UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU Perbankan

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

PP No. 72 Tahun 1992

Peraturan BI No. 14/26/PBI/2012

Menggunakan bunga bank

Menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli, sewa, dan tolong-menolong

Menetapkan tingkat inflasi

Mengatur kurs rupiah

Mengeluarkan obligasi pemerintah

Menyalurkan dana dengan sistem bunga

Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat sesuai prinsip syariah

Menentukan kebijakan moneter

Mengatur suku bunga kredit

Mengelola pajak negara

Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Unit Usaha Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Umum Syariah yang berbadan hukum perseroan

Pegadaian Syariah

Bank Muamalat Indonesia

Bank BCA Syariah

Bank Syariah Indonesia (BSI)

Bank Danamon Syariah

Maybank Syariah

Bank Umum Syariah pertama di Indonesia

Bank Syariah hasil merger bank konvensional

Unit usaha syariah dari bank swasta

Bank pembiayaan rakyat syariah

Bank Syariah yang dimiliki pemerintah daerah

BCA Syariah, Bank Muamalat, dan BRI Syariah

BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah

Mandiri Syariah, BCA Syariah, dan BTN Syariah

BJB Syariah, BNI Syariah, dan CIMB Niaga Syariah

BTN Syariah, Maybank Syariah, dan HSBC Syariah

Deposito berbunga

Tabungan wadiah dan mudharabah

Kredit konsumtif berbunga

Obligasi konvensional

Surat hutang berbunga

Murabahah, ijarah, mudharabah, dan musyarakah

Kredit, deposito, bunga, dan obligasi

Giro, tabungan, deposito, dan kredit berbunga

Surat berharga, saham, obligasi, dan bunga

Valuta asing, asuransi, deposito, dan kredit

Mengatur kebijakan moneter

Mengawasi kesesuaian operasional bank dengan prinsip syariah

Mengatur pajak perbankan

Mengawasi kredit macet

Menetapkan suku bunga kredit

Bank konvensional murni

Bank pembiayaan rakyat

Bagian dari bank umum konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah

Bank pemerintah pusat

Bank yang hanya melayani pinjaman tanpa bunga

Perseroan Terbatas (PT)

Koperasi

Yayasan

CV

Firma

Kementerian Perdagangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dewan Syariah Nasional

BPK

Bappenas

BUS dapat menghimpun dana dalam bentuk giro, tabungan, deposito; BPRS tidak

BPRS beroperasi di seluruh Indonesia, BUS hanya di daerah

BUS tidak diawasi OJK, BPRS diawasi OJK

BUS hanya untuk pinjaman konsumtif, BPRS untuk investasi

BUS berbadan hukum koperasi, BPRS berbadan hukum PT

Mengandung riba, gharar, dan maysir

Menggunakan akad murabahah

Menggunakan akad wadiah

Menggunakan akad musyarakah

Menggunakan akad ijarah

Bank Syariah Indonesia

Bank Muamalat Indonesia

BNI Syariah

BRI Syariah

Bank Mandiri Syariah

Mengatur kebijakan moneter negara

Menjadi perantara penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat

Mengawasi lembaga keuangan non-bank

Menentukan suku bunga

Menerbitkan mata uang

Musyarakah

Tabungan wadiah

Ijarah

Salam

Istishna

Mengoptimalkan keuntungan berbasis bunga

Mewujudkan sistem perbankan yang sesuai syariat Islam

Menggantikan seluruh bank konvensional

Menjadi regulator ekonomi nasional

Menghapus seluruh transaksi jual beli

Bank sentral syariah

Bank syariah yang beroperasi tanpa jasa lalu lintas pembayaran

Bank konvensional berbasis syariah

Bank sentral syariah

Menyalurkan pembiayaan mudharabah

Menyalurkan pembiayaan murabahah

Menyalurkan pembiayaan musyarakah

Menerbitkan kartu kredit syariah

Menerbitkan surat berharga negara syariah

Menghimpun dana dan menyalurkan pembiayaan syariah bagi masyarakat kecil

Mengelola cadangan devisa negara

Menyediakan layanan lalu lintas pembayaran

Giro wadiah dan tabungan mudharabah

Deposito mudharabah dan tabungan mudharabah

Saham syariah dan sukuk

Obligasi syariah dan reksa dana

Bank Indonesia dan OJK

Kementerian Keuangan

Kementerian Koperasi

BPK

Riba, qard, dan sewa beli

Tabungan, deposito, dan giro

Obligasi, saham, dan derivatif

Mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah

Membantu peningkatan ekonomi masyarakat kecil dan menengah

Menyediakan jasa investasi global

Menjadi bank pembayaran internasional

Menjadi pengelola devisa negara

Bank umum syariah

Bank sentral Republik Indonesia

Bank pembiayaan rakyat

Bank konvensional

Mengatur anggaran belanja negara

Menjaga stabilitas nilai rupiah

Menyalurkan kredit ke masyarakat

Mengelola pajak negara

UU No. 23 Tahun 1999

UU No. 10 Tahun 1998

UU No. 21 Tahun 2008

UU No. 7 Tahun 1992

Penetapan pajak

Operasi pasar terbuka

Pengawasan perbankan syariah

Pengelolaan APBN

Obligasi negara

Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

Pajak penghasilan

APBN

Mengatur ekspor impor

Menerbitkan uang rupiah

Menetapkan pajak

Membiayai UMKM

Lembaga pemerintah biasa

Lembaga eksekutif

Lembaga legislatif

Lembaga independen

Mengatur jumlah uang beredar

Membiayai defisit anggaran pemerintah secara langsung

Menetapkan suku bunga acuan

Menjadi lender of the last resort

Pertanian, perkebunan, dan kehutanan

Energi, pertambangan, dan migas

Perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank

Pendidikan, kesehatan, dan pariwisata

Mengambil alih fungsi Kementerian Keuangan

Meningkatkan perekonomian desa

Menggantikan tugas Bank Indonesia secara keseluruhan

Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi

Mengawasi perilaku pelaku industri jasa keuangan

Mencetak uang rupiah

Mengeluarkan peraturan daerah tentang keuangan

Menetapkan kebijakan moneter

Independen dan bebas dari campur tangan pihak lain

Berada di bawah kendali Bank Indonesia

Berada di bawah Kementerian Keuangan

Diatur langsung oleh DPR RI

Presiden RI

Dewan Komisioner

Menteri Keuanga

Gubernur Bank Indonesia

LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

Kementerian Keuangan

Bank Indonesia

Bank konvensional yang membuka layanan syariah

Bank umum syariah penuh

Baitul Maal wat Tamwil

Koperasi simpan pinjam syariah

UU No. 10 Tahun 1998

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK

UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Total aset UUS telah mencapai minimal 50 miliar rupiah

Total aset UUS telah mencapai minimal 100 miliar rupiah

Total aset UUS telah mencapai minimal 500 miliar rupiah

Total aset UUS telah mencapai minimal 1 triliun rupiah

Direktur Utama Bank

Kepala Unit Usaha Syariah

Dewan Komisaris

Direktur Kepatuhan

Pengganti Bank Umum Syariah

Penerbit obligasi pemerintah

Penghubung antara sistem keuangan konvensional dan syariah

Pelengkap jasa bank konvensional berbasis riba

Tetap dicatat terpisah dari dana bank induk

Digabungkan dengan dana bank induk

Dikelola oleh Bank Indonesia

Dialihkan ke Bank Umum Syariah lain

Risiko cuaca dan lingkungan

Risiko politik dari kebijakan pemerintah daerah

Risiko likuiditas akibat perbedaan akad syariah

Risiko produksi barang industri

Digabungkan sepenuhnya dengan laporan bank induk

Disajikan terpisah dari laporan keuangan bank induk

Tidak perlu membuat laporan keuangan

Hanya melaporkan laba rugi tanpa neraca

Menggantikan peran OJK dalam edukasi keuangan

Menjadi sarana peralihan bagi masyarakat menuju perbankan syariah

Menyediakan kredit konsumtif berbunga

Mengendalikan kebijakan moneter nasional