wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Sumatif Harian 1-Pancasila

Total questions: 20

Worksheet time: 26mins

Name
Class
Date
1.

Seorang ahli sejarah berpendapat bahwa rumusan Pancasila oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 memiliki keunggulan karena menawarkan konsep yang lebih mudah dipahami oleh rakyat awam, berbeda dengan usulan lain yang lebih bernuansa filosofis. Mengapa pandangan tersebut dapat dianggap valid jika dilihat dari konteks sosial-politik saat itu?

a)

Karena pidato Soekarno adalah satu-satunya yang mencantumkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama

b)

Karena usulan Soekarno sepenuhnya mengabaikan unsur agama, sehingga cocok untuk negara sekuler.

c)

Karena usulan Soekarno berakar pada ideologi komunisme yang dominan saat itu.

d)

Karena Soekarno menawarkan konsep yang sangat pragmatis dan langsung dapat diterapkan tanpa perdebatan.

e)

Karena Soekarno mampu merangkum berbagai ideologi menjadi konsep yang sederhana, berfokus pada persatuan dan kebangsaan, sehingga mudah diterima oleh semua kalangan

2.

Perdebatan mengenai hubungan antara agama dan negara turut mewarnai sidang BPUPK kala itu. Para pejuang dan pendiri bangsa Indonesia berbeda pendapat soal ini. Sebagian menghendaki Islam menjadi dasar negara, sebagian lainnya berpandangan bahwa negara Indonesia tidak perlu menjadikan agama sebagai dasar negara. Siapakah Tokoh yang berpandangan bahwa negara Indonesia tidak perlu menjadikan agama sebagai dasar negara...

a)

Soekarno

b)

Soepomo

c)

M. Hatta

d)

M. Yamin

e)

Ki Bagus Hadikusumo

3.

Seorang siswa berpendapat bahwa rumusan Pancasila oleh Mohammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 seharusnya lebih dipertimbangkan karena dianggap lebih lengkap dan terstruktur. Namun, mengapa gagasan Yamin menghadapi kritik dari beberapa anggota BPUPK saat itu?

a)

Karena usulan Yamin terlalu fokus pada aspek ekonomi dan mengabaikan unsur politik.

b)

Karena gagasan Yamin dianggap terlalu individualistis dan mengabaikan kolektivitas.

c)

Karena usulan Yamin tidak mencantumkan prinsip keadilan sosial.

d)

Karena rumusan Yamin lebih menyerupai undang-undang dasar daripada dasar negara yang berupa ideologi sederhana.

e)

Karena usulan Yamin dianggap terlalu panjang dan sulit untuk dihafal oleh rakyat.

4.

Prof. Soepomo mengusulkan ideologi negara berdasarkan 'Negara Integralistik'. Jika konsep ini diterapkan secara murni, bagaimana dampaknya terhadap kebebasan individu dan hak-hak minoritas?

a)

Konsep ini akan menjamin kebebasan individu dan hak-hak minoritas secara penuh

b)

Konsep ini akan menciptakan masyarakat yang sepenuhnya individualistis dan bebas.

c)

Negara akan menjadi sepenuhnya demokratis karena semua keputusan dibuat berdasarkan musyawarah.

d)

Setiap warga negara akan memiliki hak yang sama persis tanpa pengecualian

e)

Hak-hak individu dan minoritas dapat diabaikan demi kepentingan kolektif yang dianggap lebih tinggi.

Perhatikan

5.

Pada gagasan Pancasila yang disampaikan oleh Soekarno dan hubungannya dengan konsep Trisila dan Ekasila. Mengapa ide-ide ini dianggap sebagai upaya Soekarno untuk menyederhanakan gagasan Pancasila, meskipun pada akhirnya tidak disepakati?

a)

Karena Trisila dan Ekasila adalah inti dari pidato Soekarno, dan gagasan ini kemudian sepenuhnya ditolak oleh BPUPK

b)

Karena konsep Trisila dan Ekasila merupakan upaya untuk menyarikan lima sila Pancasila ke dalam rumusan yang lebih ringkas, namun tetap mencakup esensi dasarnya.

c)

Karena Soekarno ingin mengganti Pancasila dengan satu sila saja yang bernama 'Gotong Royong'.

d)

Karena Soekarno menganggap Pancasila terlalu rumit dan tidak relevan untuk negara modern.

e)

Karena konsep ini memungkinkan Pancasila untuk diinterpretasikan secara liberal dan kapitalis

6.

Dinamika Sidang BPUPK dipenuhi dengan perdebatan sengit antara golongan nasionalis dan Islamis, terutama mengenai dasar negara. Bagaimanakah "Piagam Jakarta" menjadi bukti kompromi yang paling signifikan dalam dinamika tersebut?

a)

Piagam Jakarta hanya memuat prinsip-prinsip yang diusulkan oleh golongan Islamis saja.

b)

Piagam Jakarta tidak mengakui keberadaan agama di Indonesia

c)

Piagam Jakarta memasukkan tujuh kata di belakang 'Ketuhanan' yang mencerminkan aspirasi golongan Islamis, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip kebangsaan yang diusulkan oleh golongan nasionalis.

d)

Piagam Jakarta menunda semua keputusan sampai Indonesia merdeka sepenuhnya.

e)

Piagam Jakarta secara mutlak menolak semua usulan dari golongan nasionalis

7.

Dalam sidang BPUPK, perdebatan tentang bentuk negara (kesatuan atau serikat) juga sangat dinamis. Jika seandainya para pendiri bangsa memilih bentuk negara serikat, analisis apa yang paling mungkin terjadi terhadap jalannya sidang dan masa depan bangsa?

a)

Perdebatan tentang wilayah dan otonomi daerah akan semakin rumit, dan dapat memicu perpecahan pasca kemerdekaan

b)

Indonesia akan langsung menjadi negara sosialis-komunis.

c)

Bentuk negara serikat akan menghapus semua perbedaan suku dan budaya.

d)

Sidang akan berjalan lebih cepat karena tidak ada perdebatan yang berarti.

e)

Sidang BPUPK tidak perlu lagi membahas dasar negara karena sudah ada kesepakatan.

8.

Mengapa penghapusan tujuh kata tersebut menjadi tindakan strategis yang sangat penting bagi persatuan bangsa?

a)

Karena hal itu menunjukkan bahwa agama tidak relevan dalam urusan negara

b)

Karena Soekarno tidak setuju dengan konsep ke-Tuhanan dan syariat Islam

c)

Karena tujuh kata itu membuat rumusan dasar negara terlalu panjang

d)

Karena penghapusan tersebut menunjukkan bahwa Islam dilarang menjadi agama di Indonesia

e)

Karena tujuh kata tersebut dianggap berpotensi memicu perpecahan dan tidak mencerminkan keberagaman keyakinan di Indonesia

9.

Pancasila memiliki kedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Mengapa Pancasila sebagai dasar negara dianggap lebih fundamental daripada sebagai pandangan hidup bangsa?

a)

Karena pandangan hidup bangsa lebih penting daripada dasar negara dalam kehidupan sehari-hari.

b)

Karena pandangan hidup bangsa tidak bisa menjadi pedoman dalam pembangunan nasional.

c)

Karena hanya Pancasila sebagai dasar negara yang bisa diubah oleh DPR.

d)

Karena Pancasila sebagai pandangan hidup hanya berlaku untuk individu, bukan untuk negara.

e)

Karena Pancasila sebagai dasar negara secara langsung mengatur penyelenggaraan negara, hukum, dan pemerintahan, sementara pandangan hidup bersifat normatif dan petunjuk arah.

10.

Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia berarti bahwa semua peraturan perundang-undangan harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Jika sebuah undang-undang baru membatasi kebebasan berpendapat dengan dalih 'menjaga ketertiban', bagaimanakah hal ini bertentangan dengan Pancasila?

a)

Undang-undang ini akan sepenuhnya didukung karena merupakan kebijakan pemerintah yang sah.

b)

Hal ini bertentangan dengan Sila Pertama karena mengabaikan unsur Ketuhanan.

c)

Hal ini bertentangan dengan Sila Keempat, karena pembatasan kebebasan berpendapat secara sepihak dapat menghambat proses musyawarah dan demokrasi.

d)

Tidak ada hubungannya, karena hukum dan Pancasila adalah dua hal yang terpisah.

e)

Hal ini tidak bertentangan, karena Pancasila juga mengutamakan ketertiban dan keamanan

11.

Sebagai ideologi negara, Pancasila berfungsi sebagai orientasi dasar pembangunan nasional. Mengapa pembangunan yang tidak berlandaskan Pancasila dapat menimbulkan ketidakadilan sosial?

a)

Karena Pancasila mengharuskan semua warga negara memiliki kekayaan yang sama.

b)

Karena pembangunan yang mengabaikan nilai-nilai Pancasila cenderung berorientasi pada pertumbuhan ekonomi saja, tanpa mempertimbangkan pemerataan dan keadilan bagi seluruh rakyat.

c)

Karena Pancasila hanya berlaku untuk bidang sosial dan budaya, bukan ekonomi.

d)

Karena pembangunan yang tidak berlandaskan Pancasila akan menghapus semua agama di Indonesia.

e)

Karena pembangunan yang tidak berlandaskan Pancasila hanya akan fokus pada aspek politik semata.

12.

Sebuah desa menghadapi tantangan saat program pembangunan infrastruktur diusulkan. Sebagian warga menolak karena lahan mereka akan terdampak, sementara sebagian lain mendukung karena melihat manfaat ekonomi jangka panjang. Sebagai fasilitator, bagaimana Anda mengaktualisasikan Sila Keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, untuk menyelesaikan masalah ini?

a)

Melakukan musyawarah terbuka, mendengarkan semua aspirasi, mencari jalan tengah, dan memastikan kompensasi yang adil bagi warga yang terdampak, serta menjelaskan manfaat proyek secara transparan.

b)

Memaksa warga yang menolak untuk setuju demi kepentingan mayoritas.

c)

Mengabaikan warga yang menolak karena mereka menghambat kemajuan.

d)

Membiarkan warga menyelesaikan masalah mereka sendiri tanpa intervensi.

e)

Menunda proyek pembangunan sampai semua warga setuju sepenuhnya

13.

"Dewasa ini, marak kasus penyebaran berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian di media sosial, yang dapat memecah belah persatuan bangsa." Bagaimana aktualisasi nilai-nilai Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan Sila Ketiga (Persatuan Indonesia) dapat mengatasi fenomena tersebut?

a)

Dengan menyalahkan pemerintah atas maraknya berita bohong.

b)

Dengan membatasi penggunaan media sosial dan melarang interaksi daring.

c)

Dengan mengedukasi masyarakat agar bijak dalam menggunakan media sosial, memverifikasi informasi, dan melaporkan konten yang mengandung kebencian serta menyadari dampaknya terhadap persatuan.

d)

Dengan menyebarkan lebih banyak berita positif untuk mengimbangi berita bohong

e)

Dengan bersikap acuh tak acuh dan membiarkan fenomena tersebut berkembang

14.

Seorang pelajar melihat teman sekelasnya melakukan perundungan (bullying) terhadap siswa lain karena perbedaan fisik. Bagaimana pelajar tersebut dapat mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila untuk mengatasi perilaku ini?

a)

Menyebarkan informasi tentang perundungan di media sosial agar pelaku dihukum.

b)

Ikut melakukan perundungan agar dianggap bagian dari kelompok.

c)

Menciptakan kelompok pertemanan eksklusif yang hanya mau berteman dengan orang yang sama.

d)

Menasihati pelaku perundungan secara pribadi, melaporkannya kepada guru atau pihak sekolah, dan memberikan dukungan moral kepada korban.

e)

Membiarkan saja karena itu adalah masalah pribadi antar teman.

 

15.

Perhatikan Wacana berikut!

Di sebuah SMA Negeri di Jawa Tengah, sekolah memiliki siswa dengan latar belakang budaya, suku, dan daerah yang beragam. Namun, belakangan ini, guru-guru mulai mengamati adanya kecenderungan beberapa siswa membentuk kelompok berdasarkan suku dan daerah asal masing-masing. Kondisi ini menimbulkan jarak antar siswa dan mengurangi interaksi lintas kelompok. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, terjadi kesalahpahaman karena perbedaan cara berbicara dan kebiasaan.

Berdasarkan wacana tersebut, gagasan solutif apa yang paling efektif untuk mengatasi perilaku yang bertentangan dengan nilai Sila Ketiga, Persatuan Indonesia?

a)

Hanya fokus pada materi pelajaran tanpa memperhatikan dinamika sosial siswa.

b)

Mengadakan kegiatan sekolah yang bersifat kolaboratif dan lintas kelompok, seperti festival budaya atau proyek kelompok, untuk mempromosikan interaksi dan saling pengertian

c)

Memberikan sanksi berat kepada siswa yang mengelompok, tanpa memberikan pemahaman

d)

Membiarkan saja karena mengelompok adalah hal yang wajar bagi siswa.

e)

Melarang siswa untuk membicarakan tentang suku dan daerah asal mereka di lingkungan sekolah.

16.

Sebuah perusahaan menerapkan kebijakan yang diskriminatif, di mana kenaikan gaji hanya diberikan kepada karyawan yang berasal dari satu daerah tertentu. Perilaku ini jelas bertentangan dengan Sila Kelima, Keadilan Sosial. Gagasan solutif apa yang dapat diajukan oleh serikat pekerja untuk mengatasi masalah ini?

a)

Melakukan musyawarah dengan manajemen perusahaan untuk menegosiasikan kebijakan yang adil dan nondiskriminatif, serta melibatkan mediator jika diperlukan

b)

Menyebarkan rumor buruk tentang perusahaan di media sosial

c)

Mengajak karyawan yang dirugikan untuk mogok kerja tanpa pemberitahuan.

d)

Menerima kebijakan tersebut karena perusahaan memiliki hak penuh atas karyawannya.

e)

Mengajukan gugatan hukum dan menuntut perusahaan untuk meminta maaf.

17.

Sebagai seorang pemimpin organisasi, Anda menghadapi situasi di mana beberapa anggota organisasi tidak mau menerima keputusan yang telah disepakati melalui mekanisme musyawarah dan memilih untuk menempuh jalan sendiri. Gagasan solutif apa yang paling tepat untuk mengatasi perilaku yang bertentangan dengan nilai Sila Keempat?

a)

Mengabaikan ketidakpatuhan mereka dan membiarkan mereka menempuh jalan sendiri.

b)

Meminta anggota mayoritas untuk menekan anggota minoritas agar patuh

c)

Mengekskomunikasi (mengeluarkan) anggota yang tidak patuh dari organisasi.

d)

Mengubah keputusan yang telah disepakati hanya untuk menyenangkan beberapa anggota yang tidak setuju.

e)

Melakukan dialog dan pendekatan personal untuk memahami alasan ketidaksetujuan mereka dan mencari solusi yang dapat diterima bersama

18.

Sebuah komunitas desa yang mayoritas penduduknya beragama tertentu menolak untuk memberikan izin pendirian tempat ibadah bagi kelompok minoritas yang ada di desa tersebut. Perilaku ini bertentangan dengan nilai toleransi beragama dalam Sila Pertama dan Sila Kedua. Gagasan solutif apa yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini?

a)

Menyalahkan tokoh agama tertentu atas masalah ini.

b)

Menerima keputusan komunitas mayoritas karena mereka adalah warga lokal.

c)

Membiarkan kelompok minoritas mencari desa lain untuk mendirikan tempat ibadah mereka.

d)

Memaksa komunitas mayoritas untuk memberikan izin melalui intervensi hukum yang keras.

e)

Meningkatkan dialog antaragama dan sosialisasi pentingnya toleransi, serta mencari jalan tengah yang dapat diterima semua pihak, seperti pembangunan tempat ibadah di lokasi yang tidak menimbulkan gesekan.

19.

Seorang mahasiswa menyusun esai tentang tantangan implementasi Sila Pertama Pancasila di era digital. Ia menyoroti fenomena polarisasi di media sosial yang sering kali terjadi akibat perbedaan keyakinan politik atau agama. Manakah gagasan solutif yang paling komprehensif untuk mengatasi masalah ini, jika mengacu pada makna aktualisasi Sila Pertama?

a)

Mengeluarkan undang-undang yang melarang segala bentuk perbedaan pendapat.

b)

Menyensor semua konten media sosial yang bersifat sensitif tentang agama dan politik

c)

Membiarkan polarisasi terjadi karena hal itu adalah konsekuensi alami dari demokrasi

d)

Mengedukasi publik tentang pentingnya literasi digital dan etika bermedia sosial, serta mempromosikan dialog antar kelompok yang berbeda keyakinan secara daring dan luring.

e)

Mewajibkan semua orang untuk mengikuti satu keyakinan agar tidak ada lagi perdebatan

20.

"Pada salah satu persidangan di Mahkamah Konstitusi, para hakim secara konsisten menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai acuan utama dalam memutus perkara, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan keadilan sosial."

Perilaku ini menunjukkan bahwa Pancasila memiliki kedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Apa dampak paling signifikan dari hal ini terhadap sistem hukum di Indonesia?

a)

Semua hukum di Indonesia akan menjadi kaku dan tidak dapat diubah.

b)

Pancasila akan kehilangan relevansinya sebagai ideologi dan hanya menjadi pedoman hukum saja.

c)

Sistem hukum di Indonesia menjadi lebih individualistis dan liberal.

d)

Setiap peraturan perundang-undangan diuji secara substansial berdasarkan nilai-nilai Pancasila, sehingga menjamin hukum yang berkeadilan, bermoral, dan beradab.

e)

Pemerintah akan memiliki kekuasaan mutlak untuk membuat hukum tanpa perlu persetujuan rakyat.