wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

LATIHAN APBN

Total questions: 60

Worksheet time: 2hrs 0mins

Name
Class
Date
1.

Kapan jatuh tempo penyetoran PPh dan PPN yang telah dipotong/dipungut oleh Instansi Pemerintah Desa?

a)

Paling lambat 7 hari setelah tanggal pembayaran

b)

Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah tanggal pembayaran

c)

Sebelum pencairan dana desa tahap berikutnya

d)

Tidak ada batas waktunya

2.

Yang tidak termasuk transfer pendapatan asli desa adalah

a)

Alokasi dana desa

b)

Bantuan keuangan dari APBD propinsi

c)

Dana desa

d)

Bantuan keuangan APBD kota/kabupaten

e)

Hasil aset

3.

Berikut adalah ekuitas dana pada neraca pemerintah, kecuali....

a)

Ekuitas dana lancar

b)

Ekuitas dana investasi

c)

Ekuitas dana tetap

d)

Ekuitas dana hibah

e)

Ekuitas dana cadangan

4.

Semua pengeluaran dari kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar tahun anggaran bersangkutan, yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah adalah...

a)

Pendapatan

b)

Pembiayaan

c)

Belanja

d)

Investasi

e)

Utang

5.

Yang termasuk dalam kelompok pendapatan transfer dalam struktur APBDes antara lain adalah:

a)

Hasil pengelolaan tanah kas desa

b)

Keuntungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

c)

Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bantuan Keuangan dari APBD

d)

Sumbangan masyarakat dan CSR perusahaan

6.

Salah satu bentuk penggunaan Dana Desa adalah untuk...

a)

Pembangunan infrastruktur desa

b)

Gaji DPRD kabupaten

c)

Kegiatan provinsi

d)

Pembayaran utang nasional

7.

Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2014, paling sedikit berapa persen dari anggaran belanja desa harus digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa?

a)

50%

b)

60%

c)

70%

d)

80%

8.

Apa dasar hukum pengelolaan Dana Desa?

a)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

b)

Peraturan Bupati

c)

Undang-Undang Pemilu

d)

Peraturan Menteri Keuangan

9.

Pada penyusunan APBN,pemerintah menetapkan belanja negara lebih sedikit dari pada penerimaan negara. Dengan demikian,penyusunan APBN tersebut menerapkan kebijakan anggaran....

a)

defisit

b)

surplus

c)

berimbang

d)

defisit dinamis

e)

seimbang dinamis

10.

Komponen berikut yang termasuk sumber-sumber penerimaan negara adalah..

a)

Retribusi dan cukai

b)

DAU dan laba BUMN

c)

DAK dan pendapatan migas

d)

DAK dan pajak kendaraan bermotor

e)

Pajak pertambahan nilai dan bea masuk

11.

Belanja negara tercermin dalam daftar sebagai berikut.

(1) Dana bagi hasil

(2) Pembiayaan bunga utang

(3) Dana alokasi umum

(4) Dana alokasi khusus

(5) Subsidi

(6) Belanja modal

Belanja pemerintah pusat yang tepat ditunjukkan oleh angka...

a)

(1), (2) dan (3)

b)

(1), (4) dan (5)

c)

(2), (3) dan (4)

d)

(2), (5) dan (6)

e)

(4), (5) dan (6)

12.

Perhatikan pernyataan mengenai APBN berikut!

(1) Presiden menyampaikan APBN beserta Nota

Keuangan (NK) dan dokumen pendukung.

(2) Jika ditolak, RAPBN direvisi kemudian diajukan kembali kepada PR dan / atau menggunakan APBN tahun anggaran sebelumnya.

(3) Jika diterima, RAPBN disahkan menjadi APBN dalam rapat pembahasan.

(4) RAPBN beserta Nota Keuangan dibahas dalam rapat paripurna dilanjutkan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan pemerintah (Menteri Keuangan) dan Gubernur Bl.

(5) Pimpinan DPR memberitahukan rencana pembahasan RAPBN.

Mekanisme penyusunan APBN terdapat pada

angka.

a)

(1), (2), (3), (4) dan (5)

b)

(1), (5), (4), (3) dan (2)

c)

(4), (1), (3), (1) dan (2)

d)

(5), (4), (3), (1) dan (2)

e)

(5), (4), (3), (2) dan (1)

13.

Dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus merupakan anggaran yang dimasukkan sumber penerimaan daerah dalam pos

a)

retribusi daerah

b)

pinjaman daerah

c)

dana perimbangan

d)

pendapatan asli daerah

e)

keuntungan dari BUMD

14.

Suatu perusahaan membayar sejumlah uang kepada pemerintah daerah dalam rangka memperoleh izin mendirikan bangunan. Sumber penerimaan daerah yang diperoleh dari pemberian izin bangunan dikategorikan sebagai sumber

penerimaan berupa ...

a)

hibah

b)

iuran

c)

pajak

d)

retribusi

e)

tabungan

15.

RAPBN diajukan oleh pemerintah pusat dan disahkan oleh ....

a)

DPRD

b)

Presiden

c)

BPK

d)

Menteri Keuangan

e)

DPR

16.

Berikut ini data penerimaan dan pengeluaran negara tahun 2003 (dalam milyar rupiah) Penerimaan dalam negeri Rp 342.471,50 Belanja pemerintah pusat Rp257.933,00 Hibah Rp 340,10 Belanja daerah Rp119.313,90, Berdasarkan data tersebut maka posisi APBN adalah ….

a)

berimbang

b)

defisit

c)

surplus

d)

utang

e)

bersaldo

17.

Berikut ini yang termasuk dalam pajak daerah adalah...

a)

terminal

b)

hotel

c)

pasar

d)

kebersihan

18.

Salah satu sumber penerimaan negara bukan pajak adalah...

a)

PPn

b)

Bagian pemerintah atas laba BUMN

c)

Hibah

d)

Cukai

19.

Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran, adlaah salah satu fungsi APBN yaitu....

a)

Stabilisasi

b)

Otorisasi

c)

Alokasi

d)

Pengawasan

20.

Fungsi pengawasan dalam APBD berarti...

a)

anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fudamental

b)

anggaran daerah diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumber daya

c)

anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah

d)

anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan

21.

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan...

a)

Undang-Undang

b)

Permendagri

c)

Perda

d)

Nota Keuangan

22.

Bupati daerah X akan memberikan dana setiap setahun sekali kepada desa yang tingkat keterlibatan warganya dalam acara gotong royong tinggi. Semua desa di daerah X memerlukan bantuan pemerintah daerah, begitu juga wilayah yang lokasinya terpencil. Dana bantuan digunakan untuk membiayai pemangunan infrastruktur berupa jalan atau jembatan.

Pernyataan diatas, berkaitan dengan belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yaitu berupa...

a)

Dana alokasi khusus

b)

Dana alokasi umum

c)

Dana otonomi khusus

d)

Dana Penyesuaian

23.

Di dalam siklus APBN pengajuan RUU tentang APBN dan nota anggaran pada DPR terjadi pada bulan.......

a)

April

b)

Mei

c)

Juni

d)

Juli

e)

Agustus

24.

Jenis- jenis kebijakan anggaran ada........

a)

lima macam

b)

tiga macam

c)

empat macam

d)

dua macam

e)

enam macam

25.

APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. APBD terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan”. Pernyatan diatas sesuai dengan :

a)

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999

b)

Undang-Undang No. 12 Tahun 1999

c)

Undang-Undang No. 15 Tahun 1999

d)

Undang-Undang No. 22 Tahun 2001

e)

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001

26.

RAPBN disusun pemerintah atas dasar usulan anggaran yang dibuat oleh setiap departemen atau lembaga negara yang diusulkan kepada pemerintah dalam bentuk ….

a)

Daftar Usulan Kegiatan (DUK) dan Daftar Usulan Pelaksanaan (DUP)

b)

Daftar Usulan Kegiatan (DUK) dan Daftar Usulan Proyek (DUP)

c)

Daftar Usulan Keuangan (DUK) dan Daftar Usulan Proyek (DUP)

d)

Daftar Usulan Keuangan (DUK) dan Daftar Usulan Pembangunan (DUP)

e)

Daftar Usulan Kegiatan (DUK) dan Daftar Usulan Pembangunan (DUP)

27.

Contoh belanja modal dalam APBD adalah ….

a)

belanja listrik dan air

b)

belanja gaji pegawai daerah

c)

pengiriman surat dinas

d)

belanja peralatan dan mesin

e)

belanja keperluan perkantoran

28.

Diketahui APBN tahun 2017 dalam miliar.

Penerimaan rutin Rp 455.184,00

Penerimaan pembangunan Rp 15.371,50

Pengeluran rutin Rp 30. 557,80

Pengeluaran pembangunan Rp 19. 997,70

Berdasarkan data diatas tahun 2017 posisi APBN adalah ….

a)

Stabil

b)

Defisit

c)

Surplus

d)

Eksplisit

e)

Berimbang

29.

Otonomi daerah memberi kebebasan kepada

pemerintah daerah untuk membuat rencana

keuangan sendiri dan membuat kebijakan yang

dapat berpengaruh terhadap perekonomian

negara. Pernyataan yang sesuai peran APBD

dalam perekonomian suatu negara yaitu ...

a)

memberikan kesejahteraan kepada seluruh

pegawai negeri sipil pemerintah daerah

b)

memberikan pelayanan publik yang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi

c)

meminimalisasi fluktuasi dalam perekonomian dalam upaya menjaga stabilitas

d)

mengintervensi pemerintah terhadap perekonomian dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi

e)

mendistribusikan barang-barang yang di produksi oleh masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat

30.

Perhatikan pernyataan berikut !

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,(Bappeda), DKl Jakarta terdapat Kenaikan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran'Sementara (KUA-PPAS) 2017 sebesar, Rp.1,53 triliun, Kenaikan, anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung. APBD 2017 untuk membeli dalahn sebesar Rp. 749,9 yang terdiri atas pembebasan lahan untuk ruang terbuka hijau dan taman, lahan rusum, waduk,lahan makam dan lahan saluran

Berdasarkan pernyataan tersebut anggaran dalam

APBD memiliki fungsi ...

a)

otorisasi

b)

stabilisasi

c)

perencanaan

d)

pengawasan

e)

distribusi

31.

Salah satu pembiayaan APBN adalah SBN (Surat berharga nasional). SBN adalah ...

a)

surat utang yang diterbitkan pemerintah yang dibeli masyarakat

b)

surat utang yang diterbitkan bank umum yang dibeli oleh pemerintah

32.

Berikut adalah fungsi-fungsi dalam APBN, kecuali....

a)

Alokasi

b)

Distribusi

c)

Stabilisasi

d)

Otoritas

e)

Analisis

33.

Berikut ini yang bukan merupakan dampak APBN dalam kegiatan ekonomi adalah....

a)

Berpengaruh negatif terhadap APBD

b)

Memperbaiki kestabilan ekonomi

c)

Menimbulkan investasi masyarakat

d)

Berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

e)

Berperan meningkatkan kegiatan produksi

34.

Tabel pendapatan dari tarif pajak

Dari tabel di atas, tarif III merupakan tarif pajak ....

a)

Tetap

b)

Proporsional

c)

progresif

d)

degresif

e)

regresif

35.

Tujuan pemerintah melakukan kebijakan fiskal kecuali ...

a)

menurunkan pengangguran

b)

menjaga stabilitas ekonomi ditengah krisis global

c)

mengendalikan tingkat inflasi dengan menetapkan kebijakan penerapan tarif pajak tertentu

d)

mendorong investasi melalui pemberian insentif pajak

e)

memelihara kestabilan nilai rupiah

36.

untuk mengatasi deflasi dapat di lakukan melalui kebijaksanaan moneter yaitu dengan politik diskonto. Hal ini dapat di lakukan dengan cara…

a)

Menjual surat surat berharga

b)

Membeli surat surat berharga

c)

Menurunkan cadangan kas minimum

d)

menurunkan tingkat suku bunga bank umum

e)

menaikan tingkat suku bunga bank umum

37.

Kebijakan pemerintah di bidang moneter dan fiskal dalam mengatasi inflasi :

1. menurunkan pengeluaran pemerintah

2. menaikkan cash ratio

3. menaikkan tingkat diskonto

4. menurunkan tingkat pajak

5. menjual surat berharga

Yang termasuk kebijakan moneter adalah ...

a)

1, 2, dan 3

b)

1, 4, dan 5

c)

2, 3, dan 4

d)

2, 3, dan 5

e)

3, 4, dan 5

38.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Berikut ini yang bukan termasuk jenis penerimaan pajak dalam negeri adalah....

a)

Cukai

b)

Bea masuk

c)

Pajak Penghasilan

d)

Pajak Pertambahan Nilai

e)

Pajak Bumi dan Bangunan

39.

Pihak yang berwenang memberlakukan dan menjalankan kebijakan moneter adalah....

a)

DPR

b)

BUMN

c)

Menteri Perdagangan

d)

Bank Negara Indonesia

e)

Bank Indonesia

40.

Tujuan dari Dana Alokasi Umum (DAU) adalah....

a)

Untuk membantu mendanai kegiatan khusus daerah sesuai dengan prioritas nasional

b)

Untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah

c)

Untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu

d)

Sebagai data akurat bagi rakyat

e)

Pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

41.

Berikut ini salah satu instrumen kebijakan moneter kontraktif (mengurangi inflasi) adalah....

a)

Membeli surat-surat berharga

b)

Pemberian kredit longgar

c)

Menurunkan cadangan kas

d)

Menigkatkan tingkat suku bunga

e)

Menurunkan tingkat suku bunga

42.

Anggaran negara menjadi dasar pemerintah untuk pelaksanaan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan adalah pengertian dari fungsi....

a)

Alokasi

b)

Otorisasi

c)

Stabilisasi

d)

Perencanaan

e)

Pengawasan

43.

Secara umum sumber penerimaan negara dibagi menjadi dua, yaitu ....

a)

Pajak dan pungutan resmi

b)

Penerimaan dalam negeri dan hibah

c)

Pajak dan non pajak

d)

Penerimaan migas dan non migas

e)

Pajak dan Laba BUMN

44.

Salah satu ruang lingkup keuangan negara menurut UU NO 17 Tahun 2003 adalah kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang serta hak-hak yang lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang pisahkan. Berikut ini yang tidak termasuk kekayaan negara yang dipisahkan adalah….

a)

Badan hukum milik pemerintah (BHMP) lainnya

b)

BUMN/BUMD

c)

Badan layanan umum (BLU)

d)

Perseroan terbatas (PT)

45.

Asas pengelolaan keuangan negara yang memberikan pengertian bahwa pegelolaan keuangan dilakukan dengan memperhatikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi adalah…

a)

Universalitas

b)

Akuntabilitasketer

c)

keterketerbukaan

d)

spesialitas

46.

Laporan keuangan yang disusun dengan basic akrual yaitu….

a)

Laporan realisasi anggaran (LRA) dan laporan perubahan saldo anggaran lebih (LP-SAL)

b)

laporan perubahan ekuitas (LPE) dan Laporan Opearsional (LP)

c)

Laporan realisasi anggaran (RLA) dan laporan perubahan ekuita (LPE)

d)

Laporan perubahan saldo anggaran lebih (LP-SAL) dan laporan perubahan ekuitas (LPE)

47.

Upaya peningkatan aksesibilitas pelayanan publik dapat didorong dengan pemberian dana dari pemerintah pusat berupa transfer yang memiliki tujuan penggunaan tertentu yang dikenal dengan …

a)

dana otonomi khusus

b)

dana keistimewaan

c)

dana alokasi khusus

d)

dana intensif daerah

48.

Apa arti Keseimbangan Primer (KP) menunjukkan angka minus?

a)

sebagian bunga utang dapat dibayar dari pendapatan

b)

total pendapatan dan belanja negara (setelah dikurangi belanja bunga) seimbang

c)

pendapatan pasti lebih kecil dari belanja

d)

bunga utang dibayarkan dengan menarik utang baru

49.

untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian, pemerintah menyalurkan bantuan pinjaman dengan bunga rendah bagi UMKM dan koperasi. dana yang disalurkan kepada masyarakat tersebut nantinya akan dikembalikan lagi kepada pemerintah agar dapat disalurkan untuk memperkuat modal bagi UMKM lainnya dengan ketentuan tertentu. pembiayaan yang dilakukan pemerintah ini termasuk ke dalam...

a)

hasil pengolahan

b)

kewajiban penjaminan

c)

pemberian pinjaman

d)

dana bergulir

50.

sesuai UU No. 6 tahun 2014, dana desa diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk tujuan antara lain sebagai berikut, kecuali...

a)

meningkatkan kesenjangan antara kaya dan miskin

b)

menddorong pembangunan infrastruktur pedesaan

c)

mendorong peningkatan kewasdayaan dan gotong royong masyarakat desa

d)

mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial

51.

Evaluasi yang dilakukan dengan menganalisis dan memperhitungkan variabel capaian sasaran strategis kementrian/lembaga (untuk kinerja anggaran tingkat kementrian/lembaga) dan capaian sasaran program (untuk kinerja anggaran tingkat eselon I) adalah EKA atas aspek…

a)

konteks

b)

manfaat

c)

implementasi

d)

sasaran strategis dan program

52.

Belanja bunga utang (54), belanja hibah (56), dan belanja lain-lain (58) merupakan pengelompokan mata anggaran belanja negara berdasarkan klasifikasi…

a)

organisasi

b)

fungsi

c)

rutin/ pembangunan

d)

ekonomi

53.

intansi yang melakukan rekonfirmasi terhadap postur awal RAPBN, yaitu....

a)

Direktorat jenderal perbendaharaan, direktorat jenderal pembiayaan dan risiko, dan dewan              perwakilan  rakyat.

b)

direktoran jenderal pajak, badan keuangan fiskal, dan direstorat jenderal perimbangan keuangan.

c)

badan perencanaan ppembangunan nasional, direktorat  jendral pajak, dan direktorat

d)

badan pusat statistik, kementrian perencanaan pembangunan nasional, dan kementrian energi dan sumber daya mineral

54.

berikut ini yang bukan merupakan komponen sumber penerimaan dalam negeri dalam APBN.....

a)

Subsidi BBM

b)

Pajak Pertambahan nilai

c)

Bea masuk

d)

cukai

55.
Fiscal rule yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 mengenai penyusunan postur APBN adalah…
a)
defisit anggaran yang dibatasi  maksimal 5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan jumlah pinjaman dibatasi maksimal 50% dari PDB.
b)
defisit anggaran yang dibatasi  maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan jumlah pinjaman dibatasi maksimal 50% dari PDB.
c)
defisit anggaran yang dibatasi  maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari PDB.
d)
defisit anggaran yang dibatasi  maksimal 5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari PDB.
56.
Dasar pelaksanaan pengeluaran Negara setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan selaku BUN adalah…
a)
RPJM
b)
RKP
c)
DIPA
d)
RKA KL
57.

Apabila kenaikan harga barang tidak diikuti oleh kenaikan penghasilan , akan berakibat penurunan daya beli masyarakat. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut dapat melalui kebijakan fiskal yaitu

a)

A. Menaikan pajak penghasilan

b)

B. Menambah anggaran belanja negara

c)

C. Mengurangi pajak penghasilan

d)

D. Menaikkan cash ratio bank umum

e)

E. Meningkatkan suku bunga bank

58.

Ketika pemerintah berupaya mengurangi jumlah pengeluarannya, berarti bahwa pemerintah sedang berusaha untuk mengatasi.....

a)

Inflasi

b)

Pengangguran tinggi

c)

Deflasi

d)

Pengangguran rendah

59.

Jenis Belanja yang termasuk dalam pengeluaran pemerintah pusat adalah:

a)

Belanja aset lain-lain

b)

Belanja Operasi Lainnya

c)

Belanja Lain-lain

d)

Belanja tak terduga

60.

Pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam APBD adalah:

a)

Pengeluaran untuk Obligasi Pemerintah

b)

Pembayaran Pokok Pinjaman

c)

Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri

d)

Pembiayaan lain-lain