WorksheetsKunci Sukses LCC 4 Pilar Kehidupan
Total questions: 36
Worksheet time: 33mins
Pada awal era reformasi, berkembang dan populer dimasyarakat banyaknya tuntutan reformasi yang didesak oleh berbagai komponen bangsa, termasuk mahasiswa dan pemuda. Tuntutan tersebut antara lain adalah, kecuali…
Penegakkan supremasi hukum
Penghapusan Doktrin Dwifungsi ABRI
Penurunan harga barang kebutuhan pokok
Desentralisasi Dn hubungan yang aadil antara pusat dan daerah (otonomi daerah)
Ketetapan MPR tentang referendum, yang berisi kehendak untuk tidak melakukan perubahan UUD NRI tahun 1945, adalah…
Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983
Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1983
Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1993
Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1993
Ketetapan MPR yang berisi tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, adalah…
Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1998
Ketetapan MPR Nomor XIII/MPR/1998
Ketetapan MPR Nomor XII/MPR/1998
Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998
Anggota panitia Ad Hoc III adalah berjumlah……dan panitia Ad Hoc I berjumlah….
55 dan 55
45 dan 55
55 dan 45
45 dan 45
Ketetapan MPR yang berisi tentang penugasan badan pekerja MPR RI untuk mempersiapkan rancangan perubahan UUD NRI tahun 1945
Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000
Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2000
Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2000
Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/2000
Di bawah ini adalah wewenang MPR berdasarkan UUD 1945 pasal 3 adalah, kecuali…
Mengubah dan menetapkan UUD
Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden
Memberhentiakan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD
Memilih wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Wakil Presiden apabila terjadi kekosonngan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya.
Dibawah ini merupakan pasal yang termasuk dalam perubahan UUD yang pertama (tahun 1999) dalah, kecuali….
Pasal 5 ayat 1
Pasal 7
Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2
Pasal 16
Maksud dari kalimat "orang Indonesia Asli " dalm pasal 6 ayat 1 adalah..
Agar sesuai dengan kehendak presiden dan berdasarkan rule of law
Agar sesuai dengan keinginan rakyat dan berdasarkan rule of law
Agar sesuai dengan para pejabat Negara dan berdasarkan rule of law
Agar sesuai dengan perkembangan masyarakat yang makin demokratis, egilater, dan berdasarkan rule of law
Presiden dan Wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, adalah bunyi pasal..
Pasal 6 ayat 1
Pasal 6A ayat 1
Pasal 6 ayat 2
Pasal 6a ayat 2
Presiden dan DPR tidak dapat saling menjatuhkan karena…
Adanya rasa saling menghormati antara Presiden dan DPR
Presiden dan DPR berasal dari parpol yang sama
Kedudukan Presiden dan DPR adalah sejajar
Mempunyai visi dan misi yang sama dalm menjalankan roda pemerintahan
Keputusan MPR atas pemerhentian Presiden dan/atau wakil persaiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang - kurangnya….. dari jumlah anggota dan dan disetujui oleh sekurang - kurangnya…. Dari jumlah anggota yang hadir.
3/4 dan 2/3
2/3 dan 50% + 1
3/4 dan 3/4
2/3 dn 2/3
Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digan
Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Adalah bunyi pasal 8 ayat 1 amandemen ke…
1
2
3
4
Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, palaksanaan tugas kepresidenan adalah Menlu, Mendagri, dan Menhankam secara bersama -sama. Setelah itu, MPR menyelenggarakan sidang selambat lambatnya……. Setelah itu.
30 hari
90 hari
50 hari
60 hari
UUD 1945 yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah BAB VI. Dalam BAB tersebut terdapat…..pasal dan…..ayat.
3 pasal dan 10 ayat
3 pasal dan 9 ayat
2 pasal dan 7 ayat
3 pasal dan 11 ayat
Gebernur, Bupati, dam Walikota masing - masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal…
Pasal 18 ayat 4, amandemen ke 4
Pasal 18 ayat 4, amandemen ke 2
Pasal 18 ayat 4, amandemen ke 3
Pasal 18 ayat 3, amandemen ke 4
Dewn perwakilan Rakyat memiliki fungsi sebagai berikut, kecuali…
legislasi
anggaran
pengawasan
interpelasi
I. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislative. II. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislative III. Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislative IV.Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen Dari pernyataan diatas, yang termasuk ciri ciri dari system pemerintahan parlementer adalah pernyataan nomor..
I dan III
II dan III
I dan II
II dan IV
Apabila RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama, tetapi tidak mendapat persetujuan bersama,maka..
RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan
RUU tersebut sah menjadi UU dan tidak wajib diundangkan
Boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu.
Tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu.
I. Dapat mengajukan RUU yang berkaitan dengan Otonomi daerah dan ikut membahasnya II. Dapat mengajukan RUU yang berkaitan dengan Otonomi daerah dan tidak berhak ikut membahasnya. III. Dapat melakukan pengawasan terhadap RUU yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. IV. Dapat memberi pertimbangan terhadap RUU yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah Pernyataan diatas yang termasuk dalam kewenangan DPD adalah…
I dan II
I dan IV
II dan IV
I dan III
Kekuasaan DPR dalam membentuk undang - undang ditur dalam…
Pasal 20 ayat 1 dan 2
Pasal 20 ayat 1 - 5
Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/2000
Ketetapan MPR Nomor XII/MPR/2000
Kelemahan dari suatu Negara yang menganut system pemerintahan Parlementer adalah..
Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen
Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau ko
Kewenangan mahkamah Agung tercantum dalam UUD 1945 pasal..
Pasal 24 ayat 1 - 5
Pasal 24A ayat 1 - 5
Pasal 24A ayat 1 dan 2
Pasal 24B ayat 1 - 4
Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Hal tersebut merupakan bunyi pasal..
Pasal 6A ayat 1
Pasal 6A ayat 2
Pasal 6A ayat 3
Pasal 6 ayat 1
Alasan pemberhentian presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya diatur dalam..
Pasal 7A
Pasal 7B ayat 1
Pasal 7B ayat 3
Pasal 7C
Yang termasuk wewenang Mahkamah konstitusi adalah pernyataan nomor..
I dan II
I dan III
II dan III
II dan IV
Hal dibawah ini yang bukan merupakan isi dari UUD 1945 sebelum perubahan adalah..
Terdapat penjelasan
Terdapat 2 pasal aturan tambahan
Terdapat 2 ayat aturan tambahan
Terdapat 37 pasal
Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat sebanyak..
4 kali
3 kali
2 kali
1 kali
Berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang Undang. Hal tersebut merupakan inti dari pasal…
Pasal 28A
Pasal 28B
Pasal 28G
Pasal 28J
Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalm hubungan kerja. Hal tersebut merupakan bunyi pasal…
Pasal 28D
Pasal 28D ayat 3
Pasal 28D ayat 2
Pasal 28D ayat 1
Dalam kasus korupsi wisma atlet di Palembang, banyak terlibat para pejabat Negara. Seseorang yang telah ditetapkan bersalah dalm kasus tersebut adalah..
Angelina sondhak
Gayus Tambunan
Antasari Ashar
Dhana Widyatmika
(….) Pasal 23B, "macam dan harga mata uang ditetapkan dalam Undang Undang"
(….) Pasal 26 ayat 1 "yang menjadi warga Negara ialah orang orang bangsa Indonesia asli serta orang orang dari bangsa lain yang ditetapkan dengan Undang Undang"
(….) Ciri Negara hukum "Administratief rechtsspraak" biasanya dianut oleh Negara hukum dengan latar belakang tradisi eropa Kontinental.
(….) Pengangkatan duta dan konsul serta penerimaan duta negara lain diatur dalam UUD 1945 pasal 13
(….) Dalam system pemerintahan presidensiil, Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
