wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

cek jawaban 2

Total questions: 68

Worksheet time: 34mins

Name
Class
Date
1.

Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat harus dilengkapi dengan:

a)

Surat tugas dan perlengkapan pakaian dinas

b)

Surat perintah dan perlengkapan pakaian dinas

c)

Surat perintah dan peralatan standar

d)

Surat tugas dan peralatan standar

e)

Surat perintah dan peralatan/perlengkapan

2.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang memiliki dampak sosial luas dan risiko tinggi dapat meminta bantuan:

a)

Kepolisian Negara

b)

Tentara Nasional Indonesia

c)

Lembaga teknis terkait

d)

TNI dan Polri

e)

Kepolisian Negara, TNI, dan/atau lembaga teknis terkait

3.

Sistem pengamanan yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap pejabat/VIP dengan kendaraan bermotor yang benar adalah:

a)

Kendaraan pengawal berada di depan kendaraan VIP

b)

Sirene dan lampu dinyalakan selama perjalanan

c)

Komandan operasi laporan ke protokoler

d)

Parkir di tempat yang strategis

e)

Kendaraan pengawal berjajar di samping kendaraan VIP

4.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani unjuk rasa harus:

a)

Membubarkan massa dengan cara represif

b)

Melakukan negosiasi dengan cara intimidatif

c)

Melakukan negosiasi dengan cara simpatik dan berwibawa

d)

Menunggu perintah dari kepolisian setempat

e)

Menggunakan kekuatan paksa secara bertahap

5.

Kegiatan deteksi dini yang dilakukan Satpol PP dalam tahap pelaksanaan meliputi:

a)

Penetapan sasaran dan waktu

b)

Pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan

c)

Survey lapangan dan koordinasi

d)

Penyiapan administrasi pelaksanaan

e)

Koordinasi dengan instansi terkait

6.

Patroli khusus yang dilakukan Satpol PP adalah penugasan yang:

a)

Dilakukan secara rutin sesuai jadwal

b)

Bersifat represif atas perintah khusus kepala Satpol PP

c)

Dilaksanakan pada kawasan tertentu

d)

Menggunakan kendaraan bermotor

e)

Melibatkan seluruh personil Satpol PP

7.

Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengamanan aset daerah harus:

a)

Melakukan pendataan aset dan bukti kepemilikan

b)

Berkoordinasi dengan TNI/Polri

c)

Membuat pos jaga permanent

d)

Melakukan patroli rutin 24 jam

e)

Memasang CCTV di setiap sudut

8.

Kegiatan Satpol PP dalam penyelenggaraan keterliban umum dan ketenteraman masyarakat yang bersifat preventif adalah:

a)

Patroli dan pengawasan

b)

Penertiban dan penindakan

c)

Penyidikan dan penyelidikan

d)

Penangananunjuk rasa

e)

Pengawalan pejabat

9.

Dalam melaksanakan penetration pedagang kaki lima yang melanggar Perda, prosedur yang benar dilakukan Satpol PP adalah:

a)

Langsung melakukan pembongkaran paksa

b)

Memberikan surat peringatan terlebih dahulu

c)

Menunggu instruksi dari kepala daerah

d)

Berkoordinasi dengan organisasi PKL

e)

Melakukan mediasi dengan tokoh masyarakat

10.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengamanan tempat kerja pejabat pemerintah daerah harus:

a)

Menutup seluruh akses masuk

b)

Melakukan pemeriksaan terhadap objek dan benda-benda sektiar lokasi

c)

Melarang tamu berkunjung

d)

Membatasi aktivitas pegawai

e)

Mengerahkan seluruh personil

11.

Dalam menangani kerusuhan massa, tindakan yang harus dilakukan Satpol PP adalah:

a)

Melakukan penangkapan terhadap provokator

b)

Membubarkan massa secara paksa

c)

Membantu aparat keamanan dalam penanganan kerusuhan massa

d)

Melakukan negosiasi dengan perwakilan massa

e)

Menutup akses jalan menuju lokasi

12.

Kegiatan patroli blok yang dilakukan Satpol PP adalah:

a)

Patroli menggunakan kendaraan bermotor

b)

Patroli di seluruh wilayah kota

c)

Patroli dengan berjalan kaki di tempat rawan gangguan

d)

Patroli gabungan dengan aparat keamanan

e)

Patroli rutin 24 jam

13.

Dalam melakukan pembinaan ketertiban umum, Satpol PP harus:

a)

Memberikan sanksi langsung

b)

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait

c)

Mengerahkan seluruh personil

d)

Membuat pos koordinasi

e)

Melibatkan tokoh masyarakat

14.

Sasaran kegiatan pengawalan yang dilakukan Satpol PP meliputi:

a)

Pengawalan unjuk rasa

b)

Pengawalan kegiatan sosial

c)

Pengawalan pejabat/VIP

d)

Pengawalan kegiatan masyarakat

e)

Pengawalan transportasi umum

15.

Dalam melakukan penertiban PKL, tahap perencanaan yang harus dilakukan Satpol PP adalah:

a)

Melakukan pendataan jumlah PKL

b)

Berkoordinasi dengan organisasi PKL

c)

Menetapkan sasaran, waktu dan metode penertiban

d)

Menyiapkan lokasi relokasi

e)

Membertuk tim gabungan

16.

Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan patroli pengawasan bertugas:

a)

Melakukan penindakan pelanggaran

b)

Melakukan penyidikan

c)

Memberikan sanksi administratif

d)

Memelihara dan mengawasi ketertiban umum

e)

Menangkap pelaku kejahatan

17.

Dalam melakukan pengamanan upacara dan acara penting, tindakan yang harus dilakukan Satpol PP adalah:

a)

Menutup akses masuk lokasi

b)

Melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda sekitar lokasi

c)

Membatasi jumlah peserta

d)

Mengerahkan seluruh personil

e)

Memasang kawat berduri

18.

Kegiatan deteksi dan cegah dini yang dilakukan Satpol PP bertujuan untuk:

a)

Melakukan penindakan preventif

b)

Mengantisipasi gangguan keamanan

c)

Mendapatkan informasi tentang potensi gangguan ketertiban

d)

Membubarkan kerumunan massa

e)

Menangkap pelaku pelanggaran

19.

Dalam melakukan pengamanan aset daerah, Satpol PP harus berkoordinasi dengan:

a)

Kepolisian setempat

b)

Dinas/instansi pengelola gedung/aset

c)

Tokoh masyarakat setempat

d)

Petugas keamanan swasta

e)

Pemerintah desa/kelurahan

20.

Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan patroli kawasan menggunakan:

a)

Sepeda motor

b)

Mobil patroli

c)

Kendaraan bermotor dan sarana transportasi lainnya

d)

Berjalan kaki

e)

Sepeda

21.

Seorang PPNS Satpol PP melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda. Dalam hal ini, Satpol PP bertindak selaku:

a)

Eksekutor PPNS

b)

Koordinator PPNS

c)

Administrator PPNS

d)

Supervisor PPNS

e)

Fasilitator PPNS

22.

PPNS dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana pelanggaran Perda memiliki kewenangan berikut, kecuali:

a)

Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat

b)

Mengambil sidik jari dan memotret seseorang

c)

Mengadakan penghentian penyidikan

d)

Menjatuhkan sanksi administratif

e)

Memanggil orang untuk didengar sebagai tersangka

23.

Sekretariat PPNS untuk tingkat Provinsi yang berkedudukan sebagai koordinator operasional adalah:

a)

Kepala Satpol PP

b)

Sekretaris Satpol PP

24.

Sekretariat PPNS untuk tingkat Provinsi yang berkedudukan sebagai koordinator operasional adalah:

a)

Kepala Satpol PP

b)

Sekretaris Satpol PP

c)

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah

d)

Koordinator pengawas penyidikan PPNS Kepolisian Daerah

e)

Kepala Biro Hukum

25.

PPNS sedang melakukan penyidikan kasus pelanggaran Perda dengan ancaman pidana kurungan 2 bulan. Acara pemeriksaan yang tepat adalah:

a)

Pemeriksaan biasa

b)

Pemeriksaan singkat

c)

Pemeriksaan cepat

d)

Pemeriksaan khusus

e)

Pemeriksaan umum

26.

Anggota Satpol PP yang baru menjadi sebagai PPNS selama 3 tahun akan dimutasi ke unit lain. Hal tersebut:

a)

Diperbolehkan karena sudah 3 tahun

b)

Tidak diperbolehkan karena minimal 5 tahun

c)

Diperbolehkan jika ada promosi jabatan

d)

Diperbolehkan dengan izin khusus

e)

Tidak ada ketentuan jangka waktu

27.

Selama proses penyidikan pelanggaran Perda, PPNS mendelegasikan tugas penyidikan kepada staf lain yang bukan PPNS. Tindakan tersebut:

a)

Diperbolehkan dengan surat tugas

b)

Diperbolehkan dalam kondisi darurat

c)

Diperbolehkan dengan pengawasan

d)

Tidak diperbolehkan sama sekali

e)

Diperbolehkan jika memenuhi syarat

28.

Dalam melaksanakan penyidikan, PPNS menggunakan atribut berikut pada pakaian dinasnya saat pemeriksaan, kecuali:

a)

Papan nama

b)

Lencana kewenangan PPNS

c)

Badge pemerintah daerah

d)

Lambang instansi

e)

Pin Korpri

29.

Pembiayaan untuk PPNS di tingkat kabupaten/kota dibebankan pada:

a)

APBN saja

b)

APBD Provinsi saja

c)

APBD Kabupaten/Kota saja

d)

APBN dan APBD Provinsi

e)

APBD dan sumber lain yang sah

30.

Sekretariat PPNS memiliki tugas berikut, kecuali:

a)

Melakukan pendataan PPNS

b)

Memberikan rekomendasi terkait kebutuhan PPNS

c)

Menjatuhkan sanksi disiplin PPNS

d)

Memfasilitasi administrasi PPNS

e)

Menyusun pedoman operasional penyidikan

31.

PPNS wanita yang sedang hamil dalam melaksanakan tugas menggunakan pakaian dinas:

a)

Sama seperti PPNS wanita lainnya

b)

Menyesuaikan dengan kondisi

c)

Bebas memilih pakaian formal

d)

Harus tetap menggunakan rok

e)

Menggunakan seragam khusus

32.

Dalam struktur Sekretariat PPNS tingkat kabupaten/kota, Kepala Bagian Hukum berkedudukan sebagai:

a)

Koordinator teknis

b)

Koordinator operasional

c)

Anggota

d)

Sekretaris

e)

Pengarah

33.

PPNS melakukan penyidikan kasus pelanggaran Perda dengan ancaman pidana kurungan 5 bulan. Berdasarkan hal tersebut, acara pemeriksaan yang tepat adalah:

a)

Pemeriksaan cepat

b)

Pemeriksaan singkat

c)

Pemeriksaan khusus

d)

Pemeriksaan biasa

e)

Pemeriksaan umum

34.

Terkait mutasi PPNS antar instansi, hal berikut harus diperhatikan:

a)

Minimal masa jabatan 3 tahun

b)

Harus ada rekomendasi dari Kepala Daerah

c)

Dasar hukum kewenangan yang berbeda

d)

Harus mendapat izin dari Mendagri

e)

Minimal 2 tahun masa kerja

35.

Monitoring dan evaluasi PPNS di daerah kabupaten/kota dilakukan oleh:

a)

Menteri Dalam Negeri

b)

Gubernur sebagai waktu pemerintah pusat

c)

Bupati/Walikota

d)

Kepala Satpol PP Provinsi

e)

Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan

36.

PPNS dalam melaksanakan penyidikan pelanggaran Perda bertanggung jawab kepada:

a)

Kepala Daerah langsung

b)

Kepala Daerah melalui Sekda

c)

Kepala Daerah melalui Kepala Satpol PP

d)

Kepala Satpol PP langsung

e)

Sekda melalui K

37.

enyidikan pelanggaran Perda bertanggung jawab kepada:

a)

Kepala Daerah langsung

b)

Kepala Daerah melalui Sekda

c)

Kepala Daerah melalui Kepala Satpol PP

d)

Kepala Satpol PP langsung

e)

Sekda melalui Kepala Satpol PP

38.

Kegiatan berikut merupakan bentuk pembinaan PPNS oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kecuali:

a)

Fasilitasi

b)

Konsultasi

c)

Pendidikan dan pelatihan

d)

Penerbitan izin

e)

Penelitian dan pengembangan

39.

PPNS melakukan penyidikan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Penyitaan barang bukti 2. Penangkapan tersangka 3. Penggeledahan 4. Pemeriksaan saksi Urutan tahapan tersebut:

a)

Harus sesuai urutan di atas

b)

Boleh acak sesuai kondisi

c)

Harus dimulai dari nomor 4

d)

Harus diakhiri nomor 1

e)

Harus sesuai SOP khusus

40.

Pembiayaan untuk monitoring dan evaluasi PPNS tingkat provinsi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dibebankan pada:

a)

APBD Provinsi

b)

APBN

c)

APBD dan APBN

d)

Dana dekonsentrasi

e)

Dana alokasi khusus

41.

PPNS menggunakan pakaian dinas dengan kemeja putih lengan panjang dan dasi merah pada saat:

a)

Melakukan pemeriksaan

b)

Patroli rutin

c)

Persidangan

d)

Operasi gabungan

e)

Kegiatan administratif

42.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS Satpol PP menemukan pelanggaran yang memerlukan bantuan teknis dari ahli. Tindakan yang dapat dilakukan adalah:

a)

Menghentikan penyidikan

b)

Melimpahkan ke penyidik Polri

c)

Mendatangkan ahli yang diperlukan

d)

Menunggu petunjuk atasan

e)

Membertuk tim khusus

43.

Dalam konteks SPM sektor ketenteraman dan ketertiban umum, Polisi Pamong Praja Pertama memiliki tanggung jawab pelayanan dasar di tingkat provinsi berupa:

a)

Pelayanan informasi rawan bencana

b)

Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi

c)

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana

d)

Pelayanan penyelamatan korban kebakaran

e)

Pelayanan evakuasi korban bencana

44.

Menurut PP No.2/2018, siapakah penerima pelayanan dasar ketenteraman dan ketertiban umum di level provinsi yang menjadi tanggung jawab Polisi Pamong Praja?

a)

Seluruh masyarakat di wilayah provinsi

b)

Masyarakat yang terdampak bencana provinsi

c)

Warga yang terkena dampak gangguan ketertiban akibat pelanggaran Perda provinsi

d)

Warga yang terkena dampak gangguan ketertiban akibat pelanggaran Perda kabupaten/kota

e)

Masyarakat yang membutuhkan layanan darurat

45.

Dalam implementasi SPM ketenteraman dan ketertiban umum, standar teknis yang harus dipenuhi Polisi Pamong Praja mencakup:

a)

Standar jumlah personel dan sarana prasarana

b)

Standar waktu respons dan prosedur operasi

c)

Standar jumlah barang/jasa, personel, dan petunjuk teknis

d)

Standar kualifikasi personel dan anggaran

e)

Standar operasional dan tata laksana

46.

Seorang Polisi Pamong Praja Pertama harus memahami bahwa penerapan SPM dilaksanakan dengan tahapan:

a)

Perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi

b)

Pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan

c)

Identifikasi masalah, perencanaan, implementasi, evaluasi

d)

Penyusunan standar, sosialisasi, penerapan, pelaporan

e)

Penetapan target, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan

47.

Ketika melakukan pengumpulan data untuk penerapan SPM, Polisi Pamong Praja harus mengumpulkan data mencakup:

a)

Jumlah personel dan anggaran yang tersedia

b)

Jumlah pelanggaran dan penindakan yang dilakukan

c)

I

48.

Dalam pelaksanaan pemenuhan SPM, tindakan yang dapat dilakukan Polisi Pamong Praja adalah:

a)

Memberikan sanksi administratif

b)

Menyediakan barang/jasa dan/atau melakukan kerja sama daerah

c)

Menerapkan tindakan preventif dan represif

d)

Melakukan pembinaan kepada masyarakat

e)

Menetapkan kawasan tertib

49.

Standar Pelayanan Minimal ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip:

a)

Efektivitas, efisiensi, transparansi

b)

Kesesuaian, ketersediaan, keterjangkauan

c)

Akuntabilitas, responsivitas, profesionalitas

d)

Partisipatif, koordinatif, integratif

e)

Berkeadilan, berkepastian, berkesinambungan

50.

Dalam konteks pelaporan SPM, materi yang wajib dilaporkan oleh Polisi Pamong Praja mencakup:

a)

Hasil penerapan, kendala, ketersediaan anggaran

b)

Capaian kinerja, hambatan, rekomendasi

c)

Target dan realisasi program

d)

Evaluasi dan tindak lanjut

e)

Progress dan permasalahan teknis

51.

Hasil pelaporan SPM digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk:

a)

Penilaian kinerja perangkat daerah dan pengembangan kapasitas

b)

Evaluasi kinerja tahunan

c)

Penetapan anggaran tahun berikutnya

d)

Penyusunan rencana strategis

e)

Pemberian penghargaan

52.

Polisi Pamong Praja harus memahami bahwa pengawasan penerapan SPM di tingkat provinsi dilakukan oleh:

a)

Gubernur

b)

DPRD Provinsi

c)

Menteri Dalam Negeri

d)

Inspektorat Provinsi

e)

Ombudsman

53.

Saat melakukan penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, aspek yang harus dihitung oleh Polisi Pamong Praja adalah:

a)

Selisin antara kondisi ideal dan eksisting

b)

Rasio petugas dengan luas wilayah

c)

Kebutuhan anggaran operasional

d)

Jumlah pelanggaran perda

e)

Target capaian tahunan

54.

Dalam penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, prioritas utama yang harus diperhatikan Polisi Pamong Praja adalah:

a)

Ketersediaan anggaran

b)

Kecukupan personel

c)

Kesinambungan pelayanan

d)

Urgensi kebutuhan

e)

Efisiensi pelaksanaan

55.

Kriteria penetapan SPM menurut PP No.2/2018 adalah barang/jasa kebutuhan dasar yang:

a)

Bersifat wajib dan terukur

b)

Mutlak dan mudah distandarkan

c)

Esensial dan berkelanjutan

d)

Prioritas dan terjangkau

e)

Mendesak dan terencana

56.

Ketika terjadi perselisihan kewenangan dalam penerapan SPM ketenteraman dan ketertiban umum antara provinsi dan kabupaten/kota, maka yang berwenang melakukan pembinaan adalah:

a)

Menteri Dalam Negeri

b)

Gubernur sebagai waktu pemerintah pusat

c)

DPRD Provinsi

d)

Kemendagri

e)

Mahkamah Agung

57.

Dalam konteks pelaksanaan SPM, Polisi Pamong Praja dapat memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dengan prioritas kepada:

a)

Kelompok rentan

b)

Masyarakat miskin

c)

Korban bencana

d)

Lansia dan difabel

e)

Anak-anak

58.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi X menemukan bahwa terjadi peningkatan gangguan ketertiban umum akibat pelanggaran Perda tentang Pengelolaan Sampah. Langkah prioritas yang harus dilakukan sesuai SPM adalah:

a)

Melakukan penindakan langsung

b)

Mengumpulkan data penerima layana

59.

uan ketertiban umum akibat pelanggaran Perda tentang Pengelolaan Sampah. Langkah prioritas yang harus dilakukan sesuai SPM adalah:

a)

Melakukan penindakan langsung

b)

Mengumpulkan data penerima layanan terdampak

c)

Memberikan sanksi administratif

d)

Melakukan sosialisasi perda

e)

Berkoordinasi dengan dinas kebersihan

60.

Polisi Pamong Praja sedang menyusun laporan penerapan SPM provinsi. Data yang wajib dimasukkan dalam rekapitulasi adalah:

a)

Penerapan SPM kabupaten/kota

b)

Anggaran yang terserap

c)

Jumlah personel yang terlibat

d)

Capaian target tahunan

e)

Kendala operasional

61.

Dalam penerapan SPM, prinsip "ketepatan sasaran" bagi Polisi Pamong Praja berarti:

a)

Tepat waktu dalam memberikan layanan

b)

Tepat prosedur dalam penindakan

c)

Tepat dalam menentukan penerima layanan prioritas

d)

Tepat dalam penggunaan anggaran

e)

Tepat dalam koordinasi

62.

Satpol PP Provinsi hendak melakukan kerja sama daerah dalam penerapan SPM. Aspek yang harus diperhatikan adalah:

a)

Kesepakatan antar kepala daerah

b)

Kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c)

Ketersediaan anggaran daerah

d)

Kajian akademis

e)

Persetujuan DPRD

63.

Dalam evaluasi penerapan SPM ketenteraman dan ketertiban umum, ditemukan bahwa capaian masih di bawah standar. Tindakan yang harus dilakukan Polisi Pamong Praja adalah:

a)

Merevisi target

b)

Mengajukan penambahan anggaran

c)

Menyusun rencana penyempurnaan kebijakan

d)

Memberikan sanksi pada unit yang tidak capai target

e)

Melakukan mutasi personel

64.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja menurut PP No. 2 Tahun 2018 merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan:

a)

Pelayanan administrasi

b)

Pelayanan teknis

c)

Pelayanan dasar

d)

Pelayanan umum

e)

Pelayanan khusus

65.

Dalam melaksanakan tugas penegakan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja harus memperhatikan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan berdasarkan prinsip:

a)

Kesesuaian kewenangan dan keterjangkauan

b)

Ketersediaan dan kesinambungan

c)

Keterukuran dan ketepatan sasaran

d)

Keterukuran dan keterjangkauan

e)

Kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, ketepatan sasaran

66.

Menurut PP No. 2/2018, dalam pelaksanaan pemenuhan SPM ketenteraman dan ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja dapat:

a)

Membebaskan biaya pelayanan untuk masyarakat miskin

b)

Menetapkan retribusi pelayanan

c)

Mengabaikan standar teknis

d)

Mendelegasikan ke pihak ketiga

e)

Menerapkan sanksi administrasi

67.

Penghitungan kebutuhan pemenuhan SPM ketenteraman dan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan dengan cara:

a)

Estimasi anggaran

b)

Prediksi gangguan

c)

Menghitung selisih antara kebutuhan dan ketersediaan

d)

Survei kepuasan

e)

Pemetaan wilayah

68.

Rencana pemenuhan SPM ketenteraman dan ketertiban umum oleh Satpol PP ditetapkan dalam:

a)

Renstra SKPD

b)

Renja SKPD

c)

Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah

d)

Dokumen pelaksanaan anggaran

e)

Laporan kinerja instansi

Similar Resources on Wayground

Quiz Keuangan Negara

68 questions

Quiz Keuangan Negara

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Fungsi dan Struktur APBN

71 questions

Fungsi dan Struktur APBN

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Famous People (Tiktok)

67 questions

Famous People (Tiktok)

quiz

Worksheet

•

KG - Professional Dev...

Aikido Vocab

63 questions

Aikido Vocab

quiz

Worksheet

•

KG - Professional Dev...