wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

cek jawaban 1

Total questions: 83

Worksheet time: 44mins

Name
Class
Date
1.

Seorang Satpol PP dalam melaksanakan pengarahan kepada pelanggar Perda harus menerapkan prinsip:

a)

Preventif, yustisial, represif

b)

Pengawasan, pengendalian, pembinaan

c)

Humanis, persuasif, tegas

d)

Penyuluhan, pembinaan, penindakan

e)

Penertiban, pengawalan, pengamanan

2.

Dalam proses penegakan Perda nonyustisial, setelah pelanggar menandatangani surat pernyataan namun tetap melanggar, maka tahapan selanjutnya adalah pemberian:

a)

Surat peringatan pertama dengan tenggang waktu 5 hari

b)

Surat peringatan pertama dengan tenggang waktu 3 hari

c)

Surat peringatan pertama dengan tenggang waktu 7 hari

d)

Langsung pemberian sanksi administratif

e)

Pelimpahan ke PPNS untuk proses yustisial

3.

Satpol PP dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap dugaan pelanggaran Perda setelah menerima pengaduan wajib membuat:

a)

Berita acara pemeriksaan pendahuluan dalam waktu 5 hari kerja

b)

Berita acara pemeriksaan pendahuluan dalam waktu 3 hari kerja

c)

Berita acara pemeriksaan pendahuluan dalam waktu 2 hari kerja

d)

Surat peringatan dalam waktu 3 hari kerja

e)

Laporan hasil pemeriksaan dalam waktu 7 hari kerja

4.

Dalam proses penyidikan pelanggaran Perda, yang berwenang menandatangani surat panggilan terhadap tersangka adalah:

a)

Kepala Satpol PP

b)

Kepala bidang penegakan Perda

c)

PPNS Satpol PP

d)

Sekretaris Satpol PP

e)

Penyidik Kepolisian

5.

Berikut adalah tahapan yang benar dalam penanganan pelanggaran Perda secara nonyustisial:

a)

Pengarahan - Surat peringatan - Pembinaan - Sanksi administratif

b)

Pembinaan - Pengarahan - Surat pernyataan - Surat peringatan

c)

Pengarahan - Pembinaan - Surat pernyataan - Surat peringatan

d)

Surat pernyataan - Pembinaan - Pengarahan - Sanksi administratif

e)

Pembinaan - Surat peringatan - Pengarahan - Surat pernyataan

6.

PPNS Satpol PP dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka pelanggaran Perda ditemukan pengakuan bersalah dan kesediaan menaati ketentuan, maka langkah selanjutnya adalah:

a)

Langsung memberikan sanksi administratif

b)

Meminta tersangka membuat surat pernyataan

c)

Melanjutkan proses ke pengadilan

d)

Menghentikan pemeriksaan

e)

Melakukan penahanan

7.

Apabila pelanggar Perda tidak memenuhi panggilan kedua dari PPNS Satpol PP, maka tindakan yang dilakukan adalah:

a)

Menghentikan proses penyidikan

b)

Memberikan sanksi administratif

c)

Melakukan pemanggilan ketiga

d)

Memeriksa berdasarkan alat bukti yang ada

e)

Melimpahkan ke proses pengadilan

8.

Dalam proses penegakan Perda nonyustisial, tenggang waktu yang diberikan kepada pelanggar untuk mematuhi surat pernyataan adalah:

a)

3 hari kerja

b)

5 hari kerja

c)

7 hari kerja

d)

10 hari kerja

e)

14 hari kerja

9.

Dalam proses persidangan pelanggaran Perda, tim terpadu yang dibentuk terdiri dari:

a)

Satpol PP, Kejaksaan, Pengadilan

b)

Satpol PP, Kepolisian, PPNS

c)

Satpol PP, perangkat daerah terkait, PPNS, Kepolisian

d)

Satpol PP, perangkat daerah pengampu Perda, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan

e)

Satpol PP, PPNS, Kejaksaan, Pengadilan Negeri

10.

Dalam melaksanakan prosedur penegakan Perkada, Satpol PP telah memberikan teguran pertama kepada pelanggar. Berapa lama tenggang waktu yang diberikan untuk Surat Peringatan Pertama sesuai Permendagri No. 16 Tahun 2023?

a)

1 hari

b)

2 hari

c)

3 hari

d)

4 hari

e)

5 hari

11.

Satpol PP melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan ketertiban di wilayah pasar tradisional. Apa langkah awal yang harus dilakukan dalam tahap persiapan deteksi dini sesuai SOP?

a)

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait

b)

Menyiapkan administrasi pelaksanaan

c)

Penetapan sasaran, waktu dan objek deteksi

d)

Melakukan survei lapangan

e)

Men

12.

siapan deteksi dini sesuai SOP?

a)

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait

b)

Menyiapkan administrasi pelaksanaan

c)

Penetapan sasaran, waktu dan objek deteksi

d)

Melakukan survei lapangan

e)

Menyusun laporan hasil deteksi

13.

Satpol PP menemukan pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar melanggar Perkada. Setelah penandatanganan Surat Pernyataan, berapa lama batas waktu yang diberikan untuk mematuhi ketentuan?

a)

3 hari kerja

b)

5 hari kerja

c)

7 hari kerja

d)

10 hari kerja

e)

14 hari kerja

14.

Satpol PP sedang melaksanakan penegakan Perkada tentang Ketertiban Umum. Dalam hal pelanggar tidak mengindahkan Surat Peringatan Ketiga, tindakan apa yang harus dilakukan?

a)

Memberikan Surat Peringatan Keempat

b)

Melakukan proses hukum pidana

c)

Memberikan sanksi administratif

d)

Melakukan mediasi ulang

e)

Menghentikan proses penegakan

15.

Satpol PP melakukan penegakan Perkada terhadap tempat hiburan yang melanggar jam operasional. Apa yang harus dilakukan sebelum memberikan Surat Peringatan?

a)

Langsung memberikan sanksi administratif

b)

Mewajibkan menandatangani Surat Pernyataan

c)

Melakukan penertiban paksa

d)

Melaporkan ke kepolisian

e)

Menghentikan operasional secara permanen

16.

Dalam pelaksanaan cegah dini terhadap potensi gangguan ketertiban, apa fokus utama yang harus dilakukan Satpol PP?

a)

Melakukan penindakan tegas

b)

Mencegah gangguan muncul ke permukaan

c)

Membuat laporan ke atasan

d)

Menunggu eskalasi gangguan

e)

Mengabaikan potensi gangguan kecil

17.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Perda, Satpol PP melaksanakan pembinaan dengan metode:

a)

Pembinaan kelompok formal secara tertutup

b)

Pembinaan individual secara persuasif

c)

Pembinaan massal secara demonstratif

d)

Pembinaan langsung menggunakan sanksi

e)

Pembinaan melalui penindakan yustisial

18.

Patroli yang dilakukan Satpol PP dengan berjalan kaki untuk mengawasi tempat rawan gangguan ketertiban disebut:

a)

Patroli kawasan

b)

Patroli wilayah

c)

Patroli blok

d)

Patroli khusus

e)

Patroli pengawasan

19.

Dalam pelaksanaan pembinaan informal, Polisi Pamong Praja memiliki kewajiban moral untuk:

a)

Memberikan sanksi langsung

b)

Melakukan penindakan yustisial

c)

Menyampaikan informasi dan himbauan terkait Perda

d)

Membuat berita acara pelanggaran

e)

Melakukan penyelidikan formal

20.

Patroli khusus yang dilakukan Satpol PP bersifat:

a)

Preventif dan pembinaan

b)

Represif atau penindakan

c)

Pengawasan rutin

d)

Sosialisasi Perda

e)

Pemberian peringatan

21.

Dalam melaksanakan pembinaan kelompok, Satpol PP menggunakan pendekatan:

a)

Konfrontatif dan tegas

b)

Represif dan sanksi

c)

Simpatik dan persuasif

d)

Penindakan langsung

e)

Yustisial formal

22.

Dalam melaksanakan tugas pengamanan terhadap rumah dinas pejabat pemerintah daerah, seorang Polisi Pamong Praja harus melakukan tindakan pengamanan yang tepat. Langkah awal yang harus dilakukan adalah...

a)

Membuat berita acara kegiatan

b)

Menyiapkan jadwal dan petugas

c)

Melakukan pengecekan lingkungan

d)

Mencatat identitas tamu yang berkunjung

e)

Melakukan koordinasi dengan petugas keamanan lain

23.

Satpol PP sedang melaksanakan tugas pengamanan di ruang kerja kepala daerah. Tindakan yang TIDAK tepat dilakukan oleh Satpol PP dalam pengamanan tersebut adalah...

a)

Melakukan pemeriksaan di lingkungan ruang kerja

b)

Melakukan koordinasi dengan Tata Usaha dan ajudan

c)

Mengizinkan tamu masuk tanpa melalui prosedur pemeriksaan

d)

Mencatat jadwal kegiatan pejabat untuk satu minggu ke depan

e)

Mengawasi pedagang dan pencari sumbangan di sekitar lokasi

24.

Satpol PP mendapat tugas pengamanan aset daerah. Langkah awal yang harus dilakukan dalam melaksanakan prosedur pengamanan adalah...

a)

Melakukan pengecekan secara berkala

b)

Membuat laporan pengamanan harian

c)

Melakukan koordinasi dengan pengelola gedung/aset

d)

Pendataan bukti kepemilikan dan denah gedung/aset

e)

Merencanakan penyiapan sarana pengawasan

25.

Dalam prosedur pengawalan pejabat VIP dengan berjalan kaki, tindakan yang harus dilakukan komandan pengawalan adalah...

a)

Berdiri di samping pejabat VIP

b)

Berdiri di depan pejabat VIP

c)

Berdiri di belakang pejabat VIP

d)

Membawa kendaraan operasional

e)

Melakukan koordinasi dengan kepolisian

26.

Pengawalan dengan kendaraan bermotor oleh Satpol PP terhadap pejabat VIP dilakukan dengan posisi...

a)

Di depan kendaraan pejabat VIP

b)

Di samping kendaraan pejabat VIP

c)

Di belakang pengawalan kepolisian

d)

Beriringan dengan kendaraan polisi

e)

Mengapit kendaraan pejabat VIP

27.

Dalam pengamanan upacara dan acara penting, koordinasi yang dilakukan Satpol PP dengan panitia penyelenggara terkait...

a)

Anggaran kegiatan

b)

Jumlah petugas pengamanan

c)

Jumlah dan daftar tamu undangan

d)

Jadwal kegiatan

e)

Lokasi parkir kendaraan

28.

Suatu keadaan yang dikategorikan sebagai kerusuhan massa menurut Permendagri 16/2023 adalah:

a)

Massa berteriak dan menyanyi

b)

Massa membawa spanduk protes

c)

Massa melakukan orasi damai

d)

Massa merusak fasilitas umum

e)

Massa melakukan pawai

29.

Ketika terjadi unjuk rasa di kantor gubernur, posisi Satpol PP dalam pengamanan berada pada:

a)

Barisan terdepan pengamanan

b)

Barisan kedua atau belakang dari aparat keamanan

c)

Berpencar di antara massa

d)

Di dalam gedung saja

e)

Membaur dengan pengunjuk rasa

30.

Ketika terjadi penolakan warga saat penertiban PKL, Satpol PP melakukan konsolidasi untuk menghentikan sementara operasi. Hal ini dilakukan jika:

a)

Massa berjumlah lebih dari 100 orang

b)

Ada permintaan dari lurah setempat

c)

Perlawanan mengancam keselamatan petugas

d)

Waktu sudah menjelang magrib

e)

Petugas kelelahan

31.

Yang berwenang menentukan kelanjutan atau penghentian operasi penertiban di lapangan adalah:

a)

Kepala Satpol PP

b)

Komandan Pasukan operasi penertiban

c)

Camat setempat

d)

Ketua RT/RW

e)

Koordinator lapangan massa

32.

Petugas Tindak Internal (PTI) dalam melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan dan penegakan Kode Etik Pol PP bertugas, KECUALI:

a)

Melakukan pemeriksaan lanjutan setelah persidangan Majelis Kode Etik (MKE)

b)

Membuat berita acara pemeriksaan pendahuluan

c)

Menyampaikan laporan pemeriksaan pendahuluan kepada Satpol PP

d)

Melakukan pengawasan dan pembinaan Kode Etik Pol PP

e)

Melakukan evaluasi pengawasan dan pembinaan Kode Etik Pol PP

33.

Majelis Kode Etik Polisi Pamong Praja (MKE Pol PP) provinsi/kabupaten/kota yang tidak dapat didelegasikan pembentukannya kepada Satpol PP adalah dalam hal:

a)

Dugaan pelanggaran oleh JFT Pol PP Ahli Muda

b)

Dugaan pelanggaran oleh pejabat tinggi pratama

c)

Dugaan pelanggaran oleh pejabat pengawas

d)

Dugaan pelanggaran oleh JFT Pol PP Ahli Madya

e)

Dugaan pelanggaran oleh pejabat administrator

34.

Majelis Kode Etik Polisi Pamong Praja yang memeriksa dugaan pelanggaran kode etik oleh pejabat tinggi pratama diketuai oleh:

a)

Kepala Satpol PP

b)

Sekretaris Satpol PP

c)

Sekretaris Daerah

d)

Asisten Sekda yang membidangi pemerintahan

e)

Inspektur Daerah

35.

Berikut ini merupakan etika bermasyarakat yang harus dijunjung tinggi oleh Polisi Pamong Praja, KECUALI:

4 lines
36.

Berikut ini merupakan etika bermasyarakat yang harus dijunjung tinggi oleh Polisi Pamong Praja, KECUALI:

a)

Memberikan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan

b)

Mengedepankan sikap humanis dan persuasif

c)

Menjunjung tinggi norma agama dan adat istiadat

d)

Mempersulit proses pelayanan untuk efek jera

e)

Menjaga kerukunan masyarakat

37.

Apabila seorang Polisi Pamong Praja tidak memenuhi panggilan kedua dari MKE Pol PP untuk menghadiri persidangan, maka tindakan yang dilakukan MKE Pol PP adalah:

a)

Menunda persidangan sampai yang bersangkutan hadir

b)

Memberikan panggilan ketiga

c)

Menghentikan proses pemeriksaan

d)

Memeriksa dan memutus tanpa kehadiran yang bersangkutan

e)

Menyerahkan kasus ke atasan langsung

38.

Keputusan MKE Pol PP atas dugaan pelanggaran kode etik harus ditetapkan paling lambat:

a)

3 hari kerja sejak dimulai persidangan

b)

5 hari kerja sejak dimulai persidangan

c)

7 hari kerja sejak dimulai persidangan

d)

10 hari kerja sejak dimulai persidangan

e)

14 hari kerja sejak dimulai persidangan

39.

Berikut merupakan tindakan pembinaan yang dapat diberikan kepada Polisi Pamong Praja yang melanggar kode etik:

a)

Penundaan kenaikan pangkat

b)

Penurunan jabatan

c)

Pemindahan tugas

d)

Pembersihan lingkungan kantor selama 3 hari kerja

e)

Penundaan tunjangan kinerja

40.

Seorang Polisi Pamong Praja terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan dijatuhi sanksi moral berupa permohonan maaf secara tertutup. Siapa saja yang dapat mengetahui pernyataan permohonan maaf tersebut:

a)

Seluruh pegawai Satpol PP

b)

Anggota MKE dan pejabat pembina kepegawaian saja

c)

Masyarakat umum melalui pengumuman

d)

Media massa dan forum resmi

e)

Seluruh ASN di lingkungan pemerintah daerah

41.

Dalam hal PTI menemukan bukti adanya dugaan pelanggaran kode etik saat pemeriksaan pendahuluan, berapa lama batas waktu pembentukan MKE Pol PP:

a)

1 hari kerja

b)

2 hari kerja

c)

3 hari kerja

d)

4 hari kerja

e)

5 hari kerja

42.

Polisi Pamong Praja yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik diwajibkan melaksanakan sanksi paling lambat:

a)

1 hari kerja setelah keputusan diterima

b)

2 hari kerja setelah keputusan diterima

c)

3 hari kerja setelah keputusan diterima

d)

4 hari kerja setelah keputusan diterima

e)

5 hari kerja setelah keputusan diterima

43.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum menurut Permendagri 121/2018 adalah:

a)

Ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah

b)

Ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap aparat penegak hukum

c)

Ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal

d)

Ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan keamanan yang wajib dilaksanakan oleh Satpol PP

e)

Ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan perlindungan masyarakat di daerah

44.

Satpol PP dalam menangani warga yang terkena cidera fisik sedang/berat akibat penegakan Perda harus:

a)

Memberikan ganti rugi materil

b)

Memberikan pertolongan pertama

c)

Membawa ke rumah sakit/puskesmas

d)

Melakukan pendataan korban

e)

Membuat berita acara kejadian

45.

Kriteria rusak ringan dalam kerugian materil akibat penegakan Perda dan Perkada adalah:

a)

Kerugian tidak lebih dari 1% biaya operasional

b)

Kerugian tidak lebih dari 2% biaya operasional

c)

Kerugian tidak lebih dari 2.5% biaya operasional

d)

Kerugian tidak lebih dari 3% biaya operasional

e)

Kerugian tidak lebih dari 5% biaya operasional

46.

Satpol PP melakukan operasi penertiban PKL. Dalam radius berapa meter warga yang terkena dampak berhak mendapat pelayanan sesuai Permendagri 121/2018:

a)

0-25 meter

b)

0-40 meter

c)

0-50 meter

d)

0-75 meter

e)

0-100 meter

47.

Batas waktu pengajuan bukti kerugian materil/cidera fisik akibat penegakan Perda adalah:

a)

12 jam setelah kejadian

b)

24 jam setelah kejadian

c)

2x24 jam setelah kejadian

d)

3x24 jam setelah kejadian

e)

7x24 jam setelah kejadian

48.

Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum TIDAK meliputi:

a)

Standar operasional prosedur Satpol PP

b)

Standar sarana prasarana Satpol PP

c)

Standar peningkatan kapasitas anggota

d)

Standar pelayanan dampak gangguan Trantibum

e)

Standar pengawasan kinerja Satpol PP

49.

Dokumen perencanaan pemenuhan Pelayanan Dasar yang memuat program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 tahun adalah:

a)

RKPD

b)

Renstra

c)

Renja

d)

RPJMD

e)

APBD

50.

Dalam penghitungan kerugian materil akibat penegakan Perda, Satpol PP harus:

a)

Membentuk tim penaksir internal

b)

Melibatkan akuntan publik

c)

Melibatkan juru taksir sesuai peraturan

d)

Menggunakan standar harga daerah

e)

Menetapkan nilai berdasarkan kesepakatan

51.

Perbaikan atas kerugian materil dan cidera fisik ringan dalam penegakan Perda didanai sebesar:

a)

1.5% dari anggaran operasional

b)

2% dari anggaran operasional

c)

2.5% dari anggaran operasional

d)

3% dari anggaran operasional

e)

5% dari anggaran operasional

52.

Warga yang mengalami kerugian materil akibat penegakan Perda wajib menyertakan bukti berupa:

a)

Surat keterangan kerugian dari RT/RW

b)

Surat pernyataan dari kepolisian

c)

Dokumen kepemilikan aset

d)

Surat pernyataan dari kepala daerah

e)

Berita acara kejadian

53.

Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar harus dipastikan oleh:

a)

Kepala daerah

b)

Tim anggaran Pemerintah Daerah

c)

DPRD

d)

Inspektorat daerah

e)

Sekretaris daerah

54.

Ketika terjadi kerusakan berat akibat penegakan Perda, kriteria kerugian materil yang ditaksir adalah:

a)

Lebih dari 1.5% biaya operasional

b)

Sama dengan 2% biaya operasional

c)

Sama dengan atau lebih dari 2.5% biaya operasional

d)

Lebih dari 3% biaya operasional

e)

Sama dengan 5% biaya operasional

55.

Pengumpulan data dalam pemenuhan Pelayanan Dasar bertujuan untuk:

a)

Mendata jumlah petugas Satpol PP

b)

Memperoleh data korban dan kerugian

c)

Menghitung anggaran operasional

d)

Menyusun laporan kinerja

e)

Membuat basis data pelanggar

56.

Batas waktu penyesuaian Perda dan Perkada dengan Permendagri 121/2018 adalah:

a)

6 bulan

b)

9 bulan

c)

1 tahun

d)

1.5 tahun

e)

2 tahun

57.

Dalam hal verifikasi faktual terhadap bukti kerugian, Satpol PP harus:

a)

Bekerja sendiri

b)

Berkoordinasi dengan kepolisian

c)

Bekerja sama dengan instansi terkait

d)

Membentuk tim independen

e)

Melibatkan pihak ketiga

58.

Ketenteraman dan Ketertiban Umum menurut Permendagri 121/2018 adalah:

a)

Kondisi bebas dari gangguan keamanan

b)

Situasi yang memungkinkan aktivitas normal

c)

Situasi yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat melakukan kegiatan secara tentram dan teratur

d)

Keadaan yang terkendali dari ancaman

e)

Situasi yang terbebas dari konflik

59.

Satpol PP menemukan warga terkena cidera fisik ringan saat penertiban, tindakan yang harus dilakukan adalah:

a)

Membawa ke rumah sakit

b)

Memberikan pertolongan pertama

c)

Membuat berita acara

d)

Mendata identitas korban

e)

Menghubungi keluarga korban

60.

Dokumen yang memuat program pemenuhan Pelayanan Dasar untuk periode 1 tahun adalah:

a)

RPJMD

b)

Renstra

c)

RKPD

d)

APBD

e)

Renja

61.

Dokumen yang memuat program pemenuhan Pelayanan Dasar untuk periode 1 tahun adalah:

a)

RPJMD

b)

Renstra

c)

RKPD

d)

APBD

e)

Renja

62.

Pelayanan Dasar menurut Permendagri 121/2018 adalah:

a)

Pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat

b)

Pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang terkena dampak penegakan peraturan

c)

Pelayanan minimal yang wajib diberikan pemerintah

d)

Pelayanan keamanan dan ketertiban

e)

Pelayanan perlindungan masyarakat

63.

Penyediaan pelayanan kerugian materil dan pelayanan pengobatan dilaksanakan oleh:

a)

Dinas kesehatan

b)

Pemerintah daerah

c)

Satpol PP

d)

Tim anggaran daerah

e)

Dinas sosial

64.

Seorang polisi pamong praja ahli pertama wajib memiliki kualifikasi dasar dalam pelaksanaan tugasnya. Berdasarkan PP No. 16 Tahun 2018, kualifikasi apa yang wajib dimiliki oleh pejabat pimpinan tinggi pratama Satpol PP?

a)

Sertifikasi keahlian khusus

b)

Kualifikasi PPNS

c)

Izin khusus kepolisian

d)

Sertifikasi pamong praja

e)

Lisensi penyidikan

65.

Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten melaksanakan operasi penertiban pedagang kaki lima. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, kepada siapa Satpol PP kabupaten harus bertanggung jawab?

a)

Langsung kepada bupati

b)

Kepala kepolisian setempat

c)

Bupati melalui sekretaris daerah

d)

Kapolres setempat

e)

Kepala dinas terkait

66.

Satpol PP provinsi sedang melakukan penertiban terhadap pelanggaran Perda. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, apa yang menjadi peran Satpol PP terkait koordinasi PPNS?

a)

Pengawas PPNS

b)

Koordinator PPNS

c)

Pembina PPNS

d)

Pengendali PPNS

e)

Supervisor PPNS

67.

Satpol PP harus menyediakan sarana dan prasarana minimal dalam pelaksanaan tugasnya. Manakah yang bukan termasuk perlengkapan operasional Satpol PP menurut PP No. 16 Tahun 2018?

a)

Perlengkapan perorangan

b)

Perlengkapan beregu

c)

Perlengkapan patroli

d)

Perlengkapan penegakan Perda

e)

Perlengkapan persenjataan

68.

Satpol PP melakukan operasi penertiban. Dalam hal pelaksanaan tugas yang memiliki dampak sosial luas dan risiko tinggi, kepada siapa Satpol PP dapat meminta bantuan?

a)

TNI saja

b)

Polri saja

c)

TNI dan Polri

d)

Kejaksaan

e)

Pengadilan

69.

Seorang polisi pamong praja ahli pertama melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran Perda. Tindakan apa yang termasuk dalam penertiban nonyustisial?

a)

Penangkapan pelanggar

b)

Penyitaan barang bukti

c)

Penahanan tersangka

d)

Pemberian surat teguran

e)

Penyidikan formal

70.

Satpol PP provinsi melaksanakan koordinasi penegakan Perda. Dalam melakukan koordinasi tersebut, siapa yang berwenang menyelenggarakan rapat koordinasi Satpol PP kabupaten/kota?

a)

Kepala Satpol PP provinsi

b)

Sekretaris daerah provinsi

c)

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat

d)

Menteri Dalam Negeri

e)

Kepala daerah terkait

71.

Dalam pelaksanaan tugas penegakan Perda, bagaimana mekanisme koordinasi antara PPNS dengan penyidik kepolisian?

a)

PPNS bekerja independen tanpa koordinasi

b)

PPNS berkoordinasi setelah proses penyidikan selesai

c)

PPNS menyampaikan hasil penyidikan dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian

d)

PPNS hanya berkoordinasi dengan Satpol PP

e)

PPNS berkoordinasi dengan kejaksaan langsung

72.

Satpol PP melakukan pembinaan teknis operasional. Apa yang bukan termasuk kegiatan pembinaan teknis operasional menurut PP No. 16 Tahun 2018?

a)

Pembinaan etika profesi

b)

Koordinasi Satpol PP

c)

Pengembangan pengetahuan

d)

Peningkatan kapasitas kelembagaan

e)

Penerbitan izin operasional

73.

Polisi pamong praja ahli pertama sedang melakukan penyidikan pelanggaran Perda. Dalam hal penyidikan tersebut, siapa yang berwenang melakukan penunjukan PPNS?

a)

Kepala Satpol PP

b)

Kepala daerah

c)

Menteri Dalam Negeri

d)

Kapolda setempat

e)

Kepala kejaksaan

74.

Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum. Apa yang bukan termasuk kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum menurut PP No. 16 Tahun 2018?

a)

Deteksi dan cegah dini

b)

Pembinaan dan penyuluhan

c)

Patroli

d)

Pengawalan

e)

Penyidikan kriminal

75.

Satpol PP provinsi melakukan pembinaan terhadap masyarakat dalam penyelenggaraan pelindungan masyarakat. Apa tujuan utama pembinaan tersebut?

a)

Peningkatan pendapatan daerah

b)

Efektivitas penyelenggaraan pelindungan masyarakat

c)

Pengembangan karier personel

d)

Peningkatan anggaran operasional

e)

Penambahan personel

76.

Polisi pamong praja ahli pertama melakukan penegakan Perda. Dalam penegakan tersebut, apa yang menjadi dasar pelaksanaan penegakan Perda?

a)

Instruksi kepala daerah

b)

Perintah kepolisian

c)

Standar operasional prosedur dan kode etik

d)

Petunjuk kejaksaan

e)

Arahan pengadilan

77.

Satpol PP kabupaten melaksanakan penertiban pedagang kaki lima. Dalam pelaksanaan tersebut, dengan siapa Satpol PP kabupaten harus berkoordinasi?

a)

Hanya dengan camat

b)

Hanya dengan instansi terkait

c)

Hanya dengan Satpol PP provinsi

d)

Camat, instansi terkait, dan Satpol PP provinsi

e)

Langsung ke masyarakat

78.

Satpol PP melakukan tindakan penyelidikan pelanggaran Perda. Apa yang dimaksud dengan tindakan penyelidikan menurut PP No. 16 Tahun 2018?

a)

Tindakan paksa untuk mencari bukti

b)

Tindakan tanpa upaya paksa untuk mencari data dan informasi

c)

Tindakan penangkapan pelanggar

d)

Tindakan penyitaan barang bukti

e)

Tindakan penahanan tersangka

79.

Polisi pamong praja ahli pertama hendak melaksanakan tugas. Apa yang menjadi kewajiban utama seorang Pol PP dalam pelaksanaan tugasnya?

a)

Mengutamakan tindakan represif

b)

Menjunjung tinggi hak asasi manusia

c)

Menggunakan kekerasan

d)

Bertindak diskriminatif

e)

Mengabaikan etika

80.

Satpol PP melakukan tindakan administratif terhadap pelanggar Perda. Apa yang dimaksud dengan tindakan administratif?

a)

Tindakan kekerasan fisik

b)

Tindakan penyitaan barang

c)

Pemberian surat pemberitahuan/teguran

d)

Tindakan penangkapan

e)

Tindakan penahanan

81.

Satpol PP provinsi melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Siapa yang dimaksud dengan instansi terkait menurut PP No. 16 Tahun 2018?

a)

Hanya TNI

b)

Hanya Polri

c)

TNI dan Polri saja

d)

TNI, Polri, Kejaksaan, dan pengadilan

e)

Pemerintah daerah saja

82.

Polisi pamong praja ahli pertama melaksanakan tugas penertiban. Apa yang dimaksud dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman menurut PP No. 16 Tahun 2018?

a)

Tindakan represif semata

b)

Penggunaan kekerasan dalam penertiban

c)

Upaya yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat melakukan kegiatan secara tertib

d)

Tindakan sewenang-wenang

e)

Pengabaian hak masyarakat

83.

Satpol PP melakukan penyusunan program. Apa yang dimaksud dengan penyusunan program menurut PP No. 16 Tahun 2018?

a)

Membuat jadwal kerja harian

b)

Membuat rencana anggaran

c)

Membuat perencanaan dan program yang berisi kegiatan, sasaran, dan target pencapaian

d)

Membuat laporan kegiatan

e)

Membuat evaluasi kinerja

Similar Resources on Wayground

SOAL PU 6

80 questions

SOAL PU 6

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Berpikir Analitis & Pemecahan Masalah Kompleks

79 questions

Berpikir Analitis & Pemecahan Masalah Kompleks

quiz

Worksheet

•

Professional Development