Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Simulasi Ujian Pajak

Total questions: 50

Worksheet time: 19mins

Name
Class
Date
1.

Pak Raka membeli tanah seluas 1.500 m² dengan harga Rp2.925.000.000. NJOP tanah di SPPT: Rp2.000.000/m². NPOPTKP Bandung: Rp80.000.000. Berapa BPHTB yang wajib dibayar?

a)

Rp142.250.000

b)

Rp142.500.000

c)

Rp143.000.000

d)

Rp144.500.000

e)

Rp146.000.000

2.

Bangunan semi permanen berdiri di tanah milik Pemda. Digunakan oleh koperasi untuk usaha dengan kontrak sewa 15 tahun. Siapa subjek PBB?

a)

Pemerintah Daerah

b)

Koperasi pengguna

c)

BPN

d)

Tidak ada karena tanah negara

e)

PPAT yang mencatat perjanjian

3.

Pak Hadi membeli tanah seharga Rp2.000.000.000. NJOP = Rp2.100.000.000. NPOPTKP Bandung: Rp80.000.000. Berapa BPHTB yang harus dibayar?

a)

Rp96.000.000

b)

Rp100.000.000

c)

Rp101.000.000

d)

Rp102.500.000

e)

Rp110.000.000

4.

Tanah milik Bu Rina terdiri dari: rumah 100 m² warung bambu 50 m² pagar besi 25 m taman sederhana pribadi 40 m² mushola keluarga (tertutup) Bangunan yang menjadi objek PBB:

a)

Semua

b)

Semua kecuali musala

c)

Semua kecuali musala & taman

d)

Hanya rumah, warung, pagar

e)

Hanya rumah dan warung

5.

Objek setelah dikurangi NJOPTKP senilai Rp1.300.000.000. Tarif PBB yang berlaku:

a)

0,1%

b)

0,15%

c)

0,2%

d)

0,3%

e)

0,5%

6.

Hibah diberikan dari adik perempuan ke kakaknya. Luas tanah 800 m² Rp2.000.000 /m² Berapa BPHTB yang harus dibayar?

a)

Rp76.000.000

b)

Rp74.000.000

c)

Rp78.000.000

d)

Rp80.000.000

e)

Rp70.000.000

7.

Bangunan tanpa IMB digunakan sebagai tempat tinggal. Status PBB-nya:

a)

Tidak kena karena ilegal

b)

Tidak kena karena tidak permanen

c)

Kena karena ada pemanfaatan

d)

Kena jika dilaporkan RT/RW

e)

Tidak kena jika kurang dari 36 m²

8.

Pak Dani menyerahkan tanah 500 m² ke Pemkot Bandung untuk jalan umum. Status BPHTB?

a)

Kena penuh

b)

Kena 2,5%

c)

Tidak kena

d)

Kena hanya jika dihibahkan

e)

Bisa dibebaskan melalui musyawarah

9.

Pak Toto membangun kios bambu di atas tanah negara tanpa izin sejak 2018, PBB atas namanya sejak 2021. Artinya:

a)

Tidak sah dan batal

b)

Tidak kena PBB karena tanah negara

c)

Kena PBB karena dikuasai fisik

d)

Hanya kena IMB

e)

Tidak kena karena tanpa sertifikat

10.

Harga jual = Rp2.800.000.000 NJOP = Rp2.500.000.000 Appraisal independen: Rp2.950.000.000 NPOP untuk BPHTB adalah:

a)

Rp2.500.000.000

b)

Rp2.800.000.000

c)

Rp2.950.000.000

d)

Rata-rata ketiganya

e)

Berdasarkan NJOP terakhir

11.

Pajak digunakan untuk mengendalikan konsumsi barang mewah, mengatur distribusi pendapatan, serta perlindungan industri lokal. Ini mencerminkan fungsi:

a)

Budgeter

b)

Stabilitas

c)

Alokasi

d)

Distribusi

e)

Regulerend (pengatur)

12.

Asas perpajakan yang menyatakan "pajak harus dipungut pada waktu dan cara yang tidak memberatkan wajib pajak" disebut asas:

a)

Equity (keadilan)

b)

Certainty (kepastian hukum)

c)

Convenience (kemudahan)

d)

Economy (efisiensi)

e)

Simplicity (kesederhanaan)

13.

Tarif yang jumlah nominalnya sama untuk semua wajib pajak tanpa memandang penghasilan disebut tarif:

a)

Progresif

b)

Degresif

c)

Proporsional

d)

Tetap

e)

Regresif

14.

Pemungutan pajak berdasarkan data riil yang diperoleh setelah tahun pajak berakhir disebut stelsel:

a)

Nyata

b)

Fiktif

c)

Campuran

d)

Proporsional

e)

Subjektif

15.

Pajak penghasilan dan PPN adalah pajak:

a)

Langsung semua

b)

Tidak langsung semua

c)

Langsung dan tidak langsung

d)

Pusat dan daerah

e)

Objektif dan subjektif

16.

Pajak hiburan, reklame, dan opsen termasuk kategori:

a)

Pajak pusat

b)

Pajak tidak langsung

c)

Pajak daerah

d)

Pajak objektif

e)

Pajak regresif

17.

Pajak bumi dan bangunan (PBB) dipungut dengan sistem:

a)

Withholding

b)

Official assessment

c)

Self assessment

d)

Voluntary declaration

e)

Campuran

18.

Pajak yang dibebankan berdasarkan kemampuan finansial wajib pajak sesuai prinsip keadilan masuk dalam teori:

a)

Teori manfaat

b)

Teori nilai tukar

c)

Teori daya beli

d)

Teori keadilan horizontal

e)

Teori daya pikul

19.

Kota Bandung mendapatkan 66,66% dari opsen PKB yang dipungut provinsi. Jika total PKB dari warga Bandung Rp20.000.000.000 dan tarif opsen 10%, berapa dana yang diterima kota?

a)

Rp1.000.000.000

b)

Rp1.200.000.000

c)

Rp1.320.000.000

d)

Rp1.333.000.000

e)

Rp1.350.000.000

20.

Dalam sistem perpajakan, pajak hanya dapat dipungut dengan undang-undang. Hal ini merupakan perwujudan dari asas:

a)

Equity

b)

Convenience

c)

Certainty

d)

Legalitas

e)

Kesetaraan

21.

Seorang karyawan dengan penghasilan bruto setahun Rp55.000.000 tanpa penghasilan lain, harus menggunakan formulir:

a)

1770

b)

1770 S

c)

1770 SS

d)

1771

e)

1770 I

22.

Wajib pajak orang pribadi yang bekerja sebagai freelancer, punya penghasilan dari YouTube, dan sewa rumah, harus menggunakan:

a)

1770

b)

1770 S

c)

1770 SS

d)

1770 OP

e)

1771

23.

Jika provinsi mengenakan opsen PKB sebesar 10% dari total penerimaan PKB di Kota Bandung sebesar Rp18.000.000.000, berapa bagian yang masuk APBD Kota Bandung? (Pemkot Bandung mendapat 66,66%)

a)

Rp1.080.000.000

b)

Rp1.166.600.000

c)

Rp1.199.880.000

d)

Rp1.200.000.000

e)

Rp1.250.000.000

24.

WNI yang tinggal di Jerman tapi memiliki rumah kontrakan di Bandung, dikenakan pajak berdasarkan:

a)

Asas domisili

b)

Asas sumber

c)

Asas internasional

d)

Asas hukum perdata

e)

Asas destinasi

25.

Bangunan berikut yang tidak dikenakan PBB adalah:

a)

Rumah negara golongan III

b)

Rumah milik pejabat eselon I

c)

Gudang koperasi pegawai

d)

Rumah Tangga

e)

Panti asuhan yang tidak komersial

26.

Teori perpajakan yang menyatakan bahwa pajak dibayar sebagai bentuk pengabdian masyarakat kepada negara adalah:

a)

Teori daya pikul

b)

Teori keadilan

c)

Teori manfaat

d)

Teori bakti

e)

Teori efisiensi

27.

Batas akhir pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah:

a)

28 Februari

b)

31 Maret

c)

30 April

d)

31 Januari

e)

30 Juni

28.

Berdasarkan Perda Kota Bandung, tarif PBB atas NJKP lebih dari Rp1.000.000.000 adalah:

a)

0,1%

b)

0,15%

c)

0,2%

d)

0,3%

e)

0,5%

29.

Berdasarkan UU HKPD, jenis pajak yang ditetapkan kabupaten/kota antara lain:

a)

PPh final UMKM

b)

PPN daerah

c)

Pajak reklame dan opsen PKB

d)

Pajak hotel, restoran, reklame

e)

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

30.

Apa yang dimaksud dengan NPWP ?

a)

Surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan untuk membayar pajak tahunan

b)

Nomor identitas yang diberikan kepada setiap wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan

c)

Bukti pelunasan pajak yang harus dibawa saat pelaporan SPT Tahunan

d)

Formulir yang harus diisi setiap akhir tahun oleh wajib pajak

e)

Sertifikat kepemilikan aset yang dikenai pajak

31.

Di bawah ini yang merupakan ruang lingkup hukum pajak formil adalah:

a)

Ketentuan mengenai siapa yang wajib membayar pajak

b)

Pengaturan mengenai hak dan kewajiban perpajakan seperti tata cara pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak

c)

Penetapan tarif pajak dan objek pajak secara rinci

d)

Pembagian hasil pajak antara pemerintah pusat dan daerah

e)

Asas keadilan dalam pemungutan pajak

32.

Perhatikan pernyataan berikut:

1. Pajak yang dipungut secara berkala dan tidak bergantung pada peristiwa tertentu

2. Pajak yang pemikul beban akhirnya bisa dialihkan kepada pihak lain

3. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

4. Dibayarkan oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain

5. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Meterai

Manakah yang benar mengenai pajak tidak langsung?

a)

1, 3, dan 4

b)

2 dan 5

c)

1, 2, dan 3

d)

3 dan 4 saja

e)

Semua pernyataan benar

33.

PT X melakukan restrukturisasi perusahaan dengan membentuk anak usaha di negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Seluruh transaksi bisnis utama kemudian dialihkan ke anak perusahaan tersebut, meskipun kegiatan operasional tetap dilakukan di Indonesia. PT X mengklaim bahwa tindakan ini sah karena tidak melanggar undang-undang perpajakan.

Sementara itu, PT Y tidak melaporkan seluruh penghasilannya dari transaksi tunai, dan dalam audit ditemukan adanya manipulasi laporan keuangan dan pembukuan ganda untuk menurunkan pajak terutang.

Pertanyaan:

Berdasarkan kasus di atas, manakah pernyataan berikut yang paling tepat?

a)

PT X dan PT Y sama-sama melakukan tax evasion karena keduanya mengurangi beban pajak dengan cara tersembunyi

b)

PT X melakukan tax avoidance yang bersifat legal namun bisa dianggap abusive jika tidak punya substansi ekonomi, sedangkan PT Y melakukan tax evasion yang bersifat ilegal

c)

PT X dapat dikenakan sanksi pidana karena melakukan penghindaran pajak lintas negara

d)

PT Y hanya dapat dikenai sanksi administratif karena tidak terbukti menyembunyikan aset

e)

Kedua perusahaan melakukan perlawanan pajak pasif karena tidak menyatakan niat terbuka untuk melawan pajak

34.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah menerapkan dua strategi utama: intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Perhatikan aktivitas berikut:

1. Pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak melaporkan penghasilan dari media sosial

2. Pendaftaran NPWP secara masif kepada pelaku usaha mikro dan informal

3. Pemutakhiran data aset wajib pajak melalui pelaporan SPT Tahunan

4. Penambahan jenis barang/jasa yang dikenai PPN

5. Pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak besar yang sudah terdaftar

Manakah pernyataan yang merupakan contoh ekstensifikasi perpajakan?

a)

1, 3, dan 5

b)

2 dan 4

c)

1, 2, dan 3

d)

3, 4, dan 5

e)

1, 4, dan 5

35.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2022 merupakan turunan dari UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

a)

Benar

b)

Salah

36.

Reformasi perpajakan dilakukan karena semata-mata untuk meningkatkan penerimaan negara, tanpa mempertimbangkan perkembangan zaman.

a)

Benar

b)

Salah

37.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menerbitkan NPWP secara jabatan kepada seseorang atau badan usaha dalam kondisi tertentu. Pernyataan manakah yang paling tepat mengenai penerbitan NPWP secara jabatan?

a)

Hanya dapat dilakukan atas permintaan tertulis dari pemerintah daerah setempat

b)

Terjadi ketika wajib pajak secara sadar menolak mendaftarkan diri padahal sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif

c)

Hanya berlaku untuk Wajib Pajak Badan yang terdaftar di OSS (Online Single Submission)

d)

Dilakukan jika wajib pajak belum melaporkan SPT Tahunan selama 2 tahun berturut-turut

e)

Tidak dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi karena harus bersifat sukarela

38.

Seorang pegawai laki-laki berstatus kawin dan memiliki 3 orang anak. Istrinya bekerja sebagai pengusaha dan memiliki NPWP sendiri serta menyampaikan SPT Tahunan secara terpisah dari suaminya. Dua dari anaknya masih sekolah dan ditanggung penuh, sedangkan satu anak lainnya sudah bekerja dan memiliki NPWP sendiri.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, berapakah kode PTKP yang paling tepat untuk digunakan oleh pegawai tersebut?

a)

K/3

b)

K/2

c)

TK/2

d)

K/1

e)

TK/3

39.

Pengusaha wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) apabila dalam satu tahun buku telah mencapai peredaran bruto tertentu. Berdasarkan peraturan terbaru, berapakah batas peredaran bruto tahunan yang mengharuskan pengusaha dikukuhkan sebagai PKP?

a)

Di atas Rp500 juta

b)

Di atas Rp2,4 miliar

c)

Di atas Rp4,8 miliar

d)

Di atas Rp5 miliar

e)

Di atas Rp600 juta

40.

Bapak Dito adalah seorang wajib pajak orang pribadi yang ingin membayar PPh Final atas penghasilan dari sewa rumah yang jatuh tempo bulan ini. Ia tidak sempat datang ke kantor pajak karena sibuk bekerja. Untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya, ia mengakses situs DJP Online dari rumah, lalu memilih menu tertentu untuk membuat serangkaian angka unik yang dapat dipakai untuk melakukan pembayaran melalui ATM.

Angka unik yang dimaksud Bapak Dito disebut:

a)

Nomor Seri Faktur Pajak

b)

Kode Billing

c)

EFIN

d)

NPWP

e)

E-Filling

41.

PT Gemilang Jaya melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji bulan Juni 2025. Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, kapan paling lambat SPT Masa PPh Pasal 21 tersebut harus dilaporkan?

a)

10 hari setelah akhir masa pajak

b)

15 hari setelah akhir masa pajak

c)

20 hari setelah akhir masa pajak

d)

4 bulan setelah akhir tahun pajak

e)

Akhir bulan berikutnya

42.

Seorang Wajib Pajak Orang Pribadi dengan status penghasilan di atas PTKP terlambat melaporkan SPT Tahunan selama lebih dari batas waktu. Berapa sanksi administrasi tetap yang dikenakan?

a)

Rp100.000

b)

Rp250.000

c)

Rp500.000

d)

Rp750.000

e)

Rp1.000.000

43.

Jenis pajak berikut ini merupakan contoh dari pajak yang dapat dikenakan opsen oleh pemerintah provinsi, sesuai UU HKPD No. 1 Tahun 2022, yaitu:

a)

Pajak Air Tanah

b)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

c)

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

d)

Pajak Reklame

e)

Pajak Sarang Burung Walet

44.

Manakah pernyataan yang paling tepat menggambarkan pengertian dari opsen pajak menurut ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah?

a)

Opsen adalah pajak baru yang dikenakan atas objek pajak tambahan di luar pajak provinsi.

b)

Opsen adalah jenis retribusi yang dipungut bersama antara pusat dan daerah.

c)

Opsen adalah pungutan tambahan atas pajak provinsi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, dihitung sebagai persentase tertentu dari pajak pokok.

d)

Opsen adalah insentif fiskal khusus bagi daerah yang mencapai realisasi pajak daerah tertinggi.

e)

Opsen adalah bagian dari pajak pusat yang dibagikan kepada daerah secara proporsional.

45.

Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat mengenai Bea Meterai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?

a)

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas semua transaksi digital tanpa pengecualian.

b)

Bea Meterai hanya berlaku untuk dokumen yang dibuat secara elektronik.

c)

Bea Meterai dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan di pengadilan.

d)

Tarif Bea Meterai berlaku berjenjang tergantung nilai transaksi.

e)

Bea Meterai dipungut oleh pemerintah daerah melalui Perda.

46.

Dalam laporan keuangan tahunan, seorang pejabat daerah menyampaikan bahwa daerahnya berhasil menghemat anggaran karena total pendapatan yang diperoleh lebih besar dibandingkan seluruh belanja daerah selama satu tahun anggaran. Sisa dana tersebut kemudian dicatat dalam pos pembiayaan.

Situasi tersebut secara umum mencerminkan kondisi:

a)

Defisit anggaran karena belanja daerah tidak tercapai

b)

Surplus anggaran karena pendapatan melebihi belanja daerah

c)

Defisit karena pembiayaan lebih besar dari pendapatan

d)

Neraca anggaran berimbang karena pendapatan sama dengan belanja

47.

Kepanjangan dari HKPD adalah:

a)

Hubungan Keuangan dan Pembangunan Daerah

b)

Himpunan Kebijakan dan Peraturan Daerah

c)

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah

d)

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

e)

Hukum Keuangan dan Pajak Daerah

48.

Setelah membuat Kode Billing untuk membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong dari gaji karyawan, seorang bendahara perusahaan ingin segera melunasi kewajiban perpajakannya. Ia bertanya ke rekan sejawat, ke mana seharusnya ia menyetorkan pembayaran pajak tersebut agar tercatat sah oleh negara.

Ke manakah seharusnya pembayaran pajak dilakukan?

a)

Langsung ke Kantor Pajak terdekat

b)

Melalui e-mail kepada petugas pajak

c)

Disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos persepsi

d)

Dibayarkan secara tunai kepada pegawai pajak yang bertugas

e)

Disetorkan ke DJP

49.

Pak Anwar memarkirkan kendaraannya di lahan parkir resmi milik pemerintah daerah Kota Bandung yang dikelola oleh dinas perhubungan. Ia dikenai tarif berdasarkan lama waktu parkir dan jenis kendaraan yang digunakan. Petugas parkir mencatat dan memberikan karcis parkir resmi sebagai bukti pembayaran.

Berdasarkan kasus tersebut, pungutan parkir yang dibayarkan Pak Anwar termasuk dalam jenis:

a)

Pajak kendaraan bermotor

b)

Retribusi jasa umum

c)

Retribusi perizinan tertentu

d)

Retribusi jasa usaha

e)

Pajak daerah tidak langsung

50.

Pemerintah Daerah X menerima pendapatan dari Pajak Air Tanah yang dipungut atas penggunaan sumur bor oleh hotel dan rumah sakit di wilayahnya. Selain itu, daerah tersebut juga memungut pajak atas reklame, parkir, dan restoran.

Dari jenis pajak daerah tersebut, mana yang merupakan kewenangan pemungutan pemerintah provinsi dan bukan kabupaten/kota?

a)

Pajak Restoran dan Pajak Reklame

b)

Pajak Air Tanah dan Pajak Kendaraan Bermotor

c)

Pajak Air Permukaan dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

d)

Pajak Parkir dan Pajak Rokok

e)

Pajak Air Tanah dan Pajak Hiburan