NEW
Font size
WorksheetsUjian Pemahaman Kebhinekaan
Total questions: 75
Worksheet time: 38mins
Untuk landasan konstitusional bisa kita ketemukan dalam pasal … UUD NRI Tahun 1945
1 ayat (1)
1 ayat (2)
2 ayat (1)
2 ayat (2)
3 ayat (1)
Dalam praktek kehidupan tentunya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul karena keanekaragaman suku, agama, ras, antar golongan, salah satunya adalah ikatan kekerabatan dan kebersamaan suku bangsa, daerah, bahasa, adat istiadat yang berlebihan, hal ini dikenal dengan istilah …
Egoisme
Fanatisme
Sparatisme
Rasialisme
Primordialisme
Ada juga sikap yang mementingkan daerahnya masing-masing daripada kepentingan bangsa dan negara sehingga cenderung untuk memisahkan diri dari kesatuan bangsa dan negara, perilaku tersebut merupakan tindakan …
Egoisme
Fanatisme
Sparatisme
Rasialisme
Primordialisme
Suatu sikap yang terlalu yakin akan kebenaran dan keyakinannya serta menganggap keyakinan orang lain yang berbeda dengan dirinya adalah salah, merupakan salah satu permasalahn yang muncul dalam keaneragaman/kebhinekaan agama, hal ini dikenal dengan istilah
Egoisme
Fanatisme
Sparatisme
Primodialisme
Anarkisme
Sikap yang lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri dibandingkan kepentingan bersama atau masyarakat, disebut sikap …
Egoisme
Fanatisme
Sparatisme
Primodialisme
Anarkisme
Dibawah ini dampak positif dari globalisasi adalah…kecuali
Transaksi di bidang ekonomi antarnegara menjadi mudah
Pengiriman barang dan jasa mudah dilakukan
Kemudahan dan kecepatan dalam mengakses informasi
Terjalinnya hubungan antar warga dunia
Pemilik modal melakukan hegemoni atas kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya
Adapun dampak negatif dalam ranah budaya adalah …
Banjirnya produk luar negeri
Dominasi pemilik modal dalam menguasai pasar
Pola hidup konsumeristik
Terbatasnya kesempatan untuk berwirausaha
Terciptanya kehidupan yang individual
Penyalahgunaan narkoba dan pola hidup hedonis merupakan salah satu ancaman terhadap negara terutama dibidang....
Ideologi
Politik
Ekonomi
Sosial budaya
Pertahanan keamanan
Demos memiliki arti …
Pemerintahan
Rakyat
Bangsa
Kekuasaan
Negara
Pada kurun waktu 9 tahun tersebut terjadi pergantian kabinet dilakukan sebanyak … kali
5
6
7
8
9
Adapun isi dekrit tersebut adalah dibawah ini, kecuali …
Membentuk BPKS
Bubarkan Dewan Konstituante
Kembali ke UUD 1945
Tidak berlakunya UUDS 1950
Pembentukan MPRS
yang terdapat dalam pasal :
I Aturan Peralihan
II Aturan Peralihan
III Aturan Peralihan
IV Aturan Peralihan
V Aturan Peralihan
Dibawah ini adalah merupakan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada era Orde Lama dengan demokrasi terpimpin kecuali …
Menafsirkan Pancasila secara terpisah-pisah
Pengangkatan Presiden seumur hidup
Presiden membubarkan DPR
Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif
Pimpinan Lembaga tertinggi negara dan Lembaga tinggi negara dijadikan Menteri
hal ini bertentangan dengan UUD 1945 pasal…
5
6
7
8
9
Dibawah ini adalah merupakan prinsip-prisip demokrasi menurut Henry B Mayo, sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo, kecuali…
Menyelesaikan perselisihan dengan kekuasaan
Pergantian pimpinan secara terartur
Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai
Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum
Menjamin tegaknya keadilan
maka suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila mematuhi soko guru demokrasi dibawah ini, kecuali …
Kedaulatan rakyat
Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah
Hak-hak minoritas
Kekuasaan minoritas
Jaminan HAM
Pemilu yang dilakukan pertama pada tanggal … untuk memilih anggota…
19 Juli 1955, Dewan Konstituante
19 Agustus 1955, DPR
29 September 1955, DPR
15 Oktober 1955, Dewan Konstituante
15 Desember 1955, Dewan Konstituante
Dibawah ini adalah isi dari Tritura kecuali…
Kembali kepada UUD 1945
Bubarkan PKI
Bersihkan Kabinet dari unsur PKI
Turunkan Harga/
Perbaikan ekonomi
Suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik disebut …
Tantangan
Hambatan
Ancaman
Gangguan
Halangan
Contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa berlatar belakang paham komunis adalah….
Pemberontakan PKI
Pemberontakan APRA
Pemberontakan RMS
Pemberontakan DI/TII
Pemberontakan PRRI/Permesta
Dibawah ini yang bukan merupakan ancaman dibidang militer adalah …
Agresi
Liberalisme
Sabotase
Spionase
Aksi terror
Di bawah ini yang bukan merupakan ancaman di bidang non militer yang berdampak bagi bangsa Indonesia dalam dimensi ekonomi adalah …
Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri
Cepat atau lambat perekonomian kita akan dikuasai oleh pihak asing
Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas
Koperasi semakin sulit berkembang
Proses pertumbuhan ekonomi jangka Panjang semakin membaik
Lembaga negara yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum adalah…
KY
MA
MK
BPK
Hakim Agung
Lembaga negara yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang adalah ...
KY
MA
MK
BPK
Hakim Agung
Lembaga negara yang dihapus berdasarkan amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ....
DPD
MPR
MK
DPA
KY
yang dihapus berdasarkan amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ....
DPD
MPR
MK
DPA
KY
Salah satu tugas dan wewenang Presiden sebagai Kepala Negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 14 ayat (2) adalah memberikan amnesti dan abolisi. Dalam menjalankan tugas dan wewenang tersebut, maka presiden harus memperhatikan pertimbangan dari …
MA
DPR
MK
DPD
MPR
Kenikmatan pribadi dianggap sebagi suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasaan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di Masyarakat, seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya. Hal ini merupakan salah satu ancaman dari luar yang berdimensi ….
Ideologi
Politik
Sosial Budaya
Ekonomi
Pertahanan
Indonesia sejak kelahirannya pada tanggal 17 Agustus 1945 telah memiliki tekad yang sama, bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional dalam bentuk negara kesatuan. Kesepakatan ini tercermin dalam rapat-rapat BPUPK dan PPKI dalam menyusun konstitusi, bentuk negara kesatuan Indonesia diatur dalam pasal ... UUD 1945
1 Ayat (1)
1 Ayat (2)
1 Ayat (3)
2 Ayat (1)
2 Ayat (2)
Dalam negara kesatuan dengan sistem dimana daerah-daerah diberi kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang dinamakan dengan daerah otonom (Otonomi Daerah). Dalam hal ini pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya diluar bidang pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Hal ini dinamakan …
Sentralisasi
Distribusi
Desentralisasi
Federasi
Monarki
Apabila kita berpegang pada konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 maka bentuk pemerintahan kita adalah republik dengan sistem pemerintahan presidensial serta bentuk negaranya adalah kesatuan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen, Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya yang semua kekuatan negara difokuskan pada Upaya mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih dari rongrongan kekuatan asing yang ingin kembali menjajah Indonesia. Dengan mengacu kepada maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945, maka sitem pemrintahan yang berlaku di Indonesia adalah …
Presidensial
Quasi parlementer
Republik
Kesatuan
Parlementer
Pada dasarnya sistem Pemerintahan di dunia diklasifikasikan ke dalam dua sistem yaitu presidensial dan parlementer. Pada umumnya, negara-negara di dunia menganut salah satu dari sistem pemerintahan tersebut. Adanya sistem pemerintahan-pemerintahan lain dianggap sebagai kombinasi dari dua sistem pemerintahan di atas. Negara yang dianggap sebagai tipe ideal dari sistem pemerintahan parlementer, dan mendapat julukan "mother of parliaments" adalah negara …
Amerika Serikat
Australia
Brazilia
Inggris
Jerman
Sistem pemerintahan dimana Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri, sedangkan kepala negara adalah presiden dalam negara republik atau raja/sultan dalam negara monarki. Kepala negara tidak memiliki kekuasaan pemerintahan, ia hanya berperan sebagai simbol kedaulatan dan keutuhan negara. Hal tersebut dikenal dengan sistem pemerintahan …
Parlemeter
Presidensial
Oligarki
Absolut
Republik
Perhatikan pernyataan dibawah ini !
(1) Bhineka Tunggal Ika
(2) Egoisme
(3) Nasionalisme Indonesia
(4) Patriotisme
(5) Fanatisme
Dari pernyataan tersebut yang merupakan prinsip persatuan dalam keberagaman adalah …
(1), (2), (3)
(1), (4), (5)
(1), (3), (4)
(2), (3), (4)
(3), (4), (5)
Dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip pemisahan kekuasaan, lembaga yang berwenang untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan bahwa semua tindakan pemerintah sesuai dengan hukum adalah …
DPR
MA
DPD
BPK
MK
Dalam konteks demokrasi, salah satu prinsip yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah …
Akuntabilitas
Transparansi
Kesetaraan
Partisipasi
Keadilan
Peristiwa yang dikenal sebagai peralihan kekuasaan dari Orde Baru ke era reformasi di Indonesia terjadi pada tahun …
1996
1998
2004
2000
2001
Dalam konteks demokrasi, salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang paling umum adalah …
Survei
Musyawarah
Pemilihan umum
Demonstrasi
Lobbying
Peristiwa yang menandai berakhirnya Orde Baru dan dimulainya era reformasi di Indonesia dikenal dengan sebutan …
Peristiwa Malari
Peristiwa 212
Gerakan 30 September
Reformasi 1998
Peristiwa Semanggi
Dalam sistem pemerintahan, lembaga yang berfungsi untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan akuntabilitas disebut …
Mahkamah Agung
Komisi Pemilihan Umum
Mahkamah Konstitusi
Ombudsman
Komisi Yudisial
Dalam konteks demokrasi, salah satu bentuk pengawasan masyarakat terhadap pemerintah yang penting adalah …
Partisipasi
Akuntabilitas
Pengawasan
Transparansi
Kesetaraan
Di bawah ini yang bukan merupakan ciri-ciri negara demokrasi adalah …
Pemerintahan yang otoriter
Adanya pemilihan umum yang bebas dan adil
Perlindungan terhadap hak minoritas
Penghormatan terhadap hak asasi manusia
Partisipasi aktif masyarakat
Proses pengambilan keputusan dalam sistem demokrasi yang melibatkan musyawarah untuk mencapai mufakat dikenal dengan istilah …
Musyawarah
Demokrasi langsung
Voting
Lobbying
Referendum
Dalam konteks pemerintahan, lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan menilai kinerja pemerintah serta memberikan rekomendasi perbaikan disebut …
Komisi Yudisial
Ombudsman
Mahkamah Agung
DPR
DPD
Proses pengambilan keputusan dalam sistem demokrasi yang melibatkan perwakilan rakyat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dikenal dengan istilah …
Lobbying
Musyawarah
Pemilihan umum
Diskusi publik
Referendum
Dalam konteks hukum, lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas undang-undang dan menyelesaikan sengketa pemilu adalah …
Komisi Pemilihan Umum
Mahkamah Konstitusi
Ombudsman
Komisi Yudisial
Mahkamah Agung
Di bawah ini yang bukan merupakan faktor penghambat dalam pembangunan ekonomi di Indonesia adalah …
Korupsi yang merajalela
Stabilitas politik yang tinggi
Infrastruktur yang tidak memadai
Kurangnya investasi asing
Ketidakpastian hukum
Peristiwa yang dikenal sebagai reformasi di Indonesia ditandai dengan pengunduran diri presiden pada tahun …
2004
2001
2000
1998
1996
Dalam sistem pemerintahan Indonesia, lembaga yang berfungsi untuk mengawasi jalannya pemilihan umum adalah …
Mahkamah Konstitusi
Komisi Pemilihan Umum
Ombudsman
Komisi Yudisial
Mahkamah Agung
Dalam konteks keberagaman budaya di Indonesia, istilah yang merujuk pada pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan budaya disebut …
Multikulturalisme
Asimilasi
Integrasi
Akulturasi
Segregasi
Dalam sistem pemerintahan, lembaga yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan serta mengadili perkara-perkara di tingkat pertama adalah …
Pengadilan Negeri
Mahkamah Agung
Komisi Yudisial
Mahkamah Konstitusi
Ombudsman
Proses di mana masyarakat dapat memberikan suara untuk memilih pemimpin atau menentukan kebijakan publik dikenal dengan istilah …
Lobbying
Pemilihan umum
Voting
Referendum
Musyawarah
Dalam konteks keanekaragaman budaya, sikap yang menganggap budaya sendiri lebih superior dibandingkan budaya lain dikenal dengan istilah …
Multikulturalisme
Asimilasi
Etno-sentrisme
Interaksi sosial
Globalisasi
Dalam sistem pemerintahan, lembaga yang memiliki wewenang untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan bahwa semua tindakan pemerintah sesuai dengan hukum adalah …
Ombudsman
Mahkamah Agung
Dewan Perwakilan Rakyat
Komisi Pemilihan Umum
Mahkamah Konstitusi
Peristiwa yang dikenal sebagai reformasi di Indonesia juga ditandai dengan munculnya gerakan mahasiswa yang menuntut …
Perbaikan pendidikan
Perubahan sistem pemerintahan
Peningkatan kesejahteraan rakyat
Penghapusan korupsi
Semua jawaban benar
Dalam konteks pemerintahan, lembaga yang bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia adalah …
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Komisi Pemilihan Umum
Komisi Yudisial
Ombudsman
Proses pemilihan umum di Indonesia diatur dalam undang-undang yang dikenal dengan nama …
UU Keuangan Negara
UU Partai Politik
UU Otonomi Daerah
UU Administrasi Negara
UU Pemilu
Dalam sistem pemerintahan, prinsip yang menekankan pada pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dikenal dengan istilah …
Desentralisasi
Checks and Balances
Demokrasi
Otonomi Daerah
Federalisme
Dalam konteks pemerintahan, lembaga yang berwenang untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan anggaran negara serta memberikan rekomendasi perbaikan disebut …
DPD
Ombudsman
DPR
BPK
Mahkamah Agung
Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pemilihan umum dilaksanakan setiap … tahun sekali.
5
2
3
4
6
Prinsip yang menekankan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum dikenal dengan istilah …
Kesetaraan
Keadilan
Transparansi
Akuntabilitas
Partisipasi
Proses pemilihan umum di Indonesia diatur dalam undang-undang yang mana, yang mengatur tentang pemilihan presiden dan wakil presiden?
UU No. 12 Tahun 2003
UU No. 2 Tahun 2008
UU No. 8 Tahun 2012
UU No. 7 Tahun 2017
UU No. 10 Tahun 2016
Dalam sistem pemerintahan Indonesia, lembaga yang memiliki wewenang untuk mengusulkan perubahan undang-undang adalah …
Ombudsman
DPR
Presiden
DPD
Mahkamah Konstitusi
Dalam konteks hak asasi manusia, salah satu lembaga yang berfungsi untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia di Indonesia adalah …
Komisi Yudisial
Mahkamah Agung
Ombudsman
Komnas HAM
DPR
Dalam sistem pemerintahan, prinsip pemisahan kekuasaan terdiri dari tiga cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan …
Yudikatif
Militer
Administratif
Ekonomi
Politik
Istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses penyesuaian antara dua budaya yang berbeda sehingga membentuk budaya baru disebut …
Multikulturalisme
Segregasi
Integrasi
Asimilasi
Akulturasi
Dalam konteks ancaman terhadap keamanan nasional, salah satu faktor yang dapat memicu konflik sosial adalah …
Perkembangan teknologi
Kerjasama internasional
Stabilitas politik
Penguatan militer
Ketidakadilan ekonomi
Proses pemilihan umum di Indonesia diatur dalam undang-undang yang berlaku, salah satunya adalah …
UU No. 10 Tahun 2008
UU No. 22 Tahun 2003
UU No. 12 Tahun 2003
UU No. 8 Tahun 1999
UU No. 7 Tahun 2017
Dalam sistem pemerintahan, lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan menegakkan hukum adalah …
Komisi Pemilihan Umum
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Komisi Yudisial
Ombudsman
Istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan yang bertujuan untuk memisahkan diri dari kelompok atau komunitas yang lebih besar, sering kali berdasarkan etnis atau budaya, disebut …
Multikulturalisme
Akulturasi
Separatisme
Asimilasi
Integrasi
Dalam konteks pemerintahan, lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan menilai kinerja pemerintah serta memberikan rekomendasi perbaikan disebut …
Mahkamah Agung
DPD
Komisi Pemilihan Umum
Ombudsman
MA
Proses di mana masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum dan referendum dikenal dengan istilah …
Demokrasi langsung
Demokrasi perwakilan
Oligarki
Monarki
Autokrasi
Ancaman terhadap stabilitas sosial di Indonesia dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah....
Korupsi
Ketidakadilan ekonomi
Semua jawaban benar
Perubahan iklim
Perang saudara
Dalam konteks demokrasi, istilah yang merujuk pada hak setiap individu untuk berpartisipasi dalam proses politik disebut …
Musyawarah
Perwakilan rakyat
Demokrasi langsung
Hak asasi manusia
Partisipasi politik
Dalam sistem pemerintahan, lembaga yang bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia adalah …
Mahkamah Konstitusi
Ombudsman
Komisi Yudisial
Polisi
Mahkamah Agung
