Presiden bebas membuat aturan apapun

Undang-undang boleh bertentangan dengan UUD

Semua peraturan harus mengacu pada UUD 1945

Rakyat tidak boleh mengkritik pemerintah

Presiden berhak mengubah UUD

Susunan lembaga negara

Norma hukum pidana

Tujuan nasional Indonesia

Struktur pemerintahan

Pasal-pasal tentang HAM

dua kali

tiga kali

empat kali

lima kali

enam kali

Agar presiden dapat dipilih seumur hidup

b. Untuk memperkuat kekuasaan eksekutif

Supaya Indonesia bisa kembali ke sistem kerajaan

Agar lebih demokratis dan sesuai dengan perkembangan zaman

Agar UUD tidak berlaku lagi

Kesatuan

Federal

Koloni

Bagian

Serikat

Tujuan negara Indonesia

Pernyataan perang

Pernyataan kemerdekaan

Struktur kekuasaan negara

Daftar kementerian

MPR

DPR

Mahkamah Agung

Mahkamah Konstitusi

Presiden

Komisi Yudisial

Kementerian Negara

Badan Pemeriksa Keuangan

Dewan Pertimbangan Agung

Majelis Permusyawaratan Rakyat

Presiden tidak lagi sebagai kepala negara

MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara

DPR dibubarkan dan diganti DPD

Presiden diangkat oleh DPR

UUD tidak lagi berlaku

Pasal 1 ayat (1)

Pasal 1 ayat (2)

Pasal 2 ayat (1)

Pasal 3 ayat (1)

Pasal 4 ayat (2)

Presiden diangkat oleh MPR

Presiden dipilih oleh DPR

Presiden diangkat oleh Mahkamah Agung

Presiden tidak perlu dipilih

Presiden dipilih langsung oleh rakyat

Angket

Budget

Legislasi

Inisiatif

Interpelasi

UUD bisa diubah oleh presiden kapan saja

Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan UU yang bertentangan dengan UUD

UUD berada di bawah undang-undang

Presiden bebas menetapkan aturan

DPR bisa membuat UUD sendiri

DPR

DPD

Komisi Yudisial

Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

Mahkamah Konstitusi

Presiden tidak lagi memegang kekuasaan tertinggi

Presiden tidak memiliki hak veto

Masa jabatan presiden dibatasi maksimal dua kali

Presiden tidak dapat menunjuk wakilnya sendiri

Presiden harus mendapat persetujuan dari DPR untuk semua kebijakan

Semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum

Semua warga negara harus membuat hukum sendiri

Pemerintah berada di atas hukum

Hukum tidak berlaku bagi presiden

Semua peraturan harus dibuat oleh presiden

Norma kesusilaan

Ketetapan presiden

Kehendak penguasa

Undang-undang

Undang-Undang Dasar

Mengadili kasus pidana umum

Mengangkat hakim agung

Mengatur perundang-undangan daerah

Memutus sengketa hasil pemilu

Membentuk undang-undang baru

Eksekutif, administratif, dan yudikatif

Eksekutif, legislatif, dan yudikatif

Yudikatif, koordinatif, dan legislatif

Eksekutif, legislatif, dan represif

Presiden, menteri, dan gubernur

Agar setiap daerah memiliki undang-undang sendiri

Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

Karena ingin meniru negara tetangga

Karena Indonesia hanya terdiri dari satu pulau

Karena sistem kerajaan tidak cocok

Parlementer

Semi-parlementer

Presidensial

Monarki konstitusional

Liberal

Terdapat dua sistem hukum

Daerah memiliki kedaulatan penuh

Pemerintah pusat memegang kekuasaan tertinggi

Daerah bebas membentuk negara sendiri

Tiap provinsi memiliki konstitusi sendiri

Menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia

Menjaga kekuasaan elit politik

Menjalankan pemerintahan otoriter

Memecah belah daerah otonomi

Menyebarkan budaya lokal ke negara lain

Gotong royong

Radikalisme dan separatisme

Toleransi antar umat beragama

Musyawarah dan mufakat

Pelaksanaan otonomi daerah

Sukuisme

Etnosentrisme

Individualisme

Bhineka Tunggal Ika

Komunalisme

Memecah kekuasaan pemerintah pusat

Memberi kewenangan kepada daerah untuk merdeka

Membatasi pengaruh pemerintah pusat

Memberikan hak kepada daerah untuk mengelola urusan sendiri dalam koridor NKRI

Menghapus peran pemerintah pusat

Aksi terorisme

Pelaksanaan pemilu

Demonstrasi damai

Musyawarah desa

Kegiatan sosial masyarakat

Globalisasi ekonomi

Perang saudara

Pemekaran wilayah

Konflik antar etnis

Kedaulatan wilayah laut

Invasi militer asing

Penetrasi budaya asing yang merusak nilai luhur bangsa

Perang saudara

Penguasaan wilayah secara paksa

Aksi sabotase fisik

Menyerahkan semua urusan kepada aparat keamanan

Membiarkan masalah diselesaikan sendiri oleh pemerintah

Menjaga persatuan dan ikut serta dalam menjaga keamanan

Menghindari konflik tanpa peduli kondisi sekitar

Menolak peran serta dalam menjaga NKRI

Membantu pemerintah mengatur keamanan

Menyebarkan ketakutan dan kekacauan di masyarakat

Menyelesaikan masalah secara damai

Meningkatkan persatuan nasional

Menjalin hubungan antar bangsa

Membiarkan berkembang tanpa tindakan

Menyebarkan paham intoleransi

Mengabaikan perbedaan pendapat

Meningkatkan toleransi dan pemahaman antar umat beragama

Memaksakan paham tertentu kepada semua orang

Pengaruh budaya asing yang mengikis identitas nasional

Peningkatan teknologi dalam negeri

Meningkatkan pertukaran budaya positif

Memperkuat persatuan bangsa

Mempermudah perdagangan internasional

Menyebarkan paham radikalisme

Melindungi dan menjaga kedaulatan negara serta keamanan masyarakat

Mengabaikan konflik internal

Mendukung tindakan separatisme

Menolak kerja sama dengan masyarakat

Ancaman militer

Ancaman non-militer

Ancaman sistemik

Ancaman kultural

Ancaman ekonomi

Militer

Ideologis

Ekonomi

Sosial budaya

Politik

Nyata

Potensial

Sistemik

Militer

Ideologis

Bencana alam, konflik sosial, dan perubahan teknologi

Invasi militer secara langsung

Pemberontakan bersenjata

Aksi terorisme

Serangan cyber militer

Pemberontakan bersenjata

Demonstrasi anarkis

Aksi sabotase administrasi

Invasi militer asing

Teror bom