wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Latihan Soal TKA PPKn 1

Total questions: 20

Worksheet time: 2mins

Name
Class
Date
1.

Sistem pembagian kekuasaan negara menurut John Locke meliputi …..

a)

Legislatif, eksekutif, yudikatif

b)

Eksekutif, federatif, yudikatif

c)

Federatif, yudikatif, legislatif

d)

Legislatif, eksekutif, federatif

2.

Yang merupakan kekuasaan eksaminatif yaitu….

a)

DPR

b)

BPK

c)

Bank Indonesia

d)

MA

3.

Kekuasaan pemerintah dibagi secara horizontal dan vertikal. Pernyataan berikut yang menunjukan bahwa kekuasaan pemerintah Indonesia dibagi secara horizontal adalah ….

a)

DPR, MPR, dan DPRD berkedudukan sejajar sebagai lembaga legislatif

b)

Gubernur, bupati, dan wali kota berkedudukan sejajar dengan kepala daerah

c)

Presiden dan kepala daerah berkedudukan sejajar sebagai pemegang kekuasaan eksekutif

d)

Presiden, MPR, DPR, DPD, MA dan MK mempunyai kedudukan sejajar sebagai lembaga negara di tingkat pusat

4.

   Perbedaan Kedudukan MPR setelah dilakukannya amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah.….

a)

Bukan lagi lembaga tertinggi negara melainkan seejajar dengan lembaga negara lainnya

b)

Merupakan lembaga tertinggi negara yang kedudukannya di atas  presiden

c)

Berada di atas DPR dan DPD

d)

Dibawah presiden, namun sejajar dengan DPR dan DPD

5.

Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari …

a)

MPR

b)

DPR

c)

MA

d)

BPK

6.

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daearah untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan prinsip otonomi daerah disebut ….

a)

otonomi daerah

b)

daerah otonom

c)

desentralisasi

d)

sentralisasi

7.

Bidang berikut ini merupakan kewenangan pemerintah daerah, kecuali ….

a)

Kesehatan dan pendidikan

b)

Pendidikan

c)

Politik luar negeri

d)

Kebudayaan

8.

Penyelenggaran pemerintahan Negara Republik Indonesia berdasarkan sistem desentralisasi. Salah satu kelebihan pelaksanaan desentralisasi adalah ….

a)

Struktur pemerintahan bertambah kompleks sehingga mempersulit koordinasi

b)

Peningkatan efisiensi dalam segala hal khususnya penyelenggaraan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah

c)

Mendorong timbulnya fanatisme daerah

d)

Pelaksanaannya memerlukan biaya lebih banyak

9.

Hak yang ditentukan dalam konstitusi negara dan berlaku bagi orang yang berstatus sebagai warga negara disebut ….

a)

Hak asasi manusia

b)

Hak warga negara

c)

Hak personal

d)

Kewajiban asasi manusia

10.

 Bentuk pelaksanaan hak warga negara yang terkandung dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah ….

a)

Menikmati kebudayaan

b)

Memilih agama

c)

Mendapat pekerjaan yang layak

d)

Mendapat pendidikan

11.

Hak atas kemerdekaan dari segala bentuk penindasan terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alenia ....

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

12.

     Hak untuk mendapatkan prosedur hukum yg benar (penyelidikan. penggeledahan, penangkapan, dan penahanan) disebut hak….

a)

Hak Asasi Pribadi

b)

Hak Asasi Politik

c)

Hak Asasi Hukum

d)

Hak Asasi Peradilan

13.

Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal ….

a)

Pasal 1 Ayat 1

b)

Pasal 1 Ayat 2

c)

Pasal 1 Ayat 3

d)

Pasal 2 ayat 1

14.

Dalam kekuasaan kehakiman, yang bukan termasuk lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung ….

a)

Peradilan MK

b)

Peradilan Tata Usaha Negara

c)

Peradilan Agama

d)

Peradilaan Umum

15.

Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah ….

a)

Pemerintahan yang mewakili rakyat

b)

Pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat

c)

Pemerintahan yang dilakukan rakyat

d)

Pemerintahan yang demokratis dari rakyat

16.

Berikut ini yang bukan ciri khas Demokrasi Pancasila adalah …..

a)

a.     Demokrasi Pancasila bersifat kekeluargaan dan kegotongroyongan

b)

a.     Menghargai dan menjamin adanya hak asasi manusia

c)

a.     Penyaluran aspirasi dilakukan secara terorganisir

d)

a.     Penyaluran aspirasi dilakukan secara tidak langsung

17.

Mengubah tata pemerintahan menjadi salah satu upaya Indonesia menjadi negara demokratis. Banyak orang memberikan respons positif terhadap perubahan tersebut. Bahkan, upaya yang dilakukan Indonesia agar menjadi negara demokratis diapresiasi dunia internasional. Upaya konkret yang dilakukan Indonesia agar dikategorikan sebagai negara demokratis adalah ….

a)

a.     Menyelenggarakan pemilihan umum setiap lima tahun sekali

b)

a.     Membentuk komisi yudisial untuk menjaga kehormatan hakim

c)

a.     Membentuk komisi yudisial untuk menjaga kehormatan hakim

d)

a.     Membagi legislatif Indonesia menjadi tiga, yaitu MPR, DPR, DPD

18.

Berikut yang merupakan ciri-ciri negara demokratis adalah….

a)

Adanya pemilu

b)

Jaminan kemerdekaan setiap warga negara

c)

Terciptanya civic society

d)

Jaminan penegakan HAM

19.

Berikut yang merupakan ciri-ciri demokrasi terpimpin adalah....

a)

Adanya dwifungsi ABRI

b)

Sistem Multipartai

c)

Overpower legislatif

d)

Sistem parlementer

20.

Urutan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia sejak 1945 hingga sekarang adalah ….

a)

UUD 1945 – UUD RIS – UUDS 1950 – UUD 1945 (amandemen)

b)

UUD 1945 – UUDS 1950 – UUD RIS – UUD 1945 (amandemen)

c)

UUDS 1950 – UUD RIS – UUD 1945 – UUD 1945 (amandemen)

d)

UUD 1945 – UUD RIS – UUDS 1950 – UUD 1945