wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

UJIAN PKTBT CPNS SETDA KAB CIREBON

Total questions: 125

Worksheet time: 2hrs 34mins

Name
Class
Date
1.

Urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan daerah kabupaten/kota disebut urusan pemerintah ....

a)

Umum

b)

Khusus

c)

Absolut

d)

Konkruen

e)

Sinkronisasi

2.

Undang-undang pemerintahan daerah diatur dalam....

a)

UU No. 31 tahun 2002

b)

UU No. 32 tahun 2004

c)

UU No. 30 tahun 2004

d)

UU No. 22 tahun 1999

e)

UU No. 19 tahun 2004

3.

Pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur oleh pemerintah melalui

a)

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2006

b)

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009

c)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007

d)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2008

e)

Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 2005

4.

Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pelayanan-pelayanan berikut ini, kecuali ....

a)

Pangan

b)

Sosial

c)

Pendidikan

d)

Perumahan rakyat

e)

Kesehatan

5.

Pengawasan atas penyelenggaraan administrasi umum pemerintah daerah meliputi hal-hal berikut ini, kecuali

a)

Kebijakan daerah

b)

Kelembagaan

c)

Pegawai daerah

d)

Kebijakan pinjaman hibah luar negeri

e)

barang daerah

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur tentang

a)

Pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggara pemerintah daerah

b)

Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah

c)

Pedoman Penerimaan Hibah lnternasional

d)

Koordinasi Penataan Ruang daerah

e)

pajak Tanah daerah

7.

Laporan hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah Inspektorat Kabupaten/Kota disampaikan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada ....

a)

Gubernur dan BPK Perwakilan

b)

Gubernur dan Inspektorat Provinsi

c)

Menteri dan Gubernur

d)

Menteri

e)

Menteri dan BPK

8.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah berikut ini, kecuali ..

a)

Pencairan dana cadangan

b)

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

c)

Pemindahtanganan barang milik daerah

d)

hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

e)

Pinjaman daerah

9.

Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan ....

a)

Pemerintah Pusat

b)

Pemerintah daerah Provinsi

c)

Pemerintah daerah kabupaten

d)

Presiden

e)

Kementerian dalam Negeri

10.

Usulan Inovasi daerah yang berasal aparatur sipil negara harus memperoleh izin tertulis dari?

a)

Ketua DPRD

b)

Bupati

c)

Pimpinan Perangkat Daerah

d)

Rapat Paripurna DPRD

e)

Menteri

11.

Dalam sistem pemerintahan otonomi daerah kedudukan DPRD adalah terhadap Kepala Daerah.

a)

Sejajar

b)

Lebih tinggi

c)

Lebih rendah

d)

Independen

e)

Tidak terdefinisi

12.

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah akan diberhentikan apabila tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama ....

a)

Tiga bulan

b)

Enam bulan

c)

Delapan bulan

d)

Sepuluh bulan

e)

Dua belas bulan

13.

Penanganan konflik sosial merupakan urusan pemerintahan

a)

Umum

b)

Khusus

c)

Konkruen

d)

Absolut

e)

daerah

14.

DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan lebih dari 35 (tiga puluh lima) orang dapat membentuk komisi sebanyak ....

a)

dua belas komisi

b)

Delapan Komisi

c)

Enam Komisi

d)

Lima komisi

e)

Empat Komisi

15.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, di provinsi, kabupaten, dan kecamatan dibentuk ..

a)

Pemdakora

b)

Forkopmja

c)

Forkopimda

d)

BPD

e)

Musrenbang

16.

Pemutakhiran hasil pengawasan pejabat pengawas pemerintah dilakukan paling sedikit .... kali dalam setahun.

a)

satu

b)

dua

c)

tiga

d)

empat

e)

enam

17.

Informasi pembangunan daerah memuat informasi perencanaan pembangunan daeah yang mencakup hal-hal berikut ini, kecuali ....

a)

Kondisi geografis daerah

b)

Potensi sumber daya daerah

c)

Ekonomi dan keuangan daerah

d)

Aspek kesejahteraan masyarakat

e)

Aspek keberlanjutan pembangunan

18.

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan....

a)

Keragaman Daerah

b)

Kaidah Agama

c)

Mayoritas Penduduk

d)

Pendidikan

e)

Sosial dan Budaya

19.

Apa yang diatur dalam PermenPANRB Nomor 38 Tahun 2017?

a)

Kenaikan pangkat ASN

b)

Standar kompetensi jabatan ASN

c)

Pengembangan karier ASN

d)

Rekrutmen ASN

20.

Berapa lama masa kerja yang diperlukan untuk kenaikan pangkat reguler bagi pejabat pelaksana?

a)

Setiap 2 tahun

b)

Setiap 4 tahun

c)

Setiap 5 tahun

d)

Setiap 3 tahun

21.

Pembuatan Perda (Peraturan Daerah) sebagai salah satu penerapan otonomi daerah dalam segi ...

a)

Efektif

b)

Kebebasan

c)

Keterbukaan

d)

Partisipasi

e)

Hukum

22.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh pejabat pengawas pemerintah di bawah koordinasi ....

a)

Wakil Presiden

b)

Menteri Koordinator

c)

Menteri

d)

Gubernur

e)

lnspektur Jenderal

23.

Apa yang menjadi acuan dalam penilaian kinerja individu dan tim?

a)

Kenaikan pangkat

b)

Pendidikan terakhir

c)

Masa kerja

d)

Standar kompetensi jabatan

24.

Asas keterbukaan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah berarti ....

a)

Penyelenggaraan pemerintahan yang sama rata

b)

Penyelenggaraan pemerintah yang efektif tanpa menghabiskan banyak waktu dan tenaga

c)

Penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kepentingan umum yang ada

d)

Penyelenggaraan pemerintahan harus tertib administrasi negara

e)

Penyelenggaraan pemerintahan harus transparan

25.

Apa yang menjadi faktor utama penentu golongan ruang awal saat diangkat sebagai PNS dalam jabatan pelaksana?

a)

Kualifikasi Pendidikan

b)

Masa Kerja

c)

Kinerja

d)

Pengalaman Kerja

26.

Apa yang menjadi manfaat dari standar kompetensi jabatan?

a)

Meningkatkan gaji ASN

b)

Menambah jumlah pegawai

c)

Perencanaan SDM yang tepat

d)

Mempercepat proses rekrutmen

27.

ada berapa jenis jabatan dalam Instansi Pemerintah?

a)

4

b)

3

c)

6

d)

5

28.

Jabatan yang berkaitan erat dengan hierarki organisasi dan memiliki tugas manajerial kepemimpinan adalah...

a)

Jabatan Fungsional

b)

Jabatan Pelaksana

c)

Jabatan Operator

d)

Jabatan Struktural

29.

Salah satu tugas dan fungsi umum jabatan strktural adalah...

a)

Pelaksanaan Pelayanan

b)

Koordinasi

c)

Inovasi dan Peningkatan Kualitas

d)

Kegiatan Operasional

30.

Jabatan Fungsional Keahlian terdiri dari jenjang berikut, kecuali...

a)

utama

b)

pertama

c)

pemula

d)

Muda

31.

Kedudukan Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut, kecuali...

a)

Jabatan Karier

b)

Non Hierarkis

c)

Profesionalisme

d)

Struktural

32.

Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2023 mengatur tentang?

a)

Standar Kompetensi Jabatan

b)

Pedoman Analisis Jabatan

c)

Pedoman Analisis Beban Kerja

d)

Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional

33.

Kenaikan Pangkat bagi Pejabat Fungsional didasarkan pada?

a)

Angka Kredit

b)

Prestasi kerja dan kinerja yang dinilai baik

c)

Memenuhi syarat lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

d)

Semua benar

34.

Kenaikan jenjang jabatan fungsional biasanya dicapai melalui pengumpulan Angka Kredit (AK) yang berasal dari hal berikut, kecuali...

a)

Kegiatan Tugas Jabatan

b)

Pengembangan Profesi

c)

Tugas Perjalanan Dinas

d)

Menjadi Pengajar/Pelatih

35.

Berikut adalah Kedudukan Jabatan Pelaksana, Kecuali

a)

Pelaksanaan Teknis dan Administratif

b)

Sesuai Arahan atasan

c)

Memberi Keputusan

d)

Beragam Bidang

36.

Keputusan PAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 mengatur tentang?

a)

Nomenklatur Jabatan Pelaksana pada Instansi Pemerintah

b)

Nomenklatur Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah

c)

Manajemen ASN

d)

Aparatur Sipil Negara

37.

Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif adalah tugas?

a)

Kepala Perangkat Daerah

b)

Sekretaris Daerah

c)

Asisten

d)

Staf Ahli

38.

Informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah adalah ....

a)

Naskah Dinas

b)

Nota Dinas

c)

Peranjian Kerjasama

d)

Surat Resmi

e)

Surat Tugas

39.

Tanda identitas dari suatu jabatan atau perangkat daerah adalah ..

a)

Cap Darah

b)

Materai

c)

Stempel / Cap Dinas

d)

Tanda Tangan Kepala Dinas

e)

Kop Surat

40.

Di bawah ini yang terdapat pada Kop Surat Instansi adalah ...

a)

Logo Instansi

b)

Visi Instansi

c)

Misi Instansi

d)

Semboyan Instansi

e)

Struktur Instansi

41.

Agar penyelenggaan tata naskah Dinas berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku, maka siapakah yang berkewajiban memahami Tata Naskah Dinas?

a)

Semua Pegawai

b)

Pimpinan Instansi

c)

Bagian Kesekretariatan Instansi

d)

Front Office

e)

Tata Usaha Instansi

42.

Mencegah dan mengurangi terjadinya tumpang tindih, salah tafsir dan pemborosan dalam komunikasi kedinasan adalah salah satu bentuk ....

a)

Manfaat Tata Naskah Dinas

b)

Azas Tata Naskah Dinas

c)

Tujuan Tata Naskah Dinas

d)

Pengertian Umum Tata Naskah Dinas

e)

Prinsip Tata Naskah Dinas

43.

Siapa yang bertanggung jawab atas Naskah Dinas sebuah perangkat daerah ....

a)

Sekretaris

b)

Kepala Dinas

c)

Bagian Tata Usaha dan Umum

d)

Staf Ahli

e)

Seluruh Pegawai

44.

Berikut adalah hal yang terdapat dalam sisi kiri atas surat kecuali ....

a)

Nomor

b)

Perihal

c)

Lampiran

d)

Tujuan surat (kepada)

e)

Sifat

45.

Berapa orang maksimal paraf yang diberikan sebelum naskah dinas ditandatangani oleh Pejabat berwenang ?

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5

46.

Kapan naskah dinas tidak perlu dilakukan paraf?

a)

Saat tergesa-gesa

b)

Saat dikonsep oleh pejabat yang menandatangani

c)

Saat mendesak (CITO)

d)

Saat sudah dikoreksi oleh Tata Usaha

e)

Saat Hari Libur

47.

Pada penggunaan stempel perangkat daerah, stempel dibubuhkan pada sebelah ... tanda tangan pejabat yang menandatangani.

a)

Kanan

b)

Kiri

c)

Atas

d)

Bawah

e)

Tengah

48.

Unit yang memiliki kewenangan pemegang dan penyimpan stempel perangkat daerah adalah:

a)

Unit bagian ketatausahaan atau unit yang ditunjuk oleh kepala PD sebagai pemegang dan penyimpan stempel

b)

Unit ketatausahaan saja

c)

Unit keperawatan

d)

Unit farmasi

e)

Setiap Unit Kerja

49.

Sarana komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan atau dari bawahan kepada atasan di lingkungan internal perangkat daerah adalah ...

a)

Nota Dinas

b)

Memo

c)

Disposisi

d)

Surat Dinas

e)

Telaahan Staf

50.

Naskah Dinas yang bukan termasuk Naskah Dinas arahan adalah:

a)

Peraturan Daerah

b)

Surat Perintah

c)

Surat Dinas

d)

Surat Perjalanan Dinas

e)

Keputusan Bupati

51.

Jenis huruf dan ukuran pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas Penetapan, adalah:

a)

Bookman old style, 12

b)

Times New Roman, 12

c)

Arial, 12

d)

Bookman old style, 10

e)

Arial, 10

52.

Bagian naskah dinas yang menunjukkan jabatan atau nama PD tertentu yang ditempatkan di bagian atas kertas adalah ...

a)

Logo PD

b)

Kop Naskah Dinas

c)

Pembuka Naskah Dinas

d)

Stempel PD

e)

Isi Naskah Dinas

53.

Pengakuan manakah yang sesuai klasifikasi dalam format APBD?

a)

Belanja berbasis kas

b)

Biaya berbasis akrual

c)

Beban berbasis kas

d)

Biaya berbasis akrual

54.

Yang merupakan aset lancar adalah?

a)

Kewajiban jangka pendek

b)

Investasi jangka panjang

c)

Piutang jangka pendek

d)

Utang jangka pendek

55.

Setelah BUD menerima dokumen tagihan dari pihak ketiga atau dokumen sumber lainnya dan menyerahkan tembusannya kepada Fungsi Akuntansi PPKD, prosedur akuntansi selanjutnya adalah?

a)

Fungsi Akuntansi PPKD melakukan posting jurnal ke buku besar

b)

Fungsi Akuntansi PPKD membuat memo jurnal/bukti memorial berdasarkan tembusan tagihan dari pihak ketiga atau dokumen sumber lainnya dari BUD/Kuasa BUD

c)

Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Laporan Keuangan PPKD

d)

Fungsi Akuntansi PPKD membuat memo jurnal/bukti memorial berdasarkan tembusan dokumen pembayaran SP2D dari BUD/Kuasa BUD

56.

Apakah perbedaan mendasar antara pendapatan-LRA dengan pendapatan-LO?

a)

Pendapatan-LRA berbasis akrual dan pendapatan-LO berbasis kas

b)

Pendapatan LRA & LO sama-sama berbasis kas

c)

Pendapatan LRA & LO sama-sama berbasis akrual

d)

Pendapatan-LRA berbasis kas dan pendapatan-LO berbasis akrual

57.

Komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/defisit, dan Pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dengan menggunakan basis kas merupakan pengertian dari?

a)

Laporan Posisi Keuangan

b)

Laporan Realisasi Anggaran

c)

Laporan Perubahan Ekuitas

d)

Laporan Operasional

58.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) terbagi kedalam 4 jenis pengajuan pembayaran yaitu?

a)

SPP-UP, SPP-GU, SPP-LS, SPP-TU

b)

SPP-LU, SPP-SP-SPP-GU, SPP-TU

c)

SPP-TU, SPP-GP, SPP-UP, SPP-LS

d)

SPP-GU, SPP-LS, SPP-PU, SPP-TU

59.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan UU. Beragam jenis pajak seperti pajak reklame, pajak hotel, hingga pajak air tanah digolong kedalam jenis pajak?

a)

Pajak Daerah 3T

b)

Pajak Pusat

c)

Pajak Daerah

d)

Pajak Ibu Kota Negara

60.

Seluruh pengeluaran kas yang digunakan untuk pinjaman kepada pihak ketiga, pembayaran kembali pokok pinjaman tahun tertentu, hingga pembentukan dana cadangan disebut sebagai?

a)

Pengeluaran Pembiayaan

b)

Penerimaan Pembiayaan

c)

Penyaluran Pembiayaan

d)

Pendistribusian Pembiayaan

61.

Alokasi sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan ke umur ekonomis aset terkait merupakan pengertian dari

a)

Persediaan

b)

Pos Luar Biasa

c)

Pembiayaan

d)

Penyusutan

62.

Tanah merupakan salah satu jenis aset tetap yang dalam PSAP 07 yang diartikan sebagai?

a)

Aset yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional 9 pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b)

Aset yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh 19 pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

c)

Aset yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan 26 belum selesai seluruhnya

d)

Aset yang harus disajikan di pos aset 29 lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

63.

Menurut PP nomor 12 tahun 2019 pengeluaran atas beban APBD disebut sebagai?

a)

Belanja Modal

b)

Belanja Tidak Terduga

c)

Belanja Operasional

d)

Belanja Transfer

64.

Apakah pengertian kas sesuai dalam PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan?

a)

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

b)

Kas adalah saldo simpanan di bank untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

c)

Kas adalah uang tunai yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

d)

Kas adalah seluruh uang persediaan yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan

65.

Pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah disebut sebagai?

a)

Belanja Pegawai

b)

Belanja Operasional

c)

Belanja Transfer

d)

Belanja Barang dan Jasa

66.

Manakah pernyataan yang benar atas pengertian belanja operasi dalam pengelolaan keuangan daerah ?

a)

pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah.

b)

pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat

c)

pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya

d)

pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya

67.

Dalam sistem akuntansi beban dan belanja di SKPD, siapakah yang menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; serta menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal?

a)

Fungsi akuntansi SKPD

b)

Kuasa PA

c)

PPK SKPD

d)

Bendahara Pengeluaran SKPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD

68.

Pendapatan transfer pemerintah daerah diakui saat diterbitkannya dokumen sumber seperti:

a)

PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan dan Nota Kredit dari Bank/bukti memorial

b)

Keputusan Kepala Daerah/PMK/Dokumen yang dipersamakan dan Nota Perjanjian Hibah Daerah/bukti memorial

c)

Nota Kredit dari Bank/bukti memorial

d)

Nota Perjanjian Hibah Daerah/ Dokumen yang dipersamakan /bukti memorial

69.

Kondisi keumungkinan timbulnya kewajiban akibat peristiwa masa lalu dan keberadaan tidak sepenuhnya berada pada kendali entitas disebut sebagai?

a)

Kewajiban konstruksi

b)

Kewajiban Kontijensi

c)

Kewajiban Bunga

d)

Kewajiban Konstruktif

70.

Apa saja yang termasuk dalam akuntansi pengeluaran kas di SKPD, kecuali..

a)

Uang Persediaan (UP)

b)

Ganti Uang (GU)/Tambah Uang (TU)

c)

Belanja langsung (LS) dimana bendahara pengeluaran menerima kas untuk pengeluaran belanja tersebut

d)

Utang pemerintah pusat

71.

Dalam menjalankan penilaian investasi pemerintah melalui metode ekuitas, Berapa persentase kepemilikan pemerintah disana ?

a)

Kepemilikan pemerintah kurang dari 20%

b)

Kepemilikan pemerintah sama dengan 20%-50%

c)

Kepemilikan pemerintah lebih dari 50%

d)

Semua benar kecuali A

72.

Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah telah diatur pada peraturan...

a)

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

b)

Permendagri Nomor 14 Tahun 2016

c)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

d)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2021

73.

Apa yang dimaksud dengan Tata Naskah Dinas?

a)

Pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk Naskah Dinas

b)

Dokumen yang tidak resmi

c)

Surat yang dikirim ke luar instansi

d)

Buku panduan umum

74.

Apa yang menjadi dasar hukum Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, Kecuali?

a)

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 101 Tahun 2017

b)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

c)

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018

d)

Peraturan Daerah tentang Tata Naskah Dinas

75.

Apa saja jenis-jenis Naskah Dinas yang disebutkan dalam dokumen?

a)

Naskah Dinas Korespondensi, Naskah Dinas Khusus, Naskah Dinas Penugasan

b)

Naskah Dinas Umum, Naskah Dinas Khusus, Naskah Dinas Penugasan

c)

Naskah Dinas Korespondensi, Naskah Dinas Umum, Naskah Dinas Penetapan

d)

Naskah Dinas Korespondensi, Naskah Dinas Khusus, Naskah Dinas Pengaturan

76.

Berikut adalah Naskah Dinas Korespondensi, kecuali...

a)

Nota Dinas

b)

Memo

c)

Surat Perintah

d)

Surat Dinas

77.

Manakah dibawah ini yang termasuk dalam Naskah Dinas Khusus...

a)

Keputusan Bupati

b)

Peraturan Daerah

c)

Surat Tugas

d)

Surat Edaran

78.

Berikut adalah unsur Naskah Dinas, kecuali...

a)

Kop, Penomoran, Penggunaan Kertas

b)

Kop, Penggunaan Kertas, penyambung

c)

Penomoran, Penggunaan Tinta, Tembusan

d)

Penomoran, penggunaan Tinta, Header

79.

Pembuatan Naskah Dinas dapat menggunakan hal dibawah ini, kecuali?

a)

Media Rekam Kertas

b)

Media Rekam Elektronik

c)

SRIKANDI

d)

Media Massa

80.

Kepala Perangkat Daerah dapat membuat Naskah Dinas Atas Nama Bupati, diantaranya untuk membuat naskah dinas?

a)

Keputusan

b)

Surat Perjalanan Dinas

c)

Surat Pernyataan

d)

Surat Panggilan Nota Dinas

81.

Penandatanganan Naskah Dinas oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati berupa Surat Edaran hanya terkait?

a)

Pengaturan Teknis Operasional Substansi Instansi

b)

Pengaturan dalam Instansi

c)

Pengaturan luar Instansi

d)

pengaturan Non Operasional Instansi

82.

Isi Surat Undangan diantaranya adalah?

a)

Nama Tempat, tanggal, bulan dan Tahun

b)

Alamat Undangan

c)

Nama Jabatan Pengundang

d)

Maksud dan Tujuan

83.

Naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran adalah pengertian?

a)

Surat Undangan

b)

Surat Biasa

c)

Disposisi

d)

Nota Dinas

84.

Dibawah ini adalah pemberi paraf pada lembar disposisi, kecuali...

a)

Bupati

b)

Sekretaris

c)

Kepala Perangkat Daerah

d)

Penerima Disposisi

85.

Berikut adalah Susunan Peraturan Daerah

a)

Kepala Peraturan Daerah, Pembukaan, Isi Peraturan Daerah, Bagian Akhir Peraturan Daerah

b)

Kepala Peraturan Daerah, Pembukaan,Konsideran, Isi Peraturan Daerah, Bagian Akhir Peraturan Daerah

c)

Kepala Peraturan Daerah, Judul, Kepala Peraturan Daerah, Pembukaan, Isi Peraturan Daerah, Bagian Akhir Peraturan Daerah

d)

Pembukaan, Isi Peraturan Daerah, Bagian Akhir Peraturan Daerah, Salinan

86.

Judul Peraturan Daerah terdiri atas...

a)

Tulisan "Menetapkan"

b)

Tulisan "Memerintahkan"

c)

Tulisan "Menunjuk"

d)

Tulisan "Menugaskan"

87.

Otentisifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon dilakukan oleh?

a)

Sekretariat Dewan

b)

Kepala Bagian Hukum

c)

Kepala Bagian Perundang-Undangan

d)

Kepala Bagian Penegakan Peraturan Daerah

88.

Surat Biasa yang ditandatangani oleh Bupati dan Walikota dibuat di kertas ukuran?

a)

A4

b)

A3

c)

Folio

d)

A5

89.

Apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam digitalisasi pelaksanaan Penataan Organisasi dan Penataan Jabatan?

a)

Melalui Sistem Informasi Bagian Organisasi

b)

Melalui aplikasi mobile

c)

Melalui media sosial

d)

Melalui seminar

90.

Apa dasar hukum yang mengatur tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Cirebon?

a)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

b)

Peraturan Menteri Pendidikan

c)

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020

d)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005

91.

Apa yang menjadi kriteria pembentukan Perangkat Daerah?

a)

Berdasarkan Kriteria Umum dan Teknis

b)

Berdasarkan anggaran

c)

Berdasarkan jumlah pegawai

d)

Berdasarkan lokasi

92.

Apa tujuan dari penguatan budaya kinerja dan inovasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon?

a)

Mendorong budaya kerja yang berorientasi hasil

b)

Meningkatkan jumlah pegawai

c)

Mengurangi anggaran

d)

Meningkatkan jumlah unit kerja

93.

Apa yang menjadi tujuan dari penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah?

a)

Penyederhanaan Birokrasi

b)

Meningkatkan jumlah pegawai

c)

Mengurangi anggaran

d)

Meningkatkan jumlah unit kerja

94.

Apa yang menjadi fokus dalam penataan organisasi dan jabatan di Kabupaten Cirebon?

a)

Meningkatkan jumlah pegawai

b)

Mengurangi anggaran

c)

Meningkatkan jumlah unit kerja

d)

Struktur organisasi ramping dan proporsional

95.

Apa yang biasanya dicapai untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional?

a)

Pengumpulan Angka Kredit (AK)

b)

Kenaikan pangkat otomatis

c)

Pendidikan lanjutan

d)

Pengalaman kerja di luar negeri

96.

Apa yang menjadi tugas utama jabatan pelaksana?

a)

Mengambil keputusan strategis

b)

Menyusun kebijakan organisasi

c)

Mengelola sumber daya manusia

d)

Melaksanakan pekerjaan rutin, teknis, atau administratif

97.

Apa yang menjadi dasar hukum umum tentang kepangkatan PNS?

a)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023

b)

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

c)

Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2024

d)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

98.

Apa yang tidak dimiliki oleh jabatan pelaksana?

a)

Tugas administratif

b)

Kewenangan pengambilan keputusan strategis

c)

Pengawasan atasan

d)

Kualifikasi pendidikan yang sesuai

99.

Berikut adalah kewenangan pengguna Anggaran (PA), Kecuali

a)

Menyusun RKA SKPD

b)

Menyusun DPA SKPD

c)

Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja

d)

Melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya

100.

pejabat pelaksana Teknis Kegiatan memiliki kewenangan untuk?

a)

Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan

b)

Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan

c)

Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran

d)

Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya

101.

Berikut adalah ketentuan dalam penunjukan PPTK, Kecuali...

a)

PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya

b)

Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan / atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas

c)

Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum atau pejabat fungsional tertentu yang membidangi dan mempunyai kompetensi yang dibutuhkan

d)

Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA tidak dapat menetapkan PPTK

102.

Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS adalah tugas?

a)

KPA

b)

PA

c)

Bendahara Pengeluaran

d)

PPTK

103.

uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai Kegiatan / Sub Kegiatan operasional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dan / atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung adalah pengertian?

a)

Ganti Uang

b)

Uang Persediaan

c)

Dana Talang

d)

Uang Muka

104.

Syarat Pengajuan Tambah Uang diantaranya adalah...

a)

Kegiatan yang bersifat mendesak

b)

Nilai tidak lebih dari UP

c)

Dapat menggunakan SPP-LS

d)

Dapat menggunakan SPP-UP/GU

105.

Laporan Keuangan SKPD terdiri dari?

a)

LRA, Neraca, LO, LPE, CALK

b)

LRA, Neraca, LO, CALK, Laporan Triwulan

c)

LRA, Neraca, LPE, LHE

d)

Neraca, LO,CALK, LHE

106.

Penatausahaan BMD terdiri dari kegiatan berikut, kecuali...

a)

Pembukuan

b)

Pencatatan

c)

Inventarisasi

d)

Pelaporan

107.

Berikut adalah Perangkat Pengelola BMD Setda, Kecuali

a)

Pengguna Barang

b)

Kuasa Pengguna Barang

c)

Penyedia Barang

d)

Pembantu Pengurus Barang

108.

Pelaporan dan Petanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah kabupaten cirebon dituangkan dalam...

a)

LPPD/LKPJ, LKIP,SKM, SIMONEK

b)

LPPD/LKPJ, LKIP, SIMONEK, SPIP

c)

LPPD/LKPJ, LKIP,SKM, KOD

d)

LPPD/LKPJ, LKIP,SKM, RB

109.

Pejabat Fungsional dan Pelaksana berwenang menandatangani Naskah Dinas berbentuk:

a)

Surat Dinas, Nota Dinas, dan Laporan

b)

Laporan, Telaahan Staf, dan Nota Dinas

c)

Surat Undangan, Surat Dinas, dan Nota Dinas

d)

Telaahan Staf, Laporan, dan Surat Dinas

e)

Surat Keterangan, Surat Dinas, dan Surat Undangan

110.

Berikut ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi jika yang berwenang menandatangani surat melimpahkan kepada pejabat dibawahnya, kecuali:

a)

Pelimpahan wewenang tersebut dalam bentuk tertulis, khusus untuk Naskah Dinas yang berupa kebijakan, kecuali naskah yang sifatnya administrasi

b)

Materi yang dilimpahkan bukan merupakan tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan

c)

Materi yang dilimpahkan benar-benar menjadi tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan

d)

Tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan Naskah Dinas berada pada pejabat yang diatasnamakan

e)

Pelimpahan wewenang tersebut dalam bentuk tertulis

111.

Jika pejabat yang diberi kuasa memberi kuasa lagi kepada satu tingkat dibawahnya, maka berlaku penggunaan pelimpahan kewenangan:

a)

Atas Nama (a.n.)

b)

Pelaksana Tugas (plt.)

c)

Untuk Beliau (u.b.)

d)

Pelaksana Harian (Plh.

e)

Penjabat (Pj.)

112.

Naskah Kedinasan yang berisi perintah dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di luar tugas dan fungsi, adalah:

a)

Surat Perintah Tugas

b)

Surat Perjalanan Dinas

c)

Surat Perintah

d)

Surat Dinas

e)

Nota Dinas

113.

Naskah Kedinasan yang hanya dapat ditandatangani oleh Bupati, adalah:

a)

Keputusan Bupati dan Peraturan Daerah

b)

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

c)

Keputusan Bupati dan Surat Dinas

d)

Surat Dinas dan Surat Keterangan

e)

Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati

114.

Telaahan Staf merupakan Naskah Dinas yang berisi:

a)

Pemberitahuan tentang pelaksanaan kegiatan atau kejadian tertentu

b)

Penjelasan subjek dan objek untuk kepentingan kedinasan tertentu

c)

Analisis pertimbangan, pendapat, dan saran secara sistematis terhadap sesuatu permasalahan yang perlu penjelasan dari bawahan kepada atasan

d)

Catatan yang berisi proses sidang atau rapat

e)

Keterangan atau catatan dari pejabat yang berwenang tentang sesuatu hal yang untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan

115.

Berikut adalah Kenaikan Pangkat Pilihan, kecuali...

a)

Fungsional

b)

Struktural

c)

Reguler

d)

Penyesuaian Ijazah

e)

Tugas Belajar

116.

Berikut adalah Hak PNS, Kecuali...

a)

Gaji

b)

Perlindungan

c)

Pengembangan Kompetensi

d)

Apel

e)

Cuti

117.

Alasan Cuti Karena Alasan Penting diantaranya adalah

a)

Ibu, Bapak, Isteri,Suami, Anak, adik, Kaka, Mertua, atau menantu meninggal dunia

b)

Kelahiran anak pertama s.d ketiga

c)

Kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas

d)

Kelahiran anak keempat dan seterusnya

e)

Umroh

118.

Berikut adalah Persyaratan Kenaiakan Gaji berkala, Kecuali...

a)

Telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan

b)

Tidak sedang menjalani hukuman disiplin

c)

Penilaian pelaksanaan peekrjaan dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya bernilai "cukup"

d)

Memiliki masa kerja 1 Tahun

119.

Manajemen PNS mencakup hal-hal berikut, kecuali...

a)

Penyusunan dan Penetapan kebutuhan

b)

pengadaan ASN

c)

Pangkat dan Jabatan

d)

Pengembangan Pola Karier

e)

Semua Benar

120.

Melaksanakan Penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasiankebijakan daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah adalah salah satu tugas...

a)

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

b)

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

c)

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

d)

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

e)

Kepala Bagian Umum

121.

Melaksanakan Koordinasi dan Fasilitasi penyusunan program pembangunan dalam rangka mengurangi resiko dan kerugian pihak lain dalam rangka kelancaran program pembangunan daerah adalah salah satu tugas...

a)

Kepala Bagian Organisasi

b)

Kepala Bagian perencanaan dan keuangan

c)

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

d)

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

e)

Kepala Bagian Umum

122.

Melaksanakan Kebijakan di bidang pengelolaan perlengkapan adalah salah satu tugas...

a)

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

b)

Kepala Bagian Umum

c)

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

d)

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

e)

Kepala Bagian Organisasi

123.

Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan Setda yang meliputio Penyusunan Renstra, Renja Tahunan dan RKA adalah salah satu Tugas...

a)

Kepala Bagian Organisasi

b)

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

c)

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

d)

Kepala Bagian Hukum

e)

Kepala Bagian Umum

124.

Melaksanakan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisi jabatan adalah salah satu tugas...

a)

Kepala Bagian Umum

b)

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

c)

Kepala Bagian Organisasi

d)

Kepala Bagian Hukum

e)

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

125.

Melaksanakan Pengoordinasian dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi juru bicara Bupati dan Wakil Bupati adalah salah satu tugas...

a)

Kepala Bagian Organisasi

b)

Kepala Bagian Umum

c)

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

d)

kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

e)

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Similar Resources on Wayground

ANBK

125 questions

ANBK

quiz

Worksheet

•

1st - 5th Grade

akm new

130 questions

akm new

quiz

Worksheet

•

1st - 5th Grade

bahasa melayu tahun 2

120 questions

bahasa melayu tahun 2

quiz

Worksheet

•

1st Grade

Basindo-Ekis 17

120 questions

Basindo-Ekis 17

quiz

Worksheet

•

1st Grade

roblox

126 questions

roblox

quiz

Worksheet

•

KG - University

KUIZ BAHASA MELAYU

130 questions

KUIZ BAHASA MELAYU

quiz

Worksheet

•

1st - 3rd Grade