NEW
Font size
WorksheetsUjian Pilihan Ganda PLKD 7
Total questions: 60
Worksheet time: 3600secs
Basis akuntansi yang digunakan pemerintah Indonesia sesuai SAP berbasis akrual adalah:
Kas ke kas
Kas menuju akrual
Akrual penuh
Kas penuh
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) digunakan untuk:
Mengatur pembukuan perusahaan swasta
Menyusun laporan keuangan entitas pemerintah
Mengatur perdagangan internasional
Menghitung pajak perusahaan
Contoh entitas pelaporan dalam akuntansi pemerintahan adalah:
PT. PLN
Pemerintah Daerah Provinsi
Perusahaan dagang
Bank swasta
Laporan yang menyajikan perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan serta belanja adalah:
Laporan Neraca
Laporan Operasional
Laporan Realisasi Anggaran
Catatan atas Laporan Keuangan
Perbedaan mendasar antara akuntansi sektor pemerintahan dan sektor swasta adalah:
Pemerintah fokus pada laba
Pemerintah fokus pada pelayanan publik
Swasta tidak memakai jurnal
Pemerintah tidak membuat laporan keuangan
Jurnal penerimaan pendapatan pajak daerah tunai sebesar Rp500.000.000 adalah:
Dr Kas di Bendahara Penerimaan 500.000.000 / Cr Pendapatan Pajak 500.000.000
Dr Pendapatan Pajak 500.000.000 / Cr Kas di Bendahara Pengeluaran500.000.000
Dr Piutang Pajak 500.000.000 / Cr Kas di Bendahara Penerimaan 500.000.000
Dr Kas di Bendahara Penerimaan 500.000.000 / Cr Piutang Pajak 500.000.000
Pemerintah membeli peralatan kantor Rp50.000.000 tunai. Jurnalnya adalah:
Dr Peralatan Kantor / Cr Kas di Bendahara Pengeluaran
Dr Beban Peralatan / Cr Kas di Bendahara Pengeluaran
Dr Persediaan / Cr Kas di Bendahara Pengeluaran
Dr Kas di Bendahara Pengeluaran / Cr Peralatan Kantor
Jurnal hibah barang komputer senilai Rp20.000.000 adalah:
Dr Peralatan / Cr Pendapatan Hibah
Dr Pendapatan Hibah / Cr Peralatan
Dr Persediaan / Cr RK-PPKD
Dr RK-PPKD / Cr Pendapatan Hibah
Pembayaran gaji pegawai bulan Januari sebesar Rp300.000.000 melalui transfer bank. Jurnalnya:
Dr Beban Gaji / Cr RK-PPKD
Dr RK-PPKD / Cr Beban Gaji
Dr Peralatan / Cr RK-PPKD
Dr Persediaan / Cr RK-PPKD
Pencatatan piutang retribusi pasar Rp15.000.000 dilakukan dengan jurnal:
Dr Piutang Retribusi / Cr Pendapatan Retribusi
Dr Pendapatan Retribusi / Cr Piutang Retribusi
Dr Kas / Cr Piutang Retribusi
Dr Piutang Retribusi / Cr Kas
Yang bukan termasuk laporan keuangan pemerintah sesuai SAP adalah:
Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Neraca
Laporan Laba Rugi
Catatan atas Laporan Keuangan
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berfungsi untuk:
Menyajikan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas
Menyajikan pendapatan dan belanja berdasarkan anggaran
Menyajikan arus kas masuk dan keluar
Menyajikan perubahan ekuitas
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berisi:
Penjelasan tambahan dan rincian pos laporan keuangan
Ringkasan anggaran tahunan
Daftar pegawai
Data statistik penduduk
Perbedaan Laporan Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas adalah:
Neraca menyajikan laba rugi, ekuitas menyajikan aset
Neraca menyajikan posisi keuangan, ekuitas menyajikan perubahan saldo ekuitas
Neraca menyajikan arus kas, ekuitas menyajikan beban
Neraca menyajikan realisasi anggaran, ekuitas menyajikan anggaran pendapatan
Tahap terakhir dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah:
Menyusun jurnal penutup
Melakukan rekonsiliasi anggaran
Menyusun laporan keuangan auditan
Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan
SAP menurut PP No. 71 Tahun 2010 adalah:
Standar pelaporan sektor swasta
Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di dunia usaha
Prinsip akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah
Peraturan perpajakan
Tujuan utama diterapkannya SAP adalah:
Menghasilkan laba maksimal
Menyajikan informasi keuangan yang transparan dan akuntabel
Mengurangi beban pajak
Mengatur harga pasar
Entitas pelaporan dalam SAP adalah:
Setiap unit organisasi pemerintah yang menyusun laporan keuangan
Semua perusahaan BUMN
Perusahaan swasta
Organisasi non-pemerintah
Basis akuntansi yang digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah:
Basis akrual
Basis kas menuju akrual
Basis kas penuh
Basis akrual penuh
Basis akuntansi yang digunakan untuk Laporan Keuangan selain LRA adalah:
Basis kas
Basis akrual
Basis kas menuju akrual
Basis tunai
Laporan yang menyajikan informasi mengenai posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana adalah:
Laporan Realisasi Anggaran
Neraca
Laporan Arus Kas
Laporan Operasional
Laporan Operasional (LO) menyajikan:
Realisasi anggaran
Surplus/defisit operasional
Perubahan kas
Perubahan ekuitas
Laporan yang memuat rincian perubahan ekuitas adalah:
Laporan Arus Kas
Laporan Perubahan Ekuitas
Catatan atas Laporan Keuangan
Neraca
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berisi:
Ringkasan APBN/APBD
Penjelasan rinci pos-pos laporan keuangan
Laporan audit
Daftar pegawai
Laporan Arus Kas (LAK) disajikan dengan basis:
Kas
Akrual
Kombinasi kas-akrual
Modifikasi kas
Karakteristik kualitatif SAP yang mengharuskan laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna adalah:
Relevan
Dapat dibandingkan
Dapat dipahami
Andal
Karakteristik yang menunjukkan laporan keuangan bebas dari kesalahan material adalah:
Relevan
Andal
Dapat dipahami
Tepat waktu
Salah satu prinsip SAP adalah "konsistensi", yang berarti:
Laporan dibuat setiap saat berbeda
Metode akuntansi digunakan secara tetap dari periode ke periode
Laporan keuangan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan pengguna
Tidak perlu mengikuti SAP
Prinsip "nilai historis" berarti:
Aset dicatat berdasarkan nilai saat ini
Aset dicatat sebesar biaya perolehannya
Aset dicatat berdasarkan nilai wajar
Aset tidak perlu dicatat
SAP mewajibkan bahwa transaksi dicatat dan dilaporkan sesuai substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya bentuk hukumnya. Prinsip ini disebut:
Substansi mengungguli bentuk
Nilai historis
Konsistensi
Kewajaran
PP 71 Tahun 2010 menggantikan SAP sebelumnya yang diatur dalam:
PP No. 24 Tahun 2005
PP No. 45 Tahun 2005
PP No. 58 Tahun 2005
PP No. 8 Tahun 2006
SAP dalam PP 71 Tahun 2010 menggunakan basis:
Kas murni
Akrual penuh
Kas menuju akrual
Tunai penuh
Penyusunan SAP dilakukan oleh:
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)
Kementerian Keuangan
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Standar akuntansi pemerintahan bersifat:
Opsional
Wajib bagi entitas pelaporan pemerintah
Hanya berlaku untuk pemerintah pusat
Hanya berlaku untuk pemerintah daerah
Laporan keuangan pemerintah daerah harus diaudit oleh:
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Inspektorat Jenderal
Kantor Akuntan Publik
BPKP
Laporan yang disusun untuk menyajikan aliran kas masuk dan keluar adalah:
Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Arus Kas
Laporan Operasional
Neraca
Laporan Realisasi Anggaran menunjukkan:
Selisih antara anggaran dan realisasi
Posisi aset dan kewajiban
Arus kas
Perubahan ekuitas
Basis kas pada LRA berarti:
Pendapatan diakui saat kas diterima
Pendapatan diakui saat dihasilkan
Belanja diakui saat faktur diterbitkan
Belanja diakui saat terjadi beban
Laporan Operasional menggunakan basis akrual, artinya:
Pendapatan diakui saat kas diterima
Pendapatan diakui saat hak timbul
Belanja diakui saat kas keluar
Belanja diakui saat pembayaran dilakukan
Informasi dalam SAP harus relevan, artinya:
Tepat waktu dan membantu pengambilan keputusan
Hanya memuat data masa lalu
Bebas dari semua risiko
Mudah dipahami semua orang
Manajemen risiko di sektor pemerintahan adalah:
Proses menghindari semua risiko
Proses identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan pemerintah
Proses mencari keuntungan maksimal
Proses penghapusan anggaran
Tujuan utama manajemen risiko di instansi pemerintah adalah:
Menghilangkan semua ancaman
Mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan pencapaian tujuan organisasi
Meningkatkan pendapatan pajak
Menekan jumlah pegawai
Risiko dalam sektor pemerintahan mencakup:
Hanya risiko keuangan
Risiko strategis, operasional, keuangan, dan kepatuhan
Hanya risiko sumber daya manusia
Hanya risiko bencana alam
Dokumen yang digunakan untuk mencatat risiko beserta mitigasinya disebut:
Risk Register
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Laporan Keuangan
Laporan Audit
Manajemen risiko di sektor pemerintahan biasanya mengacu pada pedoman:
ISO 9001
ISO 31000
PSAK
PP 24 Tahun 2005
Langkah pertama dalam proses manajemen risiko adalah:
Analisis risiko
Identifikasi risiko
Evaluasi risiko
Pengendalian risiko
Analisis risiko bertujuan untuk:
Menghapus risiko
Menilai kemungkinan dan dampak risiko
Membuat laporan keuangan
Menyusun anggaran
Mitigasi risiko berarti:
Menghindari semua kegiatan berisiko
Mengurangi kemungkinan atau dampak risiko
Membiarkan risiko terjadi
Memindahkan semua risiko ke pihak lain
Evaluasi risiko dilakukan untuk:
Menentukan prioritas risiko yang perlu ditangani
Menyusun daftar pegawai
Membuat anggaran tahunan
Menetapkan gaji pegawai
Pemantauan risiko penting dilakukan untuk:
Memastikan strategi mitigasi tetap efektif
Menghapus risiko yang sudah tercatat
Mengurangi jumlah pegawai
Menambah jumlah risiko
Prinsip transparansi dalam manajemen risiko berarti:
Semua risiko harus diumumkan ke publik
Informasi risiko relevan harus tersedia bagi pihak yang berkepentingan
Semua informasi risiko harus dirahasiakan
Risiko disampaikan hanya ke pimpinan tertinggi
Unit yang biasanya bertanggung jawab atas manajemen risiko di instansi pemerintah adalah:
Unit pengadaan barang/jasa
Unit pengelola risiko atau SPI (Satuan Pengawasan Intern)
Unit keuangan
Unit kepegawaian
Contoh risiko kepatuhan di sektor pemerintahan adalah:
Keterlambatan penyusunan laporan keuangan
Penurunan kualitas layanan publik
Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
Kenaikan biaya operasional
Risiko strategis dapat timbul dari:
Perubahan kebijakan nasional
Kerusakan peralatan kantor
Kesalahan penginputan data
Keterlambatan pembayaran gaji
Manfaat penerapan manajemen risiko di pemerintahan adalah:
Memastikan semua pegawai bekerja lembur
Memperbaiki proses pengambilan keputusan dan meningkatkan akuntabilitas
Menghilangkan semua kegiatan yang berisiko
Mengurangi jumlah laporan keuangan
Tujuan jurnal penyesuaian dalam akuntansi pemerintahan adalah:
Menambah jumlah aset yang dimiliki pemerintah
Menyesuaikan saldo akun agar mencerminkan kondisi sebenarnya pada akhir periode
Menghapus semua transaksi yang sudah terjadi
Mengganti metode akuntansi yang digunakan
Contoh jurnal penyesuaian untuk pendapatan yang masih harus diterima pada akhir tahun anggaran adalah:
Dr Kas di Bendahara Penerimaan / Cr Pendapatan
Dr Piutang Pendapatan / Cr Pendapatan
Dr Pendapatan / Cr Piutang Pendapatan
Dr Pendapatan / Cr Kas di Bendahara Penerimaan
Jika pemerintah membayar sewa gedung untuk 12 bulan di muka, pada akhir tahun harus dibuat jurnal penyesuaian untuk:
Mengakui sewa dibayar di muka sebagai beban
Mengakui sisa sewa dibayar di muka sebagai aset
Mengakui seluruh sewa sebagai pendapatan
Menghapuskan sewa dari pembukuan
Jurnal penyesuaian untuk beban gaji yang masih harus dibayar pada akhir periode adalah:
Dr Beban Gaji / Cr Utang Gaji
Dr Utang Gaji / Cr Beban Gaji
Dr Beban Gaji / Cr RK-PPKD
Dr RK-PPKD / Cr Beban Gaji
Penyusutan aset tetap dalam akuntansi pemerintahan diakui melalui jurnal penyesuaian:
Dr Aset Tetap / Cr Akumulasi Penyusutan
Dr Beban Penyusutan / Cr Akumulasi Penyusutan
Dr Akumulasi Penyusutan / Cr Beban Penyusutan
Dr Beban Penyusutan / Cr Kas
