

Berdasarkan tabel terlampir, diketahui rata rata pertumbuhan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Semarang adalah sebesar 12,15%. Tentukan potensi PAD Kota Semarang pada tahun 2019…

Diketahui Provinsi A ingin mengembangkan sektor pertanian daerahnya sehingga membutuhkan modal tambahan dari pemerintah pusat karena sebelumnya Provinsi A adalah daerah yang masih tertinggal dan miskin. Provinsi A meminjam dana tambahan dari pemerintah pusat sebesar Rp8.000.000.000 (delapan miliar rupiah). Setelah menjalankannya selama 1 tahun, Gubernur melihat bahwa ternyata tidak didapatkan keuntungan dan malah merugi karena SDM yang belum siap untuk terjun langsung ke dunia industri pertanian. Oleh karena itu, Provinsi A menjadi berutang kepada pemerintah pusat, tetapi Bapak Gubernur tetap bertanggung jawab dan memiliki itikad untuk membayar utangnya. Pemerintah pusat pun akhirnya memberikan kompensasi berupa keringanan jumlah utang serta keringanan jangka waktu akibat itikad baik dari pemimpin daerah Provinsi A tersebut. Diketahui jumlah keringanan utang yang diberikan pemerintah adalah 20% dari pokok kredit serta penambahan jangka waktu menjadi 5 tahun pembayaran. Bunga dari utang tersebut sesuai kesepakatan awal adalah 10% per tahun dengan bunga sederhana. Provinsi A akan melunasi utangnya dengan mencicil sisa pembayaran utang tersebut per tahunnya. Tentukan sisa pembayaran yang harus dibayar Provinsi A per tahun setelah mendapat keringanan utang tersebut…

BPDPKS memiliki peran penting dalam mengelola dana kelapa sawit, termasuk memberikan subsidi biodiesel untuk mendukung energi terbarukan dan menjaga stabilitas harga CPO (Crude Palm Oil). Namun, beberapa pihak mengkritik kebijakan subsidi tersebut karena dianggap hanya menguntungkan industri besar dan kurang berdampak langsung pada kesejahteraan petani kecil. Kebijakan apa yang paling efektif untuk memastikan keberlanjutan subsidi biodiesel sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani kecil dalam rantai pasok kelapa sawit?

Subsidi biodiesel bertujuan mengurangi emisi karbon dan mendukung energi terbarukan. Namun, produksi kelapa sawit sering dikritik karena mengakibatkan deforestasi dan kerusakan lingkungan. Berdasarkan analisis Anda, apa langkah yang paling tepat untuk memastikan bahwa subsidi biodiesel juga memperhatikan aspek lingkungan?

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, salah satu tugas utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) adalah menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Dalam konteks penyaluran dana tersebut, manakah dari berikut ini yang BUKAN merupakan salah satu program yang dapat didanai oleh BPDPKS?

Pemerintah Indonesia sedang menggalakkan ekspor produk halal ke negara-negara Timur Tengah. Dalam konteks ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, bagaimana seharusnya LPEI merespon kebijakan pemerintah tersebut?

Pada saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia, pemerintah mengeluarkan PMK Nomor 17 tahun 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi dan dampaknya. Dalam rangka mendukung pemerintah daerah menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi Covid-19 dan belanja prioritas, ditetapkan dana dukungan paling sedikit sebesar… dari alokasi DAU

Revisi Otomatis dapat dilakukan jika dalam penyelesaian revisi anggaran ditemukan kesalahan dan DIPA belum direalisasikan. Berikut ini merupakan kesalahan yang tidak dapat dilakukan revisi secara otomatis...

Akun yang digunakan untuk mencatat membiayai keperluan sehari-hari perkantoran yang secara langsung menunjang kegiatan operasional KL, namun tidak menghasilkan barang persediaan adalah…

Komisi di DPR yang memiliki kewenangan membahas asumsi dasar RAPBN yaitu…

Dalam pelaksanaan anggaran tematik APBN, identifikasi budget tagging dilakukan pada level data…

Anggaran Pendidikan merupakan anggaran pemerintah yang dialokasikan dalam fungsi Pendidikan. Berikut ini merupakan alokasi belanja yang bukan termasuk ke dalam Anggaran Pendidikan…

Kode belanja 51 merupakan kode jenis belanja…

Beban untuk mencatat pengakuan beban honorarium narasumber yang diberikan kepada pegawai negeri/non-pegawai negeri sebagai narasumber, pembicara, praktisi, pakar yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat dicatat sebagai belanja...

BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran agar lebih responsif terhadap kebutuhan layanan. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bagaimana bentuk fleksibilitas ini diimplementasikan dalam operasional BLU?

Siapa saja yang dapat bekerja sebagai pegawai di Badan Layanan Umum (BLU) menurut peraturan yang berlaku?