WorksheetsKuis Sejarah Orde Baru (Erlangga SMK Kelas XI)
Total questions: 15
Worksheet time: 9mins
Titik tonggak lahirnya pemerintahan Orde Baru adalah ...
Dekret Presiden 5 Juli 1959
Surat Perintah 11 Maret 1966
TAP. MPRS No. IX/MPRS//1966
TAP. MPRS No. XII/MPRS//1966
TAP. MPRS No. XXIX/MPRS//1966
Perhatikan informasi berikut.
1) Indonesia mengakui berdirinya Republik Singapura di bawah pemerintahan Perdana Menteri Lee Kuan Yew
2) Menjadi ketua dalam organisasi regional dan internasional, antara lain OKI, OPEC, APE, dan ASEAN.
3) Pembekuan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok
4) Menarik seluruh staf Kedutaan Indonesia di Malaysia
Kebijakan pemerintah Orde Baru dalam politik luar negeri ditunjukkan nomor ...
1) dan 2)
1) dan 3)
2) dan 3)
2) dan 4)
3) dan 4)
Berikut ini yang tidak termasuk kebijakan politik pemerintahan Presiden Suharto adalah ...
penataaan politik luar negeri Indonesia
penataran P4
dwifungsi ABRI
penyederhanaan partai politik
pembentukan REPELITA
Pada 1 April 1969, pemerintah pada masa Orde Baru melaksanakan pembangunan yang dinamakan Repelita. Kepanjangan dari Repelita adalah ...
Rencana Pembangunan Lima Tahun
Rencana Perekonomian Lima Tahun
Rencana Pertanian Lima Tahun
Rencana Pendidikan Lima Tahun
Rencana Pemerataan Lima Tahun
Program Repelita yang dicanangkan pemerintah Orde Baru berhasil menjadikan Indonesia swasembada beras pada tahun ...
1980
1981
1982
1983
1984
Pengunduran diri Suharto merupakan akhir dari masa Orde Baru Republik Indonesia. Suharto mengundurkan diri sebagai presiden pada tanggal ...
20 Mei 1998
21 Mei 1998
22 Mei 1998
23 Mei 1998
24 Mei 1998
Reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Reformasi di Indonesia dimulai setelah akhir masa pemerintahan presiden ...
Sukarno
Suharto
B.J. Habibie
K.H. Abdurrahman Wahid
Megawati Sukarnoputri
Presiden ke-3 Republik Indonesia pada masa reformasi yang menggantikan Suharto adalah ...
Sukarno
B.J.Habibie
K.H. Abdurrahman Wahid
Megawati Sukarnoputri
Susilo Bambang Yudhoyono
Pada masa Reformasi, dikeluarkan sejumlah ketetapan MPR yang bertujuan membangun kehidupan yang demokratis. Ketetapan MPR tentang Penyelenggaran Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah ...
Tap MPR RI No. VII/MPR/1998
Tap MPR RI No. VIII/MPR/1998
Tap MPR RI No. XI/MPR/1998
Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998
Tap MPR RI No. X/MPR/1998
Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan dekret presiden pada 23 Juli 2001. Isi dekret tersebut adalah ...
mengadakan pemilu, membubarkan kabinet persatuan pembangunan, dan menegakkan demokrasi
mengadakan pemilu, menurunkan harga bahan pokok, dan menegakkan supremasi hukum
membekukan MPR dan DPR dan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat
membubarkan PKI, menurunkan harga bahan pokok, merombak kabinet
menghapus KKN, membubarkan PKI dan menegakkan demokrasi
Hal yang menonjol pada masa pemerintahan K.H.Abdurrahman Wahid adalah pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 yang berisi tentang ...
pengapusan dwifungsi ABRI
pembatasan etnis Tionghoa merayakan agama dan adat istiadat di depan umum
pemantapan persatuan dan kesatuan nasional
memutuskan Timor Timur untuk tidak lagi menjadi bagian Republik Indonesia
membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi
K.H.Abdurrahman Wahid digantikan oleh Wakil Presiden Indonesia melalui rancangan Ketetapan MPR No. III/MPR/2001 yang diterima oleh seluruh anggota MPR. Presiden kelima Republik Indonesia yang menggantikan K.H. Abdurrahman Wahid sesuai TAP MPR tersebut adalah...
Sukarno
B.J.Habibi
Megawati Sukarnoputri
Susilo Bambang Yudhoyono
Joko Widodo
Lembaga negara yang dibentuk pada masa pemerintahan Megawati Sukarnoputri dan berperan besar dalam pemberantasan korupsi di kalangan pejabat negara adalah ...
Komisi Yudisial
Kejaksaan Agung
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Komisi Pemberantasan Korupsi
Pemerintahan Megawati Sukarnoputri dan Hamzah Haz membentuk kabinet baru yang bernama kabinet ...
Gotong Royong
Demokrasi Indonesia
Pembangunan Nasional
Persatuan Pembangunan
Reformasi Pembangunan
Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, pemilihan umum secara langsung dilakukan pertama kali pada 2004 untuk memilih ...
anggota legislatif dan presiden dan wakil presiden
presiden dan wakil presiden
anggota MPR dan presiden
anggota DPRD
anggota DPD
