wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

cek jawaban 9

Total questions: 68

Worksheet time: 42mins

Name
Class
Date
1.

Apa yang menjadi dasar pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota?

a)

Kebutuhan anggaran daerah

b)

Pembagian kewenangan berdasarkan asas desentralisasi

c)

Kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi

d)

Kebijakan kepala daerah di masing-masing wilayah

e)

Kesepakatan bersama antara DPRD dan pemerintah pusat

2.

Bagaimana hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014?

a)

Pemerintah pusat memberikan kebebasan penuh kepada daerah dalam penggunaan anggaran

b)

Pemerintah daerah wajib menyetor sebagai pandapatan ke pusat

c)

Dana transfer dari pusat ke daerah diesuaikan dengan kebutuhan daerah

d)

Daerah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua sumber pendapatan

e)

Pendanaan dari pusat hanya diberikan untuk daerah yang berprestasi

3.

Apa kewajiban utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat?

a)

Memenuhi target pembangunan nasional

b)

Menyediakan pelayanan dasar sesuai standar minimal yang ditetapkan

c)

Mengutamakan pelayanan sektor komersial

d)

Mengembangkan peraturan daerah yang memihak sektor swasta

e)

Meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa memperhatikan pelayanan

4.

Apa perbedaan antara otonomi daerah dan tugas pembantuan?

a)

Otonomi daerah memberikan kebebasan penuh kepada daerah, sedangkan tugas pembantuan bersifat wajib

b)

Otonomi daerah melibatkan peran DPRD, sedangkan tugas pembantuan tidak

c)

Otonomi daerah bersifat tetap, sedangkan tugas pembantuan bersifat penugasan sementara

d)

Otonomi daerah berlaku hanya di tingkat provinsi, sedangkan tugas pembantuan di kabupaten/kota

e)

Tidak ada perbedaan, keduanya adalah prinsip yang sama

5.

Bagaimana pemerintah pusat dapat mengambil alih urusan pemerintahan daerah?

a)

Jika daerah tidak melaksanakan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan

b)

Jika kepala daerah meminta bantuan kepada pemerintah pusat

c)

Jika DPRD tidak menyetujui anggaran daerah

d)

Jika daerah mengalami surplus anggaran dalam dua tahun berturut-turut

e)

Jika pemerintah pusat ingin mengurangi beban daerah

6.

Apa tujuan utama pembentukan Satpol PP sebagaimana diatur dalam PP No. 16 Tahun 2018?

a)

Membantu tugas pemerintah pusat dalam pengelolaan keamanan nasional

b)

Menjamin ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tingkat daerah

c)

Menjadi penegak hukum utama dalam kasus pidana daerah

d)

Melaksanakan pengawasan terhadap kepala daerah dan DPRD

e)

Mengawasi semua kegiatan ekonomi di tingkat lokal

7.

Apa kewenangan Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah?

a)

Menyelesaikan perselisihan antarwarga tappa melibatkan pihak lain

b)

Memberikan sanksi administratif sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku

c)

Mengajukan perubahan peraturan daerah ke pemerintah pusat

d)

Melakukan penahanan terhadap pelanggar hukum tappa prosedur hukum

e)

Mengambil alih tugas polisi dalam kasus pidana ringan

8.

Apa yang dimaksud dengan perlindungan masyarakat oleh Satpol PP dalam PP No. 16 Tahun 2018?

a)

Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin

b)

Menyediakan bantuan darurat dalam bencana alam

c)

Melakukan tindakan pencegahan terhadap gangguan ketertiban

d)

Mengelola pengaduan masyarakat terkait layanan publik

e)

Menyusun program keamanan nasional

9.

Apa peran utama kepala daerah dalam pembinaan Satpol PP?

a)

Memberikan arahan operasional langsung kepada anggota Satpol PP

b)

Mengelola anggaran Satpol PP tanpa melibatkan DPRD

c)

Menyusun program kerja Satpol PP secara mandiri

d)

Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas Satpol PP sesuai kebijakan daerah

e)

Menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan yang dilakukan anggota Satpol PP

10.

Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota Satpol PP?

a)

Memiliki pengalaman di bidang hukum minimal lima tahun

b)

Berstatus pegawai negeri sipil dan memenuhi kualifikasi tertentu

c)

Berusia maksimal 35 tahun tanpa batasan pendidikan

d)

Memiliki sertifikasi khusus dalam bidang keamanan nasional

11.

Apa prinsip utama yang harus dipenuhi dalam pencrapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)?

a)

Efisiensi biaya layanan

b)

Partisipasi masyarakat dalam proses layanan

c)

Kecepatan, akurasi, dan kualitas layanan

d)

Pelayanan berbasis online

e)

Penyerapan anggaran yang optimal

12.

Apa yang harus dilakukan pemerintah daerah jika anggaran untuk penerapan SPM terbatas?

a)

Mengajukan tambahan dana ke pemerintah pusat

b)

Memprioritaskan bidang layanan yang paling mendesak

c)

Mengurangi cakupan layanan SPM

d)

Menninta masyarakat membayar tambahan biaya

e)

Menunda penerapan SPM

13.

SPM wajib dilaporkan kepada:

a)

DPRD daerah masing-masing

b)

Presiden

c)

Kementerian Dalam Negeri

d)

Pemerintah pusat melalui kementerian terkait

e)

Lembaga audit keuangan

14.

Bagaimana cara pemerintah daerah mengevaluasi penerapan SPM?

a)

Melakukan survei kepuasan masyarakat

b)

Mengandalkan data laporan keuangan

c)

Membandingkan layanan dengan daerah lain

d)

Mengundang pinak ketiga untuk audit

e)

Menunggu laporan dari masyarakat

15.

Apa yang harus dilakukan jika hasil evaluasi menunjukkan layanan belum memenuhi SPM?

a)

Menghentikan layanan sementara

b)

Mengajukan tambahan anggaran ke pusat

c)

Menyusun rencana aksi untuk memperbaiki layanan

d)

Mengurangi beban kerja pegawai terkait

e)

Melibatkan masyarakat dalam pelayanan

16.

Apa tujuan utama dari penerapan standar teknis mutu pelayanan dasar sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum?

a)

Menekan anggaran pemerintah daerah dalam layanan publik

b)

Menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat di ruang publik

c)

Meningkatkan jumlah personel keamanan di daerah

d)

Memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menentukan standar masing-masing

e)

Mengurangi beban pemerintah pusat dalam pelayanan publik

17.

Apa yang menjadi indikator utama keberhasilan penerapan standar teknis mutu sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah?

a)

Tingginya jumlah laporan dari masyarakat

b)

Rendahnya tingkat gangguan keamanan dan ketertiban

c)

Penurunan jumlah personel keamanan yang dikerahkan

d)

Kenalkan jumlah anggaran yang dialokasikan

e)

Banyaknya peraturan daerah yang diterbitkan

18.

Siapa yang bertanggung jawab utama dalam pelaksanaan layanan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat provinsi?

a)

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda)

b)

Pangdam di wilayah terkait

c)

Menteri Dalam Negeri

d)

DPRD Provinsi

e)

Gubernur melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

19.

Dalam pengelolaan ketertiban umum, apa langkah pertama yang harus dilakukan jika terjadi kerusuhan di ruang publik?

a)

Mengirimkan personel keamanan untuk menangkap pelaku kerusuhan

b)

Mengedepankan dialog dengan masyarakat untuk meredakan ketegangan

c)

Menyusun laporan insiden sebelum mengambil tindakan

d)

Menunggu instruksi dari pemerintah pusat

e)

Mengamankan tempat kejadian untuk mencegah eskalasi

20.

Hak PNS yang berkaitan dengan kesejahteraan meliputi hal berikut, kecuali:

a)

Tunjangan hari raya (THR)

b)

Tunjangan kesehatan

c)

Fasilitas transportasi pribadi

d)

Jaminan pensiun

e)

Hak atas tunjangan kinerja

21.

Apa peran Inspektorat Daerah dalam pengawasan pemenuhan hak PNS?

a)

Mengatur gaji dan tunjangan PNS

b)

Memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar aturan

c)

Melakukan audit terhadap pelaksanaan hak-hak PNS

d)

Menetapkan standar kompetensi pegawai

e)

Mengajukan promosi pegawai ke kepala daerah

22.

Apa yang dimaksud dengan hak PNS atas jaminan kesehatan?

a)

Pembayaran tunai langsung untuk biaya medis

b)

Akses layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan

c)

Pemberian bonus untuk kondisi kesehatan tertentu

d)

Hak atas fasilitas medis khusus bagi pegawai senior

e)

Penggantian biaya kesehatan tanpa limit

23.

Kapan seorang PNS berhak atas cuti besar?

4 lines
24.

Kapan seorang PNS berhak atas cuti besar?

a)

Setelah bekerja selama dua tahun berturut-turut

b)

Setelah bekerja minimal lima tahun tanpa cuti tahunan

c)

Setelah mendapat izin langsung dari kepala daerah

d)

Ketika terdapat kondisi darurat dalam keluarga

e)

Setiap kali memerlukan waktu untuk kepentingan pribadi

25.

Apa langkah yang dapat dilakukan oleh PNS jika hak-haknya tidak dipenuhi oleh pemerintah daerah?

a)

Mengajukan keberatan melalui media sosial

b)

Melapor langsung kepada Menteri Dalam Negeri

c)

Menggunakan mekanisme pengaduan internal ke Badan Kepegawaian Daerah

d)

Melibatkan serikat pekerja untuk melakukan mogok kerja

e)

Meminta kenaikan gaji sebagai kompensasi

26.

Apa tujuan utama penyediaan sarana dan prasarana minimal untuk Satpol PP?

a)

Meningkatkan efisiensi operasional daerah

b)

Mendukung pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat

c)

Menurunkan biaya operasional pemerintah daerah

d)

Memastikan keberadaan teknologi modern dalam pelayanan

e)

Mengurangi beban kerja pemerintah pusat

27.

Komponen utama dalam penyediaan sarana dan prasarana minimal untuk Satpol PP meliputi hal berikut, kecuali:

a)

Kendaraan operasional

b)

Peralatan komunikasi

c)

Perlengkapan pertahanan sipil

d)

Peralatan penanggulangan kebakaran

e)

Fasilitas kesehatan

28.

Apa indikator keberhasilan penyediaan sarana dan prasarana minimal Satpol PP?

a)

Penurunan anggaran belanja operasional

b)

Peningkatan jumlah anggota Satpol PP

c)

Tercapainya respon cepat terhadap pelanggaran ketertiban umum

d)

Berkurangnya tingkat keluhan masyarakat

e)

Tersedianya laporan tahunan yang lengkap

29.

Apa dasar hukum yang mengatur penyediaan sarana dan prasarana minimal Satpol PP?

a)

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

b)

Permendagri No. 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP

c)

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP

d)

UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN

e)

Permendagri No. 1 Tahun 2021 tentang Sarana Minimal Daerah

30.

Apa konsekuensi bagi pemerintah daerah yang gagal memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Satpol PP?

a)

Penundaan dana alokasi khusus

b)

Pemotongan gaji pegawai daerah

c)

Penghentian operasional Satpol PP

d)

Peringatan administrasi oleh pemerintah pusat

e)

Penuntutan hukum terhadap kepala daerah

31.

Apa kriteria minimal untuk kendaraan operasional Satpol PP?

a)

Berteknologi hybrid dan hemat energi

b)

Memiliki daya tahan tinggi dan sesuai medan tugas

c)

Diproduksi oleh perusahaan lokal

d)

Dapat digunakan untuk patroli hingga lintas provinsi

e)

Mampu mengangkut lebih dari 20 personel

32.

Bagaimana peran bimbingan teknis dalam pembinaan operasional Satpol PP?

a)

Memberikan teori tanpa aplikasi lapangan

b)

Meningkatkan pengetahuan anggota tentang tugas operasional

c)

Menggantikan pelatihan rutin di lapangan

d)

Mengurangi beban kerja harian

e)

Memastikan tugas administratif berjalan dengan baik

33.

Apa manfaat simulasi lapangan dalam pembinaan teknis Satpol PP?

a)

Mengurangi kesalahan operasional di lapangan

b)

Menghilangkan kebutuhan alat operasional tambahan

c)

Mengurangi waktu pelaksanaan pelatihan

d)

Meningkatkan jumlah anggota yang dapat direkrut

e)

Menghilangkan koordinasi antaranggota selama operasi

34.

Apa peran kepala daerah dalam pembinaan teknis operasional Satpol PP?

a)

Menyediakan dana tambahan untuk pengadaan alat

b)

Mengawasi pelaksanaan tugas operasional secara langsung

c)

Menetapkan kebijakan operasional dan mendukung pelathan

d)

Mengurangi jumlah personel yang dilibatkan dalam operasi

e)

Memastikan tugas administratif lebih diutamakan

35.

Apa risiko utama jika pembinaan teknis operasional tidak dilakukan secara rutin?

a)

Meningkatnya tingkat keluhan masyarakat

b)

Terbatasnya jumlah personel yang dapat diterjunkan

c)

Penurunan profesionalisme dan efektivitas operasional

d)

Meningkatnya kebutuhan alat baru setiap tahun

e)

Mengurangi fokus pada tugas administratif

36.

Apa langkah pertama yang dilakukan dalam menyusun program pembinaan teknis Satpol PP?

a)

Mengadakan pelatihan langsung di lapangan

b)

Menentukan kebutuhan pelatihan berdasarkan evaluasi operasional

c)

Mengalokasikan anggaran pelatihan tahunan

d)

Mengganti perangkat operasional yang usang

e)

Memastikan koordinasi dengan pemerintah pusat

37.

Dasar hukum yang menjadi landasan pemberian penghargaan kepada Satpol PP adalah Permendagri Nomor 17 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur penghargaan dalam rangka:

a)

Meningkatkan anggaran untuk Satpol PP di tingkat nasional

b)

Memberikan pengakuan terhadap kinerja individu dan organisasi Satpol PP

c)

Memperluas tugas dan fungsi Satpol PP di luar penegakan Perda

d)

Mengembangkan struktur organisasi Satpol PP di daerah

e)

Menghapus hierarki Satpol PP dalam pemerintah daerah

38.

Berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2019, penghargaan yang dapat diberikan kepada Satpol PP meliputi:

a)

Karya Bhakti Satpol PP, Karya Bhakti Peduli, dan Karya Bhakti Penegak Perda

b)

Karya Bhakti Satpol PP, Karya Bhakti Peduli Satpol PP, dan Karya Bhakti Pengabdian Pol PP

c)

Karya Inovasi Satpol PP, Karya Bhakti Penegak Perda, dan Karya Bhakti Pengabdian Masyarakat

d)

Karya Bhakti Pol PP, Karya Pengabdian Satpol PP, dan Karya Bhakti Pelindung Masyarakat

e)

Karya Bhakti Pol PP, Pengabdian Perda, dan Karya Bakit Pol PP Nasional

39.

Tujuan utama pemberian penghargaan kepada Satpol PP adalah untuk:

a)

Memberikan kompensasi finansial bagi individu yang terluka saat bertugas

b)

Mengurangi konflik antara Satpol PP dan masyarakat

c)

Memotivasi pegawai Satpol PP dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja

d)

Menambah jumlah Perda yang ditegakkan setiap tahunnya

e)

Memperkuat otoritas kepala daerah dalam mengelola Satpol PP

40.

Penghargaan Karya Bhakti Satpol PP diberikan berdasarkan indikator berikut, kecuali:

a)

Kreativitas dan inovasi dalam menjalankan tugas

b)

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Satpol PP

c)

Jumlah Perda yang ditegakkan dalam satu tahun

d)

Pengembangan program deteksi dini ancaman ketertiban umum

e)

Keselarasan tindakan dengan kode etik Satpol PP

41.

Untuk menerima penghargaan Karya Bhakti Peduli Satpol PP, kepala daerah harus memenuhi persyaratan berikut, kecuali:

a)

Memberikan dukungan pembiayaan Satpol PP dalam APBD

b)

Melibatkan Satpol-PP dalam penyusunan rancangan Perda dan Perkada

c)

Memenuhi hak-hak pegawai negeri sipil Satpol PP

d)

Menniliki masa jabatan minimal lima tahun

e)

Menyediakan sarana dan prasarana minimal bagi Satpol PP

42.

Apa bentuk koordinasi yang dilakukan PPNS dengan pemerintah daerah?

a)

Menyusun strategi administratif secara mandiri

b)

Melibatkan kepala daerah dalam semua tahap penyidikan

c)

Melaporkan hasil penyidikan kepada kepala daerah sebagai atasan administratif

d)

Menninta rekomendasi dari anggota legislatif

e)

Menyerahkan semua keputusan hukum kepada kepala daerah

43.

Apa sanksi administratif yang dapat diberikan kepada PPNS jika melanggar prosedur dalam penyidikan?

a)

Pemutusan hubungan kerja secara langsung

b)

Teguran, penurunan pangkat, atau pemberhentian sesuai tingkat pelanggaran

c)

Pengalihan tugas ke divisi lain tanpa evaluasi

d)

Pemberian pelatihan tambahan tanpa catatan pelanggaran

e)

Tidak ada sanksi, karena PPNS hanya bertanggung jawab kepada pengadilan

44.

Bagaimana evaluasi kinerja PPNS dilakukan oleh pemerintah daerah?

a)

Berdasarkan laporan masyarakat yang dibuat secara berkala

b)

Melalui penilaian rutin oleh atasan administratif dan Penyidik Polri

c)

Berdasarkan jumlah kasus yang ditangani tanpa melihat hasilnya

d)

Dengan melibatkan pihak swasta sebagai evaluator utama

e)

Mengandalkan hasil survei kepuasan masyarakat tanpa data pendukung

45.

Apa peran masyarakat dalam mendukung tugas PPNS di pemerintah?

4 lines
46.

Apa peran masyarakat dalam mendukung tugas PPNS di pemerintah daerah?

a)

Melaporkan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan mereka

b)

Memberikan petunjuk teknis tentang penyidikan kepada PPNS

c)

Menghindari pelaporan untuk menjaga hubungan baik dengan pelaku

d)

Menyelesaikan konflik secara mandiri tanpa melibatkan PPNS

e)

Memberikan masukan langsung tentang pelaksanaan kebijakan daerah

47.

Apa tantangan utama yang dihadapi PPNS dalam melaksanakan tugas di lingkungan pemerintah daerah?

a)

Keterbatasan kewenangan dalam menangani kasus di luar perda

b)

Tidak adanya koordinasi dengan instansi lain

c)

Terlalu banyak kasus pidana umum yang harus disidik

d)

Ketidakterlibatan pemerintah pusat dalam proses penyidikan

e)

Kurangnya pelatihan administrasi umum untuk PPNS

48.

Apa tujuan utama penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah?

a)

Menurunkan tingkat pengangguran masyarakat

b)

Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah

c)

Mengurangi konflik politik di tingkat daerah

d)

Membantu pemerintah pusat mengelola keamanan nasional

e)

Memastikan kepatuhan penuh terhadap undang-undang internasional

49.

Siapa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan ketertiban umum di tingkat daerah?

a)

President sebagai kepala pemerintahan

b)

Menteri Pertahanan dan Keamanan

c)

Gubernur, bupati, dan wali kota sebagai kepala daerah

d)

Lembaga swadaya masyarakat (LSM)

e)

DPRD sebagai badan legislatif daerah

50.

Apa peran utama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjaga ketertiban umum?

a)

Menyusun kebijakan terkait pembangunan daerah

b)

Melakukan penegakan peraturan daerah dan perlindungan masyarakat

c)

Mengelola anggaran pemerintah daerah

d)

Memberikan pelatihan teknis kepada aparat keamanan nasional

e)

Menyelesaikan konflik politik antarpartai

51.

Apa prinsip utama yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat?

a)

Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas

b)

Kekuasaan penuh tanpa melibatkan masyarakat

c)

Penegakan hukum tanpa panduan aturan

d)

Fokus pada penanganan konflik tanpa pencegahan

e)

Dominasi aparat keamanan tanpa dialog

52.

Apa indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat?

a)

Banyaknya jumlah denda yang dikumpulkan dari pelanggaran

b)

Tingginya kepuasan masyarakat terhadap layanan keamanan dan ketertiban

c)

Bertambahnya jumlah personel Satpol PP

d)

Peningkatan jumlah peraturan daerah yang diterapkan

e)

Pengurangan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan

53.

Bagaimana cara memastikan SOP Satpol PP diterapkan dengan konsisten di lapangan?

a)

Melakukan pelatihan rutin dan pengawasan berkala terhadap implementasi SOP

b)

Mengurangi jumlah prosedur yang ada dalam SOP

c)

Memberbaskan anggota untuk berinovasi tanpa batasan SOP

d)

Menyerahkan pelaksanaan SOP sependhnya kepada masyarakat

e)

Menghapus kebutuhan laporan hasil pelaksanaan tugas

54.

Apa indikator keberhasilan penerapan SOP di Satpol PP?

a)

Penurunan jumlah kasus yang dilaporkan masyarakat

b)

Meningkatnya efektivitas tugas operasional dan kepuasan masyarakat

c)

Berkurangnya jumlah anggota Satpol PP yang terlibat di lapangan

d)

Penghapusan tugas administratif secara keseluruhan

e)

Peninsula denda yang dihasilkan dari pelanggaran

55.

Apa yang harus dilakukan jika terjadi pelanggaran SOP oleh anggota Satpol PP?

a)

Memberikan peringatan tappa tindakan lebih lanjut

b)

Melakukan investigasi dan memberikan sanksi sesuai tingkat pelanggaran

c)

Memberikan pelanggaran untuk menjaga efisiensi kerja

d)

Menghapus SOP yang dilanggar untuk menghindari konflik

e)

Mengabalkan pelanggaran jika dampaknya tidak terlalu besar

56.

Bagaimana teknologi dapat mendukung penerapan SOP Satpol PP?

4 lines
57.

Bagaimana teknologi dapat mendukung penerapan SOP Satpol PP?

a)

Dengan menyediakan sistem digital untuk pelaporan dan pemantauan tugas

b)

Menggantikan peran personel di lapangan secara penuh

c)

Mengurangi kebutuhan pelatihan teknis bagi ang gota

d)

Menghapus prosedur manual dalam semua aspek kerja

e)

Mengandalkan perangkat teknologi untuk mengelola konflik masyarakat

58.

Bagaimana masyarakat dapat berkontribusi dalam pengawasan pelaksanaan SOP Satpol PP?

a)

Melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Satpol PP

b)

Mengawasi setiap tindakan anggota tanpa prosedur yang jelas

c)

Menyediakan pelatihan teknis untuk anggota Satpol PP

d)

Menggantikan tugas Satpol PP di lapangan

e)

Mengabaikan tugas Satpol PP dalam kondisi tertentu

59.

Peran Satpol PP dalam penanggulangan bencana adalah:

a)

Penegakan hukum pidana terkait bencana

b)

Membuat kebijakan darurat

c)

Mendukung upaya penetiban dan melindungi masyarakat terdampak

d)

Melakukan penyelidikan atas penyebab bencana

e)

Mengatur distribusi bantuan internasional

60.

Dalam menjalankan tugas, anggota Satpol PP wajib melaksanakan tindakan berdasarkan:

a)

Instruksi langsung dari kepala daerah

b)

Peraturan yang berlaku dengan cara yang humanis dan profesional

c)

Keputusan individu berdasarkan situasi lapangan

d)

Tekanan dari masyarakat tertentu

e)

Arahan dari pejabat politik

61.

Anggota Satpol PP yang melanggar prinsip netralitas dalam pemilu dapat dikenakan sanksi:

a)

Teguran lisan saja

b)

Pemindahan tugas sementara

c)

Penurunan pangkat hingga pemecatan

d)

Denda administrasi

e)

Peringatan dari partai politik

62.

Apa yang dimaksud dengan akuntabilitas dalam kode etik Satpol PP?

a)

Kemampuan untuk menutupi kelemahan organisasi

b)

Keterbukaan dalam melaporkan tugas dan tanggung jawab

c)

Menjaga kerahasiaan semua informasi

d)

Menolak evaluasi dari pihak luar

e)

Mengutamakan perintah atasan di atas segalanya

63.

Satpol PP harus melaksanakan pemertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dengan prinsip:

a)

Kekuasaan absolut

b)

Mengutamakan kepentingan kelompok tertentu

c)

Pemaksaan tanpa toleransi

d)

Menunggu perintah dari pihak lain

e)

Penegakan hukum yang adil dan tidak memihak

64.

Satpol PP dalam melakukan tindakan operasional wajib menjaga:

a)

Kesembangan antara hak masyarakat dan kewajiban pemerintah

b)

Kepentingan pribadi pejabat daerah

c)

Kepentingan politik daerah

d)

Ketiatan mutlak kepada kepala daerah

e)

Dominasi atas lembaga lain

65.

Apa yang harus dilakukan anggota Satpol PP jika menemukan pelanggaran berat di lapangan?

a)

Melaporkan kepada atasan dan menunggu instruksi lebih lanjut

b)

Langsung menangkap pelanggar tappa prosedur

c)

Membuat keputusan sendiri tappa koordinasi

d)

Mengabaikan pelanggaran karena risiko tinggi

e)

Mengalihkan kasus kepada pinak lain tappa laporan

66.

Salah satu tujuan pembentukan Satpol PP adalah:

a)

Memberikan sanksi pidana kepada masyarakat

b)

Memastikan pelaksanaan peraturan daerah berjalan efektif

c)

Menciptakan undang-undang baru untuk daerah

d)

Menjaga stabilitas politik lokal

e)

Mengganti tugas kepolisian

67.

Dalam menyikapi protes masyarakat terhadap tindakan Satpol PP, anggota harus:

a)

Memaksa masyarakat menerima tindakan mereka

b)

Membuka dialog dan memberikan penjelasan secara persuasif

c)

Menghindari konfrontasi dengan meningkatkan lokasi

d)

Memprioritaskan perintah atasan tanpa dialog

e)

Melibatkan pihak lain untuk menyelesaikan protes

68.

Apa kewajiban utama anggota Satpol PP dalam menjaga citra organisasi?

a)

Menyembunyikan kesalahan organisasi

b)

Memastikan keberhasilan operasi tanpa peduli prosedur

c)

Mengutamakan perintah atasan di atas segalanya

d)

Menghindari pengawasan publik

e)

Bertindak sesuai dengan nilai-nilai etika dan profesionalisme

Similar Resources on Wayground

Quiz Kode Etik Polisi Pamong Praja

71 questions

Quiz Kode Etik Polisi Pamong Praja

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Quiz Sejarah Indonesia

64 questions

Quiz Sejarah Indonesia

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Soal TKM (Tes Kompetensi Manajerial) Polri

65 questions

Soal TKM (Tes Kompetensi Manajerial) Polri

quiz

Worksheet

•

Professional Development