Font size
WorksheetsSoal CAT Calon Perangkat Desa #2
Total questions: 120
Worksheet time: 2hrs 0mins
Dalam menjalankan tugas sebagai perangkat desa, prinsip sila pertama Pancasila mengajarkan untuk…
Mengutamakan kepentingan agama mayoritas dalam mengambil keputusan
Menghormati dan melindungi keyakinan beragama semua warga desa
Memisahkan urusan agama dari urusan pemerintahan desa
Hanya melayani warga yang taat beragama
Membangun tempat ibadah untuk satu agama saja
Ketika ada program bantuan sosial untuk warga kurang mampu, sikap perangkat desa yang mencerminkan sila kedua Pancasila adalah…
Memberikan bantuan hanya kepada kerabat dekat
Memprioritaskan warga yang memberikan "terima kasih" lebih besar
Memberikan bantuan secara adil berdasarkan kriteria objektif kebutuhan
Memberikan bantuan kepada warga yang mendukung kepala desa
Menjual bantuan kepada yang mampu membayar lebih
Desa Anda memiliki warga dari berbagai suku dan daerah. Dalam menyusun program pembangunan, pendekatan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila adalah…
Mengutamakan program yang menguntungkan suku mayoritas
Memisahkan program berdasarkan asal daerah warga
Melibatkan perwakilan dari semua kelompok dalam perencanaan
Membuat program terpisah untuk setiap suku
Hanya melibatkan tokoh adat dalam pengambilan keputusan
Dalam musyawarah desa, terjadi perdebatan sengit tentang penggunaan dana desa. Sebagai perangkat desa, sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila adalah…
Memaksa peserta musyawarah untuk menerima usulan kepala desa
Memfasilitasi diskusi terbuka hingga tercapai kesepakatan bersama
Mengancam akan menghentikan program jika tidak ada kesepakatan
Meminta voting cepat untuk menghemat waktu
Menunda musyawarah hingga waktu yang tidak ditentukan
Program pemberdayaan ekonomi desa sebaiknya dirancang dengan prinsip sila kelima Pancasila, yaitu…
Hanya untuk kalangan menengah ke atas yang sudah mapan
Mengutamakan kelompok usaha yang sudah berhasil
Memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga untuk berkembang
Fokus pada sektor yang paling menguntungkan pemerintah desa
Memprioritaskan investor dari luar desa
Ketika menangani konflik antar warga, perangkat desa harus mengedepankan nilai Pancasila dengan cara…
Memihak kepada pihak yang secara ekonomi lebih kuat
Mendengarkan semua pihak secara adil dan mencari solusi yang bijaksana
Menyerahkan masalah kepada polisi tanpa mediasi
Meminta pihak yang salah untuk pindah dari desa
Membiarkan konflik selesai dengan sendirinya
Dalam pelayanan administrasi desa, penerapan nilai-nilai Pancasila tercermin dalam…
Memberikan pelayanan lebih cepat kepada warga yang dikenal
Memungut biaya tambahan untuk pelayanan yang lebih baik
Memberikan pelayanan yang sama kualitasnya kepada semua warga
Memprioritaskan warga yang memberikan "amplop"
Menunda pelayanan bagi warga yang pernah berkonflik dengan perangkat
Sikap perangkat desa yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila adalah…
Melayani warga dengan ramah dan sopan
Menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan keluarga
Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu
Bekerja sama dengan lembaga lain untuk kemajuan desa
Mendengarkan aspirasi masyarakat dengan baik
Dalam memimpin rapat koordinasi antar RT/RW, pendekatan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila adalah…
Kepala desa memutuskan sendiri semua agenda tanpa diskusi
Memberikan kesempatan kepada semua peserta untuk menyampaikan pendapat
Hanya mendengarkan usulan dari RT/RW yang dekat dengan kepala desa
Membatasi waktu bicara hanya untuk tokoh masyarakat tertentu
Menggunakan voting mayoritas untuk setiap keputusan
Program gotong royong membersihkan lingkungan desa merupakan implementasi dari sila Pancasila yang ke…
Pertama dan kelima
Kedua dan ketiga
Ketiga dan keempat
Keempat dan kelima
Semua sila Pancasila
Dalam menetapkan prioritas pembangunan desa, prinsip keadilan sosial Pancasila mengharuskan…
Membangun di daerah yang paling strategis secara ekonomi
Mengutamakan wilayah yang mudah diakses transportasi
Mempertimbangkan kebutuhan dan tingkat kesulitan semua wilayah desa
Fokus pada pembangunan yang dapat meningkatkan PADes
Memprioritaskan daerah yang banyak pendukung kepala desa
Ketika ada bantuan dari pemerintah kabupaten, sikap perangkat desa yang sesuai dengan Pancasila adalah…
Mendistribusikan secara transparan sesuai kriteria yang ditetapkan
Menyimpan sebagian untuk cadangan operasional desa
Memberikan porsi lebih besar kepada keluarga perangkat desa
Menjual kepada warga yang mampu untuk menambah kas desa
Menggunakan untuk keperluan pribadi karena sudah bekerja keras
Dalam menangani pengaduan warga, perangkat desa harus mengedepankan…
Penyelesaian yang menguntungkan pemerintah desa
Solusi yang cepat meskipun tidak adil
Kebenaran dan keadilan berdasarkan fakta objektif
Kepentingan pihak yang secara sosial lebih tinggi
Penyelesaian yang tidak menimbulkan masalah baru
Program pelatihan keterampilan untuk warga desa sebaiknya…
Difokuskan pada warga yang sudah memiliki modal usaha
Diberikan kepada semua warga yang berminat tanpa diskriminasi
Diprioritaskan untuk keluarga perangkat desa
Hanya untuk warga yang memiliki ijazah minimal SMA
Dikenakan biaya untuk menutupi operasional pelatihan
Dalam menjalankan tugas, perangkat desa dilarang melakukan hal yang bertentangan dengan Pancasila, seperti…
Bekerja sama dengan desa lain dalam program pembangunan
Mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kapasitas
Diskriminasi pelayanan berdasarkan status sosial ekonomi warga
Melaporkan kinerja secara berkala kepada masyarakat
Mengikuti peraturan yang ditetapkan pemerintah kabupaten
Ketika ada perbedaan pendapat dalam tim perangkat desa, penyelesaian yang sesuai dengan Pancasila adalah…
Mengikuti pendapat yang disampaikan kepala desa tanpa diskusi
Melakukan musyawarah untuk mencari titik temu yang terbaik
Membiarkan masing-masing pihak mempertahankan pendapatnya
Meminta keputusan dari pemerintah kabupaten
Menggunakan voting untuk menentukan keputusan mayoritas
Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari perangkat desa tercermin dalam…
Hanya beribadah sesuai dengan agama masing-masing
Menjalankan tugas dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab
Bergaul hanya dengan sesama perangkat desa
Mengutamakan kepentingan keluarga dalam setiap keputusan
Menghindari konflik dengan cara tidak mengambil keputusan
Berdasarkan UUD 1945, kekuasaan membentuk undang-undang dilakukan oleh…
Presiden dengan persetujuan DPR
DPR dengan persetujuan Presiden
MPR sebagai lembaga tertinggi negara
Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif
Gubernur dengan persetujuan DPRD
Hak asasi manusia yang dijamin UUD 1945 dan relevan dalam pelayanan desa adalah hak untuk…
Mendapat pelayanan sesuai dengan status sosial
Diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi
Menentukan sendiri besaran retribusi yang dibayar
Mengabaikan kewajiban sebagai warga negara
Mendapat prioritas pelayanan jika memiliki kedekatan dengan perangkat
Menurut UUD 1945, kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Dalam konteks desa, hal ini berarti…
Rakyat dapat mengabaikan peraturan yang tidak sesuai keinginan
Semua keputusan harus diputuskan melalui referendum desa
Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa dilakukan sesuai aturan yang berlaku
Kepala desa dapat membuat keputusan tanpa melibatkan masyarakat
Pasal 31 UUD 1945 tentang pendidikan. Dalam konteks tugas perangkat desa, hal ini dapat diwujudkan melalui…
Membangun sekolah di setiap RT tanpa mempertimbangkan kebutuhan
Memfasilitasi akses pendidikan dan mendukung program pendidikan
Mewajibkan semua anak desa sekolah di luar daerah
Melarang anak desa sekolah di sekolah swasta
Membatasi akses pendidikan hanya untuk keluarga mampu
Berdasarkan UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial, yang berarti…
Presiden bertanggung jawab kepada DPR
Presiden dipilih oleh MPR
Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
Presiden harus berasal dari partai pemenang pemilu
Presiden memiliki kekuasaan tak terbatas
Hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul yang dijamin UUD 1945 dalam konteks desa dapat diwujudkan melalui…
Pembatasan kegiatan organisasi masyarakat yang tidak disukai
Fasilitasi pembentukan organisasi kemasyarakatan yang positif
Larangan berkumpul lebih dari 10 orang tanpa izin
Pembubaran paksa organisasi yang mengkritik pemerintah desa
Kewajiban semua organisasi untuk mendukung kepala desa
Kewajiban warga negara untuk membela negara sebagaimana diatur UUD 1945 dapat diwujudkan di tingkat desa melalui…
Wajib militer untuk semua pemuda desa
Partisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban desa
Pembentukan pasukan keamanan desa bersenjata
Kewajiban melaporkan tetangga yang mencurigakan
Patroli malam hari secara paksa untuk semua warga
Berdasarkan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili sengketa kewenangan lembaga negara. Hal ini menunjukkan prinsip…
Supremasi MPR sebagai lembaga tertinggi
Checks and balances antar lembaga negara
Kekuasaan absolut presiden
Subordinasi yudikatif terhadap eksekutif
Sentralisasi kekuasaan di tangan pemerintah pusat
Pasal 33 UUD 1945 tentang perekonomian menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam konteks desa, hal ini dapat diwujudkan melalui…
Privatisasi semua aset desa kepada swasta
Pengembangan BUM Desa dan koperasi masyarakat
Monopoli perdagangan oleh keluarga kepala desa
Larangan usaha swasta di wilayah desa
Penyerahan pengelolaan ekonomi desa kepada investor asing
Hak untuk mendapatkan informasi yang dijamin UUD 1945 dalam pelayanan desa berarti…
Warga harus membayar untuk mendapat informasi
Hanya tokoh masyarakat yang berhak mendapat informasi lengkap
Semua warga berhak mendapat informasi publik yang transparan
Informasi hanya diberikan kepada warga yang mendukung pemerintah desa
Perangkat desa dapat menyembunyikan informasi untuk alasan keamanan
Menurut UUD 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam menyelesaikan sengketa di desa…
Kepala desa memiliki kewenangan mengadili semua kasus
Penyelesaian harus berdasarkan hukum dan keadilan yang objektif
BPD dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada warga
Perangkat desa dapat menahan warga yang melanggar aturan
Musyawarah desa dapat menggantikan proses peradilan formal
Berdasarkan UUD 1945, DPD memiliki fungsi dalam bidang legislasi yang berkaitan dengan…
Semua jenis undang-undang tanpa kecuali
Undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah
Hanya undang-undang tentang pajak dan APBN
Undang-undang yang mengatur hubungan internasional
Semua peraturan pemerintah dan keputusan presiden
Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dalam UUD 1945 dalam konteks desa dapat diwujudkan melalui…
Jaminan pekerjaan di instansi pemerintah untuk semua warga
Program pemberdayaan ekonomi dan pelatihan keterampilan
Pemberian modal usaha gratis kepada semua warga
Larangan warga bekerja di luar wilayah desa
Monopoli lapangan kerja oleh keluarga perangkat desa
Pasal 28E UUD 1945 tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam praktik di desa berarti…
Semua warga harus menganut agama yang sama dengan kepala desa
Kegiatan keagamaan harus mendapat izin dari pemerintah desa
Setiap warga bebas menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinannya
Hanya agama mayoritas yang boleh membangun tempat ibadah
Pemerintah desa dapat melarang kegiatan keagamaan tertentu
Sistem pemilu langsung, umum, bebas, dan rahasia yang diamanatkan UUD 1945 dalam konteks pemilihan kepala desa berarti…
Hanya warga tertentu yang boleh memilih
Semua warga dewasa berhak memilih tanpa tekanan
Pilihan harus diketahui oleh perangkat desa
Pemilihan dapat diwakilkan kepada kepala keluarga
Warga harus memilih sesuai arahan tokoh masyarakat
Kewajiban negara untuk memenuhi hak atas kesehatan dalam UUD 1945 di tingkat desa dapat diwujudkan melalui…
Pembangunan rumah sakit besar di setiap desa
Penyediaan layanan kesehatan dasar yang terjangkau
Kewajiban warga membayar asuransi kesehatan mahal
Pengobatan gratis hanya untuk keluarga perangkat desa
Rujukan ke kota untuk semua jenis penyakit
Berdasarkan UUD 1945, perubahan undang-undang dasar hanya dapat dilakukan oleh MPR. Hal ini menunjukkan prinsip…
Fleksibilitas hukum yang tinggi
Supremasi MPR atas lembaga lain
Stabilitas konstitusi dan proses perubahan yang tidak mudah
Kekuasaan absolut MPR
Ketidakperluan perubahan konstitusi
Kalimat pembuka surat undangan rapat yang tepat adalah…
Dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam rapat
Bersama ini kami sampaikan undangan rapat untuk Bapak/Ibu
Sehubungan dengan akan diselenggarakannya rapat, kami mengundang Bapak/Ibu
Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat
Melalui surat ini kami ingin mengundang Bapak/Ibu ke rapat
Penulisan gelar yang benar dalam alamat surat adalah…
Kepada Yth. Dr. Ir. Budi Santoso, M.Si
Kepada Yth. dr. Ir. Budi Santoso, M.Si.
Kepada Yth. Dr. Ir. Budi Santoso, M.Si.
Kepada Yth. DR. IR. Budi Santoso, M.SI.
Kepada Yth. Dr Ir Budi Santoso M.Si
Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi kalimat "Data kependudukan desa telah kami … kepada BPS" adalah…
kirimkan
sampaikan
serahkan
berikan
laporkan
Kalimat efektif untuk menyampaikan penolakan usulan dalam surat resmi adalah…
Usulan Saudara tidak dapat kami terima karena tidak sesuai ketentuan
Mohon maaf, usulan yang Saudara sampaikan belum dapat kami setujui karena belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan
Kami tolak usulan Saudara karena tidak bagus
Usulan yang Saudara kirim tidak bisa kami proses lebih lanjut
Maaf, kami tidak bisa menerima usulan Saudara yang tidak jelas itu
Penggunaan tanda baca yang benar dalam penulisan alamat adalah…
Jalan Merdeka No. 15; Demak; Jawa Tengah
Jalan Merdeka No. 15, Demak, Jawa Tengah
Jalan Merdeka No. 15. Demak. Jawa Tengah
Jalan Merdeka No: 15, Demak, Jawa Tengah
Jalan Merdeka No 15 - Demak - Jawa Tengah
Kata baku yang tepat untuk menggantikan "mohon dimaklumi" dalam surat resmi adalah…
mohon dimengerti
mohon dipahami
harap dimaklumi
tolong dimaklumi
silakan dimaklumi
Kalimat yang menggunakan kata hubung yang tepat adalah…
Rapat akan dimulai pukul 09.00, namun peserta diharapkan hadir 15 menit sebelumnya
Rapat akan dimulai pukul 09.00, tetapi peserta diharapkan hadir 15 menit sebelumnya
Rapat akan dimulai pukul 09.00, sedangkan peserta diharapkan hadir 15 menit sebelumnya
Rapat akan dimulai pukul 09.00, dan peserta diharapkan hadir 15 menit sebelumnya
Rapat akan dimulai pukul 09.00, sementara peserta diharapkan hadir 15 menit sebelumnya
Penulisan tanggal dalam surat resmi yang benar adalah…
Demak, 15 januari 2024
Demak, 15 Januari 2024
Demak, 15 JANUARI 2024
Demak, 15/01/2024
Demak, 15-1-2024
Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat "Berdasarkan hasil musyawarah, kami … bahwa usulan tersebut diterima" adalah…
memberitahukan
menyampaikan
mengumumkan
melaporkan
menginformasikan
Kalimat penutup laporan yang tepat adalah…
Demikian laporan ini kami buat dengan sebenar-benarnya
Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih
Sekian laporan dari kami, terima kasih
Demikian saja laporan ini
Kami sudah melaporkan semuanya dengan jujur
Penggunaan huruf kapital yang benar adalah…
Kepala desa donorejo
Kepala Desa donorejo
kepala desa Donorejo
Kepala Desa Donorejo
KEPALA DESA DONOREJO
Kata yang bermakna sama dengan "berkoordinasi" adalah…
bekerjasama
bermusyawarah
berhubungan
berkomunikasi
berinteraksi
Kalimat yang menggunakan kata sambung yang tepat untuk menyatakan sebab-akibat adalah…
Hujan deras turun sehingga jalan desa tergenang air
Hujan deras turun tetapi jalan desa tergenang air
Hujan deras turun dan jalan desa tergenang air
Hujan deras turun namun jalan desa tergenang air
Hujan deras turun atau jalan desa tergenang air
Bentuk kata yang tepat untuk melengkapi kalimat "Program pemberdayaan masyarakat telah kami …" adalah…
sosialisasikan
sosialisirkan
sosialiskan
disosialisasikan
tersosialisasi
Penulisan singkatan yang benar dalam surat resmi adalah…
dr (dokter), dsb (dan sebagainya)
Dr. (doktor), dll. (dan lain-lain)
dkk (dan kawan-kawan), dst (dan seterusnya)
yth (yang terhormat), ttd (tanda tangan)
Semua penulisan di atas benar
Kalimat ajakan yang tepat dalam surat edaran adalah…
Kami perintahkan seluruh warga untuk mengikuti program kebersihan
Seluruh warga wajib mengikuti program kebersihan tanpa kecuali
Kami mengharapkan partisipasi aktif seluruh warga dalam program kebersihan
Warga yang tidak ikut program kebersihan akan dikenai sanksi
Kami memaksa semua warga untuk ikut program kebersihan
Penulisan kalimat yang tepat dalam notulen rapat desa untuk mencatat keputusan adalah...
Rapat memutuskan bahwa pembangunan jalan desa akan dikerjakan tahun depan oleh gotong royong warga
Hasil rapat: pembangunan jalan desa tahun depan pakai gotong royong
Rapat telah sepakat bahwa pembangunan jalan desa akan dilaksanakan pada tahun 2025 melalui kerja bakti masyarakat
Disepakati dalam rapat pembangunan jalan desa tahun depan dengan gotong royong
Keputusan rapat adalah pembangunan jalan desa tahun depan melalui gotong royong warga
Berdasarkan UU tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan desentralisasi adalah...
Penyerahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
Pelimpahan tugas dari pemerintah pusat kepada kepala daerah
Pembagian wilayah administratif menjadi daerah-daerah otonom
Pemindahan ibukota dari pusat ke daerah
Pembentukan daerah administratif baru
Prinsip otonomi daerah yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur urusannya sendiri disebut...
Otonomi terbatas
Otonomi seluas-luasnya
Otonomi bertanggung jawab
Otonomi khusus
Otonomi administratif
Contoh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan concurrent (bersama) antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota adalah...
Pertahanan dan keamanan
Hubungan luar negeri
Pendidikan dan kesehatan
Moneter dan fiskal nasional
Agama dan yustisi
Dalam konteks desa, asas tugas pembantuan berarti...
Desa membantu kabupaten melaksanakan program pembangunan
Kabupaten memberikan bantuan dana kepada desa
Desa melaksanakan tugas tertentu atas nama pemerintah yang lebih tinggi dengan biaya dari pemberi tugas
Pemerintah pusat membantu desa dalam perencanaan pembangunan
BPD membantu kepala desa dalam menjalankan pemerintahan
Mekanisme check and balances dalam pemerintahan daerah tercermin dalam hubungan antara...
Gubernur dengan Bupati/Walikota
Kepala Daerah dengan DPRD
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
Sekretaris Daerah dengan Kepala OPD
Camat dengan Kepala Desa
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling potensial untuk dikembangkan di tingkat kabupaten adalah...
Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Cukai dan Bea Masuk
Pajak Ekspor
Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat bertujuan untuk...
Mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah
Membiayai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah sesuai prioritas nasional
Memberikan insentif kepada daerah berprestasi
Membiayai gaji pegawai daerah
Mengganti dana yang hilang akibat pemekaran daerah
Bagi hasil dari penerimaan negara yang dialokasikan kepada daerah meliputi...
Pajak Penghasilan dan Pajak Bumi Bangunan
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah
Pajak penghasilan, PBB, dan sumber daya alam
Retribusi daerah dan pajak daerah
Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus
Dalam penyusunan APBD, kepala daerah berkewajiban menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD paling lambat...
1 Agustus tahun anggaran sebelumnya
15 Agustus tahun anggaran sebelumnya
31 Agustus tahun anggaran sebelumnya
15 Oktober tahun anggaran sebelumnya
31 Oktober tahun anggaran sebelumnya
Retribusi parkir di pasar desa yang dipungut oleh pemerintah kabupaten termasuk jenis retribusi...
Retribusi jasa umum
Retribusi jasa usaha
Retribusi perizinan tertentu
Retribusi pajak daerah
Retribusi khusus
Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, Bupati/Walikota berwenang...
Mengangkat dan memberhentikan kepala desa secara langsung
Membatalkan Peraturan Desa yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
Menentukan besaran gaji dan tunjangan perangkat desa
Membubarkan BPD yang tidak menjalankan fungsinya
Mengambil alih pengelolaan keuangan desa yang bermasalah
Gubernur dalam kedudukan sebagai wakil pemerintah pusat memiliki kewenangan...
Membuat kebijakan yang mengikat kabupaten/kota di wilayahnya
Mengangkat bupati/walikota yang terpilih dalam pilkada
Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah
Menetapkan APBD kabupaten/kota di provinsinya
Mengawasi kinerja DPRD kabupaten/kota
Jika terjadi konflik kewenangan antara desa dengan pemerintah kabupaten, mekanisme penyelesaiannya adalah...
Diselesaikan langsung oleh gubernur sebagai mediator
Dibawa ke pengadilan tata usaha negara
Diselesaikan melalui musyawarah dengan fasilitasi pemerintah kabupaten
Dimediasi oleh camat sebagai perwakilan pemerintah kabupaten
Diselesaikan oleh Mendagri sebagai instansi pembina
Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah kabupaten/kota dilakukan...
Setiap 3 bulan sekali
Setiap 6 bulan sekali
Setiap tahun
Setiap 2 tahun sekali
Sesuai kebutuhan atau jika ada laporan
Dalam pelaksanaan program nasional "Satu Data Indonesia", pemerintah daerah kabupaten berkewajiban...
Membuat sistem data terpisah untuk keperluan daerah
Mengintegrasikan data daerah dengan sistem data nasional
Menyerahkan semua pengelolaan data kepada pemerintah pusat
Membatasi akses data daerah hanya untuk internal pemerintah daerah
Membuat data daerah dalam format yang berbeda dengan standar nasional
Dalam rangka mendukung program digitalisasi pelayanan publik, pemerintah kabupaten dapat memfasilitasi desa melalui...
Menyediakan aplikasi khusus yang hanya bisa digunakan di kabupaten tersebut
Memberikan pelatihan dan bantuan teknis sistem informasi desa
Mengambil alih semua pelayanan desa ke tingkat kabupaten
Melarang desa menggunakan sistem manual
Mewajibkan semua desa menggunakan sistem yang sama persis
Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, koordinasi antara pemerintah kabupaten dengan desa paling efektif dilakukan melalui...
Instruksi langsung dari bupati kepada kepala desa
Penetapan program pembangunan yang seragam untuk semua desa
Forum Musrenbang berjenjang dari desa hingga kabupaten
Penyerahan seluruh perencanaan pembangunan kepada konsultan
Pembentukan tim khusus yang berisi hanya pegawai kabupaten
Prioritas penggunaan Dana Desa adalah untuk…
Membangun kantor desa yang megah
Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
Gaji dan tunjangan perangkat desa
Biaya operasional pemerintahan desa
Kegiatan politik dan kampanye
Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024, masa jabatan anggota BPD adalah…
4 tahun
5 tahun
6 tahun
8 tahun
Sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa
Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024, jika seorang kepala desa telah menjabat 2 periode penuh (16 tahun), maka...
Dapat mencalonkan diri lagi tanpa batas waktu
Harus menunggu 1 periode (8 tahun) sebelum boleh mencalonkan diri lagi
Tidak dapat mencalonkan diri lagi sebagai kepala desa
Dapat mencalonkan diri di desa lain dalam kabupaten yang sama
Dapat mencalonkan diri setelah menjalani masa istirahat 4 tahun
Perbedaan mendasar antara UU No. 6/2014 dengan UU No. 3/2024 terkait masa jabatan adalah...
UU 6/2014: 6 tahun max 3 periode, UU 3/2024: 8 tahun max 2 periode
UU 6/2014: 5 tahun max 2 periode, UU 3/2024: 8 tahun max 3 periode
UU 6/2014: 6 tahun max 2 periode, UU 3/2024: 8 tahun max 2 periode
UU 6/2014: 5 tahun max 3 periode, UU 3/2024: 6 tahun max 2 periode
Tidak ada perbedaan masa jabatan antara kedua undang-undang
Menurut UU No. 3 Tahun 2024, masa jabatan anggota BPD yang baru adalah...
6 tahun sesuai dengan masa jabatan kepala desa sebelumnya
5 tahun mengikuti siklus pemilu nasional
8 tahun selaras dengan masa jabatan kepala desa
4 tahun untuk menjaga check and balances
Tidak ditentukan, disesuaikan dengan kondisi desa
Dengan berlakunya UU No. 3 Tahun 2024, kepala desa yang sedang menjabat pada saat undang-undang ini berlaku...
Harus mengundurkan diri dan dilakukan pemilihan ulang
Melanjutkan masa jabatan sesuai dengan UU sebelumnya hingga habis
Masa jabatannya otomatis diperpanjang mengikuti aturan baru
Harus mengikuti ujian kompetensi ulang
Statusnya menjadi penjabat hingga ada aturan transisi
Implikasi perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun terhadap perencanaan pembangunan desa adalah...
Perencanaan jangka menengah desa dapat lebih konsisten dan berkelanjutan
Kepala desa memiliki waktu lebih sedikit untuk melaksanakan program
Program pembangunan harus diselesaikan dalam 4 tahun pertama
Tidak ada pengaruh terhadap perencanaan pembangunan
Perencanaan menjadi lebih rumit karena periode yang lebih panjang
Prioritas penggunaan Dana Desa menurut ketentuan yang berlaku adalah...
Pembangunan infrastruktur, pemberdayaan, operasional pemerintahan
Pemberdayaan masyarakat, pembangunan, operasional pemerintahan
Operasional pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat
Pembangunan infrastruktur, operasional, kegiatan sosial
Pemberdayaan ekonomi, kegiatan adat, pembangunan fisik
Dalam penyusunan APBDes, jika terdapat sisa dana dari tahun sebelumnya (SiLPA), maka...
Disetor kembali ke kas daerah kabupaten/kota
Dibagi rata kepada seluruh warga desa
Diperhitungkan sebagai pendapatan desa tahun berjalan
Disimpan sebagai cadangan darurat desa
Digunakan untuk menambah gaji perangkat desa
Mekanisme pertanggungjawaban keuangan desa yang benar adalah...
Kepala desa menyampaikan laporan langsung ke Bupati
Kepala desa menyampaikan laporan ke BPD dan masyarakat melalui Musdes
BPD membuat laporan keuangan atas nama kepala desa
Sekretaris desa bertanggung jawab penuh atas laporan keuangan
Laporan keuangan hanya untuk internal pemerintah desa
Jika desa ingin menggunakan dana untuk kegiatan yang tidak tercantum dalam APBDes, maka harus...
Meminta persetujuan langsung dari Bupati
Melakukan perubahan APBDes melalui Peraturan Desa
Menggunakan dana cadangan yang tersedia
Menunggu tahun anggaran berikutnya
Meminjam dari desa tetangga
BUM Desa yang telah didirikan dapat mengembangkan unit usaha baru dengan syarat...
Mendapat izin dari Dinas Koperasi kabupaten
Disetujui dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan potensi desa
Memiliki modal minimal Rp 500 juta
Berbentuk badan hukum PT atau CV
Dikelola oleh pihak swasta profesional
Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa, yang berwenang menunjuk penjabat kepala desa adalah...
Ketua BPD sebagai pejabat tertinggi desa
Camat atas nama Bupati/Walikota
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
Sekretaris desa sebagai pejabat karier tertinggi
Bupati/Walikota setelah berkonsultasi dengan BPD
Kerja sama antar desa dalam satu kabupaten untuk pengelolaan sampah regional harus...
Mendapat persetujuan Gubernur sebagai koordinator
Dituangkan dalam kesepakatan bersama yang disahkan BPD masing-masing desa
Dikelola langsung oleh pemerintah kabupaten
Membentuk badan hukum tersendiri
Mengikuti pola kerja sama yang ditetapkan pusat
Pengawasan kinerja kepala desa yang dilakukan BPD meliputi...
Pelaksanaan Peraturan Desa dan pelaksanaan APBDes
Kehidupan pribadi dan keluarga kepala desa
Pengambilan keputusan harian operasional
Hubungan kepala desa dengan pemerintah kabupaten
Aktivitas politik kepala desa di luar jam kerja
Dalam pengelolaan aset desa berupa tanah kas desa, yang berwenang mengambil keputusan pemanfaatan adalah...
Kepala desa secara sepihak karena merupakan aset desa
BPD sebagai lembaga pengawas aset desa
Kepala desa setelah mendapat persetujuan BPD melalui Musdes
Camat sebagai pengawas pemerintahan desa
Masyarakat desa melalui voting langsung
Lembaga kemasyarakatan desa seperti PKK, Karang Taruna, dan RT/RW memiliki hubungan dengan pemerintah desa berupa...
Struktur hierarkis di bawah kepala desa
Kemitraan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
Kompetisi dalam memperoleh dana desa
Pengawasan terhadap kinerja perangkat Desa
Alternatif pengganti fungsi BPD
Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sedang dibangun di Kalimantan Timur direncanakan sebagai...
Pusat pemerintahan sekaligus ibukota negara menggantikan Jakarta sepenuhnya
Kota metropolitan terbesar di Indonesia
Pusat pemerintahan dengan konsep forest city yang berkelanjutan
Kawasan ekonomi khusus untuk industri teknologi
Ibukota provinsi Kalimantan Timur yang baru
Program Kartu Prakerja yang diluncurkan pemerintah bertujuan untuk...
Memberikan jaminan pekerjaan kepada pengangguran
Meningkatkan kompetensi dan keterampilan angkatan kerja
Membuat identitas pekerja secara nasional
Memberikan modal usaha kepada calon wirausaha
Mendata semua pencari kerja di Indonesia
Gerakan Nasional Literasi Digital yang dicanangkan pemerintah memiliki 4 pilar utama, yaitu...
Hardware, software, brainware, dan network
Digital skills, digital ethics, digital culture, dan digital safety
Akses, konten, aplikasi, dan keamanan
Infrastruktur, regulasi, sumber daya, dan anggaran
Pendidikan, ekonomi, pemerintahan, dan sosial
Dalam konteks ketahanan pangan nasional, program yang menggalakkan diversifikasi pangan lokal adalah...
Gerakan Makan Nasi
Program Ketahanan Pangan Berkelanjutan
Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)
Program Swasembada Beras Nasional
Gerakan Makan Sayur dan Buah
Konsep "Blue Economy" yang dikembangkan Indonesia memanfaatkan potensi...
Teknologi digital dan ekonomi kreatif
Sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan
Energi terbarukan dari angin dan matahari
Industri manufaktur berbasis teknologi tinggi
Sektor pariwisata dan perhotelan
ASEAN Community Vision 2025 menetapkan tiga pilar utama, yaitu...
Politik, Ekonomi, dan Sosial-Budaya
Keamanan, Perdagangan, dan Pendidikan
Diplomasi, Investasi, dan Pariwisata
Demokrasi, Kemakmuran, dan Stabilitas
Kerjasama, Integrasi, dan Pembangunan
Indonesia saat ini menjabat sebagai Ketua G20 (2022) dan aktif dalam berbagai forum internasional. Manfaat bagi Indonesia adalah...
Mendapat bantuan dana pembangunan dari negara maju
Meningkatkan pengaruh diplomasi dan kerjasama global
Memperoleh teknologi canggih secara gratis
Mendapat akses eksklusif ke pasar internasional
Menjadi pusat organisasi internasional dunia
Program ASEAN Smart Cities Network (ASCN) yang melibatkan kota-kota Indonesia bertujuan...
Membangun infrastruktur teknologi di semua kota ASEAN
Berbagi best practices pengembangan kota pintar dan berkelanjutan
Menciptakan standar arsitektur kota yang seragam
Membangun jaringan transportasi antar kota ASEAN
Mengintegrasikan sistem pemerintahan kota se-ASEAN
Dalam kerjasama ASEAN Plus Three (APT), yang dimaksud "Three" adalah...
Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan
India, Australia, dan Selandia Baru
Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman
Rusia, Ukraina, dan Kazakhstan
Brasil, Argentina, dan Chili
SDG ke-11 tentang "Sustainable Cities and Communities" sangat relevan dengan pengembangan desa karena...
Semua desa harus diubah menjadi kota
Desa sebagai bagian integral dari sistem perkotaan berkelanjutan
Pembangunan desa harus mengikuti pola kota
Desa menjadi penyangga ketahanan kota
Urbanisasi harus dihentikan total
Dalam implementasi SDGs di tingkat desa, indikator yang paling mudah diukur untuk SDG ke-6 (Clean Water and Sanitation) adalah...
Kualitas air sungai desa berdasarkan uji laboratorium
Persentase rumah tangga dengan akses air bersih dan sanitasi layak
Jumlah mata air yang ada di wilayah desa
Tingkat pencemaran air tanah di desa
Kapasitas produksi air bersih per hari
Konsep "Leave No One Behind" dalam implementasi SDGs di desa berarti...
Semua warga desa harus berpartisipasi dalam pembangunan
Pembangunan harus menjangkau kelompok yang paling tertinggal
Tidak boleh ada warga yang pindah dari desa
Semua program harus melibatkan seluruh keluarga
Pembangunan fisik harus merata di seluruh wilayah desa
Program Desa SDGs yang dicanangkan pemerintah Indonesia bertujuan untuk...
Menjadikan semua desa sebagai percontohan internasional
Mengintegrasikan pencapaian SDGs dalam pembangunan desa
Membuat desa mandiri dari bantuan pemerintah
Meningkatkan status desa menjadi kelurahan
Menghubungkan desa dengan jaringan global
Sistem Informasi Desa (SID) yang dikembangkan untuk mendukung tata kelola desa memiliki fungsi utama...
Menggantikan semua dokumen fisik dengan digital
Mengintegrasikan data kependudukan, keuangan, dan pembangunan desa
Menghubungkan desa dengan pemerintah kabupaten secara online
Memudahkan warga melakukan transaksi keuangan
Membuat website resmi desa yang menarik
Program "1000 Startup Digital" yang diluncurkan pemerintah dapat dimanfaatkan desa untuk...
Membangun infrastruktur teknologi informasi
Menciptakan wirausaha digital berbasis potensi lokal desa
Mengganti sistem pemerintahan desa dengan digital
Melatih semua perangkat desa menjadi programmer
Membangun aplikasi khusus untuk setiap desa
Implementasi e-Government di tingkat desa dapat dimulai dengan...
Membeli perangkat komputer tercanggih untuk semua perangkat
Digitalisasi pelayanan administratif dasar seperti surat menyurat
Membuat aplikasi mobile yang kompleks
Menghubungkan semua rumah warga dengan internet fiber
Merekrut ahli IT khusus untuk desa
Dalam era digital, tantangan utama yang dihadapi desa dalam mengadopsi teknologi adalah...
Kurangnya minat warga terhadap teknologi
Keterbatasan infrastruktur, SDM, dan pemahaman digital
Biaya perangkat teknologi yang sangat mahal
Penolakan dari pemerintah kabupaten
Konflik antar generasi dalam penggunaan teknologi
Di antara Wali Songo, yang dimakamkan di Kadilangu, Demak dan terkenal dengan metode dakwah melalui seni budaya adalah...
Sunan Ampel
Sunan Bonang
Sunan Kalijaga
Sunan Kudus
Sunan Muria
Julukan "Kota Wali" untuk Demak berkaitan dengan peran historis daerah ini sebagai...
Pusat perdagangan rempah-rempah di Jawa
Benteng pertahanan terakhir Kerajaan Majapahit
Pusat penyebaran agama Islam pertama di Jawa
Pelabuhan utama untuk perdagangan internasional
Ibukota sementara Kerajaan Mataram Islam
Dalam sejarah Kesultanan Demak, nama asli wilayah Demak sebelum menjadi kesultanan adalah...
Glagah Wangi atau Bintoro
Gelagah Mas atau Dhemak
Bumi Serambi atau Demaka
Tanah Suci atau Dhamak
Kawasan Dakwah atau Dhimak
Kabupaten Demak memiliki luas wilayah daratan sekitar 897,43 km² dan terdiri dari...
12 kecamatan, 200 desa, 8 kelurahan
14 kecamatan, 243 desa, 6 kelurahan
16 kecamatan, 250 desa, 4 kelurahan
15 kecamatan, 240 desa, 7 kelurahan
13 kecamatan, 245 desa, 5 kelurahan
Desa Donorejo berada di Kecamatan Karangtengah. Kabupaten Demak berbatasan langsung dengan...
Utara: Jepara, Timur: Kudus, Selatan: Grobogan, Barat: Semarang
Utara: Jepara, Timur: Kudus, Selatan: Grobogan, Barat: Semarang
Utara: Laut Jawa, Timur: Grobogan, Selatan: Kudus, Barat: Jepara
Utara: Semarang, Timur: Laut Jawa, Selatan: Jepara, Barat: Kudus
Utara: Grobogan, Timur: Semarang, Selatan: Jepara, Barat: Laut Jawa
Kabupaten Demak memiliki wilayah pesisir sepanjang 34,1 km yang ditumbuhi vegetasi mangrove seluas...
350 Ha di 10 desa pesisir
476 Ha di 13 desa pesisir
520 Ha di 15 desa pesisir
400 Ha di 12 desa pesisir
450 Ha di 14 desa pesisir
Topografi Kabupaten Demak sebagian besar merupakan dataran rendah dengan ketinggian...
0-50 meter di atas permukaan laut
0-100 meter di atas permukaan laut
50-150 meter di atas permukaan laut
0-200 meter di atas permukaan laut
100-300 meter di atas permukaan laut
Potensi ekonomi utama Kabupaten Demak yang dapat dikembangkan melalui program desa adalah…
Pariwisata pegunungan dan air terjun
Pertanian padi, perikanan, dan industri kecil
Pertambangan dan perkebunan kelapa sawit
Industri tekstil dan elektronik
Perkebunan teh dan kopi
Pada tahun 2024, Kabupaten Demak mencatat luas panen padi sebesar 100.311 ha dengan produksi 595.406 ton, menjadikan Demak sebagai...
Penghasil jagung terbesar di Jawa Tengah
Sentra industri pengolahan padi nasional
Penghasil beras terbesar di Jawa Tengah
Eksportir beras utama Indonesia
Pusat penelitian varietas padi unggul
Buah unggulan khas Kabupaten Demak yang memiliki varietas kapur dan kunir serta pusatnya di daerah Betokan adalah...
Jambu air delima
Belimbing Demak
Kelengkeng pingpong
Mangga gedong gincu
Rambutan binjai
Jambu air delima yang menjadi buah khas Demak tersebar di kecamatan...
Demak, Karangtengah, dan Bonang
Wonosalam, Mijen, Guntur, Wedung, dan Demak
Sayung, Wedung, dan Karangtengah
Mranggen, Gajah, dan Karangawen
Kebonagung, Dempet, dan Wonosalam
Sektor perikanan Demak didominasi oleh budidaya tambak dengan komoditas unggulan...
Udang vaname dan kepiting bakau
Bandeng dan udang windu
Ikan nila dan lele sangkuriang
Kerapu dan kakap putih
Rumput laut dan kerang hijau
Dalam konteks pengembangan ekonomi desa, potensi pertanian Demak yang dapat direplikasi di desa lain adalah...
Sistem irigasi teknis dan diversifikasi tanaman pangan
Teknologi hidroponik dan pertanian vertikal modern
Perkebunan kelapa sawit monokultur besar-besaran
Pertanian organik eksklusif untuk ekspor
Industri pupuk kimia dan pestisida sintetis
Makanan khas Demak yang konon menjadi hidangan favorit para raja dan terbuat dari daging kerbau dengan labu putih adalah...
Nasi Brongkos
Nasi Kropokhan
Nasi Ndoreng
Mangut Kerbau
Asem-asem Daging
Jamu Coro, minuman tradisional khas Demak yang menjadi favorit para Sultan, terbuat dari bahan utama...
Temulawak, jahe, dan kunyit
Tepung beras, kelapa, gula aren, dan rempah-rempah
Kencur, asam jawa, dan gula merah
Daun sirih, pinang, dan kapur sirih
Beras ketan, santan, dan garam
Tradisi Grebeg Besar yang diselenggarakan setiap tahun di Demak pada bulan Dzulhijjah merupakan warisan budaya yang menunjukkan...
Perayaan panen raya masyarakat petani
Upacara adat Jawa pra-Islam yang dilestarikan
Integrasi nilai-nilai Islam dengan budaya lokal
Festival kuliner dan perdagangan tradisional
Ritual pemujaan leluhur dan roh nenek moyang
Sebagai perangkat desa di wilayah pesisir Demak, program prioritas yang paling sesuai dengan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah...
Pembangunan kawasan industri berat dan pabrik semen
Pengembangan wisata bahari, konservasi mangrove, dan budidaya ramah lingkungan
Konversi seluruh lahan pertanian menjadi permukiman modern
Penambangan pasir laut skala besar untuk PADes
Pembangunan pelabuhan kontainer internasional
Dalam melestarikan warisan budaya Kesultanan Demak di tingkat desa, perangkat desa dapat berkontribusi melalui...
Membangun replika istana kesultanan di setiap desa
Mewajibkan semua warga mengenakan pakaian tradisional Jawa
Mengintegrasikan nilai-nilai kepemimpinan bijaksana dan toleransi dalam tata kelola desa
Mengganti nama desa dengan nama-nama dari era kesultanan
Melarang budaya modern yang dianggap tidak sesuai tradisi
