WorksheetsSOAL PERANGKAT DESA LATIHAN MAR
Total questions: 35
Worksheet time: 35mins
Lembaga negara yang mengamandemen UUD 1945 adalah
Presiden
M A
MPR
Sistematika UUD 1945 setelah diamandemen terdiri dari
Pembukaan , 16 Bab , dan 37 pasal
B. Pembukaan , 16 Bab , dan 27 pasal
C. Pembukaan , 21 Bab , dan 37 pasal
D. Pembukaan , 21 Bab , dan 73 pasal
E. Pembukaan , 21 Bab , dan 114 pasal
Rumusan sila –sila Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 pada Alinea
I
II
III
IV
Bentuk negara Indonesia menurut pasal 1 ayat 1 UUD 1945 adalah
Kesatuan
Monarki
Serikat
Demokrasi
Anggota MPR menurut pasal 2 ayat 1 UUD 1945 hasil amandemen terdiri dari
DPR dan Utusan Daerah
DPR dan DPRD
DPR dan Utusan Golongan
DPR dan BPD
DPR dan DPD
Tugas MPR setelah amandemen UUD 1945 adalah
Memilih presiden dan wakil presiden
Melantik presiden dan wakilnya
Meminta pertanggung jawaban presiden
Membuat UU
Lembaga negara yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilu adalah
Mahkamah Konstitusi ( MK )
Komisi Yudisial ( KY)
KPU
MA
Menurut pasal 13 ayat 2 UUD 1945 ,Presiden dalam mengangkat duta harus memperhatikan
pertimbangan ....
MPR
DPD
MA
DPR
Menurut UUD 1945 Mentri –mentri negara diangkat dan diberhentikan oleh ....
DPR
MPR
Presiden
MK
Lembaga negara yang baru setelah amandemen UUD 1945 adalah ....
MK , DPD , dan DPR
DPD , KY , dan MA
MK , DPD , dan MA
MK , DPD , dan KY
DPR mempunyai fungsi legeslasi maksudnya
Menetapkan APBN
Mengawasi jalannya pemerintahan
Membentuk Undang-Undang
Merubah RUU dari presiden
Hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah terhadap suatu kebijakan disebut ....
Hak Interpelasi
Hak Budgat
Hak Angket
Hak Inisiatif
Salah satu Hak warga negara dalam hukum menurut isi pasal 27 ayat 1 UUD 1945 adalah ...
Mentaati peraturan yang berlaku
Mendapat kedudukan yang sama dalam hukum
Ikut menyusun peraturan
Mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak
Lembaga perekonomian atau bentuk usaha yang mencerminkan semangat kekeluargaan
sesuai dengan isi pasal 33 ayat 1 UUD 1945 adalah
BUMN
Perseroan Terbatas ( PT )
BUMS
UKM
Koperasi
Hak bagi setiap warga negara untuk mendapat pendidikan dan pengajaran diatur dalam UUD
1945 pada ....
Pasal 27 ayat 2
Pasal 31 ayat 1
Pasal 27 ayat 3
Pasal 32 ayat 1
Bumi , air , dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Maksud
dikuasai oleh negara adalah ..
Diambill oleh negara untuk kepentingan kerja sama dengan negara lain
Dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat
Dimanfaatkan oleh pengusaha untuk memajukan perusahaan
Negara secara mutlak menguasai semua yang ada di wilayah Indonesia
Negara menggunakan kekayaan alam dengan sebebas-bebasnya
Lembaga peradilan yang ada disetiap Kabupaten / Kota yang merupakan badan peradilan
tingkat pertama adalah ....
Pengadilan Tinggi
Pengadilan Banding
Pengadilan umum
Pengadilan Negeri
Penyelenggara atau panitia pemilu ditingkat desa adalah ....
PPK
KPU
PPS
KPPS
Partai politik adalah peserta pemilu untuk memilih...
Anggota DPD
Kepala Daerah
Anggota DPR dan DPRD
Presiden dan wakil presiden
Dalam pemilu Legeslatif setiap pemilih mendapat 4 kartu suara, digunakan untuk memilih ...
Anggota MPR , DPR , DPD , dan DPRD
Anggota MPR , DPR , DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten
Anggota DPR , DPD , DPRD Provinsi , dan DPRD Kabupaten/Kota
Anggota DPR , DPD , DPRD ,dan presiden
Anggota MPR , DPR , dan presiden
Warga negara yang mempunyai hak pilih aktif atau hak untuk memilih dalam pemilu minimal
berusia .... tahun
16
17
18
19
20
Hak , wewenang dan kewjiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempet sesuai dengan peraturan perundangundangan
adalah pengertian dari ....
Daerah otonom
Wewenang daerah
Otonomi Daerah
Kekuasaan Daerah
Kewajiban daerah
Pelimpahan sebagian urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat adalah pengertian dari asas otonomi daerah
yaitu asas ....
Desentralisasi
demokrasi
Tugas pembantuan
otonomi
C. Dekonsentrasi
Dekonsentrasi
Menurut UUD 1945 pasal 18 bahwa wilayah negara Republik Indonesia dibagi atas Daerah
kabupaten dan kota
kabupaten dan daerah istimewa
provinsi dan kota
provinsi, kabupaten dan kota
kabupaten, kecamatan dan desa
Yang dimaksud Pemerintah Daerah Kabupaten adalah
Bupati dan DPRD
Bupati dan Perangkatnya
Bupati dan wakilnya
Bupati dan Camat
DPRD dan Perangkatnya
Kepala Daerah Kota adalah ....
gubernur
bupati
wali kota
ketua DPRD kota
Sultan
Sumber Keuangan Daerah yang termasuk Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) adalah
Dana Alokasi Umum
Bea Cukai
Dana Alokasi Khusus
Hasil Restribusi
Dana Perimbangan
Urusan atau Bidang Pemerintahan yang masih menjadi wewenang atau Urusan Pemerintah
Pusat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah yaitu
Perencanaan Pembangunan
Pendidikan dan Kesehatan
Pertanian dan Industri
Politik Luar Negeri dan Moneter
Perdagangan
Menurut Undang –Undang Desa Tahun 2024 pasal 6 ayat 1 jenis Desa terdiri dari ....
Desa dan grumbul
Desa dan dusun
Desa dan Desa adat
Desa dan wilayahnya
Desa dan kelurahan
Pembentukan desa baru menurut pasal 8 ayat 2 tentang desa ditetapkan dengan...
peraturan daerah kabupaten/kota
Peraturan Bupati
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Pemerintah
Syarat pembentukan Desa baru berdasarkan jumlah penduduk untuk wilayah P.Jawa paling
sedikit .... orang
5000
6000
7000
8000
Lembaga di desa yang menampung aspirasi dan kegiatan kaum perempuan adalah ...
LPMD
PKK
Karang taruna
BPD
RT/RW
Pemerintah Desa terdiri dari ....
Kepala Desa dan Sekretaris Desa
Kepala Desa dan BPD
Kepala Desa dan Lembaga Desa
Kepala Desa dan Kasi Pemerintahan
Kepala Desa dan Perangkatnya
Menurut pasal 9 UU Desa bahwa Desa dapat dihapus karena ...
Tidak memiliki Kepala Desa
Jumlah RT dan RW sedikit
Bencana alam yang menyebabkan hilangnya desa
Tidak memiliki tanah bengkok
Terjadi kekacauan
Desa dapat berubah statusnya menjadi kalurahan berdasarkan prakarsa dari ....
Pemerintah Desa , BPD,dan masyarakat
Pemerintah Desa atas intruksi Camat
Tokoh –tokoh masyarakat
Kepala Desa dan BPD
Musyawarah ketua RT dan RW sedesa
