WorksheetsASESMEN TP1 SEJARAH KLS XII
Total questions: 35
Worksheet time: 18mins
Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia segera menyusun Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ingin...
Segera dikenal oleh dunia internasional
Menjaga hubungan baik dengan Jepang
Membuktikan mampu menandingi negara maju
Membangun landasan hukum bagi negara merdeka
Menghapuskan seluruh hukum peninggalan Belanda
Salah satu alasan pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) oleh MPR adalah adanya konflik politik dengan DPR. Dari sudut pandang sistem ketatanegaraan, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa..
DPR memiliki kekuasaan tertinggi di Indonesia
Presiden tidak lagi berhak mengatur kebijakan luar negeri
Mekanisme checks and balances berjalan dalam praktik
Kekuasaan MPR tidak terbatas sebagai lembaga tertinggi
Presiden tidak boleh berbeda pendapat dengan DPR
Dalam UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat. Namun dalam praktik, kedaulatan itu dilaksanakan melalui lembaga-lembaga negara. Makna yang dapat ditarik dari hal tersebut adalah...
Rakyat tidak bisa terlibat langsung dalam pemerintahan
Rakyat hanya memilih presiden, selebihnya diserahkan ke DPR
Demokrasi di Indonesia bersifat tidak langsung (perwakilan)
Kekuasaan rakyat hanya sebatas memberi kritik kepada pemerintah
Pemilu hanya dijalankan untuk memenuhi syarat formal
Pada masa Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno membubarkan Konstituante karena gagal membuat UUD baru. Dari sudut pandang politik, tindakan tersebut menunjukkan...
Adanya dominasi presiden dalam sistem politik
Konstituante lebih berkuasa daripada presiden
Demokrasi di Indonesia berjalan ideal saat itu
Kehidupan politik Indonesia sepenuhnya dikendalikan MPR
Presiden tidak memiliki kewenangan dalam hukum
Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Mohammad Hatta dipilih secara aklamasi sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama RI. Keputusan tersebut mencerminkan bahwa...
PPKI ingin mempercepat pengakuan kedaulatan oleh dunia internasional
Pemilihan presiden dan wakil presiden
PPKI berfungsi sebagai wakil rakyat untuk menetapkan dasar-dasar negara
Presiden dan wakil presiden dipilih berdasarkan pertimbangan negara Jepang
PPKI bertindak sebagai lembaga tertinggi yang bersifat permanen
Pada periode 1945–1959, terjadi dinamika politik seperti pembentukan kabinet, pemilu 1955, hingga Dekrit Presiden 1959. Faktor utama yang mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 adalah...
Adanya campur tangan Belanda dalam politik Indonesia
Konstituante gagal menyusun UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950
Pemilu 1955 tidak menghasilkan partai politik yang dominan
UUD 1945 dianggap tidak sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia
DPR menghendaki sistem pemerintahan parlementer permanen
Pemilu pertama tahun 1955 diadakan untuk memilih anggota DPR dan Konstituante. Namun, hasilnya justru melahirkan banyak partai besar dengan kekuatan yang relatif seimbang. Dampak langsung dari kondisi ini adalah...
Stabilitas politik menjadi lebih terjaga karena semua partai kuat
Kabinet sering berganti karena tidak ada partai yang dominan
Presiden kehilangan kewenangan dalam membentuk pemerintahan
Sistem presidensial dapat berjalan efektif tanpa oposisi
Masyarakat tidak lagi percaya pada sistem demokrasi
Jawaban: B
Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia membentuk kabinet pertama dengan sistem presidensial. Presiden Soekarno menunjuk menteri-menteri untuk membantu tugas pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa...
Indonesia meniru sepenuhnya sistem pemerintahan Belanda
Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
Kekuasaan legislatif lebih tinggi daripada eksekutif
PPKI berfungsi sebagai menteri sementara
Wakil Presiden menjadi pengawas jalannya kabinet
Kabinet pertama setelah kemerdekaan disebut Kabinet Presidensial. Namun, pada November 1945 sistem pemerintahan berubah menjadi parlementer. Faktor utama yang melatarbelakangi perubahan tersebut adalah...
Presiden ingin mengurangi beban tugasnya dalam menjalankan negara
Adanya desakan partai-partai politik agar lebih terlibat dalam pemerintahan
Campur tangan Sekutu dalam pembentukan kabinet
Tidak adanya dukungan rakyat terhadap UUD 1945
PPKI menetapkan bahwa kabinet presidensial hanya sementara
Pembentukan kabinet pada awal kemerdekaan Indonesia sangat penting bagi kelangsungan negara yang baru berdiri. Fungsi utama kabinet pada saat itu adalah...
Menjadi simbol kemerdekaan Indonesia di mata dunia internasional
Menjalankan roda pemerintahan dan mempertahankan kemerdekaan
Mengatur kerja sama ekonomi dengan Belanda dan Jepang
Menentukan dasar hukum baru menggantikan UUD 1945
Mengatur pembagian wilayah negara bagian di Indonesia
Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno membentuk kementerian pertama yang dikenal dengan Kabinet Presidensial. Tujuan utama pembentukan kementerian tersebut adalah...
Menggantikan sistem pemerintahan Hindia Belanda
Memberikan kesempatan kerja bagi para tokoh pergerakan
Menjalankan roda pemerintahan negara yang baru merdeka
Menjaga hubungan baik dengan Jepang setelah kekalahan perang
Memenuhi syarat agar diakui oleh PBB
Pembentukan pemerintahan daerah segera dilakukan pasca kemerdekaan. Hal ini dimaksudkan agar...
Semua daerah memiliki kesempatan membentuk negara bagian
Pemerintah pusat dapat mengendalikan politik lokal sepenuhnya
Rakyat di daerah dapat merasakan langsung kehadiran negara
Daerah tidak perlu bergantung pada kebijakan nasional
Daerah bebas menentukan sistem hukum sendiri
Salah satu peraturan yang menjadi dasar pembentukan pemerintahan daerah pada masa awal kemerdekaan adalah...
Maklumat Pemerintah 3 November 1945
Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional
Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1945 tentang Pembentukan Kementerian
Undang-Undang Dasar Sementara 1950
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Maklumat Pemerintah 3 November 1945 memberi kebebasan rakyat untuk membentuk partai politik. Dampak terhadap pembentukan pemerintahan daerah adalah...
Pemerintah daerah hanya berfungsi sebagai kepanjangan tangan militer
Partai politik berperan dalam menentukan arah kebijakan lokal
Daerah memiliki wewenang penuh untuk melepaskan diri dari NKRI
Pemerintahan daerah dibubarkan dan diganti dengan partai politik
Rakyat tidak lagi terlibat dalam pemerintahan daerah
Dalam praktiknya, pembentukan pemerintahan daerah pasca proklamasi menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala terbesar adalah...
Terlalu sedikit tokoh lokal yang bersedia jadi pejabat
Banyak rakyat menolak sistem pemerintahan republik
Ancaman militer Belanda dan Sekutu yang ingin menguasai kembali daerah
Tidak adanya komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah
UUD 1945 tidak mengatur sama sekali tentang pemerintahan daerah
Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno segera membentuk PPKI untuk menetapkan UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa...
Proklamasi tidak sah tanpa pengesahan PPKI
PPKI menjadi badan tertinggi negara selamanya
Negara memerlukan dasar hukum dan konstitusi untuk berjalan
UUD 1945 hanya sementara digunakan
Jepang ikut campur dalam penetapan UUD 1945
Lembaga yang dibentuk untuk membantu presiden menjalankan pemerintahan pasca proklamasi adalah...
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
Badan Keamanan Rakyat (BKR)
Dewan Pertimbangan Agung
Mahkamah Agung
Kementerian Dalam Negeri
KNIP pada awalnya berfungsi sebagai pembantu presiden. Namun, dengan Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berfungsi sebagai...
Lembaga legislatif sementara
Lembaga yudikatif tertinggi
Pengganti partai politik
Badan keamanan rakyat
Pengawas kementerian
Untuk menjaga keamanan pasca proklamasi, pemerintah membentuk organisasi semi-militer yang disebut...
Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Badan Keamanan Rakyat (BKR)
Hizbullah
Laskar Rakyat
Tentara Pelajar
BKR yang dibentuk pemerintah pada September 1945 kemudian berkembang menjadi...
Tentara Keamanan Rakyat (TKR)
Polisi Republik Indonesia
Tentara Rakyat Indonesia (TRI)
Laskar Rakyat
Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Pembentukan kementerian pada awal kemerdekaan bertujuan untuk...
Memenuhi syarat administrasi agar diakui PBB
Menjalankan roda pemerintahan dan melayani rakyat
Menggantikan seluruh peran KNIP
Mengatur sistem peradilan negara
Membatasi kekuasaan presiden
Maklumat Pemerintah 3 November 1945 yang mendorong pembentukan partai politik sangat berpengaruh terhadap...
Kehidupan demokrasi dan representasi rakyat di pemerintahan
Pembentukan kabinet presidensial pertama
Lahirnya sistem pemerintahan federal
Terbentuknya BKR menjadi TKR
Berakhirnya fungsi KNIP sebagai legislatif
Salah satu kelengkapan alat negara yang dibentuk pasca proklamasi untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam negeri adalah...
Badan Keamanan Rakyat
Kepolisian Negara
Komite Nasional Indonesia Pusat
Dewan Pertimbangan Agung
Partai Politik
Alasan pembentukan badan-badan kelengkapan negara segera setelah proklamasi adalah...
Untuk membuktikan Indonesia lebih unggul dari Belanda
Agar pemerintah Jepang tetap mengakui Indonesia
Supaya negara yang baru merdeka dapat menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan
Karena semua tokoh bangsa ingin menjadi pejabat negara
Agar Indonesia langsung diterima di PBB
Salah satu persoalan terbesar dalam pembentukan kelengkapan alat negara pasca proklamasi adalah...
Terbatasnya jumlah tokoh bangsa yang berpendidikan
Banyaknya campur tangan Jepang dalam pemerintahan
Ancaman dari Sekutu dan Belanda yang ingin kembali berkuasa
Tidak adanya UUD sebagai dasar hukum negara
Rakyat Indonesia menolak keberadaan pemerintah pusat
Setelah proklamasi, pemerintah memberi kesempatan rakyat untuk membentuk partai politik melalui Maklumat Wakil Presiden No. X tahun 1945. Apa tujuan utama dikeluarkannya maklumat tersebut?
Agar partai politik bisa menguasai parlemen
Untuk mempercepat proses demokrasi di Indonesia
Sebagai strategi agar Indonesia diakui negara asing
Untuk melemahkan peran kelompok pemuda dalam politik
Supaya Presiden tidak lagi memimpin langsung pemerintahan
Partai Nasional Indonesia (PNI) pasca proklamasi dibentuk kembali oleh beberapa tokoh. Namun dalam perjalanannya, PNI terpecah. Jika ditinjau dari sisi politik, apa makna perpecahan PNI bagi perkembangan demokrasi Indonesia saat itu?
Menunjukkan lemahnya kepemimpinan nasional
Menjadi penghambat utama dalam perjuangan diplomasi
Menggambarkan dinamika kebebasan berpendapat dalam politik
Bukti bahwa partai politik tidak diperlukan dalam sistem demokrasi
Membuktikan rakyat belum siap untuk berdemokrasi
Partai Masyumi lahir pasca proklamasi dengan basis Islam yang kuat. Jika partai ini tidak dibentuk, apa kemungkinan besar dampaknya terhadap konfigurasi politik Indonesia pada masa itu?
Tidak ada partai berbasis agama di Indonesia
Indonesia hanya memiliki partai berbasis ideologi nasionalis
Aspirasi politik umat Islam sulit tersalurkan secara resmi
Pemerintah menjadi sepenuhnya sekuler tanpa peran agama
Proses pemilu 1955 tidak akan terlaksana
Salah satu tantangan pasca pembentukan partai-partai politik adalah munculnya banyak partai dengan ideologi berbeda. Dalam jangka panjang, apa dampak positif dari kondisi tersebut terhadap kehidupan berbangsa?
Menyebabkan rakyat bingung menentukan pilihan
Menumbuhkan persaingan yang memperkuat demokrasi
Memudahkan pemerintah mengontrol rakyat
Menunda terbentuknya sistem parlementer
Membatasi peran organisasi masyarakat
Jika Anda menjadi pemimpin pada tahun 1945–1949, bagaimana sikap yang paling tepat terhadap banyaknya partai politik yang terbentuk pasca proklamasi?
Membatasi hanya 2 partai agar lebih mudah dikendalikan
Membubarkan partai kecil demi menjaga stabilitas politik
Mendorong partai-partai bersatu dalam satu kekuatan nasional
Membiarkan partai tumbuh bebas tanpa aturan
Menyerahkan sepenuhnya pada Presiden untuk mengatur partai
Pada awal kemerdekaan, Indonesia menghadapi keterbatasan sumber daya manusia untuk mengisi jabatan pemerintahan, namun tetap berusaha menjalankan roda negara.
Jika di sekolah kalian ada kegiatan OSIS tetapi kekurangan pengurus, sikap apa yang mencerminkan semangat perjuangan awal kemerdekaan?
Menunda kegiatan hingga semua pengurus lengkap
Membagi tugas sebaik mungkin meskipun tenaga terbatas
Membiarkan kegiatan berjalan tanpa kepemimpinan
Meminta guru mengambil alih seluruh kegiatan
Membubarkan OSIS karena dianggap tidak mampu
Pada 18 Agustus 1945, UUD 1945 ditetapkan sebagai konstitusi negara untuk mengatur kehidupan berbangsa.
Dalam kehidupan sehari-hari, mengapa penting bagi sekolah atau keluarga memiliki aturan yang disepakati bersama?
Agar semua orang tidak melakukan kesalahan
Supaya guru atau orang tua lebih mudah memberi hukuman
Untuk menciptakan keteraturan dan melatih tanggung jawab bersama
Supaya hanya siswa yang berprestasi yang diatur
Agar semua orang merasa takut kepada pemimpin
Setelah proklamasi, Indonesia membentuk kementerian sebagai alat pemerintahan untuk mengurus berbagai bidang.
Jika di kelas ada pembagian tugas piket (kebersihan, merapikan kursi, menghapus papan tulis), apa makna pembagian tugas tersebut?
Agar hanya siswa rajin yang bekerja
Supaya semua siswa merasakan tanggung jawab sesuai kemampuan
Untuk membatasi kebebasan siswa di kelas
Agar guru tidak perlu ikut menjaga kebersihan
Supaya hanya ketua kelas yang mengatur semuanya
Pada awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia harus berjuang menjaga kedaulatan meskipun banyak tekanan dari Belanda.
Jika dalam kehidupan sehari-hari ada teman yang mencoba mengambil hak kalian (misalnya giliran bermain atau tugas kelompok), sikap apa yang sesuai dengan semangat mempertahankan kedaulatan?
Membiarkan saja karena tidak ingin konflik
Melawan dengan cara kekerasan
Menyampaikan pendapat dengan cara baik dan tegas
Meminta orang lain menyelesaikan masalah tanpa ikut berusaha
Menghindar dan tidak ikut kegiatan sama sekali
Pada awal berdirinya, Indonesia menghadapi banyak perbedaan pendapat tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan. Namun, para tokoh berusaha bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan.
Dalam kehidupan sehari-hari, apa makna musyawarah saat memutuskan kegiatan bersama teman sebaya?
Agar keputusan selalu sesuai dengan keinginan ketua
Supaya semua teman bisa menyampaikan pendapat dan hasilnya adil
Agar kegiatan lebih cepat selesai tanpa perdebatan
Supaya kelompok selalu sepakat tanpa ada kritik
Agar keputusan tidak bisa diubah lagi
