NEW
Font size
WorksheetsKuis Wawasan Kebangsaan 4
Total questions: 80
Worksheet time: 40mins
Kapan amandemen pertama dilakukan?
19 Oktober 1999
19 Oktober 2000
19 Oktober 2001
19 Oktober 1998
19 Oktober 2002
Berapa kali UUD 1945 di-amandemen?
1 kali
2 kali
3 kali
4 kali
5 kali
Kapan amandemen ketiga dilakukan?
9 November 2001
9 November 2002
9 November 2003
9 November 2004
10 November 2002
Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal ...
31 ayat 1
31 ayat 2
31 ayat 3
31 ayat 4
32 ayat 3
Yang dimaksud dengan alat bukti dalam UU no. 24 tahun 2003 adalah...
Surat atau tulisan
Keterangan saksi
Keterangan ahli
Semua jawaban benar
Semua jawaban salah
Di bawah ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, kecuali...
Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Memutus pembubaran partai politik.
Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
Memutus sengketa peradilan pidana dan perdata
Se tiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal ...
31 ayat 1
31 ayat 2
31 ayat 3
31 ayat 4
22 ayat 1
Menurut Pasal 1 UUD 1945 amandemen, MPR tidak lagi melakukan sepenuhnya kedaulatan rakyat, karena...
Kedaulatan berada di tangan rakyat.
Kedaulatan sepenuhnya dilakukan melalui pilpres langsung.
Kedaulatan berada ditangan legislatif dan presiden/wapres yang dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung
Kedaulatan berada di tangan Mahkamah Konstitusi
Kedaulatan dilaksanakan oleh Presiden sebagai mandataris MPR
Pasal berapa saja UUD 1945 ketiga kali diamandemen?
Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 24.
Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 25.
Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 26.
Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 27.
Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 25.
Siapa yang berwenang memberi grasi dan rehabilitasi?
Presiden
DPR
MPR
Semua jawaban benar
Semua jawaban salah
Macam dan harga mata uang ditetapkan dalam UUD 1945 pasal...
23A
23B
23C
23D
22A
Pasal berapa saja UUD 1945 pertama kali diamandemen?
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 21.
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 22.
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 23.
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 24.
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 21 dan 24.
Apa yang dimaksud dengan referendum?
Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap kehendak MPR untuk mengubah UUD 1945.
Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju untuk menyatakan perang.
Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju untuk meminjam bantuan ekonomi.
Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara tidak langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju untuk menyatakan perang.
Semua jawaban salah.
Kapan amandemen kedua dilakukan?
18 Agustus 2000
18 Agustus 2001
18 Agustus 2002
18 Agustus 2003
17 Agustus 2001
Apa dasar hokum pembentukan Mahkamah Konstitusi?
UU Nomor 21 tahun 2003
UU Nomor 22 tahun 2003
UU Nomor 23 tahun 2003
UU Nomor 24 tahun 2003
UU Nomor 25 tahun 2003
Pasal berapa saja UUD 1945 kedua kali diamandemen?
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 35.
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 36.
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 37.
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 38.
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 35, dan 36.
Pada waktu Indonesia berbentuk RIS, UUD 1945 ...
Tidak berlaku sama sekali di Indonesia.
Hanya berlaku beberapa pasal.
Masih berlaku di wilayah Jakarta.
Masih berlaku di seluruh Indonesia.
Masih berlaku di wilayah RI yang merupakan bagian RIS.
Bunyi pasal 32 ayat 1 mengenai kebudayaan nasional Indonesia adalah...
Setiap warga Negara berhak mendapatkan pengetahuan kebudayaan Indonesia
Negara Indonesia dilandasi oleh beragann budaya
Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjalin kebebasan nnasyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya
Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional
Negara memperbolehkan masyarakat Indonesia menyerap dan mengembangkan kebudayaan asing
Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Hal ini diatur dalam pasal...
20A
20B
20C
20D
20E
Berkenaan dengan perubahan isi dari UUD 1945, sebenarnya telah diatur oleh TAP MPR No. IV/MPR/1983 tentang...
Interpelasi
Budget
Mosi tidak percaya
Menyatakan pendapat
Referendum
Pertimbangan dikeluarkannya POLRI dari institusi ABRI adalah...
Memperbaiki dan meningkatkan citra POLRI dalam masyarakat
Dapat menegakkan hukum lebih konsekuen dalam masyarakat
Meningkatkan profesionalisme POLRI dalam menjalankan tugas
Memperoleh keleluasaan dalam menjalankan tugas-tugasnya
Dapat bekerja sama dengan ABRI melindungi masyarakat
Paradigma Baru tentang peran politik TNI pada hakikatnya menunjukkan...
Peningkatan peran sosial politik TNI
Pemantapan peran sosial politik TNI
Pengurangan peran sosial politik TNI
Pembalasan peran sosial politik TNI
Penambahan peran sosial politik TNI
Ketentuan yang merupakan perwujudan sumber hukum urutan tertinggi adalah...
Mahkamah Agung
UUD 1945
Pancasila
TAP MPR
Keputusan Presiden
Yang dimaksud pemerintah pusat adalah...
Presiden dan Wakil Presiden, DPR, MPR dan MA
Presiden dan Wakil Presiden
Presiden dan Wakil Presiden, DPR, TNI
Presiden dan Wakil Presiden, MA, POLRI
Presiden dan Wakil Presiden, Menteri
Dalam kehidupan bernegara, Pancasila berperan sebagai...
Dasar Negara
Dasar Keimanan
Dasar Kenegaraan
Dasar Beragama
Dasar Ketatanegaraan
Menurut undang-undang nomor 22 tahun 1999 diantara kewenangan pemerintah pusat yang tidak diotonomikan adalah...
Pendidikan
Agama
Sosial
Pertahanan
Kesehatan
Susunan pemerintah daerah otonom menurut Undang-undang nomor 22 tahun 1999 terdiri dari...
Kepala Daerah dan Wakilnya.
Kepala Daerah dan DPRD.
Kepala Derah, DPRD dan Badan Eksekutif Derah.
Kepala Derah dan dinas-dinas.
Kepala Deerah dan Tripida/Muspida.
Propenas adalah singkatan dari...
Perancanaan Pembangunan Nasional
Proyek Pembangunan Nasional
Program Pembangunan Nasional
Prosedur Pembangunan Nasional
Program Pengembangan Nasional
Kekuasaan Kehakiman menurut UUD 1945 Amandemen, tercantum dalam...
Pasa114
Pasal 25
Pasal 24
Pasal 27
Pasal 7
Menurut UUD 1945 Amandemen, Indonesia menganut sistem pemerintahan...
Sentralisasi
Desentralisasi
Presidensial
Parlementer
Monarki
Menurut UUD 1945 Amandemen, salah satu tugas MPR, kecuali...
Meminta Pertanggung-jawaban Presiden sebagai mandataris.
Mengubah UUD 1945.
Memberhentikan Presiden.
Menetapkan GBHN.
Melantik Presiden dan Wakil Presiden.
Yang dimaksud undang-undang dasar menurut UUD 1945 adalah...
Hukum dasar tertulis
Hukum adat
Hukum tidak tertulis
Konvensi
Hukum Negara
Menurut UUD 1945 pasal 10, kekuasaan Presiden selaku kepala negara adalah...
Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, AU.
Menyatakan negara dalam keadaan bahaya.
Memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.
Memberikan tanda jasa dan hak-hak lain tanda kehormatan.
Memilih menteri dan melantiknya.
Dalam rangka pembangunan nasional yang langsung bertugas sebagai pemikir, perencanaan dan sekaligus pelaksanaan pembangunan adalah...
Presiden
TNI
Ahli-ahli ekonomi
Masyarakat umum
Pegawai Negeri
Perekonorman Nasional diselenggarakan berdasar atas ekonomi dengan prinsip sebagai benkut, kecuali...
Efisiensi
Kebangsaan
Berwawasan lingkungan
Kemandirian
Kebersamaan
Dinas propinsi merupakan unsur pemerintahan propinsi dipimpin oleh kepala yang berada dibawah gubernur, melalui...
Wakil Gubernur
Sekretarts Daerah
Unit Pelaksana Teknis
Kepala Dinas
Menteri
Kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 Amandemen adalah...
Presiden
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
Depkumham
MPR
Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dalam ...
PP Nomor 151
PP Nomor 150
PP Nomor 105
PP Nomor 106
PP Nomor 107
Peraturan pemerintah tentang pedoman organisasi perangkat daerah (PP Nomor 84 tahun 2000) disahkan pada ...
25 Juli 2000
25 Agustus 2000
25 September 2000
25 Oktober 2000
25 November 2000
UUD 1945 telah mengalami amandemen yang ke ...
Satu
Dua
Tiga
Empat
Lima
Seorang pemimpin seharusnya memberikan pekerjaan kepada bawahannya dengan bijaksana yaitu...
Selalu memberikan contoh pada setiap pekerjaan.
Melakukan pengecekan langsung terhadap semua hasil bawahan.
Memberikan pekerjaan sesuai dengan kodrat kemanusiannya.
Memilih dengan teliti pekerjaan yang pantas akan diberikan.
Menasehati setiap agar melakukan pekerjaan dengan baik.
Konsepsi Pancasila tentang hubungan antara manusia dan masyarakatnya adalah terciptanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang berarti...
Meletakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Mengutamakan kepentingan umum dan mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan.
Melepaskan diri demi kepentingan umum dan meletakan kepentingan pribadi sebagai yang pertama.
Memperlakukan dengan sama antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi.
Melepaskan kepentingan umum dan mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan.
Cinta kepada tanah air dan bangsa dapat dibuktikan dengan cara...
Mengekspor semua hasil hasil bumi Indonesia dan mengimpor barang luar negeri.
Tidak melakukan hubungan dengan negara lain dan melakukan proteksi.
Menggunakan produksi dalam negeri meskipun mampu membelinya.
Tidak menggunakan produksi luar negeri meskipun mampu membelinya.
Mengurangi impor barang dari luar negeri agar devisa tetap stabil.
Pada saat menjelang perayaan HUT Republik Indonesia sering diadakan pawai dan perlombaan untuk memeriahkannya. Bentuk keikutsertaan anda untuk memeriahkannya adalah dengan ...
Memasang bendera
Menyanvikan lagu Indonesia Raya
Menikmati hari libur tanggal 17 Agustus
Menyumbang untuk kegiatan
Menonton perlombaan
Sikap manusia yang bertakwa dapat dibuktikan dengan cara...
Selalu melindungi kesalahan orang lain
Bekerja slang dan malam agar berbahagia
Hanya beribadah tanpa berusaha lebih baik
Bersyukur dan selalu berusaha lebih baik
Kurang bersyukur terhadap hasil yang dicapai
Prinsip-prinsip dasar demokrasi telah tercermin dalam kehidupan masyarakat desa, terutama pada saat mengatasi pekerjaan yang membutuhkan tenaga bersama, yaitu denga cara seperti di bawah ini, kecuali...
Partisipasi
Berdoa
Sumbangan
Gotong royong
Kerja bakti
Putusan yang diambil dalam musyawarah mufakat serta diliputi dengan semangat kekeluargaan adalah dengan...
Mengutamakan putusan golongan yang berkuasa
Melaksanakan hasil putusan bersama
Mempertahankan pendapat golongan yang sefaham
Meninggalkan ruang rapat karena berbeda pendapat
Menghormati pendapat yang disampaikan
Pasal 29 UUD 1945 ayat (2) menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu, kebebasan beragama diartikan sebagai...
Kebebasan untuk menentukan dan memilih agama yang dianut serta berpindah-pindah
Kebebasan dalam menjalankan ibadah kapan saja dan dimana saja.
Kebebasan melakukan penyembahan dan membentuk aliran baru keagamaan
Kebebasan yang bersumber pada martabat manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan
Kebebasan memeluk atau tidak memeluk salah satu agama resmi
Proses penebangan hutan yang tidak mengindahkan keseimbangan antara alam dan manusianya akan berakibat...
Pengusaha semakin kaya dan korup
Meluaskan ozon di seluruh dunia
Kemiskinan bagi penduduk sekitar hutan
Reboisasi dan rehabilitasi hutan
Bencana alam yang tak terkendali
Menurut pasal 1 ayat (1) UUD 1945; Negara indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk...
Republik
Presidensial
Parlementer
Demokrasi
Monarki
Melaksanakan sila kedua dari pancasila, harus dilaksanakan sikap dan tingkah laku yang menggambarkan...
Menghormati dan menghargai orang lain
Menilai baik hasil kerja orang lain
Suka memberi pertolongan kepada yang lain
Meminta dengan hormat melaksanakan keinginannya
Berani membela kebenaran dan keadilan
Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat sehingga kepentingan ada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat sepenuhnya dilakukan oleh...
DPR dan MPR
DPA dan BPK
Presiden
DPR
MPR
Tujuan wawasan nusantara adalah menghendaki adanya persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan, baik sosial maupun alamiah. Yang termasuk aspek alamiah adalah keadaan...
Ekonomi nasional
Flora dan fauna
Politik demokrasi
Sosial budaya
Penduduk keterampilan
Sisi negatif yang harus dihindari dalam menyongsong kemajuan teknologi dewasa ini adalah...
Eksklusivisme
Kuriositas
Adaptif
Profesionalisme
Perilaku demokratis diharapkan tercipta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara seperti dewasa ini. Pengertian sikap demokratis secara sederhana adalah...
Menerima dan mengajukan pendapat dengan cara manusiawi
Mendengar dan menerima pendapat orang berdasarkan latar belakangnya
Menerima pendapat orang lain dengan tanpa pertimbangan
Mendesak orang lain agar menerima pendapat dan keinginannya
Memutuskan hasil rapat berdasarkan kepentingan pimpinan
Seorang pemimpin harus berani mendorong orang-orang yang menjadi asuhannya, agar berani mengambil misiatif dan sanggup mempertanggungjawabkannya. Pola kepemimpinan ini adalah...
Ing Ngarsa Sung Tulada
Ing Madya Mangun Karsa
Tut Wuri Handayani
Idealis dan karismatik
Demokratis dan populis
Sikap kritis dan inovatif sangat dominant pada era perkembangan zaman seperti dewasa ini, tetapi cara penyampaiannya harus tetap pada karakteristik dan budaya bangsa yang bersumber pada norma...
Hukum
Kesopanan
Susila
Filsafat
Adat istiadat
Mekanisme kepemimpinan nasional berlangsung secara periodik 5 tahun sekali. Sirkulasi ini didasarkan pada UUD 1945 ...
Bab III pasal 4 ayat (1)
Bab IV pasal 16 ayat (2)
Bab I pasal I ayat (2)
Bab IV pasal 18
Bab II pasal 2 ayat (2)
Pada dasarnya UUD 1945 dapat diubah oleh MPR sesuai dengan pasal 37, dengan persyaratan...
Dihadiri oleh ½ jumlah anggota MPR dan semua anggota setuju.
Disetujui oleh 1/2 jumlah anggota MPR dan dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota M PR.
Dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota MPR dan disetujui oleh ½ yang hadir.
Dihadiri dan disetujui oleh ½ jumlah anggota MPR lebih satu (½ + 1) jumlah anggota MPR.
Dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota MPR dan disetujui oleh 2/3 jumlah anggota MPR yang hadir.
Untuk mengambil keputusan dalam suatu rapat, banyak cara yang digunakan. Cara yang cocok untuk bangsa Indonesia adalah...
Suara terbanyak
Musyawarah dan mufakat
bergantung pada pemimpin
Aklamasi pada kuorum
Perwakilan dan utusan
Sejak kemerdekaan, Pemilihan Umum untuk pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955, yaitu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di ..
MPR dan DPR
Konstituante
Konstituante dan DPR
DPR
MPR
Tuntutan rakyat Indonesia melalui Trikora antara lain ...
Perkuat ketahanan revolusi Indonesia
Bubarkan PKI dan antek-anteknya
Bantu perjuangan rakyat Sabah dan Serawak
Bubarkan kabinet seratus menteri
Kibarkan sang Merah Putih di Irian Barat
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, untuk pertama kalinya Presiden dan Wakil Presiden diangkat oleh...
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Komite Nasional Indonesia Pusat
Dewan Perwakilan Rakyat
Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Setelah Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tahun 1966, Ruslan Abdul ditunjuk sebagai...
Duta besar Indonesia di PBB
Konsultan perwakilan Indonesia di PBB
Utusan tetap Indonesia di PBB
Ketua anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB
Kepala perwakilan tetap di PBB
Salah satu hasil yang paling menonjol dari Orde Baru yang telah mendapatkan pengakuan internasional adalah...
Pelaksanaan transmigrasi
Pembangunan industri
Swasembada pangan
Penyelenggaraan KB
Pemberantasan buta huruf
Kabinet Juanda yang secara resmi dibentuk pada tanggal 9 April 1957 merupakan Zaken kabinet, yaitu...
Kabinet yang beranggotakan partapartai politik terkuat
Kabinet yang beranggotakan tokoh politik dan militer
Kabinet yang beranggotakan tenagatenaga ahli dalam bidangnya
Kabinet tanpa menteri-menteri negara
Kabinet yang mengikutsertakan golongan oposisi
Konsideran yang diambil dalam memutuskan Dekrit Presiden 1959 adalah...
Kembali ke UUD 1945
Dukungan rakyat Indonesia atas keadaan yang membahayakan persatuan
Dukungan partai politik terhadap kepemimpinan Soekarno
Dorongan pemerintah RRC
Soekarno terpengaruh oleh golongan komunis
Untuk menumpas pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah digunakan operasi militer...
Pagar Betis
Kerukunan
Corps Tjadangan Nasional (CTN)
Operasi Merdeka Timur
Komando Mandala
Usulan penyelesaian Irian Barat yang berisi penyerahan Irian Barat kepada Indonesia melalui PBB dalam waktu 2 tahun dilakukan oleh...
U Thant
Ronald Reagen
Ellsworth Bunker
Bhoutros Ghali
JF Kennedy
Sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan gagasan Sumitro pada masa Kabinet Natsir yang menganjurkan pembangunan ekonomi baru dengan cara...
Mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional
Mengubah ekonomi komunis menjadi ekonomi liberal
Menata ekonomi Indonesia ke arah yang baru
Mengubah ekonoomi liberal menjadi ekonomi campuran
Menumbuhkan perkembangan ekonomi swasta
Langkah-langkah yang dilakukan Deandels untuk mempertahankan Jawa dan serangan lnggris, adalah dengan berbagai upaya, kecuali...
Memperbanyak jumlah tentara yang diambil dari penduduk pribumi.
Mendirikan benteng-benteng pertahanan.
Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya.
Membangun jalan raga Anyer — Panarukan.
Mewajibkan penduduk pribumi memasok beras ke benteng-benteng pertahanannya.
Berbeda dengan organisasi pergerakan sebelumnya Muhammadiyah bergerak di bidang sosial-keagannaan karena...
Perkumpulan politik kurang cepat memperbaiki kehidupan sosial masyarakat
Pimpinan pusat berkedudukan di Yogyakarta
Modernisasi Islam memberi jawaban terhadap Kepincangan sosial
Perbaikan sosial merupakan dasar perjuangan politik
Ingin memberantas kemiskinan
Pada masa pendudukan di Indonesia, Jepang berkepentingan untuk merangkul golongan nasionalis sekuler dan intelektual Indonesia dalam membantu usahanya menghadapi perang melawan sekutu. Untuk itu Jepang membentuk suatu organisasi yang bernama...
PUTERA
Seinendan
Keibondan
PETA
Heiho
Propaganda Pemerintah Jepang di Indonesia dikenal dengan gerakan tiga A, yaitu Nippon pelindung, cahaya dan pemimpin Asia. Pada tahun 1943, gerakan ini chrubah menjadi PUTERA dan beranggotakan tokoh-tokoh pergerakan nasional di bawah ini, kecuali...
Soekarno
Muhammad Hatta
Muhammad Yamin
Ki Hajar Dewantara
Ki Haji Mas Mansyur
Tujuan utama Jepang mengobarkan perang Pasifik adalah...
Membantu Jerman untuk memenangkan perang di kawasan Eropa
Ingin menggantikan kedudukan bangsa Barat di Asia
Membantu negara-negara Asia agar lepas dari penjajahan
Balas dendam terhadap Amerika Serikat
Menunjukkan kepada dunia bahwa Jepang negara besar
Pemerintah Belanda sangat gigih untuk menaklukkan Aceh, karena berkaitan dengan...
Pemaksaan terhadap rakyat Aceh untuk menerima kehadiran Snouck Hurgronje.
Tujuan Belanda dalam pembulatan negeri jajahan.
Keinginan untuk menjalin hubungan yang erat dengan para ulama.
Tujuan Belanda untuk membumi hanguskan kerajaan Aceh.
Keinginan untuk menguasai sumber daya alam di wilayah Aceh.
Kaum wanita Indonesia tidak ketinggalan ikut berjuang untuk kemerdekaan tanah air Indonesia dari penjajah Belanda. Di samping Kartini di Jawa Tengah, Dewi Sartika di Jawa Barat, Cut Nya Dhien di Aceh, maka yang mewakili pejuang Sumatera Barat adalah...
Cut Meutiah
Siti Walidah Ahmad Dahlan
Maria Martina Tiahahu
Rasuna Said
Rahmah El Yunusiah
Pada jaman revolusi, pers nasional mempunyai andil yang besar bagi peduangan menegakkan kemerdekaan, dengan cara...
Memberikan informasi tentang kelemahan musuh
Menyebarluaskan tentang kebohongan musuh
Mengumumkan orang-orang yang menjadi antek Belanda
Meyakinkan negara-negara lain tentang tujuan perjuangan
Mengadakan per uangan masyarakat ke arah sasaran yang dituju
Yang mendesak untuk dilaksanakannya politik etika di Indonesia adalah...
Van Mook
Daendels
Van Deventer
Raffles
Van den Bosch
Cita-cita Indische Partij (SP) adalah menumbuhkan semangat nasionalisme Indonesia. Beberapa butir dalam programnya adalah ...
Memperbesar pengaruh pro-Hindia dalam pemerintahan
Meresapkan cita-cita kesatuan nasional Hindia
Memberantas kebencian antar suku
Berusaha untuk memperoleh persamaan hak bagi semua mua orang Hindia
Pendidikan harus ditujukan untuk kepentingan ekonomi Hindia
