29 Mei 1945

17 Agustus 1945

1 Juni 1945

22 Juni 1945

10 Juli 1945

Merumuskan undang-undang tentang ekonomi

Menyusun rancangan Undang-Undang Dasar negara Indonesia

Membahas kerjasama dengan negara lain

Menentukan presiden pertama Indonesia

Membahas pembentukan partai politik

Soekarno

Dr. Soepomo

Muhammad Yamin

H. Agus Salim

Radjiman Wedyodiningrat

Membentuk kabinet pemerintahan

Menetapkan dasar negara Pancasila

Memilih anggota PPKI

Menyusun rancangan pemerintahan daerah

Membahas kerja sama dengan Jepang

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Panitia Penyelidik Kemerdekaan Indonesia

Panitia Persiapan Kerja Indonesia

Panitia Penyelidik Kerja Indonesia

Panitia Penyelidik Keamanan Indonesia

7 Agustus 1945

17 Agustus 1945

22 Juni 1945

29 Mei 1945

1 Juni 1945

Menyusun rancangan UUD 1945

Mengadakan sidang pembentukan pemerintahan

Melakukan diplomasi dengan Jepang

Mengatur pendidikan nasional

Menentukan batas wilayah Indonesia

Soekarno

Hatta

Soepomo

Muhammad Yamin

Radjiman Wedyodiningrat

17 Agustus 1945

18 Agustus 1945

20 Agustus 1945

21 Agustus 1945

22 Agustus 1945

Mengatur semua hal dalam pemerintahan dan masyarakat

Ditetapkan oleh presiden sebagai kepala negara

Merupakan hasil kesepakatan presiden dan DPR

Menjadi dasar dalam menyusun peraturan perundang-undangan lainnya

Tidak bisa diubah meskipun kondisi negara berubah

Hanya mengikat warga negara biasa

Bisa dibatalkan oleh keputusan presiden

Menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan negara

Berisi norma hukum internasional

Dapat diabaikan dalam keadaan darurat

Peraturan daerah dapat mengesampingkan UUD

Semua peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan UUD

UUD hanya berlaku untuk lembaga legislatif

Undang-undang dapat mengatur lebih tinggi dari UUD

Peraturan pemerintah adalah bagian dari hukum dasar

Keputusan DPR

Penilaian publik

Putusan Mahkamah Konstitusi

Surat Edaran Menteri

Ketetapan MPR

Karena hanya berlaku untuk pemerintah

Karena disusun oleh lembaga internasional

Karena dituangkan dalam bentuk dokumen resmi negara

Karena berbentuk hukum adat yang diwariskan

Karena disahkan oleh gubernur

Undang-undang tersebut tetap berlaku

Presiden dapat menyesuaikannya

Mahkamah Konstitusi dapat membatalkannya

DPR wajib memperkuat undang-undang tersebut

Undang-undang hanya berlaku di daerah tertentu

Menentukan hasil pemilu

Menjadi sumber utama hukum nasional

Mengatur semua pelaksanaan hukum pidana

Mengatur sistem transportasi nasional

Menetapkan presiden tanpa pemilu

Presiden bersama Mahkamah Agung

Mahkamah Konstitusi

Dewan Perwakilan Daerah

Majelis Permusyawaratan Rakyat

Komisi Pemilihan Umum

Semua hukum harus tunduk pada UUD

UUD bisa diubah oleh presiden sendiri

UUD adalah landasan dalam penyusunan peraturan

UUD mengikat semua warga negara dan lembaga

Mahkamah Konstitusi menjaga agar peraturan sesuai UUD

Berlaku hanya pada lembaga legislatif

Dapat diubah kapan saja oleh pemerintah

Menjadi dasar semua lembaga negara dalam menjalankan tugas

Berlaku terbatas pada wilayah pusat

Tidak berlaku pada masa darurat

Karena disahkan bersamaan dengan pembacaan Proklamasi

Karena merupakan perjanjian antara Indonesia dan Belanda

Karena menjelaskan alasan historis perjuangan rakyat

Karena menjadi dasar hukum untuk menjalankan pemerintahan setelah proklamasi

Karena disusun oleh lembaga kolonial

Menyusun struktur ekonomi dan moneter

Menjadi rujukan dalam penyusunan peta wilayah

Menjadi dasar pembentukan lembaga-lembaga negara

Mengatur perjanjian internasional

Mengatur pelaksanaan pidato Proklamasi

Menjadikan ideologi Pancasila sebagai lambang negara

Menetapkan sistem pemerintahan berdasarkan kekuasaan tunggal

Menyusun undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam UUD

Menghilangkan kewenangan DPR dan MA

Menetapkan presiden tanpa pemilu

Karena memberikan keistimewaan hanya kepada presiden

Karena memuat semua keputusan sidang PPKI

Karena merupakan sumber hukum bagi pelaksanaan tugas ketiga lembaga tersebut

Karena dapat diubah sewaktu-waktu oleh Mahkamah Konstitusi

Karena tidak boleh diuji oleh hukum lain

Menandai kemenangan militer Indonesia

Menjadi landasan yuridis berdirinya negara Indonesia

Menunjukkan kedaulatan penuh Belanda

Menghapus peran golongan minoritas

Mengganti sistem kerajaan menjadi republik

Pemerintah menjalankan tugas sesuai kehendak presiden

Warga negara tidak mempertanyakan kebijakan negara

Setiap kebijakan publik sesuai prinsip-prinsip konstitusi

Kekuasaan pemerintah tak terbatas

Negara dipimpin oleh satu partai politik

Rakyat bebas bertindak tanpa hukum

Presiden tidak perlu dipilih rakyat

Pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat

Parlemen dapat membatalkan UUD

Hukum adat berlaku di atas hukum negara

Menetapkan aturan yang membatasi kebebasan warga

Menghapuskan perbedaan status sosial

Menyediakan jaminan hukum terhadap pelanggaran HAM

Mewajibkan semua warga negara menjadi PNS

Memberikan kekuasaan lebih kepada lembaga peradilan militer

UUD 1945 memberikan kekuasaan mutlak kepada presiden

UUD 1945 membatasi partisipasi rakyat dalam pemerintahan

UUD 1945 mendorong pengambilan keputusan secara otoriter

UUD 1945 menjadi dasar pelaksanaan demokrasi yang menjunjung kedaulatan rakyat

UUD 1945 hanya memuat norma hukum ekonomi

Membentuk organisasi yang bertentangan dengan hukum

Menolak hukum dengan alasan kebebasan berekspresi

Menjalankan usaha tanpa memperhatikan peraturan daerah

Menghargai hak dan kewajiban orang lain dalam kehidupan bersama

Mengedepankan kepentingan pribadi dalam semua keputusan

Menjelaskan daftar nama tokoh-tokoh nasional

Menjelaskan sejarah dunia secara lengkap

Menjadi dasar negara-negara ASEAN

Memuat pokok-pokok pikiran dan tujuan negara

Menjabarkan isi pasal-pasal secara rinci

Hanya bangsa Indonesia yang merdeka

Penjajahan bisa dibenarkan dalam kondisi tertentu

Indonesia mendukung penjajahan

Setiap bangsa berhak menentukan nasibnya

Negara harus mendominasi bangsa lain

Menjadi simbol budaya nasional

Menjadi dasar munculnya kolonialisme

Menunjukkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia

Menjadi dokumen sejarah kerajaan

Menjadi panduan belajar sejarah dunia

Demokrasi terpimpin

Pancasila

UUD Sementara

Sistem kerajaan

Nasionalisme radikal

Menjadi alat propaganda politik

Sebagai dokumen hukum internasional

Sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara

Menunjukkan sistem pemilihan umum

Hanya berlaku untuk urusan hukum

Batang tubuh UUD 1945

Tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945

Penjelasan UUD 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945

Maklumat Presiden

Batang tubuh UUD 1945

Tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945

Penjelasan UUD 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945

Maklumat Presiden

Dibuat oleh negara asing

Tidak dapat diubah

Lebih tinggi dari UUD

Hanya berlaku sementara

Berisi pelanggaran HAM

Menjadikan Pancasila sebagai lambang negara

Memberikan landasan ekonomi bagi pemerintah

Menjadi arah perjuangan bangsa Indonesia

Menetapkan calon presiden dan wakil presiden

Menunjukkan ketundukan rakyat terhadap kolonial

Sistem nilai PBB

Hak istimewa lembaga negara

Semangat UUD Sementara

Ideologi dasar negara

Jiwa dan semangat konstitusi

Disusun oleh negara lain

Mengadopsi seluruh sistem Barat

Mengandung nilai-nilai luhur Pancasila

Tidak berlaku dalam kehidupan nyata

Hanya berlaku di masa perang

Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan

Pasal, Ayat, dan UUD

Bab, Pasal, Ayat, dan Aturan Tambahan

Mukadimah dan Pasal-Pasal

Pembukaan dan Ketetapan MPR

14

16

18

20

21

27

33

37

73

199

Pasal 1

Pasal 28

Pasal 34

Pasal 33

Pasal 18

1 pasal

2 pasal

3 pasal

4 pasal

5 pasal

16 bab, 33 pasal, dan 4 ayat

18 bab, 37 pasal, dan ayat-ayat

14 bab, 27 pasal, dan 2 pasal aturan tambahan

12 bab dan 19 pasal

20 bab, 45 pasal, dan 10 ayat

Hanya tentang presiden

Semua hal kecuali yudikatif

Ketentuan pokok sistem pemerintahan negara

Hanya masalah ideologi

Hanya ekonomi dan sosial

Sistem presidensial

Ketetapan MPR

Undang-Undang Dasar

Ketentuan lembaga tinggi negara

Konstitusi negara lain

Kasuistis

Spesifik untuk presiden

Fundamental atau pokok

Khusus untuk hukum pidana

Hanya berlaku di masa kolonial

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 37

Pasal 28I

Pasal 34

Pancasila menjelaskan norma hukum turunan dari UUD 1945

UUD 1945 menjadi dasar lahirnya nilai-nilai Pancasila

Pancasila adalah konstitusi tertulis sedangkan UUD 1945 adalah dasar filsafat

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber, UUD 1945 sebagai konstitusi negara

Pancasila sebagai hukum operasional, UUD sebagai hukum abstrak

Ketuhanan Yang Maha Esa

Kemanusiaan yang adil dan beradab

Persatuan Indonesia

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan…

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Supremasi hukum

Demokrasi ekonomi

Hak asasi politik

Toleransi beragama sebagai wujud kemanusiaan

Kebebasan pers dalam negara hukum

Pasal 28E Ayat (3) - sila ke-2

Pasal 33 UUD 1945 - sila ke-5

Pasal 27 Ayat (3) - sila ke-3

Pasal 1 Ayat (2) - sila ke-4

Pasal 29 Ayat (1) - sila ke-5

Pasal 30 UUD 1945

Pasal 28D dan nilai keadilan sosial

Pasal 33 dan prinsip demokrasi

Pasal 27 dan nilai religius

Pasal 34 dan prinsip gotong royong

Pancasila bersifat dasar filosofis, UUD bersifat yuridis-konstitusional

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, UUD sebagai hukum dasar tertulis

Pancasila bersifat fleksibel, UUD lebih teknis dan spesifik

Pancasila dapat berubah melalui amendemen, UUD tidak dapat diubah

Pancasila mengilhami isi UUD

Pasal 28B dan sila ke-2

Pasal 34 dan sila ke-5

Pasal 29 dan sila ke-1

Pasal 30 dan sila ke-3

Pasal 33 dan sila ke-5

Pengutamaan kekuasaan dibanding hukum

Penegakan hukum berdasar kemanusiaan dan keadilan

Pemisahan hukum dengan ideologi

Penghapusan nilai moral dalam hukum

Kedaulatan rakyat di atas hukum

Penghapusan pasal-pasal UUD 1945

Penegakan hukum tanpa memperhatikan HAM

Edukasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa

Penindasan terhadap kelompok intoleran

Pengurangan kebebasan sipil

Politik bebas nilai lebih utama dari hukum

Pancasila hanya digunakan sebagai simbol

Kebijakan negara harus mencerminkan nilai Pancasila dan konstitusi

Hukum tidak penting jika ada demokrasi

Hukum dan ideologi harus dipisahkan