Font size
WorksheetsHukum Administrasi Negara
Total questions: 95
Worksheet time: 48mins
Di Jerman, istilah hukum administrasi yang digunakan adalah ....
verguning recht
verzaltug recht
verwaltung recht
semua jawaban salah
L.J. Van Apeldoorn menafsirkan pengertian hukum administrasi negara sebagai....
segala keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh setiap pendukung kekuasaan penguasa yang diserahi tugas pemerintahan tersebut
aturan yang diberlakukan kepada rakyat dalam melaksanakan kewajiban negaranya
semua hal yang mengatur prosedur pemerintahan dan merupakan delegasi kewenangan dari rakyat kepada pemerintah
semua jawaban salah
Yang melihat dan memaknai hukum administrasi negara sebagai seperangkat norma-norma yang menguji hubungan hukum istimewa dan yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus merupakan pendapat dari...
Hart
L.J. Van Apeldoorn
Logemann dan Utrecht
J.H.P. Beltefroid dan Hart
Hukum administrasi negara merupakan suatu gabungan jabatan yang dibentuk dan disusun secara bertingkat dan yang diserahi tugas melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintahan dalam arti luas yang tidak diserahkan pada badan-badan pembuat undang-undang dan badan-badan kehakiman merupakan pendapat....
Bachsan Mustafa
Ivor Jenning
Kuntjoro Purbopranoto
Van vollenhoven
Teori residu diperkenalkan oleh....
Van Vollenhoven
Ivor Jenning
Oppenheim
Kuntjoro Purbopranoto
Undang-undang yang mengatur pembentukan peraturan perundangan adalah ....
UU Nomor 4 Tahun 2010
UU Nomor 11 Tahun 2011
UU Nomor 12 Tahun 2011
UU Nomor 10 Tahun 2010
Materi muatan yang berisi tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi diatur dalam....
perpu
peraturan pemerintah
undang-undang
ketetapan MPR
Sumber hukum administrasi negara meliputi....
perundangan tertulis
yurisprudensi
traktat
semua jawaban di atas betul
Yang dimaksud dengan yurisprudensi adalah ....
putusan Mahkamah Agung RI
ilmu hukum yang dikembangkan di masyarakat yang menganut sistem hukum common law
putusan dari hakim-hakim tata usaha negara yang terdahulu dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), kemudian oleh hakim yang lain digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum untuk memutus suatu perkara yang sama
semua jawaban salah
Pakar hukum administrasi negara yang menyatakan adanya tiga sisi hukum administrasi normativiteit, yaitu hukum tentang kekuasaan memerintah (recht opde regermacht); organisasi dan instrumental (de organizatie en instrumentarium);dan kedudukan hukum warga negara terhadap pemerintah (de rechtspositie vander tegenover het bestuur) adalah ...
Van Vollen hoven
Van bemellen
Roscue Pound
J Van Der Hoeven
Langkah pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan perizinan, lisensi, penjatahan, dan sebagainya merupakan bentuk dari ....
pemengaruhan langsung (direct influence)
pemengaruhan tak langsung (indirect ifluence)
pengendalian tak langsung (indirect control)
operasi langsung (direct operation)
Pakar hukum yang menyatakan bahwa ciri-ciri hukum modern, yaitu pemisahan sisi antara moral dan legalitas serta positivitas dari hukum, adalah ....
Schoelten
Ulrich K Preus
Teubner
Ridwan
Hierarki peraturan perundang-undangan ada dalam ....
Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011
Pasal 8 UU Nomor 10 Tahun 2004
Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011
Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2011
Mengenai konsep negara hukum, HD Van Wijk dan Willem Konijnbelt mempunyai ciri- ciri, yaitu....
pemerintahan berdasarkan undang-undang: pemerintah hanya memiliki kewenangan yang secara tegas diberikan oleh UUD dan UU lainnya
hak-hak asasi: terdapat hak-hak manusia yang sangat fundamental dan yang harus dihormati oleh pemerintah
pembagian kekuasaan: kewenangan pemerintah tidak dipusatkan pada satu lembaga, tetapi harus dibagi-bagi pada organ-organ yang berbeda agar saling mengawasi dan
semua jawaban di atas benar
Pandangan tentang negara hukum yang dikemas oleh HD Van Wijk dan Willem Konijnbelt, didukung pula oleh seorang pakar,yakni J.B.J.M.ten Berge. Mengenai "negara hukum" parameter yang diajukan sebagai berikut, kecuali ....
asas legalitas
perlindungan hak-hak asasi
kebebasan bertindak pada pemerintahan
monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum
Menurut Riawan Tjandra, instrumen hukum yang dapat digunakan pemerintah dalam penyelenggaran pemerintahan adalah ....
perundang-undangan
perencanaan
kebijakan
yurisprudensi
Jenis-jenis sanksi hukum yang dapat dikenakan oleh pemerintah dalam penegakan hukum adalah ....
paksaan pemerintah (bestuurdwang)
penarikan kembali keputusan yang menguntungkan
pengenaan denda administratif
jawaban A,B,C benar semua
Informatieve planning berisikan ....
Prognosis yang saling berkaitan mengenai perkembangan masyarakat seperti yang diharapkan terhadap berbagai alternatif kebijakan yang telah ditentukan
gambaran rencana pembangunan yang bersifat detail
rencana tindakan yang harus diikuti oleh masyarakat dalam rangka menyusun perencanaan bersama
semua jawaban A,B,C salah semua
Sarjana yang menyatakan bahwa instrumen keperdataan dapat digunakan oleh negara dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari yang meliputi publiekrechtelijke samenwerkingsoverenkomst, publiekrechtelijke bevoegdhedenovereenkomst, dan privaatrechtelijke beleidovereenkomst adalah....
De Haan
Thorbecke
Goldstein
Semua jawaban A,B,C salah semua
Keputusan tata usaha negara yang pada prinsipnya tidak akan menimbulkan akibat hukum sebab keputusan demikian hanya bersifat menyatakan dasar-dasar adanya suatu kewenangan atau hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata adalah keputusan yang bersifat ....
declaratoir
konstitutif
condemnatoir
Infirmatif
Kekuasaan baru, menurut Crince le Roy, menjadi kekuasaan ke-empat atau disebut de vierde macht/the fourth branch of the government, di samping tiga kekuasaan yang sudah ada. Kekuasaan yang dimaksud sebagai kekuasaan keempat adalah ....
kekuasaan LSM
kekuasaan lembaga ekstrayudisial
aparatur negara
jawaban A, B, dan C salah
Salah satu perbedaan hakiki antara pejabat negara dan PNS biasa adalah...
gaji yang diterima
pengisian jabatannya
luas kewenangannya
masa pensiunnya
Cuti melahirkan diberikan selama...
satu bulan
dua bulan
tiga bulan
empat bulan
Jenjang pemberian penghargaan satya lencana kesetiaan adalah....
2, 8, 15, 22
4,9, 14, 19
5, 10, 15, 20
10, 15, 20
Mengenai persyaratan surat tanda tamat belajar atau ijazah, tingkatannya harus disesuaikan dengan pangkat atau golongan yang hendak dimasuki. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, yaitu ....
golongan ruang I/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan surat tanda tamat belajar/ijazah sekolah dasar atau yang setingkat
golongan ruang I/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan surat tanda tamat belajar/ijazah sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang setingkat
golongan ruang II/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan surat tanda tamat belajar/ijazah sekolah lanjutan tingkat atas, diploma I, atau yang setingkat
semua jawaban benar
Kenaikan pangkat pilihan juga dapat terjadi karena PNS mendapatkan STTB dari lembaga pendidikan yang diakui. STTB tersebut lebih tinggi daripada persyaratan yang digunakan ketika menjadi PNS dulu. Jika seorang PNS mendapatkan surat tanda tamat belajar, PNS tersebut dapat diberikan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil karena memperoleh STTB/ijazah/diploma tersebut pegawai negeri sipil. Hal diatur sebagai berikut, yaitu....
PNS yang memperoleh surat tanda tamat belajar/ijazah sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat juru muda tingkat I golongan ruang I/b ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi juru golongan ruang II/c
PNS yang memperoleh surat tanda tamat belajar/ijazah sekolah lanjutan tingkat atas, diploma I, atau setingkat dan masih berpangkat juru tingkat I golongan ruang I/d ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur muda golongan ruang III/а
PNS yang memperoleh surat tanda tamat belajar/ijazah sekolah guru pendidikan luar biasa atau diploma II dan masih berpangkat pengatur muda golongan ruang II/a ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur muda tingkat I golongan ruang III/ь
semua jawaban benar
Syarat alternatif bagi PNS yang akan melakukan poligami adalah ....
istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
istri tidak dapat melahirkan keturunan
semua jawaban benar
Upaya banding administrasi atas pengenaan sanksi administrasi berat bagi PNS yang melakukan pelanggaran diajukan di ....
PTUN
atasan pejabat penghukum
PTTUN
Bapek
Peraturan mengenai disiplin pegawai negeri sipil adalah ....
PP Nomor 54 Tahun 2010
PP Nomor 53 Tahun 2010
PP Nomor 55 Tahun 2010
semua jawaban salah
Sanksi disiplin ringan mempunyai kualitas yang berat dibandingkan dengan pemberian sanksi disiplin ringan sebab dalam sanksi disiplin ringan ini jenisnya meliputi beberapa seperti berikut ini, kecuali....
penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun
penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun
penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun
penundaan kenaikan gaji berkala selama dua tahun
Pengadaan barang dan jasa melalui pemilihan penyedia barang dan jasa dikelompokkan dalam lima metode pengadaan, kecuali..
penunjukan langsung
penunjukan tidak langsung
pelelangan terbatas
pemilihan langsung
Ketentuan perundangan mengenai pengelolaan barang milik negara dan daerah diatur dalam...
UU Nomor 6 Tahun 2006
UU Nomor 5 Tahun 2005
UU Nomor 4 Tahun 2004
UU Nomor 3 Tahun 2003
Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, pengadaan barang dan jasa ini dibagi dalam dua kelompok besar, yakni....
pengadaan barang dan jasa secara swakelola dan pemilihan penyedia barang/jasa
pengadaan barang dan jasa secara langsung dan secara tidak langsung
pengadaan barang dan jasa secara swadana dan secara tidak swadana
bukan salah satu di atas
Pejabat yang ditunjuk sebagai pengelola barang milik negara pusat adalah ....
menteri keuangan
menteri aparatur negara dan reformasi birokrasi
menteri pendidikan
menteri sekretaris negara
Dalam penatausahaan BMN dan BMD, khusus untuk yang berbentuk tanah, penetapan status penggunaannya dilakukan oleh pihak pengelola barang. Sementara itu, untuk barang milik negara atau milik daerah, selain tanah yang penetapannya dilakukan oleh pengelola barang, dilaksanakan kepada setiap BMN dengan bukti kepemilikan, seperti mobil, kapal, kendaraan bermotor, dan pesawat terbang, di samping itu untuk barang yang nilai perolehannya di atas...
Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah)
Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
Pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati; untuk selanjutnya tanah serta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu. Hal tersebut merupakan pemanfaatan tanah dalam bentuk perjanjian ....
serah guna bangun
serah bangun guna
bangun serah guna
guna bangun serah
Penyerahan penggunaan barang milik negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu, tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu berakhir barang miiik negara tersebut diserahkan kembali kepada pemerintah pusat. Hal tersebut merupakan perjanjian pemanfaatan barang milik negara dengan menggunakan pola ....
bangun serah guna
pinjam pakai
kerja sama pemanfaatan
sewa BMN
Peraturan menteri keuangan yang mengatur tata cara penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara adalah....
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96/PMK.06/2007
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 69/PMK.06/2007
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 77/PMK.06/2007
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 86/PMK.06/2007
Dalam kerja sama pemanfaatan barang milik negara, pihak mitra kerja sama diberikan kewajiban untuk menyerahkan....
biaya kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil pendapatan kerja sama pemanfaatan barang milik negara
biaya kontribusi tetap
pembagian keuntungan hasil pendapatan kerja sama pemanfaatan barang milik negara
semua jawaban di atas salah
Pihak ketiga yang dapat dijadikan mitra dalam perjanjian kerja sama pemanfaatan barang milik negara adalah....
badan usaha milik negara (BUMN)
badan usaha milik daerah (BUMD)
badan hukum lainnya
semua jawaban di atas benar semua
Pengertian perbuatan yang tidak tepat (onjuist) adalah...
ketidaktepatan perbuatan pemerintah akibat perbedaan interpretasi atas bunyi peraturan atau kelemahan dasar pertimbangan yang digunakan
diartikan sebagai perbuatan pemerintah yang melanggar wetmatig
salah sasaran dalam masalah lokasi perbuatan pemerintah
jawaban A,B,C salah
Pada umumnya, pemerintah dalam upaya melaksanakan kegiatan pemerintah sehari-hari melakukan tindakan....
regeling
тateriele daad
beschikking
jawaban A,B,C betul
Badan pertimbangan kepegawaian merupakan contoh lembaga perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa secara ....
keberatan administrasi
banding administrasi
peradian administrasi
mediasi administrasi
Pemeriksaan sengketa pada banding administrasi dilakukan terhadap sisi....
wetmatigheid
doelmatigheid
wetmatig dan doelmatigheid
semua jawaban salah
Dalam Kasus Josopandoso dan Kasum, ukuran yang digunakan Mahkamah Agung RI dalam menyatakan suatu perbuatan pemerintah yang dianggap telah melanggar hukum adalah....
perbuatan pemerintah yang dilakukan tanpa perencanaan terlebih dulu
perbuatan sewenang-wenang dari pemerintah atau merupakan tindakan yang tidak cukup anasir kepentingan umum
perbuatan yang tidak bermanfaat
perbuatan pemerintah yang tidak mendengar aspirasi masyarakat terlebih dulu
Tenggat pengajuan gugatan di PTUN adalah....
60 hari
120 hari
81 hari
90 hari
Prinsip bahwa sebuah keputusan yang digugat harus dianggap sah dan berlaku sampai adanya putusan pengadilan (yang telah berkekuatan hukum tetap) yang menyatakan batal adalah prinsip ....
presumption of innocense
precondore laudacio
presumptio iustae causa
alterum pro partem
Eksepsi dalam hukum acara peradilan tata usaha negara adalah....
sanggahan pihak penggugat atas jawaban tergugat yang tidak mengenai pokok perkara
sanggahan pihak tergugat atas gugatan penggugat yang tidak mengenai pokok perkara
sanggahan pihak penggugat atas replik pihak tergugat yang tidak mengenai pokok perkara
semua jawaban di atas salah
Gugatan dinyatakan ditolak dalam hal ....
penggugat gagal membuktikan dalil-dalilnya
tergugat gagal membuktikan dalil-dalilnya
gugatan penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan
gugatan diajukan melebihi batas tenggat pengajuan gugatan
Pihak yang dapat mengundurkan diri dari kewajiban sebagai saksi adalah...
istri atau mantan istri salah satu pihak meskipun sudah bercerai
anak dari salah satu pihak yang bersengketa
anak di bawah usia 17 tahun
seseorang yang karena pekerjaan dan jabatannya mempunyai kewajibanu ntuk menjaga kerahasiaan kliennya
Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan dan kewajiban tersebut. Definisi tersebut merupakan definisi keuangan negara menurut....
UU Nomor 1 Tahun 2004
UU Nomor 17 Tahun 2003
UU Nomor 31 Tahun 1999
UU Nomor 4 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 1997 mengatur....
pajak daerah
pendapatan daerah
retribusi daerah
anggaran daerah
Kompensasi, baik berupa uang maupun barang, diberikan kepada aparatur negara yang mendapatkan penugasan di luar negeri ataupun dalam negeri. Pembelanjaan tersebut berwujud imbalan atas pekerjaan atau tugas yang telah dilaksanakan oleh aparatur negara, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Hal tersebut merupakan bentuk penjabaran dari belanja ....
belanja barang
belanja modal
belanja pegawai
belanja modal dan pegawai
Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang berupa urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional merupakan pengertian dari bentuk....
dana alokasi umum
dana alokasi khusus
pendapatan lain-lainnya
jawaban A,B,C, benar
Berikut adalah sumber-sumber pendapatan asli daerah yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, kecuali ....
pajak daerah
retribusi daerah
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
utang daerah
Pengelolaan keuangan negara wajib memiliki keseimbangan pembiayaan antara satu mata anggaran kegiatan dan kegiatan yang lain, tentu saja dengan memperhatikan bobot dari masing-masing kegiatan. Hal ini merupakan wujud dari pelaksanaan prinsip ....
profesionalitas
akuntabilitas
proporsionalitas
keterbukaan
Yang dimaksud dengan prinsip profesionalitas dalam pengelolaan keuangan negara adalah ....
keseimbangan pembiayaan antara satu mata anggaran kegiatan dan kegiatan yang lain, tentu saja dengan memperhatikan bobot dari masing-masing kegiatan
basis pengelolaan keuangan negara didasarkan kompetensi dan keahlian serta penggunaan prinsip dan tata kelola keuangan yang didasarkan pengetahuan modern, untuk itu penanganan keuangan negara harus diserahkan kepada pihak-pihak yang mempunyai keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan negara yang modern
mengharuskan pengelola keuangan untuk mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan, baik sisi penerimaan, pengelolaan, maupun sisi hasil yang hendak dituju
semua jawaban di atas benar
Dalam Pasal 6 UU PKN, dinyatakan bahwa presiden RI memegang kekuasaan di bidang keuangan dan kekuasaan tersebut kemudian didelegasikan dengan....
dikuasakan kepada menteri keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan
dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/ pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya
diserahkan kepada gubernur/bupati/wali kota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan
semua jawaban di atas benar
Pejabat pengelola keuangan di daerah, menurut ketentuan Pasal 10 ayat 2 UU PKN, diberikan beberapa tugas sekaligus kewenangan sebagai berikut, kecuali...
menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD
menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD
melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah
melaksanakan fungsi bendahara umum negara
Asas keterbukaan mempunyai makna bahwa dalam pengelolaan keuangan negara, masyarakat mendapatkan akses yang cukup untuk mendapatkan informasi dalam pengelolaan keuangan tersebut. Tentu yang dimaksud keterbukaan informasi di sini bukan keterbukaan yang liberal, tetapi harus dengan menurut ketentuan yang berlaku tentang keterbukaan informasi publik, yakni ....
UU Nomor 4 Tahun 2008
UU Nomor 14 Tahun 2008
UU Nomor 41 Tahun 2008
UU Nomor 8 Tahun 2004
Bentuk opini yang dikeluarkan oleh BPK sebagai tanggapan atas penyelenggara keuangan sebagai berikut, kecuali ...
opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion)
opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion)
opini tidak wajar (adversed opinion)
opini kekurangan kewajaran (low qualified opinion)
Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara merupakan definisi pemeriksaan keuangan negara yang diatur dalam....
UU Nomor 15 Tahun 2005
UU Nomor 15 Tahun 2004
UU Nomor 14 Tahun 2004
UU Nomor 13 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 mengatur ....
tata cara penghapusan piutang negara
tata cara penghapusan piutang daerah
tata cara penghapusan piutang
tata cara penghapusan piutang negara/daerah
Kewajiban bendahara akan kedaluwarsa dengan sendirinya apabila ....
dalam lima tahun sejak diketahui adanya kerugian negara dan negara tidak mengajukan tuntutan kepadanya untuk membayar kerugian negara yang ditimbulkannya
dalam empat tahun sejak diketahui adanya kerugian negara dan negara tidak mengajukan tuntutan kepadanya untuk membayar kerugian negara yang ditimbulkannya
dalam enam tahun sejak diketahui adanya kerugian negara dan negara tidak mengajukan tuntutan kepadanya untuk membayar kerugian negara yang ditimbulkannya
dalam tiga tahun sejak diketahui adanya kerugian negara dan negara tidak mengajukan tuntutan kepadanya untuk membayar kerugian negara yang ditimbulkannya
Kewajiban pihak ahli waris dari bendahara yang mempunyai tanggung jawab kerugian negara atau pengampu dari bendahara yang menerima warisan dari bendahara akan kedaluwarsa apabila....
tiga tahun sejak bendahara tersebut meninggal atau melarikan diri dan negara tidak memberitahukan ahli waris atau pengampu itu tentang adanya kerugian negara yang seharusnya menjadi beban tanggung jawab si bendahara yang meninggal atau melarikan diri tersebut
empat tahun sejak bendahara tersebut meninggal atau melarikan diri dan negara tidak memberitahukan ahli waris atau pengampu itu tentang adanya kerugian negara yang seharusnya menjadi beban tanggung jawab si bendahara yang meninggal atau melarikan diri tersebut
lima tahun sejak bendahara tersebut meninggal atau melarikan diri dan negara tidak mmberitahukan ahli waris atau pengampu itu tentang adanya kerugian negara yang seharusnya menjadi beban tanggung jawab si bendahara yang meninggal atau melarikan diri tersebut
enam tahun sejak bendahara tersebut meninggal atau melarikan diri dan negara tidak mmberitahukan ahli waris atau pengampu itu tentang adanya kerugian negara yang seharusnya menjadi beban tanggung jawab si bendahara yang meninggal atau melarikan diri tersebut
Setiap badan publik berhak melakukan pemungutan biaya terhadap pemohon informasi publik. Berikut adalah biaya yang menurut PERKI Nomor 1 Tahun 2010 dipungut, kecuali ....
biaya penyalinan informasi publik
biaya pengiriman informasi publik
biaya pengurusan izin pemberian informasi publik yang di dalamnya terdapat informasi pihak ketiga
biaya pengumuman
Berikut adalah jenis informasi yang wajib dirahasiakan, yaitu ....
informasi yang dapat membahayakan negara
informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat
informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi
semua jawaban benar
Pengelolaan arsip harus dilakukan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip: (1) kepastian hukum, (2) keautentikan dan ketepercayaan, (3) keutuhan, (4) asal usul (principle of provenance). (5) aturan asli (principle of original order). Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan, yaitu ....
UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kearsipan
UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Kearsipan
UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kearsipan
Prinsip-prinsip standar pelayanan informasi publik yang harus dilaksanakan oleh badan publik adalah....
cepat, tepat waktu, dan biaya ringan
murah, ringan, dan sederhana
akurat, tertib, dan sederhana
semua jawaban salah
Hak untuk mendapatkan informasi publik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur dalam ketentuan....
Pasal 28 huruf f
Pasal 28 huruf b
Pasal 28 huruf c
Pasal 28 huruf k
Peraturan Mahkamah Agung RI yang mengatur penyelesaian sengketa informasi adalah....
PerMA-RI Nomor 1 Tahun 2010
PerMA-RI Nomor 2 Tahun 2011
PerMA-RI Nomor 2 Tahun 2010
PerMA-RI Nomor 1 Tahun 2011
Pejabat yang mempunyai tugas dalam pengelolaan data dan informasi menurut UU Nomor 14 Tahun 2008 adalah ...
PPDI
PPIT
PPID
DPID
Sebutan untuk para pihak yang bersengketa informasi di PTUN adalah...
penggugat dan tergugat
pembanding dan terbanding
pemohon dan termohon
semua jawaban salah
Tenggat pengajuan gugatan keberatan sengketa informasi di PTUN adalah ....
90 hari
tiga bulan
14 hari
20 hari
Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang belum puas atas putusan sengketa informasi di PTUN adalah mengajukan ....
verzet atas putusan
banding ke PTTUN
kasasi ke MA-RI
tidak ada upaya hukum lagi
Ketentuan undang-undang yang mengatur pelayanan publik adalah....
UU Nomor 24 Tahun 2003
UU Nomor 25 Tahun 2003
UU Nomor 17 Tahun 2002
semua jawaban salah atau keliru
Setiap penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah wajib dilaksanakan oleh aparat yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melaksanakan pelayanan publik. Hal tersebut merupakan perwujudan dari...
asas profesionalitas
asas kompetensi
asas integralistis
asas noncomfortable
Pakar yang mendefinisikan akuntabilitas sebagai "pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu" adalah...
Miriam Budiardjo
Supomo
M Ridwan
semua jawaban salah
UU Nomor 14 Tahun 1997 mengatur ....
penyandang cacat
kesejahteraan sosial
kependudukan
semua jawaban keliru
Tahap-tahap perubahan orientasi NPM ini di antaranya meliputi....
the efficiency drive
downsizing and decentralization
in search of excellence
semua jawaban benar
Luas cakupan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam UU Pelayanan Publik meliputi....
hukum pelayanan barang publik dan jasa publik serta hukum pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undan
hukum pelayanan kepegawaian dan jasa publik serta hukum pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
hukum pelayanan administrasi publik dan jasa publik serta hukum pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
jawaban a,b,c salah semua
Institusi atau lembaga penyelenggara pelayanan publik yang melakukan maladministrasi juga dapat dikenakan sanksi kelembagaan, seperti....
pemidanaan dan pembubaran
pencabutan izin dan pembatalan misi
pembubaran institusi dan pembatalan izin
jawaban a,b,c salah
Tenggat pengajuan pengaduan atas terjadinya maladministrasi dalam pelayanan publik adalah..
paling lama 30 hari sejak yang bersangkutan mengalami maladministrasi
paling lama 14 hari sejak yang bersangkutan mengalami maladministrasi
paling lama 20 hari sejak yang bersangkutan mengalami maladministrasi
semua jawaban salah
Tenggat penyelesaian sengketa, aduan atas pelanggaran, atau maladministrasi pelayanan publik adalah ....
diselesaikan paling lambat 60 hari sejak pengaduan itu disampaikan kepada penyelenggara pelayanan publik
diselesaikan paling lambat 30 hari sejak pengaduan itu disampaikan kepada penyelenggara pelayanan publik
diselesaikan paling lambat 14 hari sejak pengaduan itu disampaikan kepada penyelenggara pelayanan publik
diselesaikan paling lambat 20 hari sejak pengaduan itu disampaikan kepada penyelenggara pelayanan publik
Pejabat pembina pelayanan administrasi di tingkat provinsi adalah ....
sekretaris daerah provinsi
gubernur dan wakil gubernur
gubernur
kepala biro hukum di provinsi tersebut
Ketentuan undang-undang yang mengatur kesejahteraan sosial adalah....
UU Nomor 24 Tahun 2003
UU Nomor 25 Tahun 2003
UU Nomor 11 Tahun 2009
semua jawaban salah atau keliru
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi beberapa kegiatan, kecuali ....
rehabilitasi sosial
jaminan sosial
pemberdayaan sosial
semua jawaban salah
Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terdapat kelompok masyarakat yang dikategorikan sebagai kelompok masyarakat yang rentan. Berikut adalah yang tidak masuk dalam kelompok masyarakat yang mempunyai kerentanan, yakni...
kemiskinan
ketelantaran
kecacatan
semua jawaban salah
Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, masalah kesejahteraan sosial, khususnya yang berkaitan dengan orang miskin, diatur dalam Pasal....
25
30
31
34
Kesejahteraan sosial pada dasarnya merupakan upaya pemenuhan atas kebutuhan....
materi
sosial
rohani
semua jawaban benar
Kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Hal tersebut adalah pengertian dari...
jaminan sosial
perlindungan sosial
pemberdayaan sosial
rehabilitasi sosial
Menurut PP Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, hal tersebut dilakukan dengan menekankan pada halhal berikut, kecuali ....
kesamaan kesempatan
Rehabilitasi
bantuan sosial
bantuan sabatikal
Upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya adalah ....
rehabilitasi sosial
jaminan sosial
perlindungan sosial
pemberdayaan sosial
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui kegiatan pemberian advokasi, bantuan hukum, dan bantuan sosial merupakan kegiatan yang ditempuh dalam pola....
rehabilitasi sosial
jaminan sosial
perlindungan sosial
pemberdayaan sosial
Untuk menjamin pemberian kesamaan kesempatan kepada penyandang cacat dalam memperoleh pekerjaan tersebut, setiap pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang cacat untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan, hal tersebut dijamin dalam ketentuan Pasal 28 PP Nomor 43 Tahun 1998, yaitu....
pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya satu orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaannya untuk setiap 10 orang pekerja perusahaannya
pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya satu orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaannya untuk setiap 200 orang pekerja perusahaannya
pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya satu orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaannya untuk setiap 150 orang pekerja perusahaannya
pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya satu orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaannya untuk setiap 100 orang pekerja perusahaannya
