Font size
S
M
L
XL
Worksheets1992 Kearns
Total questions: 103
Worksheet time: 52mins
Name
Class
Date
1.
Pada tahun 1992 Kearns memunculkan model analisis SWOT yang menampilkan matrik 6 kotak, 2 kotak paling atas faktor eksternal dan 2 kotak kiri faktor internal. 4 kotak lainnya adalah isu stsrategis yang timbul sebagai hasil kontak antara faktor eksternal dan faktor internal yaitu kotak A,B,C,D. Kotak A disebut kotak :
a)
A. Comparative Advantage,
b)
B. Mobilization
c)
C. Invesment/Divesment, dan
d)
D. Damage Control.
2.
Anggaran modern harus didukung dan didorong oleh misi, sistem desentralisasi, dan berorientasi pada hasil. Berikut ini adalah kekuatan penganggaran yang digerakkan oleh misi, kecuali:
a)
A. Memberikan otonomi kepada Manajer
b)
B. Dorongan untuk menghemat dan menyederhanakan anggaran
c)
C. Lembaga lebih inovatif dan fleksibel
d)
D. Pemimpin dapat memfokuskan pada isu-isu penting
3.
Dalam penganggaran, Manakah dibawah ini yang bukan merupakan jenis anggaran:
a)
A. Line Item Budgeting (traditional budgeting),
b)
B. PPBS (Planning, Programming, and Budgeting System)
c)
C. ZBB (Zero Based Budgeting).
d)
D. Anggaran berbasis kinerja
4.
Dalam menyusun Anggaran berbasis Kinerja (ABK) perlu diperhatikan hal berikut, Kecuali:
a)
A. prinsip-prinsip penganggaran,
b)
B. peranan legislatif,
c)
C. Belanja langsung dan tidak langsung,
d)
D. siklus perencanaan anggaran daerah dan penggunaan ASB
5.
Fungsi DIPA adalah…kecuali
a)
A. DIPA berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara setelah mendapat pengesahan Menteri Keuangan
b)
B. Alat bagi para Perencana Anggaran untuk menilai urgensi pelaksanaan kegiatan tersebut dari sudut pandang keterkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi
c)
C. Merupakan Batas Tertinggi atas Pengeluaran Negara
d)
D. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan berakibat pengeluaran negara apabila alokasi dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA
6.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Yang Digunakan Sebagai Acuan Pengguna Anggaran Dalam pelaksanakan Kegiatan Pemerintahan sebagai Pelaksanaan APBN...
a)
A. DIPA
b)
B. TOR
c)
C. LKIP
d)
D. RAB
7.
Dibawah ini adalah yang bukan pendukung sistem Anggaran Modern:
a)
A. Anggaran Yang Digerakkan Oleh Misi.
b)
B. Sistem Sentralisasi Anggaran
c)
C. Sistem Desentralisasi Anggaran.
d)
D. Anggaran yang Berorientasi Hasil
8.
Apa yang menjadi sumber pembiayaan APBN?
a)
A. Pajak, bunga pinjaman, dan hibah
b)
B. Pajak, bunga pinjaman, dan subsidi
c)
C. Pajak, bunga pinjaman, dan transfer ke daerah
d)
D. Pajak, bunga pinjaman, dan keuntungan perusahaan BUMN
9.
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pengertian tersebut adalah pengertian perencanaan menurut....
a)
A. UU.RI No. 15 tahun 2004
b)
B. UU.RI No. 25 tahun 2004
c)
C. UU.RI No. 35 tahun 2004
d)
D. UU.RI No. 5 tahun 2004
10.
Empat (4) prinsip dasar dalam manajemen menurut Frederick W. Taylor... kecuali
a)
A. Pengembangan metode ilmiah dalam manajemen
b)
B. Seleksi Ilmiah Karyawan
c)
C. Pendidikan dan pengembangan ilmiah karyawan
d)
D. Stabilitas masa kerja staff/karyawan
11.
Proses kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran untuk mendukung program dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetepkan adalah pengertian dari..
a)
A. Anggaran
b)
B. Penganggaran
c)
C.Perencanaan anggaran
d)
D.Pelaksanaan anggaran
12.
Prinsip Penyusunan anggaran adalah … kecuali
a)
A.Transparan
b)
B. Partisipasif
c)
C. Stabilisasi
d)
D. Rasional dan terukur
13.
Apa yang dimaksud dengan belanja modal?
a)
A. Belanja untuk memperoleh aset tetap
b)
B. Belanja untuk membayar gaji pegawai
c)
C. Belanja untuk subsidi kepada rakyat
d)
D. Belanja untuk memperoleh barang dan jasa
14.
Anggaran Polri bersumber dari…
a)
A. Rupiah murni, PNBP, PLN, PDN, BLU, Hibah, APBN
b)
B. Dollar murni, PNBP, PLN, PDN, BLU, Hibah, SBSN
c)
C. Rupiah murni, APBD, PLN, PDN, BLU, Hibah, SBSN
d)
D. Rupiah murni, PNBP, PLN, PDN, BLU, Hibah, SBSN
15.
Undang-undang Nomor 9 tahun 2018 berisi tentang…
a)
A. Keuangan negara
b)
B. Penerimaan Bukan Pajak
c)
C. Perbendaharaan negara
d)
D. Sistem Perencanaan Pembangunan nasional
16.
Tiga pendekatan penganggaran adalah…
a)
A. Pengaangaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah dan penganggaran berbasis kinerja
b)
B. Pengaangaran terpusat, kerangka pengeluaran jangka menengah dan penganggaran berbasis kinerja
c)
C. Pengaangaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka panjang dan penganggaran berbasis kinerja
d)
D. Pengaangaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka pendek dan penganggaran berbasis kinerja
17.
Tiga klasifikasi penganggaran adalah…
a)
A. Klasifikasi ekonomi, klasifikasi fungsi, klasifikasi akuntabilitas
b)
B. Klasifikasi sosial, klasifikasi fungsi, klasifikasi organisasi
c)
C. Klasifikasi ekonomi, klasifikasi struktur, klasifikasi organisasi
d)
D. Klasifikasi ekonomi, klasifikasi fungsi, klasifikasi organisasi
18.
Yang bukan tahapan manajemen startegis adalah…
a)
A. Pengorganisasian strategi
b)
B. Implementasi strategi
c)
C. Evaluasi stategi
d)
D. Perumusan starategi
19.
Rencana jangka Panjang, rencana jangka menengah dan rencana jangka pendek adalah jenis-jenis rencana menurut…
a)
A. Ruang lingkupnya
b)
B. Waktu yang digunakan
c)
C. Materinya
d)
D. Pola penggunaanya
20.
Rencana keuangan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dan DPR/DPRD dan ditetapkan dengan Undang-undang/Peraturan daerah adalah pengertian dari…
a)
A. APBD
b)
B. Pinjaman Luar negeri
c)
C. APBN
d)
D. PNBP
21.
Memuat mekanisme kolektif yang menentukan diambilnya Keputusan tentang “siapa memperoleh apa” dan “siapa yang menanggung bebannya” adalah aspek penyusunan anggaran bidang…
a)
A. Perencanaan
b)
B. Ekonomi
c)
C. Akuntasi
d)
D. Politik
22.
Salah satu fungsi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah…
a)
A. Merupakan batas terendah atas pengeluaran negara
b)
B. Setiap pejabat dapat melakukan tindakan berakibat pengeluaran negara apabila alokasi dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam (DIPA)
c)
C. DIPA berlaku sebagai dasar pelaksanaan penegeluaran negara setelah mendapat pengesahaan Menteri Keuangan
d)
D. DIPA berlaku sebagai dasar pelaksanaan penegeluaran negara setelah mendapat pengesahaan Presiden
23.
Yang bukan fungsi dari perencanaan adalah…
a)
A. Mengurangi/mengimbangi ketidak-pastian dan perubahan-perubahan di waktu yang akan datang
b)
B. Memusatkan perhatian pada sasaran
c)
C. Memudahakan pengawasan
d)
D. Mendapat/menjamin proses pencapaian tujuan terlaksana secara efektif dan efesien
24.
APBN diatur dalam perundang-undangan, salah satu undang-undang yang mengatur tentang APBN adalah…
a)
A. UU No. 14 Tahun 2019
b)
B. UU No. 20 Tahun 2019
c)
C. UU No. 4 Tahun 2020
d)
D. UU No. 11 Tahun 2020
25.
Tiga kegiatan fundamental dalam evaluasi strategi yaitu…
a)
A. Meneliti faktor-faktor eksternal dan internal, mengukur kinerja dan mengambil tindakan korektif
b)
B. Meneliti faktor-faktor eksternal, mengukur kinerja dan mengambil tindakan partisipatif
c)
C. Meneliti faktor-faktor internal, mengukur kinerja dan mengambil tindakan korektif
d)
D. Meneliti faktor-faktor eksternal dan internal, mengukur kinerja dan mengambil tindakan partisipatif
26.
Aspek reformasi anggaran dalam rangka memwujudkan” Good governance” adalah…
a)
A. Disiplin anggaran
b)
B. Kesinambungan
c)
C. Transparasi
d)
D. Semua Benar
27.
Komponen belanja negara dalam APBN terbagi dari…
a)
A. Belanja Pemerintah pusat dan belanja rutin
b)
B. Belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah
c)
C. Belanja Pemerintah pusat dan belanja pembangunan
d)
D. Belanja rutin dan belanja Pembangunan
28.
Dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintah sebagai pelaksanaan APBN adalah…
a)
A. DIPA
b)
B. TOR/KAK
c)
C. RAB
d)
D. Semua salah
29.
Tipe anggaran pemerintah yaitu…
a)
A. Anggaran seimbang
b)
B. Anggaran surplus
c)
C. Anggaran defisit
d)
D. Semua benar
30.
Lembaga Negara yang bertugas memberikan masukan dan pertimbangan kepada DPR dalam membahas RAPBN yang diajukan pemerintah yaitu…
a)
A. DPRD
b)
B. MPR
c)
C. BPK
d)
D. MA
31.
Keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban, merupakan pengertian dari Pengelolaan Keuangan Negara menurut …
a)
A. UU Nomor 17 Tahun 2003
b)
B. UU Nomor 15 Tahun 2004
c)
C. UU Nomor 1 Tahun 2004
d)
D. UU Nomor 33 Tahun 2004
32.
Langkah-langkah manajemen strategi;...
a)
A. Mewujudkan visi dan misi
b)
B. Memberikan arah untuk mencapai tujuan
c)
C. Menganalisa lingkungan internal dan eksternal
d)
D. Menciptakan strategi
33.
Pengelolaan anggaran wajib mempedomani prinsip ...
a)
A. Ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan
b)
B. Transparan, efisien, efektif dan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan
c)
C. Ekonomis, efisien, efektif dan disiplin atau dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan
d)
D. Ekonomis, rasional, terukur dan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan
34.
Yang menyusun rencana kerja pemerintah adalah...
a)
A. Kementrian/ Lembaga
b)
B. BAPEDA
c)
C. DPR/DPD
d)
D. BAPPENAS
35.
Di dalam Rencana Kerja diuraikan tentang:....
a)
A. Visi, misi, tujuan, kebajikan, program, hasil yang diharapkan, kegiatan, keluaran yang diharapkan
b)
B. Visi, misi, tujuan, kebijakan, program, hasil yang diharapkan, kegiatan, masukan yang diharapkan
c)
C. Visi, misi, tujuan, kebijakan, program, hasil yang diharapkan, kegiatan, keluaran yang diharapkan
d)
D. Visi, misi, tujuan, kebijakan, program, hasil yang diharapkan, evaluasi, keluaran yang diharapkan
36.
Di dalam anggaran yang diperlukan, diuraikan tentang:
a)
A. Biaya untuk masing-masing program dan kegiatan untuk tahun anggaran yang direncana kan yang dirinci menurut jenis belanja
b)
B. Prakiraan maju untuk tahun berikutnya,serta sumber dan sasaran pendapatan
c)
C. A dan B benar
d)
D. A benar
37.
Kementerian Negara/Lembaga menyusun RKA-KL berpedoman kepada...
a)
A. Program kerja pemerintah
b)
B. Rencana kerja pemerintah
c)
C. Program Kerja Kementerian/ Lembaga
d)
D. Rencana kerja Kementerian/Lembaga
38.
DIPA per Satker yang dicetak secara otomatis melalui sistem, yang berisi mengenai informasi kinerja, rincian pengeluaran, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan, dan catatan, yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan satker adalah…
a)
A. DIPA Induk
b)
B. DIPA Turunan
c)
C. DIPA Asli
d)
D. DIPA Petikan
39.
Apa yang dimaksud dengan siklus anggaran?
a)
A. Tahap persiapan, ratifikasi, pelaksanaan, dan pelaporan
b)
B. Tahap pelaporan, persiapan, ratifikasi, dan evaluasi
c)
C. Tahap pelaksanaan, persiapan, evaluasi, dan ratifikasi
d)
D. Tahap evaluasi, pelaksanaan, ratifikasi, dan persiapan
40.
Tujuan utama dari Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) adalah…
a)
A. Mengurangi biaya pengeluaran
b)
B. Menghasilkan laba yang tinggi
c)
C. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran
d)
D. Mengontrol karyawan secara ketat
41.
Dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, waktu pencapaian, dan biaya yang diperlukan adalah pengertian dari…
a)
A. TOR/KAK
b)
B. LKIP
c)
C. DIPA
d)
D. RAB
42.
Fungsi TOR adalah… kecuali
a)
A. Alat bagi pimpinan untuk melakukan pengendalian kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya
b)
B. Alat bagi para Perencana Anggaran untuk menilai urgensi pelaksanaan kegiatan tersebut dari sudut pandang keterkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi
c)
C. Alat untuk memberikan informasi rincian perkiraan komponen biayayang dibutuhkan dalam TOR
d)
D. Alat bagi pihak-pihak pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan realisasi kegiatan tersebut
43.
Yang bukan Fungsi RAB adalah…
a)
A. Alat untuk memberikan informasi rincian perkiraan komponen biaya yang dibutuhkan dalam TOR
b)
B. Alat bagi pimpinan untuk melakukan pengendalian kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya
c)
C. Alat bantu untuk mengidentifikasi komponen biaya utama dan pendukung suatu output dalam TOR
d)
D. Alat untuk menghitung total biaya yang diperlukan atas suatu output dalam TOR
44.
TOR dan RAB ditandatangani oleh KPA atau Pejabat Eselon…
a)
A. IV
b)
B. III
c)
C. I
d)
D. II
45.
Tahapan proses penyusunan RKA adalah:
a)
A. Penyusunan Rencana Kebutuhan Anggaran (Renbutgar) Satker/Polda
b)
B. Penyusunan rancangan RKA-K/L; sesuai Pagu Indikatif
c)
C. Penyusunan RKA-K/L sesuai Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi Anggaran
d)
D. Semua Benar
46.
Prinsip penerimaan hibah adalah kecuali:
a)
A. Adanya ikatan politik
b)
B. Transparan
c)
C. Akuntabel
d)
D. Efektif dan efesien
47.
Pemerintah negara asing atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah merupakan pengertian dari..
a)
A. Kreditor Multilateral
b)
B. Kreditor Bilateral
c)
C. Kreditor Swasta Asing
d)
D. Lembaga Penjamin Kredit Ekspor
48.
Kriteria Hibah adalah:
a)
A. Tidak perlu dibayar kembali (cuma-cuma)
b)
B. Tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yangg dapat mengganggu stabilitas keamanan negara
c)
C. Hibah yg diterima digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L penerima hibah atau digunakan untuk mendukung penanggulangan keadaan darurat
d)
D. Semua benar
49.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 9 Tahun 2017 konsultasi penerimaan hibah dilaksanakan dalam hal:
a)
A. Penentuan jenis Hibah
b)
B. Bentuk Hibah
c)
C. Penerimaan Hibah untuk pertama kalinya dan/atau tidak berulang dan tidak sama dengan penerimaan Hibah sebelumnya
d)
D. Penarikan Hibah
50.
Fungsi evaluasi kinerja adalah..
a)
A. Akuntabilitas dan Peningkatan Kualitas
b)
B. Akuntabilitas dan Peningkatan Anggran
c)
C. Transparansi dan peningkatan Kualitas
d)
D. Transparasi dan Peningkatan Anggaran
51.
Yang bukan prinsip pelaksanaan anggaran dan revisi adalah:
a)
A. Mencegah Mark up
b)
B. Menghindari duplikasi
c)
C. Melarang kinerja fiktif
d)
D. Menghindari penambahan anggaran
52.
Pengertian dari SWOT adalah:
a)
A. Analisis kondisi internal dan eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kegiatan
b)
B. Analisis kondisi internal dan eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja
c)
C. Analisis kondisi internal dan eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program evaluasi kerja
d)
D. Analisis kondisi internal dan eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang kinerja dan program kerja
53.
Analisis Internal dalam SWOT meliputi:
a)
A. Peluang (Opportunity) dan Tantangan (Threaths)
b)
B. Peluang (Opportunity) dan Kekuatan (Strength)
c)
C. Kekuatan (Strength) dan Kelemahan ( Weakness)
d)
D. Kekuatan (Strength) dan Tantangan (Threaths)
54.
Tujuan Matrik TOWS adalah…
a)
A. Menghilangkan kelemahan
b)
B. Memadukan faktor internal dan eksternal untuk strategi
c)
C. Menghapus ancaman
d)
D. Menambah peluang
55.
Strategi SO memanfaatkan…
a)
A. Kekuatan untuk mengatasi ancaman
b)
B. Peluang untuk mengurangi kelemahan
c)
C. Kekuatan untuk memanfaatkan peluang
d)
D. Kelemahan untuk menghindari ancaman
56.
Strategi WO memanfaatkan…
a)
A. Kelemahan untuk memanfaatkan peluang
b)
B. Peluang untuk mengatasi kelemahan
c)
C. Kekuatan untuk menghindari ancaman
d)
D. Ancaman untuk menghilangkan kekuatan
57.
Strategi ST menggunakan…
a)
A. Kekuatan untuk mengurangi ancaman
b)
B. Peluang untuk mengurangi kelemahan
c)
C. Ancaman untuk mengurangi kekuatan
d)
D. Kelemahan untuk memanfaatkan ancaman
58.
Strategi WT bertujuan…
a)
A. Menghindari ancaman dan mengurangi kelemahan
b)
B. Memanfaatkan kekuatan
c)
C. Memanfaatkan peluang
d)
D. Meningkatkan SDM
59.
Salah satu kendala analisis SWOT adalah…
a)
A. Tidak semua faktor dapat diukur kuantitatif
b)
B. Tidak memerlukan data
c)
C. Tidak memperhatikan faktor eksternal
d)
D. Tidak relevan untuk organisasi
60.
Dalam Matrik TOWS, strategi ST fokus pada…
a)
A. Menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman
b)
B. Menggunakan kelemahan untuk mengatasi ancaman
c)
C. Menggunakan peluang untuk mengurangi kelemahan
d)
D Menghindari peluang
61.
Standar Pelayanan Minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah, SPM mempunyai beberapa manfaat, kecuali:
a)
A. menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan publik.
b)
B. Sebagai alat ukur kepala daerah dalam melakukan penilaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh unit kerja penyedia suatu pelayanan.
c)
C.Menjadi dasar bagi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh institusi pengawasan.
d)
D. merangsang tumbuhnya akuntabilitas pemerintah daerah
62.
Anggaran jangka pendek umumnya berlaku untuk…
a)
A. 1 tahun
b)
B. 5 tahun
c)
C. 10 tahun
d)
D. 20 tahun
63.
Anggaran modal digunakan untuk…
a)
A. Investasi jangka panjang
b)
B. Pengeluaran rutin
c)
C. Biaya operasional bulanan
d)
D. Gaji pegawai
64.
Anggaran fleksibel adalah…
a)
A. Anggaran yang berubah sesuai volume kegiatan
b)
B. Anggaran tetap jumlahnya
c)
C. Anggaran tanpa batas
d)
D. Anggaran tidak memerlukan revisi
65.
Fungsi penganggaran mencakup…
a)
A. Perencanaan
b)
B. Pengendalian
c)
C. Penilaian kinerja
d)
D. Semua jawaban benar
66.
Salah satu prinsip penyusunan anggaran adalah...
a)
A. Realistis
b)
B. Mengabaikan kondisi pasar
c)
C. Tidak berdasarkan data
d)
D. Fokus hanya pada pengeluaran
67.
Penyusunan anggaran dimulai dari…
a)
A. Evaluasi kinerja sebelumnya
b)
B. Penentuan gaji
c)
C. Perubahan struktur organisasi
d)
D. Penghapusan utang
68.
Anggaran berbasis kinerja (ABK) menekankan pada…
a)
A. Hasil yang dicapai
b)
B. Jumlah input
c)
C. Waktu pengerjaan
d)
D. Struktur organisasi
69.
Mekanisme penyusunan anggaran Polri diawali dengan…
a)
A. Penyusunan RKA-KL
b)
B. Pelaksanaan program
c)
C. Laporan akhir tahun
d)
D. Evaluasi kinerja
70.
RKA-KL adalah singkatan dari…
a)
A. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
b)
B. Rencana Kinerja Anggaran Kelembagaan
c)
C. Rencana Keuangan Anggaran Kementerian
d)
D. Rencana Kerja Administrasi Kantor
71.
DIPA adalah singkatan dari…
a)
A. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
b)
B. Data Informasi Pelaksanaan Anggaran
c)
C. Daftar Induk Perencanaan Anggaran
d)
D. Dokumen Isian Pendapatan Anggaran
72.
Perpres yang mengatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-2029 adalah Pepres No…..
a)
A. Pepres No. 21 tahun 2025
b)
B. Pepres No. 12 tahun 2025
c)
C. Pepres No. 31 tahun 2025
d)
D. Pepres No. 13 tahun 2025
73.
Anggaran pembangunan digunakan untuk…
a)
A. Kegiatan investasi dan proyek baru
b)
B. Gaji dan tunjangan
c)
C. Pembelian perlengkapan harian
d)
D. Pembayaran listrik
74.
Anggaran tahunan Polri disahkan oleh…
a)
A. Menteri Keuangan
b)
B. Presiden
c)
C. DPR
d)
D. Kapolri
75.
Dalam siklus anggaran, tahap terakhir adalah…
a)
A. Evaluasi dan pelaporan
b)
B. Penyusunan rencana dan Evaluasi
c)
C. Evaluasi dan Pengesahan anggaran
d)
D. Pelaksanaan program dan pelaporan
76.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan setiap tahun dengan…
a)
A. Peraturan Menteri
b)
B. Peraturan Pemerintah
c)
C. Undang-Undang
d)
D. Keputusan Presiden
77.
Yang dimaksud dengan RKP adalah…
a)
A. Rencana Kerja Pemerintah untuk 5 tahun
b)
B. Rencana Kerja Pemerintah tahunan
c)
C. Rencana Kerja Polri
d)
D. Rencana Kegiatan dan Anggaran
78.
Dokumen rencana keuangan tahunan K/L disebut…
a)
A. DIPA
b)
B. Renstra
c)
C. RKA-K/L
d)
D. Renja K/L
79.
PA dalam manajemen anggaran adalah singkatan dari…
a)
A. Penanggungjawab Anggaran
b)
B. Pengguna Anggaran
c)
C. Pengelola Anggaran
d)
D. Pemegang Anggaran
80.
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memperoleh kewenangan dari…
a)
A. Menteri Keuangan
b)
B. Presiden
c)
C. PA
d)
D. Bappenas
81.
BAS dalam sistem anggaran berarti…
a)
A. Buku Akun Standar
b)
B. Bagan Akun Standar
c)
C. Bagan Anggaran Sistematis
d)
D. Buku Anggaran Sumber
82.
Alat ukur utama (indikator unggulan) yang mencerminkan kinerja Program adalah…
a)
A. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
b)
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)
c)
C. Indikator Kinerja Program (IKP)
d)
D. Indikator Kinerja Anggaran (IKA)
83.
IKPA digunakan untuk mengukur…
a)
A. Kinerja pegawai
b)
B. Kualitas pelaksanaan anggaran
c)
C. Penerimaan pajak
d)
D. Realisasi pembangunan
84.
Salah satu prinsip hibah menurut PP No. 10 Tahun 2011 adalah…
a)
A. Wajib dibayar kembali
b)
B. Tidak disertai ikatan politik
c)
C. Hanya diberikan oleh luar negeri
d)
D. Untuk keuntungan finansial
85.
Dokumen perencanaan K/L periode 1 tahun adalah…
a)
A. Renstra
b)
B. Renja K/L
c)
C. RKP
d)
D. RBA
86.
Renstra K/L berlaku untuk jangka waktu…
a)
A. 1 tahun
b)
B. 3 tahun
c)
C. 5 tahun
d)
D. 10 tahun
87.
Hibah langsung dalam negeri berbentuk uang harus dituangkan dalam…
a)
A. DIPA
b)
B. MoU atau perjanjian hibah
c)
C. SPAN
d)
D. BAS
88.
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) digunakan sebagai…
a)
A. Dasar penilaian kinerja kegiatan
b)
B. Dasar penetapan APBN
c)
C. Pedoman penyusunan RKP
d)
D. Dokumen realisasi APBN
89.
Surat Menteri Keuangan S-748/MK.02/2021 berisi tentang…
a)
A. Persetujuan hibah luar negeri
b)
B. Persetujuan penggunaan dana PNBP
c)
C. Penetapan APBN
d)
D. Tata cara penyusunan RKP
90.
Belanja barang dapat berupa…
a)
A. Honorarium
b)
B. Pembangunan gedung
c)
C. Pembelian mesin berat
d)
D. Pengadaan tanah
91.
Yang termasuk sifat belanja modal adalah…
a)
A. Habis pakai
b)
B. Untuk kebutuhan kantor sehari-hari
c)
C. Memberi manfaat lebih dari 1 tahun
d)
D. Honorarium
92.
Renstra Polri 2025-2029 merupakan penjabaran dari:
a)
A.Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
b)
B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
c)
C. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
d)
D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
93.
Renstra Polri 2025-2029 diatur dalam Keputusan Kapolri No….
a)
A. KEP/775/V/2025
b)
B. KEP/778/IV/2025
c)
C. KEP/778/V/2025
d)
D. KEP/776/V/2025
94.
Renstra Polri 2025-2029 ditetapkan pada tanggal…
a)
A. 22 April tahun 2025
b)
B. 23 Mei tahun 2025
c)
C. 23 April tahun 2025
d)
D. 22 Mei tahun 2025
95.
Salah satu tujuan Renstra Polri 2025-2029 adalah:
a)
A. Meningkatkan kesejahteraan anggota Polri
b)
B. Mewujudkan Polri yang profesional, modern, dan terpercaya
c)
C. Memperluas kewenangan Polri dalam penegakan hukum
d)
D. Meningkatkan anggaran operasional Polri
96.
Strategi yang akan digunakan dalam Renstra Polri 2025-2029 untuk mencapai tujuan adalah:
a)
A. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Polri
b)
B. Penguatan infrastruktur dan teknologi kepolisian
c)
C. Peningkatan sinergi dengan instansi terkait
d)
D. Semua benar
97.
Program prioritas dalam Renstra Polri 2025-2029 mencakup:
a)
A. Peningkatan pelayanan publik
b)
B. Penanggulangan kejahatan transnasional
c)
C. Reformasi birokrasi Polri
d)
D. Semua benar
98.
Indikator kinerja dalam Renstra Polri 2025-2029 digunakan untuk:
a)
A. Mengukur pencapaian tujuan dan sasaran
b)
B. Menentukan alokasi anggaran
c)
C. Mengevaluasi kinerja organisasi
d)
D. Memantau kepatuhan terhadap aturan
99.
Fungsi utama dari penganggaran dalam organisasi Polri adalah:
a)
A. Mengatur pengeluaran dan penerimaan negara.
b)
B. Menyusun rencana keuangan untuk mencapai tujuan organisasi
c)
C. Mengawasi jalannya roda organisasi.
d)
D. Mencatat seluruh transaksi keuangan
100.
Salah satu langkah dalam penyusunan anggaran Polri Adalah:
a)
A. Menentukan tujuan keuangan
b)
B. Memperhatikan pengeluaran tetap dan tidak tetap
c)
C. Mencatat pemasukan dan pengeluaran
d)
D. Semua benar
101.
Realisasi anggaran Polri pada tahun anggaran 2024 mencapai:
a)
A. Rp 100 Trilyun
b)
B. Rp 136 Trilyun
c)
C. Rp 150 Trilyun
d)
D. Rp 173 Trilyun
102.
Prinsip dasar dalam penyusunan anggaran Polri yang menekankan pada kejelasan pembagian tugas dan wewenang adalah:
a)
A. Dukungan manajemen.
b)
B. Struktur organisasi lebih jelas.
c)
C. Responsibility Accounting.
d)
D. Berorientasi pada tujuan organisasi.
103.
Sasaran Strategis Polri Tahun 2025-2029 adalah : kecuali…
a)
A. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Reaktif dan Preventif
b)
B. Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel, dan Berkeadilan
c)
C. Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polri yang Kompeten, Berintegritas dan Adaptif secara Terpadu dan Menyeluruh
d)
D. Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya guna dan Modern
Reset
