WorksheetsSimulasi Ujian Pajak
Total questions: 50
Worksheet time: 19mins
Pak Raka membeli tanah seluas 1.500 m² dengan harga Rp2.925.000.000. NJOP tanah di SPPT: Rp2.000.000/m². NPOPTKP Bandung: Rp80.000.000. Berapa BPHTB yang wajib dibayar?
Rp142.250.000
Rp142.500.000
Rp143.000.000
Rp144.500.000
Rp146.000.000
Bangunan semi permanen berdiri di tanah milik Pemda. Digunakan oleh koperasi untuk usaha dengan kontrak sewa 15 tahun. Siapa subjek PBB?
Pemerintah Daerah
Koperasi pengguna
BPN
Tidak ada karena tanah negara
PPAT yang mencatat perjanjian
Pak Hadi membeli tanah seharga Rp2.000.000.000. NJOP = Rp2.100.000.000. NPOPTKP Bandung: Rp80.000.000. Berapa BPHTB yang harus dibayar?
Rp96.000.000
Rp100.000.000
Rp101.000.000
Rp102.500.000
Rp110.000.000
Tanah milik Bu Rina terdiri dari: rumah 100 m² warung bambu 50 m² pagar besi 25 m taman sederhana pribadi 40 m² mushola keluarga (tertutup) Bangunan yang menjadi objek PBB:
Semua
Semua kecuali musala
Semua kecuali musala & taman
Hanya rumah, warung, pagar
Hanya rumah dan warung
Objek setelah dikurangi NJOPTKP senilai Rp1.300.000.000. Tarif PBB yang berlaku:
0,1%
0,15%
0,2%
0,3%
0,5%
Hibah diberikan dari adik perempuan ke kakaknya. Luas tanah 800 m² Rp2.000.000 /m² Berapa BPHTB yang harus dibayar?
Rp76.000.000
Rp74.000.000
Rp78.000.000
Rp80.000.000
Rp70.000.000
Bangunan tanpa IMB digunakan sebagai tempat tinggal. Status PBB-nya:
Tidak kena karena ilegal
Tidak kena karena tidak permanen
Kena karena ada pemanfaatan
Kena jika dilaporkan RT/RW
Tidak kena jika kurang dari 36 m²
Pak Dani menyerahkan tanah 500 m² ke Pemkot Bandung untuk jalan umum. Status BPHTB?
Kena penuh
Kena 2,5%
Tidak kena
Kena hanya jika dihibahkan
Bisa dibebaskan melalui musyawarah
Pak Toto membangun kios bambu di atas tanah negara tanpa izin sejak 2018, PBB atas namanya sejak 2021. Artinya:
Tidak sah dan batal
Tidak kena PBB karena tanah negara
Kena PBB karena dikuasai fisik
Hanya kena IMB
Tidak kena karena tanpa sertifikat
Harga jual = Rp2.800.000.000 NJOP = Rp2.500.000.000 Appraisal independen: Rp2.950.000.000 NPOP untuk BPHTB adalah:
Rp2.500.000.000
Rp2.800.000.000
Rp2.950.000.000
Rata-rata ketiganya
Berdasarkan NJOP terakhir
Pajak digunakan untuk mengendalikan konsumsi barang mewah, mengatur distribusi pendapatan, serta perlindungan industri lokal. Ini mencerminkan fungsi:
Budgeter
Stabilitas
Alokasi
Distribusi
Regulerend (pengatur)
Asas perpajakan yang menyatakan "pajak harus dipungut pada waktu dan cara yang tidak memberatkan wajib pajak" disebut asas:
Equity (keadilan)
Certainty (kepastian hukum)
Convenience (kemudahan)
Economy (efisiensi)
Simplicity (kesederhanaan)
Tarif yang jumlah nominalnya sama untuk semua wajib pajak tanpa memandang penghasilan disebut tarif:
Progresif
Degresif
Proporsional
Tetap
Regresif
Pemungutan pajak berdasarkan data riil yang diperoleh setelah tahun pajak berakhir disebut stelsel:
Nyata
Fiktif
Campuran
Proporsional
Subjektif
Pajak penghasilan dan PPN adalah pajak:
Langsung semua
Tidak langsung semua
Langsung dan tidak langsung
Pusat dan daerah
Objektif dan subjektif
Pajak hiburan, reklame, dan opsen termasuk kategori:
Pajak pusat
Pajak tidak langsung
Pajak daerah
Pajak objektif
Pajak regresif
Pajak bumi dan bangunan (PBB) dipungut dengan sistem:
Withholding
Official assessment
Self assessment
Voluntary declaration
Campuran
Pajak yang dibebankan berdasarkan kemampuan finansial wajib pajak sesuai prinsip keadilan masuk dalam teori:
Teori manfaat
Teori nilai tukar
Teori daya beli
Teori keadilan horizontal
Teori daya pikul
Kota Bandung mendapatkan 66,66% dari opsen PKB yang dipungut provinsi. Jika total PKB dari warga Bandung Rp20.000.000.000 dan tarif opsen 10%, berapa dana yang diterima kota?
Rp1.000.000.000
Rp1.200.000.000
Rp1.320.000.000
Rp1.333.000.000
Rp1.350.000.000
Dalam sistem perpajakan, pajak hanya dapat dipungut dengan undang-undang. Hal ini merupakan perwujudan dari asas:
Equity
Convenience
Certainty
Legalitas
Kesetaraan
Seorang karyawan dengan penghasilan bruto setahun Rp55.000.000 tanpa penghasilan lain, harus menggunakan formulir:
1770
1770 S
1770 SS
1771
1770 I
Wajib pajak orang pribadi yang bekerja sebagai freelancer, punya penghasilan dari YouTube, dan sewa rumah, harus menggunakan:
1770
1770 S
1770 SS
1770 OP
1771
Jika provinsi mengenakan opsen PKB sebesar 10% dari total penerimaan PKB di Kota Bandung sebesar Rp18.000.000.000, berapa bagian yang masuk APBD Kota Bandung? (Pemkot Bandung mendapat 66,66%)
Rp1.080.000.000
Rp1.166.600.000
Rp1.199.880.000
Rp1.200.000.000
Rp1.250.000.000
WNI yang tinggal di Jerman tapi memiliki rumah kontrakan di Bandung, dikenakan pajak berdasarkan:
Asas domisili
Asas sumber
Asas internasional
Asas hukum perdata
Asas destinasi
Bangunan berikut yang tidak dikenakan PBB adalah:
Rumah negara golongan III
Rumah milik pejabat eselon I
Gudang koperasi pegawai
Rumah Tangga
Panti asuhan yang tidak komersial
Teori perpajakan yang menyatakan bahwa pajak dibayar sebagai bentuk pengabdian masyarakat kepada negara adalah:
Teori daya pikul
Teori keadilan
Teori manfaat
Teori bakti
Teori efisiensi
Batas akhir pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah:
28 Februari
31 Maret
30 April
31 Januari
30 Juni
Berdasarkan Perda Kota Bandung, tarif PBB atas NJKP lebih dari Rp1.000.000.000 adalah:
0,1%
0,15%
0,2%
0,3%
0,5%
Berdasarkan UU HKPD, jenis pajak yang ditetapkan kabupaten/kota antara lain:
PPh final UMKM
PPN daerah
Pajak reklame dan opsen PKB
Pajak hotel, restoran, reklame
Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
Apa yang dimaksud dengan NPWP ?
Surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan untuk membayar pajak tahunan
Nomor identitas yang diberikan kepada setiap wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan
Bukti pelunasan pajak yang harus dibawa saat pelaporan SPT Tahunan
Formulir yang harus diisi setiap akhir tahun oleh wajib pajak
Sertifikat kepemilikan aset yang dikenai pajak
Di bawah ini yang merupakan ruang lingkup hukum pajak formil adalah:
Ketentuan mengenai siapa yang wajib membayar pajak
Pengaturan mengenai hak dan kewajiban perpajakan seperti tata cara pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak
Penetapan tarif pajak dan objek pajak secara rinci
Pembagian hasil pajak antara pemerintah pusat dan daerah
Asas keadilan dalam pemungutan pajak
Perhatikan pernyataan berikut:
1. Pajak yang dipungut secara berkala dan tidak bergantung pada peristiwa tertentu
2. Pajak yang pemikul beban akhirnya bisa dialihkan kepada pihak lain
3. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
4. Dibayarkan oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain
5. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Meterai
Manakah yang benar mengenai pajak tidak langsung?
1, 3, dan 4
2 dan 5
1, 2, dan 3
3 dan 4 saja
Semua pernyataan benar
PT X melakukan restrukturisasi perusahaan dengan membentuk anak usaha di negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Seluruh transaksi bisnis utama kemudian dialihkan ke anak perusahaan tersebut, meskipun kegiatan operasional tetap dilakukan di Indonesia. PT X mengklaim bahwa tindakan ini sah karena tidak melanggar undang-undang perpajakan.
Sementara itu, PT Y tidak melaporkan seluruh penghasilannya dari transaksi tunai, dan dalam audit ditemukan adanya manipulasi laporan keuangan dan pembukuan ganda untuk menurunkan pajak terutang.
Pertanyaan:
Berdasarkan kasus di atas, manakah pernyataan berikut yang paling tepat?
PT X dan PT Y sama-sama melakukan tax evasion karena keduanya mengurangi beban pajak dengan cara tersembunyi
PT X melakukan tax avoidance yang bersifat legal namun bisa dianggap abusive jika tidak punya substansi ekonomi, sedangkan PT Y melakukan tax evasion yang bersifat ilegal
PT X dapat dikenakan sanksi pidana karena melakukan penghindaran pajak lintas negara
PT Y hanya dapat dikenai sanksi administratif karena tidak terbukti menyembunyikan aset
Kedua perusahaan melakukan perlawanan pajak pasif karena tidak menyatakan niat terbuka untuk melawan pajak
Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah menerapkan dua strategi utama: intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Perhatikan aktivitas berikut:
1. Pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak melaporkan penghasilan dari media sosial
2. Pendaftaran NPWP secara masif kepada pelaku usaha mikro dan informal
3. Pemutakhiran data aset wajib pajak melalui pelaporan SPT Tahunan
4. Penambahan jenis barang/jasa yang dikenai PPN
5. Pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak besar yang sudah terdaftar
Manakah pernyataan yang merupakan contoh ekstensifikasi perpajakan?
1, 3, dan 5
2 dan 4
1, 2, dan 3
3, 4, dan 5
1, 4, dan 5
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2022 merupakan turunan dari UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Benar
Salah
Reformasi perpajakan dilakukan karena semata-mata untuk meningkatkan penerimaan negara, tanpa mempertimbangkan perkembangan zaman.
Benar
Salah
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menerbitkan NPWP secara jabatan kepada seseorang atau badan usaha dalam kondisi tertentu. Pernyataan manakah yang paling tepat mengenai penerbitan NPWP secara jabatan?
Hanya dapat dilakukan atas permintaan tertulis dari pemerintah daerah setempat
Terjadi ketika wajib pajak secara sadar menolak mendaftarkan diri padahal sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif
Hanya berlaku untuk Wajib Pajak Badan yang terdaftar di OSS (Online Single Submission)
Dilakukan jika wajib pajak belum melaporkan SPT Tahunan selama 2 tahun berturut-turut
Tidak dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi karena harus bersifat sukarela
Seorang pegawai laki-laki berstatus kawin dan memiliki 3 orang anak. Istrinya bekerja sebagai pengusaha dan memiliki NPWP sendiri serta menyampaikan SPT Tahunan secara terpisah dari suaminya. Dua dari anaknya masih sekolah dan ditanggung penuh, sedangkan satu anak lainnya sudah bekerja dan memiliki NPWP sendiri.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, berapakah kode PTKP yang paling tepat untuk digunakan oleh pegawai tersebut?
K/3
K/2
TK/2
K/1
TK/3
Pengusaha wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) apabila dalam satu tahun buku telah mencapai peredaran bruto tertentu. Berdasarkan peraturan terbaru, berapakah batas peredaran bruto tahunan yang mengharuskan pengusaha dikukuhkan sebagai PKP?
Di atas Rp500 juta
Di atas Rp2,4 miliar
Di atas Rp4,8 miliar
Di atas Rp5 miliar
Di atas Rp600 juta
Bapak Dito adalah seorang wajib pajak orang pribadi yang ingin membayar PPh Final atas penghasilan dari sewa rumah yang jatuh tempo bulan ini. Ia tidak sempat datang ke kantor pajak karena sibuk bekerja. Untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya, ia mengakses situs DJP Online dari rumah, lalu memilih menu tertentu untuk membuat serangkaian angka unik yang dapat dipakai untuk melakukan pembayaran melalui ATM.
Angka unik yang dimaksud Bapak Dito disebut:
Nomor Seri Faktur Pajak
Kode Billing
EFIN
NPWP
E-Filling
PT Gemilang Jaya melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji bulan Juni 2025. Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, kapan paling lambat SPT Masa PPh Pasal 21 tersebut harus dilaporkan?
10 hari setelah akhir masa pajak
15 hari setelah akhir masa pajak
20 hari setelah akhir masa pajak
4 bulan setelah akhir tahun pajak
Akhir bulan berikutnya
Seorang Wajib Pajak Orang Pribadi dengan status penghasilan di atas PTKP terlambat melaporkan SPT Tahunan selama lebih dari batas waktu. Berapa sanksi administrasi tetap yang dikenakan?
Rp100.000
Rp250.000
Rp500.000
Rp750.000
Rp1.000.000
Jenis pajak berikut ini merupakan contoh dari pajak yang dapat dikenakan opsen oleh pemerintah provinsi, sesuai UU HKPD No. 1 Tahun 2022, yaitu:
Pajak Air Tanah
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pajak Reklame
Pajak Sarang Burung Walet
Manakah pernyataan yang paling tepat menggambarkan pengertian dari opsen pajak menurut ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah?
Opsen adalah pajak baru yang dikenakan atas objek pajak tambahan di luar pajak provinsi.
Opsen adalah jenis retribusi yang dipungut bersama antara pusat dan daerah.
Opsen adalah pungutan tambahan atas pajak provinsi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, dihitung sebagai persentase tertentu dari pajak pokok.
Opsen adalah insentif fiskal khusus bagi daerah yang mencapai realisasi pajak daerah tertinggi.
Opsen adalah bagian dari pajak pusat yang dibagikan kepada daerah secara proporsional.
Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat mengenai Bea Meterai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas semua transaksi digital tanpa pengecualian.
Bea Meterai hanya berlaku untuk dokumen yang dibuat secara elektronik.
Bea Meterai dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan di pengadilan.
Tarif Bea Meterai berlaku berjenjang tergantung nilai transaksi.
Bea Meterai dipungut oleh pemerintah daerah melalui Perda.
Dalam laporan keuangan tahunan, seorang pejabat daerah menyampaikan bahwa daerahnya berhasil menghemat anggaran karena total pendapatan yang diperoleh lebih besar dibandingkan seluruh belanja daerah selama satu tahun anggaran. Sisa dana tersebut kemudian dicatat dalam pos pembiayaan.
Situasi tersebut secara umum mencerminkan kondisi:
Defisit anggaran karena belanja daerah tidak tercapai
Surplus anggaran karena pendapatan melebihi belanja daerah
Defisit karena pembiayaan lebih besar dari pendapatan
Neraca anggaran berimbang karena pendapatan sama dengan belanja
Kepanjangan dari HKPD adalah:
Hubungan Keuangan dan Pembangunan Daerah
Himpunan Kebijakan dan Peraturan Daerah
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Hukum Keuangan dan Pajak Daerah
Setelah membuat Kode Billing untuk membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong dari gaji karyawan, seorang bendahara perusahaan ingin segera melunasi kewajiban perpajakannya. Ia bertanya ke rekan sejawat, ke mana seharusnya ia menyetorkan pembayaran pajak tersebut agar tercatat sah oleh negara.
Ke manakah seharusnya pembayaran pajak dilakukan?
Langsung ke Kantor Pajak terdekat
Melalui e-mail kepada petugas pajak
Disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos persepsi
Dibayarkan secara tunai kepada pegawai pajak yang bertugas
Disetorkan ke DJP
Pak Anwar memarkirkan kendaraannya di lahan parkir resmi milik pemerintah daerah Kota Bandung yang dikelola oleh dinas perhubungan. Ia dikenai tarif berdasarkan lama waktu parkir dan jenis kendaraan yang digunakan. Petugas parkir mencatat dan memberikan karcis parkir resmi sebagai bukti pembayaran.
Berdasarkan kasus tersebut, pungutan parkir yang dibayarkan Pak Anwar termasuk dalam jenis:
Pajak kendaraan bermotor
Retribusi jasa umum
Retribusi perizinan tertentu
Retribusi jasa usaha
Pajak daerah tidak langsung
Pemerintah Daerah X menerima pendapatan dari Pajak Air Tanah yang dipungut atas penggunaan sumur bor oleh hotel dan rumah sakit di wilayahnya. Selain itu, daerah tersebut juga memungut pajak atas reklame, parkir, dan restoran.
Dari jenis pajak daerah tersebut, mana yang merupakan kewenangan pemungutan pemerintah provinsi dan bukan kabupaten/kota?
Pajak Restoran dan Pajak Reklame
Pajak Air Tanah dan Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak Air Permukaan dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Pajak Parkir dan Pajak Rokok
Pajak Air Tanah dan Pajak Hiburan
